Wakil Presiden Jusuf Kalla Tidak Setuju Pembentukan Densus Tipikor

Tim Redaksi

Lampung.co – Usulan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian perihal pembentuk densus anti korupsi menuai kontroversi. Kendati belum bulat, mayoritas fraksi di DPR mengutarakan dukungannya. Namun pihak Istana cenderung mendukung penguatan KPK ketimbang membentuk lembaga baru.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap kepolisian belum perlu membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Anti korupsi). Menurutnya, pemberantasan korupsi sekarang cukup dengan memaksimalkan kerja dan kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan tim tipikor di kejaksaan serta juga kepolisian.

“Jadi, cukup biar KPK dulu. Toh, sebenarnya polisi dan kejaksaan juga masih bisa menjalankan tugas. Tidak berarti perlu ada tim baru. Tim yang ada sekarang juga bisa,” ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, seperti dikutip dari tempo.co.

Kalla menuturkan pembentukan Densus Tipikor tanpa perencanaan yang matang justru berpotensi menghambat pembangunan. Ia khawatir adanya tim densus hingga tingkat kepolisian sektor bakal membuat para pengambil keputusan di daerah gelisah. Pejabat menjadi takut mengambil keputusan lantaran khawatir masuk kategori korupsi.

“Difokuskan dululah di KPK itu, dan KPK dibantu,” sebutnya.

Sebelumnya, Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat mengiyakan usul Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian perihal pembentukan densus anti korupsi dengan anggaran Rp 2,6 triliun. Rencananya Polri akan mengadakan rekrutmen khusus 3.560 personel yang bakal tersebar di Markas Besar Kepolisian dan 33 kepolisian daerah. Detasemen yang bakal memiliki unit pencegahan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tersebut direncanakan mulai beroperasi tahun depan.

Juru bicara Presiden, Johan Budi Sapto Pribowo, mengungkapkan Tito memang pernah memaparkan ide pembentukan densus anti korupsi. Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo berharap pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan cepat dan efektif.

“Pertanyaannya adalah, apakah Densus Tipikor ini akan mempercepat pemberantasan korupsi dan bisa bersinergi dengan KPK dan kejaksaan? Ini dua perhatian Presiden terhadap rencana itu,” ujar Johan.

Koordinator Indonesia Corruption Watch, Adnan Topan Husodo, mempertanyakan soal efektivitas densus baru itu dalam memberantas korupsi. Karena, selama ini Polri masih lemah dalam usaha pemberantasan korupsi, terutama kasus yang melibatkan para perwira tinggi polisi.

“Pemberantasan korupsi seperti apa yang akan dilakukan densus ini?” tukas dia.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo langsung menolak terlibat terkait pembentukan densus anti korupsi. Selain kejaksaan sudah memiliki Satuan Tugas Khusus Tipikor, menurutnya, Polri tak memiliki dasar hukum untuk membentuk lembaga seperti KPK yang mempunyai fungsi penyidikan dan penuntutan sekaligus di bawah satu atap.

“Ikuti KUHAP saja. Penyidikan di polisi, berkas dilimpahkan ke kejaksaan untuk pra-penuntutan,” tuturnya.

Kapolri Tito Karnavian mengungkapkan Densus Tipikor akan profesional dalam bekerja, termasuk dalam mengungkap dan mengusut perkara korupsi yang melibatkan petinggi Polri. Ia mengklaim pula seluruh lembaga penegak hukum sudah setuju. “Cuma perlu ada pembagian tugas,” sebutnya. (Erwin/tempo.co)

Tim Redaksi

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer