Lampung.co – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Pemerintah Provinsi Lampung tanda tangani MoU perlindungan kekayaan intelektual Indikasi Geografis (IG) dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).
Penandatanganan Nota Kesepahaman KIK dan IG ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM yang diwakili oleh Plt. Kepala Pembinaan Badan Hukum Nasional Prof Benny Rianto, dan Gubernur Lampung yang diwakili oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Lampung Bambang Haryono mengatakan kegiatan ini terlaksana sebagai bentuk upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran hukum.
“Ini sebagai bentuk upaya kita agar masyarakat bisa semakin sadar hukum,” ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/9/2018).
Bambang mengatakan, ada banyak potensi IG asal Lampung seperti Kain Tapis dan Damar Mata Kucing yang masih belum didaftarkan oleh masyarakat ataupun pemerintah daerah.
“Hingga saat ini, IG yang telah terdaftar dan berasal dari Provinsi Lampung adalah kopi robusta Lampung dan lada hitam Lampung,” kata Bambang.
Dengan MoU ini dia berharap keinginan masyarakat Lampung dan pemerintah daerah untuk mencatatkan KIK dan mendaftarkan potensi IG akan semakin tinggi .
“Sehingga warisan budaya tradisional dan produk-produk khas daerah mendapat pelindungan hukum yang tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat daerah,” pungkas Bambang.
Diketahui, proses penandatanganan ini juga turut dihadiri oleh Direktur Jenderal HAM, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, para Kepala UPT Pemasyarakatan di Provinsi Lampung.
Selain itu juga turut hadir para bupati, wali kota, camat, lurah, dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Lampung. (*)
