Ada pencatatan hutang yang tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. "Jadi ada lebih saji Rp29 miliar dan transaksi kurang saji Rp2 miliar,”
Lampung.co – Pemerintah Provinsi Lampung kembali memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)...
Lampung.co – BPK Perwakilan Lampung akan periksa kinerja Kabupaten dalam pengelolaan dan alokasi dana desa tahun anggaran 2015 – 2018. Hal tersebut disampaikan Ketua rombongan BPK...
Lampung.co – Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung telah melaksanakan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan atas unit kerja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di...
