Lampung.co – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan kebohongan soal kebijakan impor dan utang.
Sebab, menurut Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini, apa yang Jokowi katakan saat kampanye dinilai bertolak belakang dengan yang terjadi.
Said Didu mengatakan, Jokowi pernah berjanji pemerintahannya tidak akan impor dan tambah utang luar negeri. Namun yang terjadi justru sebaliknya, melakukan impor dan menambah utang.
Hal tersebut diungkapnya dalam diskusi tentang ‘Jejak-jejak Kebohongan Jokowi?’ di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, Selasa (22/1/2019) kemarin.
“Janji yang tidak dilaksanakan adalah bohong, atau melaksanakan hal yang sebaliknya. Contoh, ‘saya (Jokowi) tidak akan impor’ ternyata impor. Kedua tidak akan utang ternyata utang,” katanya dilansir detikFinance.
Berdasarkan pernyataan Said, pada masa kampanye di 2014, Jokowi pernah bilang akan menghentikan kebijakan impor pangan jika terpilih menjadi presiden 2014 bersama wakilnya, Jusuf Kalla.
“Kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya kok,” kata Jokowi di Gedung Pertemuan Assakinah, Cianjur, Jawa Barat, 2 Juli 2014.
Begitu juga dengan janji setop utang, Jokowi pernah mengutarakannya pada 20 Agustus 2014 sebagai janji kampanye.
“Ya penggunaan APBN itu secara efisien dan tepat sasaran. Tidak perlu ngutang,” jelas Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta.
Selain itu juga, Said Didu menilai soal BBM Satu Harga. Menurut dia itu sebenarnya bukan program pemerintah, melainkan kegiatan perluasan pembangunan SPBU oleh Pertamina.
Bahkan dirinya menilai program BBM Satu Harga telah membebani BUMN Pertamina hingga mengalami kerugian hingga bernilai triliunan rupiah.
“Nah, BBM Satu Harga berapa kerugian Pertamina. Kira kira sekarang sudah Rp 20 triliun sampai Rp 25 triliun kerugian Pertamina,” tambahnya.
Kemudian Said Didu mengkritik capaian Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berhasil mengambilalih blok migas dari tangan asing.
Menurut Said, klaim Jokowi yang menyatakan berhasil merebut blok migas tidak seperti yang dibayangkan. Menurutnya blok migas yang diambil alih dibayar dengan harga mahal oleh Pertamina.
“Yang menarik kan dinyatakan sudah diserahkan semua ke Pertamina. Bukan diserahkan tapi dibeli dengan harga yang mahal. Tapi dibungkus seolah-olah pemerintah serahkan ke Pertamina,” ujarnya.
Menurut Said, blok migas yang diserahkan negara kepada Pertamina secara gratis adalah Blok Mahakam. “Satu-satunya yang diserahkan ke Pertamina gratis adalah Blok Mahakam,” paparnya. (*)
