Lampung.co – Masyarakat ditaksir akan mengalami kerugian sebesar Rp 18 triliun jika pemerintah Joko Widodo tak menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga akhir bulan Juni 2020 ini.
Hal itu diungkapkan Koalisi Masyarakat Penggugat Harga BBM (KMPHB) yang menyatakan kerugian itu dihitung berdasarkan kelebihan bayar masyarakat terhadap harga BBM saat ini.
Angota KMPHB yang juga pengamat energi, Marwan Batubara mengatakan bahwa harga tersebut tak sesuai dengan formula yang ditetapkan pemerintah dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No 62K/2020.
Kepmen tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan itu berlaku sejak 1 Maret 2020.
“Kami asumsikan tiga bulan, yaitu April hingga Juni 2020 ada kelebihan bayar masyarakat atau rugi Rp18 triliun kalau seandainya besok atau minggu depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menyesuaikan harga sesuai formula BBM,” kata dia, Rabu (10/6/2020).
Sementara, lanjutnya, saat ini masyarakat sudah rugi sebesar Rp13,75 triliun selama April hingga Mei 2020 karena pemerintah tak juga menurunkan harga BBM. Padahal, harga minyak sudah turun sejak April 2020.
“Kerugian timbul karena tidak turunnya harga BBM pada April dan Mei 2020 sesuai formula harga Kepmen ESDM nomor 62k/2020,” ujarnya dikutip dari CNNIndonesia.com.
Dia menjelaskan, kerugian dihitung dengan asumsi konsumsi BBM sebanyak 100 ribu kilo liter per hari dan harga semua jenis BBM lebih mahal Rp2.000 per liter pada April dan bulan Mei lebih mahal Rp2.500 per liter dari yang seharusnya.
“Oleh karena itu, Koalisi Masyarakat Penggugat Harga BBM melayangkan somasi kepada Jokowi. Surat tersebut sudah disampaikan ke Sekretariat Negara kemarin,” beber Marwan. (*)
