Lampung.co – Anggota DPD RI daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim meminta pemerintah tidak melakukan impor beras. Sebab, hal itu sama saja tidak menghargai jerih payah petani yang sudah menanam padi dan ingin menikmati hasil panen.
Komite IV ini mengatakan, Indonesia mesti meletakkan fondasi swasembada beras secepatnya. Dengan demikian, seluruh petani terpacu untuk lebih baik lagi dalam mengusahakan komoditas pertanian ini.
Menurutnya, jika melihat potensi produksi padi di Indonesia pada Januari–April tahun 2021 yang dikeluarkan BPS, diperkirakan mencapai 14,54 juta ton beras atau mengalami kenaikan sebesar 3,08 juta ton atau 26,84% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 11,46 juta ton.
“Dengan asumsi kebutuhan konsumsi beras langsung dan tidak langsung sebesar 111,58 kg per kapita per tahun, potensi sebesar itu mampu untuk memenuhi kebutuhan beras penduduk Indonesia sebanyak 270 juta jiwa sampai bulan Juni 2021,” kata dia, Kamis (8/4/2021).
“Jika berkaca pada produksi padi ditahun 2020 dengan capaian 31,33 juta ton beras maka dapat diasumsikan pada tahun ini kita bisa melakukan ekspor beras jika di bulan Januari–April saja sudah meningkat 3,08 juta ton beras,” imbuhnya.
Abdul Hakim mengatakan, pihaknya juga serius memperjuangkan kesejahteraan petani, Pada program nomor 12 yang ia canangkan ketika kampanye, ia menyebutkan akan berusaha supaya nilai tukar petani benar-benar berpihak kepada mereka.
“Kami berusaha memperjuangkan adanya kelompok pemberdayaan agar petani semakin mandiri,” ucap Abdul Hakim.
Menurutnya, kelas petani di Indonesia mestinya segera naik sebagai pemilik lahan. Atau setidaknya dikelola kelompok tani sehingga benar-benar mandiri atau minimal ada titian menuju kemandirian.
“Petani, adalah sokoguru perekonomian,” ujarnya.
Sebab, lanjutnya, produksi beras mereka itulah yang dinikmati masyarakat Indonesia. Dengan begitu, berapa pun hasil panen petani bisa diserap masyarakat. “Itulah sebabnya, kami selalu mendorong agar semua pemangku kepentingan berpihak kepada petani,” tandasnya. (red)
