Di Bandar Lampung, pihaknya sudah menerbitkan 680 izin PIRT dan 1.500 sertifikat PKP. “Semua prosesnya gratis. Untuk pelatihan PKP juga gratis karena dibiayai oleh pemerintah,” klaimnya.
Rendi pun kemudian melaporkan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai dibawah pimpinan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana itu ke Polresta Bandar Lampung.
Padahal, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 di Kota Bandar Lampung masih diperpanjang hingga tanggal 6 September mendatang.
Selain terjadi kemacetan yang mengganggu aktivitas warga, padatnya arus lalu lintas juga mengakibatkan kerusakan jalan pemukiman.
“Sudah kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan pangan itu karena memang menjadi tanggung jawab pemegang kebijakan di ranah kekuasaan”
Lampung.co – Anggota DPD RI daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim meminta pelaksanaan vaksinasi massal tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ia prihatin dengan kejadian pembubaran peserta...
Lampung.co – Anggota DPD RI daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan insentif pajak kepada pengusaha dan pegiat usaha mikro kecil dan...
Lampung.co – Hingga hari ini, persoalan pengelolaan sampah masih menjadi masalah utama adanya pencemaran lingkungan, tak terkecuali di Kota Bandar Lampung. Bahkan pada periode penilaian program...
Lampung.co – Anggota DPD RI daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim menyoroti sejumlah ruas jalan di Bandar Lampung yang kondisinya rusak. Termasuk Jalan Pangeran Emir M Noer...
Lampung.co – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung segera memperbaiki jembatan di Pulau Pasaran....