fbpx
Connect with us

Politik

Survei Median: Loyalitas Partai Pendukung Jokowi Masih Rendah

Published

on

Loyalitas Partai Pendukung Jokowi

Lampung.co – Media Nasional (Median) merilis hasil survei yang menunjukkan loyalitas konstituen partai pendukung pemerintahan Jokowi rendah. “Inilah sebabnya jumlah suara Jokowi tidak sama dengan jumlah suara partai-partai yang dikategorikan sebagai pendukung pemerintah,” ujar Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, Rabu (18/10) sebagaimana dikutip dari tempo.co.

Ada dua pertanyaan yang Survei Median gunakan untuk mencari tahu tentang lersepsi konstituen partai pendukung pemerintah terhadap Jokowi.

“Bagaimana arah bangsa saat ini di tangan Jokowi dan apakah Jokowi dinilai mampu menjawab persoalan bangsa ini,” demikian dua pertanyaan tersebut.

Alhasil, pada pertanyaan pertama hanya dua partai yang konstituennya bisa dianggap loyalis Jokowi, yakni adalah PDIP dan juga NasDem. Sementara partai pendukung pemerintah yang konstituennya masih dinilai lemah untuk mendukung Jokowi adalah PKB, PAN, Hanura, Golkar dan PPP.

75 persen responden konstituen PDIP menjawab terkait arah bangsa di masa Jokowi telah benar. Posisi kedua ditempati oleh Nasdem dengan 66,3 persen responden.

Sementara pada pertanyaan kedua, hasil yang diperoleh juga sama. Yakni hanya PDIP dan Nasdem yang dinilai konstituennya loyal terhadap Jokowi. Adapun parpol pendukung pemerintah lainya, seperti PKB, PPP, PAN, Golkar dan Hanura dianggap hanya memiliki konstituen yang rendah terhadap Jokowi.

Survei Median tersebut dilakukan pada 14-22 September 2017. Sebanyak 1000 responden menjadi target survei ini dengan kriteria mempunyai hak memilih di seluruh Indonesia atau telah menikah. Survei tersebut menggunakan cara pengambilan sampel dengan metode acak berjenjang (multi stage random sampling), dengan margin error 3,1 persen, dan tingkat kepercayaan senilai 95 persen.

Sejumlah lembaga survei sebelumnya juga telah merilis hasil penelitiannya mengenai kinerja dan kepuasan masyarakat terhadap Jokowi. Di antaranya yakni Indikator Politik Indonesia, Saiful Mujani Researchand Consulting (SMRC), dan Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Alhasil, ada sekitar 60 persen masyarakat yang merasa puas dengan kinerja Jokowi khususnya dalam bidang infrastruktur pembangunan jalan, bandara dan pelabuhan. Akan tetapi, hasil survei juga mencatat bahwa walau banyak masyarakat puas dengan kinerjanya, ternyata elektabilitas Jokowi hanya sekitar 40-50 persen. (Erwin/tempo.co)

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

Politisi PSI Dipolisikan Terkait Dugaan Hoax dan Ujaran Kebencian

Published

on

Rian Ernest

Lampung.co – Anggota DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman, melaporkan Wakil Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rian Ernest ke Polda Metro Jaya, Kamis (18/7/2019).

Rian Ernest dilaporkan terkait pernyataan yang menyebut adanya dugaan politik uang dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno untuk mendampingi Anies Baswedan.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI itu merasa dirugikan atas pernyataan Rian beberapa waktu lalu itu. Menurutnya, Rian diduga telah menyebarkan berita bohong atau Hoaks dan ujaran kebencian.

“Yang pasti hari ini saya, Taufiqurrahman, Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI, siang hari ini ke Polda Metro Jaya ingin melaporkan atas apa yang telah terjadi,” kata dia , Kamis (18/7/2019).

Dan, saya anggap itu merugikan diri saya, dan saya akan melaporkan pada siang hari ini,” imbuhnya dikutip dari viva.co.id.

Namun, Taufiqurrahman mengaku tak bisa berkata lebih jauh sebelum laporan diterima polisi. Dalam membuat laporan itu ia mengaku membawa beberapa barang bukti.

Namun, untuk lebih lanjutnya, Taufiqurrahman meminta wartawan bersabar menunggu laporannya selesai diproses. “Lebih lanjut infonya nanti saya ke dalam dulu,” ujarnya.

Diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta hingga kini masih lowong setelah ditinggalkan Sandiaga Uno. Terkait hal itu, Rian menyebut pemilihan Wagub DKI Jakarta alot karena adanya dugaan politik uang. (*)

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Setelah Nunik, Kini Ketua Dewan Syuro PKB Lampung Diperiksa KPK

Published

on

Febri Diansyah

Lampung.co – Setelah Ketua DPW PKB Lampung, Chusnunia Chalim (Nunik) diperiksa beberapa waktu lalu, kali ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Dewan Syuro PKB Lampung, Hafidhuddin Hanief.

Sama dengan Nunik, Pemeriksaan terhadap Politikus partai besutan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin itu terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Hafidhuddin yang juga menjabat Mustasyar atau Dewan Penasehat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Anggota DPRD Lampung Tengah Zainudin.

“Dia akan diperiksa sebagai saksi untun tersangka ZN (Zainudin),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (16/7/2019).

Diketahui, Zainudin ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga legislator Lampung Tengah lainnya. Mereka yakni Bunyana, Raden Zugiri dan Achmad Junaidi.

Penetapan keempat tersangka ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun 2018 yang lebih dulu menjerat Bupati Lampung Tengah Mustafa.

Dalam kasus ini Mustafa telah divonis 3 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Sementara Zainudin dan tiga rekannya disangkakan melanggar Pasal 12 a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (*)

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Ketua DPC PDIP Kota Bandar Lampung Kembali Dijabat Wiyadi

Published

on

Wiyadi

Lampung.co – Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) PDI Perjuangan (PDIP) se Lampung digelar secara bersamaan di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Sabtu (13/7/2019).

Konferensi yang dibuka oleh DPP Bidang Koperasi dan UMKM, Nusyirwan Soejono ini dihadiri oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP se-Provinsi Lampung dan elit politik serta kader simpatisan.

Konferda dan Konfercab ini dalam rangka memilih Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lampung dan Dewan Pimpinan Cabang (DPD) se-Provinsi Lampung.

Agenda tersebut juga merupakan bagian dari persiapan menghadapi Kongres V PDI Perjuang dan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 mendatang.

Konferda PDI Perjuangan Provinsi Lampung mendudukan kembali Sudin sebagai Ketua DPD PDIP Lampung periode 2019-2024 dengan Sekretaris Mingrum Gumay dan Kostiana menjabat Bendahara.

Begitu juga dengan ketua DPC PDIP Kota Bandar Lampung kembali dijabat Wiyadi. Sementara Sekretaris dijabat Melinda dan Bendahara Jares Mogni. (*)

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca