“Walaupun anggaran itu yang mengelolanya pihak KONI, dalam hal ini Gubernur Lampung harus bertanggung jawab,” tegas anggota Komisi I DPRD Lampung itu kepada media.
“Walaupun anggaran itu yang mengelolanya pihak KONI, dalam hal ini Gubernur Lampung harus bertanggung jawab,” tegas anggota Komisi I DPRD Lampung itu.
Kartu Petani Berjaya (KPB), Program andalan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang salah satu sasarannya peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) untuk kesejahteraan petani ternyata tak membuahkan hasil.
Abdul Hakim menyatakan, kerja Gubernur Arinal mesti didorong untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di Lampung yang masih di bawah rata-rata nasional. Ia juga menyoroti indeks gini,...
Ini sebagaimana tujuan TPAKD antara lain mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah
“Lampung sebagai provinsi penghasil padi, mestinya serius mengelola pupuk bersubsidi. Sebab, inilah wujud keberpihakan pemerintah kepada petani,”
“Yakni, menjadikan wisata sebagai potensi ekonomi yang digerakkan warga. Dan berimbas pada peningkatan pendapatan warga,” kata Abdul Hakim
“Apalagi beberapa sektor usaha sudah bergeliat meski tetap memenuhi prosedur protokol kesehatan dalam menjalankan usahanya,”
Hakim ingin, Gubernur membuka ruang dan akses seluas-luasnya kepada UMKM. Misalnya dengan menggandeng perusahaan agar mau menerima produk UMKM untuk kemudian dikembangkan.
“Saya percaya seluruh rangkaian kerja sama yang telah terjalin dapat terus mendukung dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia, dan secara khusus di Provinsi Lampung.” Kata Gubernur...
