Lampung.co – Rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang digelar untuk membahas nasib Setya Novanto sebagai ketua umum masih belum bisa dipastikan.

“Hasilnya, ada ditunda rapat itu. Tidak jadi rapat dan waktunya ditentukan kemudian,” ujar Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (2/10) seperti dikutip dari situs berita cnnindonesia.com.

Selain itu, Idrus menyebutkan hasil rekomendasi rapat pengurus harian sendiri sudah disampaikan kepada Novanto yang saat ini masih terbaring di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur. Idrus menuturkan gelaran rapat pleno DPP Golkar menunggu kesembuhan Novanto yang sampai saat ini masih menjalani perawatan medis di rumah sakit.

“Tentu pada gilirannya sehat, pasti aktif dan kembali memimpin rapat pada biasanya. Jadi, nantilah [tunggu] saat dia pimpin rapat, kita sampaikan semuanya,” jelas Idrus.

Sementara itu, mengenai hasil tim kajian elektabilitas partai, Idrus mengatakan masih belum final. Pasalnya kajian tersebut baru dilakukan lembaga survei eksternal, dan belum melibatkan tim survei internal. Menurut dia, hasil tim kajian elektabilitas yang menunjukan penurunan suara partai masih belum hasil akhir. Sebab, kajian tersebut sebatas dilakukan lembaga survei eksternal dan belum melibatkan tim survei internal.

Namun, berbeda dengan Idrus, ada pula bagian dari DPP Golkar yang menyebutkan rapat pleno pasti terlaksana. Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai menegaskan hal itu sewaktu dihubungi wartawan secara terpisah.

Yorrys mengungkapkan saat ini sudah terlihat pihak-pihak yang ingin tetap mempertahankan Novanto sebagai ketua umum dan yang ingin agar sang Ketua DPR tersebut digantikan. Itu, lanjut Yorrys, adalah dinamika yang biasa di dalam kehidupan berpartai di negara demokrasi.

“Biasalah itu kan demokrasi kan. Kalau semuanya setuju, bukan demokrasi namanya. Itu otoriter. Kalian kan sudah lihat orang-orang yang menginginkan ada pergantian ketum siapa, orang-orang yang ingin tetap dipimpin Novanto siapa. Kalian kan lebih tahu. Kita lihat saja prosesnya,” papar Yorrys.

Dalam rapat pleno nanti, Yorrys menuturkan akan tetap ada pembahasan rekomendasi rapat pengurus harian perihal permintaan nonaktif Novanto dan penunjukan pelaksana tugas. Tuntutan Novanto dinonaktifkan sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut menguat setelah dirinya ditetapkan tersangka dalam dugaan korupsi e-KTP.

Kini, Novanto sendiri sudah bebas dari penetapan tersangka karena gugatan praperadilannya diterima hakim praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (29/9) silam. (Erwin/cnnindonesia.com)