Lampung.co – Belum lama ini DPRD komisi IV mendapat laporan dari kepala desa tarahan dan PT. Tanjung Selaki karena adanya reklamasi di daerah tersebut. Tanjung selaki adalah salah satu aset wisata bahari yang dimiliki oleh kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, di Desa Tarahan Kecamatan Katibung.
Maka dari itu, hari ini (Kamis, 5/10/2017) DPRD komisi 4 melakukan rapat dengan dinas lingkungan hidup, dinas kelautan, dinas Sumber daya mineral, PT. Tanjung Selaki, dan kepala desa membahas penanggulangan adanya reklamasi.
Diketahui dalam setiap tindakan reklamsi harus memiliki izin dan regulasinya agar menemukan keseimbangan antara pihak yang bersangkutan, masyarakat dan lingkungan. Namun dalam rapat yang di lakukan di kantor DPRD komisi IV, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Fitter Syahboedin mengaku belum menemukan dokumen izin dan AMDAL untuk reklamasi tersebut.
“Saya belum dapat menyimpulkan apakah reklamasi ini dapat tetap dilanjutkan atau tidak karena sampai saat ini kami belum menerima dokumen izin maupun dokumen-dokumen yang dibutuhkan lainnya,” kata dia.
Seperti yang di jabarkan oleh Ketua Komisi IV DPRD Lampung yang disimpulkan dalam 5 point, yaitu pihak PT. Tanjung Selaki akan memproses penerbitan izin lingkungan dengan dibantu kepala desa, PT. Tanjung Selaki harus memporsir dalam menerapkan urusan-urusan reklamasi dengan melibatkan Kepala Desa Tarahan.
Selain itu, jajaran pemerintah provinsi harus berperan aktif dalam mengatasi reklamasi. Selanjutnya, kepala desa dan direktur PT. Tanjung Selaki harus melakukan pendekatan agar bisa berkerja sama dengan baik.
Berkaitan hal tersebut, Komisi IV DPRD Lampung beserta dinas terkait akan melakukan peninjauan langsung ke Tanjung Selaki. “Apabila reklamasi ini dapat di penuhi seluru dokumen yang dibutuhkan maka reklamasi ini tidak menutup kemungkinan akan di lanjutkan,” tandasnya. (Debhy)
