fbpx
Connect with us

Politik

Pilkada Serentak 2018 Diprediksi Habiskan Rp20 Triliun

Published

on

Pilkada serentak 2018

Lampung.co – Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan, ada beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2018 belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Namun, ia memastikan, jika semua telah menandatangani NPHD, maka, NPHD dengan KPU, Bawaslu, dan institusi keamanan provinsi serta kabupaten/kota diprediksi akan menghabiskan Rp20 triliun.

Rp20 triliun tersebut merupakan total anggaran yang akan dihabiskan di Pilkada serentak 2018. “Jadi cost baru Rp 15,2 triliun yang terekam. Kalau semua ditandatangani bisa naik menjadi Rp20 triliun,” kata Sumarsono di Jalan Gatot Subroto, Jaksel, Senin (23/10/2017) dikutip dari detik.com.

Anggaran tersebut terasa lebih besar, menurutnya, dikarenakan satuan yang dipakai adalah satuan APBN. Sementara diwaktu sebelumnya yang dipakai adalah satuan APBD. “Kalau dulu karena satuannya adalah, satuan APBD. Jadi hitungan itu sangat signifikan, sekarang sekali perjalanan aja kita hitung berapa,” kata dia.

Dijelaskannya juga, bahwa beban Pilkada serentak pada tahun 2018 jauh lebih banyak. Seperti yang dijelaskannya, bagaimana proses demokrasi di Papua menghabiskan biaya yang lebih besar. “Memang bebanan tahun ini sangat luar biasa, contoh di Papua saja, antar kabupaten besar dan dia menghasilkan Rp2,6 triliun, KPU saja Rp1,6 triliun. Jadi bisa bayangkan saja. Papua karena dia antar kabupaten, kecamatan pakai pesawat,” paparnya.

Selain Papua, juga disebutnya, banyaknya daerah di Pulau Jawa yang juga menjadi alasan dana yang dikeluarkan cukup banyak. Hal itu dikarenakan jumlah populasi masyarakat di Jawa cenderung padat. “Kedua, ini Jawa populasi tinggi. Karena harga-harga itu tergantung jumlah populasi. Jadi faktor geografis dan penduduk menjadi signifikan dalam hitungan satuan pembiayaan,” tandasnya. (Net)

 450 total views,  3 views today



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial.

Berita

Tim Hukum PDIP Temui Dewas KPK Timbulkan Berbagai Prasangka

Published

on

Tim Hukum PDIP
Tim Hukum PDIP temui Dewan Pengawas KPK | Foto: Ist.

Lampung.co – Polemik terkait penggeledahan KPK terhadap Kantor DPP PDIP terus berlanjut setelah Perwakilan tim hukum PDIP menemui Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada 16 Januari 2020 lalu.

Kepada anggota Dewas Albertina Ho, Perwakilan tim hukum PDIP, I Wayan Sudirta dan Teguh Samudera mengadukan petugas KPK yang mendatangi Kantor DPP PDIP tanpa surat izin dari Dewan Pengawas.

PDIP menyebut petugas itu ingin menggeledah ruangan di PDIP. Dalam UU KPK hasil revisi, penggeledahan memang harus dilakukan atas izin Dewan Pengawas.

Lain dengan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang menyatakan bahwa tim KPK mendatangi Kantor DPP PDIP untuk menyegel ruangan diduga milik Sekjen Hasto Kristiyanto, bukan untuk menggeledah.

“Penyegelan selalu dilakukan KPK setelah OTT untuk mencegah barang bukti dihilangkan dari suatu tempat,” kata dia dikutip dari Tempo.

Terlepas dari silang pendapat itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai pertemuan antara Dewas KPK dan tim hukum PDI Perjuangan adalah langkah yang keliru.

“Pertemuan itu justru menimbulkan berbagai prasangka (buruk) terhadap dewas itu sendiri,” kata Donal, Sabtu (18/1/2020).

Diketahui, petugas KPK menyambangi Kantor DPP PDIP itu terkait perkara korupsi yang menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan penetapan pergantian antar waktu (PAW).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto diduga terlibat dalam kasus tersebut. (*)

 47,813 total views,  92 views today



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Akui Tanda Tangani Surat PAW Harun Masiku, Sekjen PDI Siap Dipanggil KPK

Published

on

Hasto Kristiyanto
Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto | Foto: Sandi/Lampung.co

Lampung.co – Terkait kasus suap yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengakui ada tanda tangan dirinya dalam surat permohonan PAW Harun Masiku.

Dalam surat tersebut, Hasto menanda tangani permohonan pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku untuk menggantikan caleg PDI P terpilih yang meninggal dunia, Nazarudin Kiemas.

“Kalau tanda tangannya betul. Karena itu sudah dilakukan secara legal,” kata Hasto di Arena Rakernas PDIP, JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2020) dikutip dari CNN Indonesia.

Hasto menyatakan pengajuan PAW itu sudah disampaikan ke KPU. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2020, KPU menolak permohonan tersebut. Ditegaskan Hasto, PDIP menghormati putusan itu.

Akan tetapi, pihaknya juga tak bertanggung jawab bila ada pihak-pihak yang kemudian melakukan negosiasi dibalik penolakan KPU tersebut. “Itu di luar tanggung jawab PDI Perjuangan,” ujarnya.

Meski demikian, Hasto Kristiyanto mengaku siap datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap yang melibatkan Wahyu Setiawan dan Harun Masiku.

“Kami beberapa kali berdialog, ketika kami mengundang KPK. Ketika KPK undang kami pun. Saya akan datang,” ucapnya.

Menurut Hasto, kedatangan dirinya bila dipanggil KPK merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai warga negara. Hal tersebut, kata dia, bukan yang pertama kali dan bukan sebuah kebetulan.

“Karena itulah akhirnya pun kami telah menyiapkan diri karena tanggung jawab sebagai warga negara itu harus menjunjung hukum tanpa terkecuali,” imbuhnya.

Diketahui, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan pihaknya membuka peluang untuk memanggil beberapa pihak yang diduga memiliki keterkaitan terhadap kasus tersebut sebagai saksi, termasuk Hasto. (*)

 35,002 total views,  142 views today



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Pilkada Kota Metro, Partai Gelora Dukung Djohan

Published

on

Partai Gelora Kota Metro
Pengurus Partai Gelora Kota Metro bersama bakal calon Wali Kota Metro | Foto: Ist.

Lampung.co – Jajaran pengurus Partai Gelora Kota Metro, menyatakan mendukung Bakal Calon Wali Kota Metro Djohan, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang.

Hal itu itu, terungkap dalam pertemuan Djohan dengan jajaran pengurus DPD Partai Gelora Kota Metro bersama Ketua DPW Partai Gelora Provinsi Lampung, Samsani Sudrajat, Selasa (7/1/2020).

Ketua DPD Partai Gelora Kota Metro, Wiwik Nuriyanto mengatakan, pilihan dukungan kepada Balon Wali Kota Djohan, bukan tanpa alasan.

Pihaknya menlai, Djohan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Metro mempunyai komitmen untuk membangun Kota Metro ke depan.

“Berawal dari hal itu, kami menyatakan memberikan dukungan kepada Pak Djohan,” kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima Lampung.co, Rabu (8/1/2020).

Senada dengan itu, Ketua DPW Partai Gelora Lampung, Samsani Sudrajat menambahkan, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada Djohan.

Meskipun Partai Gelora masih baru, kata dia, Djohan yang merupakan calon incumbent mau menggandeng Partai Gelora.

“Karenanya, kita akan sama-sama berjuang dan tetap komitmen,” ujar Samsani.

Ia juga menyebutkan, meskipun dalam pertemuan tersebut pihaknya sudah dapat menyimpulkan hasilnya, akan tetapi pihaknya akan membentuk tim kecil untuk menyusun strategi.

“Kami minta waktu selama sepekan, untuk berbicara secara keorganisasian,” imbuhnya.

Sementara itu, Djohan mengapresiasi dukungan Partai Gelora kepada dirinya dalam Pilkada Kota Metro 2020.

“Terpenting, kita sama-sama menyatukan tujuan, yakni membangun Kota Metro ke depan, dan mensejahterakan masyarakat,” ujarnya. (*)

 32,146 total views,  138 views today



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca