Lampung.co – DPRD Provinsi Lampung meminta perusahaan tambak udang yang berada di Way Haru untuk melakukan pengkajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Pasalnya lahan pertambakan tersebut berbatasan langsung dengan lahan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan laut lepas.
Sekeetaris komisi II DPRD Provinsi Lampung, Joko Santoso mengatakan pada hal pertama yang harus dipilah adalah soal tambak dan taman nasional. Jadi tambak udang ini letaknya diluar taman nasional yaitu di Way Haru Bandar Dalam.
“Artinya tambak ini ada di lahan masyarakat. Lahan yang dipakai adalah lahan masyarakat yang kemudian mereka melakukan jual beli tanah untuk dijadikan lahan pertambakan,” kata Joko ditemui diruang kerjanya, Rabu(1/11/2017).
Lanjutnya, soal perusahaan tambak udang ini pihaknya bukan tidak mendukung, tetapi dengan adanya investor masuk, justru sangat mendukung dengan adanya mereka (prusahaan) berdiri di Lampung.
“Tapi ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam pembangunan tambak udang ini, terutama dari segi dampak lingkungannya,” ujarnya.
Jadi, mereka harus terus mengkaji AMDAL dari pembangunan tambak udang itu, karena tambak itu berbatasan langsung dengan lahan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan bibir laut lepas. “Jangan gara-gara tambak itu mencemari lingkungan sekitarny,” kata dia.
Sebenarnya, lanjut Joko, banyak dampak yang dikhawatirkan dari pembangunan tambak udang yang ada di Way Haru itu, misal pakan yang tidak ramah akan mempengaruhi air dikawasan itu.
“Untuk itu, pembangunan tambak itu mesti dikaji lagi, karena ini merubah status lahan yang awalnya diperuntukan untuk lahan sawah kini dijadikan lahan pertambakan,” ucapnya.
Disinggung apakah akan lakukan sidak? Joko mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan komunikasi lewat BLH yang ada di sana. “Soal kroscek kita sudah dapat informasi. Karena disana ada BLH yang sudah komunikasi dengan kita soal tambak itu,” tukasnya. (Sandi)
