Lampung.co – Sebagai bentuk menyambut Hari Layak Kerja Sedunia yang jatuh tepat pada Sabtu (7/10), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan mengadakan demonstrasi besar-besaran di beberapa kota.
KSPI akan melaksanakan aksi dengan puluhan ribu buruh pada 7 Oktober, di sejumlah kota di Jabodetabek yang akan terkonsentrasi di Istana Negara, dan di beberapa kota lainnya seperti Bandung, Serang, Medan, Batam, Surabaya, Semarang, Gorontalo, Samarinda, Aceh, dan lainnya. Demikian ujar Said Iqbal, Presiden KSPI (5/10) di Jakarta sebagaimana dikutip dari kontan.co.id.
Di Jakarta aksi akan melalui rute Sudirman-Bundaran HI, Monas hingga berujung di Istana Negara.
Ada dua hal utama yang akan disuarakan oleh aksi yang diperkirakan akan diramaikan oleh puluhan ribu buruh ini. Yang pertama adalah mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan soal upah murah.
Soal JKN Said mengomentari Indonesia Case Based Group (INA-CBGs) yang menjadi biang keladi kesemrawutan tata kelola JKN. INA-CBGs sendiri adalah model pembayaran yang digunakan BPJS Kesehatan sebagai pengganti klaim yang ditagih rumah sakit berdasar rata-rata biaya suatu kelompok diagnosis tertentu.
“Sistem INA-CBGs ini minim anggaran, tidak ada politicalwill dari pemerintah untuk menaikan anggaran ini,” papar Said.
Ia lalu mencontohkan kasus bayi Debora yang jadi akses minimnya anggaran INA-CBGs. Said ingin anggaran itu ditambah, misalnya dengan memaksimalkan anggaran kesehatan yang berasal dari 5% APBN.
Isu kedua yang akan dibawa aksi tersebut adalah soal upah murah. Mengutip studi yang dilakukan International Labour Organization (ILO) mengenai tren ketenagakerjaan di Asia Pasific 2014-2015, Said menuturkan bahwa upah di Indonesia masih terbilang sangat rendah ketimbang negara ASEAN lainnya.
“Upah rata-rata per bulan diIndonesia hanya US$ 174, empat kali lipat di bawah Malaysia yang mencapai US$ 506. Dan masih berada di bawah Thailand US$ 206, Filipina US$ 357,” ungkap Said.
Berdasarkan data itu Said akan mengampanyekan soal Tolak Upah Murah+50. Maksudnya yakni, ia meminta adanya kenaikan upah minimal US$ 50 atau lebih dari Rp 650 ribu. (Erwin/kontan.co.id)
