Lampung dot co – Politik | Ketua DPC PKB Bandar Lampung, Rabiatul Adawiyah membantah adanya mahar untuk penentuan nomor urut Bacaleg. Dia menyebut tak ada mahar transaksional dalam proses pencalegan di PKB.

“Jadi sekali lagi saya tegaskan, di PKB tidak adanya mahar-mahar seperti rumor yang beredar,” kata dia dikutip dari detikSumut, Kamis (25/5/2023).

Ia juga menyebutkan nomor urut bacaleg dari PKB Bandar Lampung ditentukan berbasis kinerja. “Penentuan nomor itu dari kinerja kader itu sendiri dan loyalitas kader. Tentu ada pula penilaian terhadap loyalitas kepada partai, antara lain tidak merusak citra partai,” ujarnya.

Diketahui, Wakil Ketua DPC PKB Kota Bandar Lampung, Nely Farlinza mengaku dimintai mahar senilai Rp 70 juta untuk penentuan nomor urut dirinya yang maju sebagai Bacaleg DPRD Kota Lampung.

Mahar tersebut diminta oleh Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu Dewan Perwakilan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (LPW DPW PKB) Jauharoh Haddad untuk dikirimkan ke Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Bandar Lampung, Robiatul Adawiyah.

Nely menjelaskan, mulanya dia mendapat kabar bahwa namanya telah ditaruh oleh pengurus di nomor urut dua. Kemudian, dia diminta uang senilai Rp 70 juta untuk mengganti uang jaminan penentuan nomor urut.

“Awalnya saya dengar selentingan bahwa saya ditaruh di nomor urut 2, karena nomor urut 1 tidak bisa diganggu gugat titipan adiknya incumbet DPRD Kota Bandar Lampung. Ya sudah, saya terima dan tampung-tampung dulu kabar itu,” kata dia.

Uang itu dikatakannya untuk mengambalikan uang yang diduga sudah disetor oleh Bacaleg lain yakni Darmawita yang menempati nomor urut dua itu. Jauharoh menyebut uang setoran tersebut nantinya akan digunakan untuk jaminan saksi.

“Siangnya, kak Jauharoh nelpon saya, dibilang, ‘dek kalau mau di nomor urut 2 bisa, yang awalnya mau diisi Darmawita tapi mulangin uang Darmawita 70 juta dek,’ kata dia. Saya tanya ‘uang apa itu kak?’ Uang jaminan saksi katanya (Jauharoh),” ungkap Nely.

“Uang Rp 70 juta tersebut harus disetorkan saat itu karena berkas bacaleg akan diunggah ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU, sedangkan bacaleg Darmawita tidak mau mencabut berkasnya di nomor urut 2 bila uang itu belum dikembalikan,” imbuhnya menjelaskan.

Lalu Nely menghubungi Rabiatul Adawiyah sekaligus mengirimkan tangkap layar percakapan pesan singkat dia dan Jauharoh. Namun tak ditanggapi dan justru berujung pemblokiran nomor WhatsApp.

“Saya telpon ketua (Rabiatul Adawiyah) hampir satu jam, saya telpon gak angkat-angkat. Terus saya (kirim) screenshot chating saya sama kak Jauharah itu ke ketua, gak lama (nomor WhatsApp) saya diblokir,” terangnya.

Akibat dari persoalan itu, Nely mengaku hubungannya dengan Rabiatul Adawiyah menjadi renggang. Ia juga ditetapkan nomor urut 3. “Iya jadi renggang, terus nomor urut saya jadi nomor 3,” tandasnya. (*)

Lampung.co – Wakil Ketua Umum DPP Perempuan Amanat Nasional (PUAN) Partai Amanat Nasional (PAN) Putri Zulkifli Hasan, mendorong milenial agar aktif berpolitik melalui acara diskusi dengan lebih dari 300 peserta.

Diadakan Sabtu dan Minggu, 14-15 Januari 2023 di Provinsi Lampung, Putri Zulkifli Hasan berdialog tentang pentingnya untuk terlibat dalam proses politik dan memahami peran generasi milenial dalam membangun bangsa.

Dalam acara yang bertemakan “Diskusi Milenial – Kenapa Milenial Harus Melek Politik?” diamenegaskan, bahwa generasi milenial harus sadar akan hak-hak mereka sebagai warga negara dan memahami bahwa hak untuk berperan aktif dalam kegiatan politik akan mempengaruhi masa depan bangsa.

Tidak hanya itu, ia juga menjelaskan bahwa dengan melek politik, generasi milenial dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk menjamin masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya.

“Saya berharap dengan diadakannya sharing session ini akan membuka mata generasi milenial bahwa politik itu seru dan menyenangkan untuk terlibat didalamnya, karena menyangkut masa depan bangsa,” kata Putri Zulkifli Hasan dalam siaran pers yang diterima Lampung.co, Kamis (19/1/2023).

Selain itu juga, lanjutnya, generasi milenial harus paham serta siap untuk berkontribusi terhadap masa depan tersebut. Putri Zulkifli Hasan mengaku senang dengan antusiasme generasi milenial dalam acara tersebut.

“Semoga dengan adanya diskusi yang seru ini, semakin banyak milenial yang mau terlibat di dalam politik dengan ide-ide kreatif mereka untuk membangun bangsa” tutup Putri Zulkifli Hasan. (*)

Lampung.co – Senator Lampung Bustami Zainudin apresiasi sikap PWNU Lampung bersama 15 Pengurus C Nahdlatul Ulama (PC NU) se-Provinsi Lampung untuk mengajak semua pihak menolak politik uang pada Pemilu 2024 mendatang.

Dia juga mendukung sikap yang diambil oleh PWNU Lampung bersama jajaran pengurus PCNU untuk menolak politik uang dan mengharamkan pemimpin yang dihasilkan dari proses politik yang menggunakan politik uang.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Lampung.co, Senin (31/10/2022), Bustami mengatakan, amanat Undang-Undang Pemilu sudah sangat lengkap dan komprehensif disiapkan oleh pemerintah baik itu untuk KPU maupun Bawaslu dalam semua tingkatan.

Masyarakat dan seluruh stakeholder terkait juga diberi kewenangan untuk ikut terlibat dalam pengawasan dan pemantauan. “Tentu semua peserta pemilu, baik partai politik maupun individu yang terlibat di dalamnya, terikat aturan untuk tidak melakukan politik uang,” kata dia.

Persoalannya adalah perangkat pemilu yang ada belum sepenuhnya sempurna. Dengan sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif dan pemilihan langsung dalam Pilkada maupun Pilpres telah membuat pertarungan politik begitu terbuka dan sangat liberal.

Menurutnya, partai politik sebagai elemen penting dalam menyiapkan kepemimpinan bangsa terasa limbung dan kejebak dalam pragmatisme. Jika hanya mengandalkan kader sesuai kapasitas dan kualitas kader berdasarkan penilaian partai, bisa kalah bersaing untuk merebut kursi legislatif.

“Maka partai politik harus berkompromi untuk merekrut orang orang populer non kader, yang punya modal uang besar,” ujarnya.

Begitu juga dalam rekruitmen pemimpin di daerah maupun pusat, dengan pemilihan langsung memberikan peluang kepada siapa saja bisa ikut dalam kontestasi politik. Ini tentu sangat menggembirakan karena seluruh anak bangsa memiliki kesempatan yang sama.

Namun, iklim yang begitu terbuka membuat pemilihan umum berlangsung dengan uang terkesan menjadi segalanya. Hal ini menjadi salah satu faktor kenapa pemilu di Indonesia cenderung sangat riuh dengan politik uang dan masyarakat menjadi sangat pragmatis.

“Kondisi ini mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada KPU, Bawaslu maupun stakeholder lain terkait untuk tidak lelah melakukan pendidikan politik khususnya kepada para calon pemilih,” ucap anggota DPD RI asal Lampung itu. (*)