Lampung.co – Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim meminta pemerintah banyak melakukan operasi pasar minyak goreng. Khususnya dalam masa transisi perubahan harga minyak goreng ke skema pasar tanpa subsidi.
Anggota Komite IV itu mendorong dinas terkait dan BUMN atau BUMD serta pemangku kepentingan lain untuk melaksanakan operasi pasar. Khususnya dalam masa transisi ini.
Abdul Hakim ingin, perubahan harga minyak goreng yang disesuaikan dengan mekanisme pasar bisa mengatasi kelangkaan. Namun, harga yang dilepas ke pasar diharapkan terjangkau masyarakat.
Dia berharap, jelang Ramadan ini, pemerintah segera memastikan ketersediaan minyak goreng kemasan di pasar. Jika memang harga minyak goreng dilepas dengan harga pasar, mesti ada keadilan kepada rakyat.
Hakim juga tidak ingin ada antrean yang mengular lagi untuk mendapatkan minyak goreng. Kepada perusahaan milik negara yang masih mendistribusikan minyak goreng curah, PT PPI misalnya, Hakim ingin lebih banyak lagi melayani masyarakat prasejahtera.
Dia juga ingin memasuki Ramadan ini semua umat Islam berpuasa dengan tenang tanpa khawatir sulit mengakses bahan pokok. Misalnya minyak goreng. (*)
