fbpx
Connect with us

Nasional

Termasuk dari Lampung, Korban Penipuan CPNS Capai 110 Orang, Uang Puluhan Miliar

Published

on

Penipuan CPNS

Lampung.co – Polrestabes Semarang, Jawa Tengah, menggelar kasus penangkapan tiga anggota jaringan penipuan dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), di Semarang, Kamis (29/3/2018).

Ketiga tersangka yakni Maria Sri Endang (59) warga Tembalang, Kota Semarang; Windu Prabowo (28) warga Semarang Tengah; dan Herry Sucipto (59) warga Sukabumi, Jawa Barat.

“Para pelaku sudah beraksi sejak 2012. Total jumlah korban, menurut pengakuan pelaku, mencapai sekitar 110 orang. Nilai penipuannya, diperkirakan mencapai puluhan miliar,” ujar Kapolrestabes Semarang. Kombes Abiyoso Seno Aji, seperti dilansir beritagar.id, Jum’at (30/3/2018).

Dia meminta kepada masyarakat yang pernah tertipu iming-iming jaminan lolos seleksi CPNS untuk melapor ke polisi. Pasalnya, baru 14 korban yang melapor ke Mapolrestabes Semarang karena tertipu ulah Maria dkk.

Dari 14 korban tersebut, nilai penipuannya sudah mencapai Rp 4,9 miliar. Korban ada yang berasal dari Surabaya, Bandung, Lampung, Medan, dan Bengkulu.

“Itu yang diluar provinsi, yang di Semarang atau di Jawa Tengah sendiri masih banyak. Ada sekitar ratusan orang yang belum melapor,” terang Kombes Abiyoso.

Windu berperan membantu memberi penjelasan kepada calon korban dan menyerahkan SK pengangkatan CPNS palsu. Kemudian tersangka Herry bertugas mendampingi korban untuk bertemu Maria.

Maria mengaku bekerja di Lembaga Administrasi Negara kepada korban. Para korban dimintai tarif antara Rp150 juta bagi pemegang ijazah SMA, dan Rp250 juta per orang bila tingkat pendidikan terakhirnya S1.

“Tapi nggak semua bayar segitu, ada yang sanggup Rp300 juta, ada yang sanggup Rp400 juta ya saya terima. Ada yang saya kasih bukti kuitansi, ada bukti transfer, yang nggak pakai bukti juga ada,” ucap Maria dengan tenangnya.

Maria, ibu lima anak yang menjadi otak jaringan tersebut, mengaku terinspirasi oleh anaknya. Wisuda Sunyoto (38), sang anak pertama yang kini jadi buron, mengklaim punya “orang dalam” di sebuah kementerian.

“Orang dalam” yang disebut-sebut bernama “Simanjuntak” ini, perannya menyediakan dokumen palsu untuk menipu korban.

Maria mengontak Wisuda alias Wiwis, dan menyetorkan sejumlah uang untuk mendapatkan surat keterangan penerimaan dari tiap kementerian.

Salah satu dokumen yang ia tunjukan saat gelar kasus di Polrestabes Semarang, adalah surat dari Kementerian Perhubungan–lengkap dengan cap dan tandatangan. Polisi sudah memastikan bahwa surat keterangan tersebut palsu.

Peminat CPNS Tinggi

Tingginya peminat dalam seleksi aparatur sipil negara ini, membuat korban rentan ditipu. Minat untuk menjadi aparatur sipil negara itu tergambar dalam penerimaan CPNS 2017. Data yang diolah dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperlihatkan serbuan bergelombang pelamar CPNS.

Bila keseluruhan pelamar CPNS 2017 Periode I dan II digabungkan, jumlahnya mencapai 2.433.656 orang, yang mengincar 37.138 formasi. Rata-rata satu jabatan diperebutkan oleh 65,5 pelamar, atau rasionya mencapai 1:65,5, atau hanya 1,4 persen.

Di sisi lain, survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, masih ada sekitar 10 persen masyarakat yang menganggap wajar pemberian uang agar lolos dalam seleksi pegawai. Indeks itu memperlihatkan adanya perbaikan dalam pengetahuan atau persepsi antikorupsi masyarakat, tetapi tidak dipraktikkan dalam kehidupan keseharian.

Pihak BKN pada Februari 2018 lalu sempat menerbitkan pengumuman yang mengklarifikasi sejumlah berita sumir ihwal penerimaan CPNS. Penipuan seputar penerimaan CPNS ini bahkan merambah hingga ke Papua.

BKN menerima laporan adanya pelaksanaan seleksi CPNS dari Honorer K2 dan formasi umum oleh pihak yang mengaku bekerja sama dengan BKN. Selain itu, BKN juga menemukan bahwa aksi penipuan serupa diumumkan via website yang mengatasnamakan pemerintah daerah tertentu.

“BKN perlu mengklarifikasi bahwa pelaksanaan seleksi tersebut merupakan aksi penipuan dan masyarakat diminta untuk waspada dengan oknum/pihak yang mengadakan pelaksanaan seleksi secara ilegal,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Mohammad Ridwan, dalam keterangan tertulisnya (27/2/2018).

Perihal isu penerimaan CPNS 2018, BKN melalui siaran pers 10 Januari 2018 telah menyampaikan ke publik bahwa pemerintah belum mengeluarkan pengumuman resmi untuk penerimaan CPNS tahun anggaran 2018.

Rencana kebijakan pengadaan CPNS 2018 masih dalam tahap penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sesuai prioritas kebutuhan instansi masing-masing, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, menegaskan pihaknya tengah melakukan telaah terhadap usulan tambahan formasi CPNS dari seluruh instansi pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten/ kota.

Saat ini pemerintah menerapkan prinsip minus growth, sehingga jumlah CPNS yang akan direkrut tidak boleh melebihi yang pensiun. Selain itu, pemerintah tidak memberikan tambahan formasi CPNS bagi Pemda yang belanja pegawainya di atas 50 persen.

“Berdasarkan data, terdapat 134 pemerintah daerah yang memiliki belanja pegawai di atas 50 persen. Sesuai ketentuan, mereka tidak dapat mengajukan tambahan formasi CPNS,” ujarnya dalam keterangan resmi di situs Kementerian PANRB (12/3/2018). (*/Rus)

60 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Menteri dari PKB yang Pernah Bekukan PSSI Jadi Tersangka KPK

Published

on

Imam Nahrawi

Lampung.co – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Imam Nahrawi jadi Menpora kedua yang kena jeratan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap.

Mantan Menpora Andi Mallarangeng juga pernah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan sarana dan prasarana kompleks olahraga di Hambalang, pada Desember 2012 silam.

Imam Nahrawi yang terjerat kasus suap pemberian dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah oleh KPK pada Rabu (18/9/2019).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangan pers di kantornya menyebut Imam menerima aliran dana Rp 11,5 miliar yang diterima asisten pribadi Menpora, yaitu Miftahul Ulum.

Terkait kasus ini, Alexander mengungkapkan proses penyelidikan dilakukan sejak 25 Juni 2019. KPK juga telah memanggil Menpora sebanyak tiga kali.

Sebelumnya, sejumlah pejabat Kemenpora telah dijatuhi vonis oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Kamis (12/9/2019) lalu.

Mereka diantaranya Mantan Deputi IV bidang peningkatan prestasi olahraga Kemenpora Mulyana divonis empat tahun enam bulan penjara.

Kemudian juga staf Kemenpora Adhi Purnomo dan Eko Triyanta dipenjara empat tahun dan denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan.

Mereka terbukti menerima suap dari mantan Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy.

Diketahui, Imam merupakan salah menteri muda dalam Kabinet Kerja di bawah komando Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia lahir di Bangkalan, Jawa Timur, pada 8 Juli 1973.

Imam dikenal sebagai politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama dua periode, yaitu 2004-2009 dan 2009-2014.

Pada 27 Oktober 2014, Imam dilantik Jokowi sebagai menteri pemuda dan olahraga. Semasa menjabat, Imam mencuri perhatian lantaran berbagai hal.

Salah satunya adalah membekukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pada 2015 lalu. (*)

14,100 kali dilihat, 55 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Masalah Karhutla, Kabut Asap, Ancaman ISPA dan ‘Lip Service’ Jokowi

Published

on

Jokowi dan Karhutla

Lampung.co – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah di Indonesia masih semakin memburuk. Upaya pemerintah menekan titik panas dan menghilangkan asap mulai menemui jalan buntu.

Musim kemarau panjang yang terjadi di tahun ini, tak hanya menjadi pemicu kebakaran, namun juga memperburuk situasi ini. Provinsi Riau menjadi daerah dengan kebakaran yang paling parah.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan Karhutla yang terjadi semakin hari mekin memburuk tak terlepas dari sumber kebakaran yang merupakan area gambut.

“Lahan gambut yang terluas terbakarnya, itu ada di Riau. Mencapai 40 ribu hektare,” kata Doni saat konferensi pers di Graha BNPB, di Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Sabtu (14/9/2019) lalu.

Doni mengaku memadamkan api di lahan gambut bukan pekerjaan mudah, banyaknya armada tak menjamin api bisa cepat padam. Akibatnya, asap dan polutan di Provinsi Riau semakin memburuk.

Tak hanya serangan penyakit ISPA yang mengancam masyarakat, fasilitas umum seperti sekolah hingga bandara terpaksa berhenti beroperasi akibat asap ini.

Ribuan warga Riau menjadi korban infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) karena kabut asap. Beberapa di antaranya pingsan dan sesak napas karena menghirup udara level berbahaya.

Situasi yang terjadi saat ini hampir sama dengan 2014 dan 2015, di mana kala itu pendidikan lumpuh, aktivitas bandara terganggu, dan banyak warga mengungsi ke luar Provinsi Riau.

Kondisi ini membantah pernyataan Jokowi yang mengklaim selama tiga tahun terakhir kepemimpinannya kebakaran hutan di Indonesia turun drastis hingga 85 persen lebih.

Hal tersebut diungkapkannya saat meralat ucapannya yang mengklaim tidak ada Karhutla dalam kurun tiga tahun terakhir saat debat kedua calon presiden, Minggu (17/2/2019) silam.

“Saya sampaikan kami bisa mengatasi kebakaran dalam tiga tahun ini, artinya bukan tidak ada, tapi turun drastis, turun 85 persen lebih,” katanya di Pandeglang, Banten, Senin (18/2/2019).

Terkait peristiwa kebakaran hutan dan lahan itu, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas meminta Presiden Joko Widodo turun langsung dalam menangani Karhutla.

Arie juga menyinggung soal pernyataan Jokowi yang akan mencopot sejumlah pejabat tinggi Polri dan TNI jika gagal mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya hanya sebatas janji di mulut.

Pasca kebakaran tahun 2015, lanjutnya, Presiden Jokowi selalu menyatakan ancaman yang sama, faktanya kebakaran terus terjadi dan tidak ada orang yang di copot karena kelalaiannya.

“Ini hanyalah lip service yang diucapkan tanpa ada tindakan nyata dari presiden sebagai kepala negara,” ujarnya dikutip dari Tempo.co, Minggu (15/9/2019).

Selain itu, dia juga mengingatkan kembali agar Pemerintah mematuhi putusan MA atas gugatan warga negara menyatakan bahwa pemerintah bersalah karena gagal mencegah kebakaran hutan pada 2015. (*)

12,201 kali dilihat, 9 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Pernah Menjabat Kapolres Lampung Timur, Ini Perjalanan Karir Ketua KPK Firli Bahuri

Published

on

Firli Bahuri

Lampung.co – Sejak awal muncul dalam seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK, nama Firli Bahuri sudah kontroversi. Namun jenderal bintang dua Polri itu resmi terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.

Tak hanya mendapatkan perolehan suara terbanyak dalam pemilihan pimpinan KPK, anggota Polri itu mendapat suara bulat dari 56 anggota Komisi III DPR yang ikut voting. Dengan begitu, Irjen Firli Bahuri pun terpilih menjadi Ketua KPK yang baru.

“Menyepakati untuk menjabat pimpinan ketua KPK masa bakti 2019-2023 sebagai ketua adalah Firli Bahuri,” kata Pimpinan Komisi III DPR Aziz Syamsudin, Jumat (13/9/2019) dini hari.

Kontroversi nama Firli datang dari luar maupun dari dalam tubuh KPK. Sebanyak 500 pegawai KPK telah menandatangani penolakan Capim KPK Irjen Firli untuk menjadi pimpinan KPK peridoe 2019-2023.

Terpilihnya Mantan Kapolres Persiapan Lampung Timur ini rupanya memicu pro dan kontra. Firli disebut-sebut diduga melakukan pelanggaran etik saat masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.

Firli diduga telah melanggar kode etik dengan bertemu Tuan Guru Bajang (TGB) yang berkapasitas sebagai saksi dalam kasus dugaan suap PT Newmont.

Bahkan Komisioner KPK Saut Situmorang menegaskan, terdapat dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh mantan Deputi Bidang Penindakan KPK tersebut.

“Perlu kami sampaikan hasil pemeriksaan direktorat pengawasan internal adalah terdapat dugaan pelanggaran berat (terhadap Firli),” kata Saut dipetik dari liputan6.com.

Lepas dari tiu semua, berikut berikut perjalanan sosok KPK periode 2019-2023 Irjen Firli Bahuri yang lahir di Prabumulih, Sumatera Selatan, 7 November 1963.

Ia pertama kali menjadi anggota Polri sebagai lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1990. Firli kemudian masuk di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tahun 1997. Pada 2004, dia kemudian menempuh Sekolah Pimpinan Menengah (Sespimen).

Pada 2001, Firli menjabat Kapolres Persiapan Lampung Timur. Kariernya berlanjut dengan ditarik ke Polda Metro Jaya menjadi Kasat III Ditreskrimum pada 2005-2006.

Selanjutnya dua kali berturut turut menjadi Kapolres, yakni Kapolres Kebumen dan Kapolres Brebes pada 2008 saat pangkatnya masih AKBP.Karirnya semakin moncer ketika ditarik ke ibu kota menjadi Wakapolres Metro Jakarta Pusat, tahun 2009 lalu.

Kepercayaan terus mengalir padanya ketika didapuk menjadi Asisten Sespri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2010. Keluar dari Istana, lantas memegang jabatan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jateng tahun 2011.

Firli kembali ke Istana dan kali ini menjadi ajudan Wapres RI tahun 2012, saat itu Boediono. Dengan pangkat komisaris besar, membawanya Firli menjabat Wakapolda Banten tahun 2014.

Firli juga sempat mendapat promosi Brigjen Pol saat dimutasi jadi Karo Dalops Sops Polri pada 2016. Setelah itu, bintang satu (Brigjen) berada di pundaknya kala menjabat Wakapolda Jawa Tengah pada 2016. (*)

23,860 kali dilihat, 22 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca