Lampung.co – Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) siap memberi masukan kajian akademik kepada Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) terkait rumusan regulatif kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum MIPI M. Ridho Ficardo, usai penandatanganan kesepakatan antara MIPI dengan (Adeksi), di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (26/2/2019).
“Kami dari MIPI dan Adeksi telah melakukan kesepakatan hari ini terkait pengembangan wawasan dan ilmu pengetetahuan otonomi daerah,” kata Ridho.
Gubernur Lampung itu juga berujar, Insha Allah ini awal yang baik bagi kita semua dalam mengabdikan ilmu untuk masyarakat.
Menurut Ridho, dalam kesepakatan ini, MIPI siap menggerakkan tenaga ahlinya untuk memberikan masukan akademik bagi wawasan dan pengembangan pengetahuan di Adeksi.
Penandatanganan kesepakatan dilakukan langsung oleh Ketua MIPI dan Ketua Adeksi Ir. H. Armudji dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Adeksi.
Acara tersebut dihadiri sejumlah pejabat Departemen Dalam Negeri (Depdagri), seperti Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono dan sejumlah pejabat lainnya.
Ketua Panitia Rakernas H. Didi Sumardi, mengatakan acara itu dihadiri pimpinan dan anggota DPRD kota sebagai peserta Rakernas Adeksi, pejabat pusat dan para nara sumber. (*)
