fbpx
Connect with us

Politik

Rapat Pleno Penentuan Nasib Setya Novanto di Golkar Masih Belum Jelas

Published

on

Nasib Setya Novanto di Golkar

Lampung.co – Rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang digelar untuk membahas nasib Setya Novanto sebagai ketua umum masih belum bisa dipastikan.

“Hasilnya, ada ditunda rapat itu. Tidak jadi rapat dan waktunya ditentukan kemudian,” ujar Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (2/10) seperti dikutip dari situs berita cnnindonesia.com.

Selain itu, Idrus menyebutkan hasil rekomendasi rapat pengurus harian sendiri sudah disampaikan kepada Novanto yang saat ini masih terbaring di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur. Idrus menuturkan gelaran rapat pleno DPP Golkar menunggu kesembuhan Novanto yang sampai saat ini masih menjalani perawatan medis di rumah sakit.

“Tentu pada gilirannya sehat, pasti aktif dan kembali memimpin rapat pada biasanya. Jadi, nantilah [tunggu] saat dia pimpin rapat, kita sampaikan semuanya,” jelas Idrus.

Sementara itu, mengenai hasil tim kajian elektabilitas partai, Idrus mengatakan masih belum final. Pasalnya kajian tersebut baru dilakukan lembaga survei eksternal, dan belum melibatkan tim survei internal. Menurut dia, hasil tim kajian elektabilitas yang menunjukan penurunan suara partai masih belum hasil akhir. Sebab, kajian tersebut sebatas dilakukan lembaga survei eksternal dan belum melibatkan tim survei internal.

Namun, berbeda dengan Idrus, ada pula bagian dari DPP Golkar yang menyebutkan rapat pleno pasti terlaksana. Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai menegaskan hal itu sewaktu dihubungi wartawan secara terpisah.

Yorrys mengungkapkan saat ini sudah terlihat pihak-pihak yang ingin tetap mempertahankan Novanto sebagai ketua umum dan yang ingin agar sang Ketua DPR tersebut digantikan. Itu, lanjut Yorrys, adalah dinamika yang biasa di dalam kehidupan berpartai di negara demokrasi.

“Biasalah itu kan demokrasi kan. Kalau semuanya setuju, bukan demokrasi namanya. Itu otoriter. Kalian kan sudah lihat orang-orang yang menginginkan ada pergantian ketum siapa, orang-orang yang ingin tetap dipimpin Novanto siapa. Kalian kan lebih tahu. Kita lihat saja prosesnya,” papar Yorrys.

Dalam rapat pleno nanti, Yorrys menuturkan akan tetap ada pembahasan rekomendasi rapat pengurus harian perihal permintaan nonaktif Novanto dan penunjukan pelaksana tugas. Tuntutan Novanto dinonaktifkan sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut menguat setelah dirinya ditetapkan tersangka dalam dugaan korupsi e-KTP.

Kini, Novanto sendiri sudah bebas dari penetapan tersangka karena gugatan praperadilannya diterima hakim praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (29/9) silam. (Erwin/cnnindonesia.com)

402 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

Tim Hukum PDIP Temui Dewas KPK Timbulkan Berbagai Prasangka

Published

on

Tim Hukum PDIP
Tim Hukum PDIP temui Dewan Pengawas KPK | Foto: Ist.

Lampung.co – Polemik terkait penggeledahan KPK terhadap Kantor DPP PDIP terus berlanjut setelah Perwakilan tim hukum PDIP menemui Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada 16 Januari 2020 lalu.

Kepada anggota Dewas Albertina Ho, Perwakilan tim hukum PDIP, I Wayan Sudirta dan Teguh Samudera mengadukan petugas KPK yang mendatangi Kantor DPP PDIP tanpa surat izin dari Dewan Pengawas.

PDIP menyebut petugas itu ingin menggeledah ruangan di PDIP. Dalam UU KPK hasil revisi, penggeledahan memang harus dilakukan atas izin Dewan Pengawas.

Lain dengan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang menyatakan bahwa tim KPK mendatangi Kantor DPP PDIP untuk menyegel ruangan diduga milik Sekjen Hasto Kristiyanto, bukan untuk menggeledah.

“Penyegelan selalu dilakukan KPK setelah OTT untuk mencegah barang bukti dihilangkan dari suatu tempat,” kata dia dikutip dari Tempo.

Terlepas dari silang pendapat itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai pertemuan antara Dewas KPK dan tim hukum PDI Perjuangan adalah langkah yang keliru.

“Pertemuan itu justru menimbulkan berbagai prasangka (buruk) terhadap dewas itu sendiri,” kata Donal, Sabtu (18/1/2020).

Diketahui, petugas KPK menyambangi Kantor DPP PDIP itu terkait perkara korupsi yang menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan penetapan pergantian antar waktu (PAW).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto diduga terlibat dalam kasus tersebut. (*)

42,160 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Akui Tanda Tangani Surat PAW Harun Masiku, Sekjen PDI Siap Dipanggil KPK

Published

on

Hasto Kristiyanto
Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto | Foto: Sandi/Lampung.co

Lampung.co – Terkait kasus suap yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengakui ada tanda tangan dirinya dalam surat permohonan PAW Harun Masiku.

Dalam surat tersebut, Hasto menanda tangani permohonan pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku untuk menggantikan caleg PDI P terpilih yang meninggal dunia, Nazarudin Kiemas.

“Kalau tanda tangannya betul. Karena itu sudah dilakukan secara legal,” kata Hasto di Arena Rakernas PDIP, JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2020) dikutip dari CNN Indonesia.

Hasto menyatakan pengajuan PAW itu sudah disampaikan ke KPU. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2020, KPU menolak permohonan tersebut. Ditegaskan Hasto, PDIP menghormati putusan itu.

Akan tetapi, pihaknya juga tak bertanggung jawab bila ada pihak-pihak yang kemudian melakukan negosiasi dibalik penolakan KPU tersebut. “Itu di luar tanggung jawab PDI Perjuangan,” ujarnya.

Meski demikian, Hasto Kristiyanto mengaku siap datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap yang melibatkan Wahyu Setiawan dan Harun Masiku.

“Kami beberapa kali berdialog, ketika kami mengundang KPK. Ketika KPK undang kami pun. Saya akan datang,” ucapnya.

Menurut Hasto, kedatangan dirinya bila dipanggil KPK merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai warga negara. Hal tersebut, kata dia, bukan yang pertama kali dan bukan sebuah kebetulan.

“Karena itulah akhirnya pun kami telah menyiapkan diri karena tanggung jawab sebagai warga negara itu harus menjunjung hukum tanpa terkecuali,” imbuhnya.

Diketahui, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan pihaknya membuka peluang untuk memanggil beberapa pihak yang diduga memiliki keterkaitan terhadap kasus tersebut sebagai saksi, termasuk Hasto. (*)

27,958 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Pilkada Kota Metro, Partai Gelora Dukung Djohan

Published

on

Partai Gelora Kota Metro
Pengurus Partai Gelora Kota Metro bersama bakal calon Wali Kota Metro | Foto: Ist.

Lampung.co – Jajaran pengurus Partai Gelora Kota Metro, menyatakan mendukung Bakal Calon Wali Kota Metro Djohan, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang.

Hal itu itu, terungkap dalam pertemuan Djohan dengan jajaran pengurus DPD Partai Gelora Kota Metro bersama Ketua DPW Partai Gelora Provinsi Lampung, Samsani Sudrajat, Selasa (7/1/2020).

Ketua DPD Partai Gelora Kota Metro, Wiwik Nuriyanto mengatakan, pilihan dukungan kepada Balon Wali Kota Djohan, bukan tanpa alasan.

Pihaknya menlai, Djohan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Metro mempunyai komitmen untuk membangun Kota Metro ke depan.

“Berawal dari hal itu, kami menyatakan memberikan dukungan kepada Pak Djohan,” kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima Lampung.co, Rabu (8/1/2020).

Senada dengan itu, Ketua DPW Partai Gelora Lampung, Samsani Sudrajat menambahkan, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada Djohan.

Meskipun Partai Gelora masih baru, kata dia, Djohan yang merupakan calon incumbent mau menggandeng Partai Gelora.

“Karenanya, kita akan sama-sama berjuang dan tetap komitmen,” ujar Samsani.

Ia juga menyebutkan, meskipun dalam pertemuan tersebut pihaknya sudah dapat menyimpulkan hasilnya, akan tetapi pihaknya akan membentuk tim kecil untuk menyusun strategi.

“Kami minta waktu selama sepekan, untuk berbicara secara keorganisasian,” imbuhnya.

Sementara itu, Djohan mengapresiasi dukungan Partai Gelora kepada dirinya dalam Pilkada Kota Metro 2020.

“Terpenting, kita sama-sama menyatukan tujuan, yakni membangun Kota Metro ke depan, dan mensejahterakan masyarakat,” ujarnya. (*)

24,402 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca