Connect with us

Politik

Pilkada Serentak 2018 Diprediksi Habiskan Rp20 Triliun

Published

on

Pilkada serentak 2018

Lampung.co – Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan, ada beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2018 belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Namun, ia memastikan, jika semua telah menandatangani NPHD, maka, NPHD dengan KPU, Bawaslu, dan institusi keamanan provinsi serta kabupaten/kota diprediksi akan menghabiskan Rp20 triliun.

Rp20 triliun tersebut merupakan total anggaran yang akan dihabiskan di Pilkada serentak 2018. “Jadi cost baru Rp 15,2 triliun yang terekam. Kalau semua ditandatangani bisa naik menjadi Rp20 triliun,” kata Sumarsono di Jalan Gatot Subroto, Jaksel, Senin (23/10/2017) dikutip dari detik.com.

Anggaran tersebut terasa lebih besar, menurutnya, dikarenakan satuan yang dipakai adalah satuan APBN. Sementara diwaktu sebelumnya yang dipakai adalah satuan APBD. “Kalau dulu karena satuannya adalah, satuan APBD. Jadi hitungan itu sangat signifikan, sekarang sekali perjalanan aja kita hitung berapa,” kata dia.

Dijelaskannya juga, bahwa beban Pilkada serentak pada tahun 2018 jauh lebih banyak. Seperti yang dijelaskannya, bagaimana proses demokrasi di Papua menghabiskan biaya yang lebih besar. “Memang bebanan tahun ini sangat luar biasa, contoh di Papua saja, antar kabupaten besar dan dia menghasilkan Rp2,6 triliun, KPU saja Rp1,6 triliun. Jadi bisa bayangkan saja. Papua karena dia antar kabupaten, kecamatan pakai pesawat,” paparnya.

Selain Papua, juga disebutnya, banyaknya daerah di Pulau Jawa yang juga menjadi alasan dana yang dikeluarkan cukup banyak. Hal itu dikarenakan jumlah populasi masyarakat di Jawa cenderung padat. “Kedua, ini Jawa populasi tinggi. Karena harga-harga itu tergantung jumlah populasi. Jadi faktor geografis dan penduduk menjadi signifikan dalam hitungan satuan pembiayaan,” tandasnya. (Net)

154 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial.

Berita

Pro Kontra Presiden Dipilih MPR, Ini Kata Para Elit Politik

Published

on

Gedung MPR

Lampung.co – Wacana pemilihan presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali mencuat dan menjadi pembicaraan publik setelah diusulkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

PBNU mengusulkan kepada pimpinan MPR agar presiden kembali dipilih MPR dan kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) saat Bambang Soesatyo berkunjung ke kantor PBNU, Rabu (27/11/2019).

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengatakan, ususlan tersebut sesuai dengan hasil Munas PBNU 2012 lalu. Pihaknya juga menganggap pemilihan presiden langsung menimbulkan ongkos politik dan sosial yang tinggi.

“Kemarin baru saja betapa keadaan kita mendidih, panas, sangat mengkhawatirkan. Ya untung tidak ada apa-apa. Tapi apakah lima tahun harus kaya gitu?,” kata Said usai bertemu Ketua MPR di kantor PBNU, Rabu (27/11/2019).

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faisal Zaini juga mengamini bahwa usulan tersebut berkaca pada pemilihan presiden 2019 yang dianggap melahirkan sejumlah persoalan.

“Dari segi prosedur, model one man one vote (pemilihan langsung) memang dinilai lebih berdaulat,” ujarnya, Jumat (29/11/2019) dikutip dari Tempo.co.

Namun, lanjutnya, karena melihat banyaknya persoalan yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu, PBNU mengusulkan Indonesia mengadopsi sistem pemilihan presiden di Amerika Serikat, yakni model electoral college.

Wacana mengembalikan mandat pemilihan presiden ke tangan MPR itupun mendapat respon positif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan anggota DPR RI dari fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni.

“Saya rasa kemunculan wacana terkait Pilpres oleh MPR ini merupakan diskusi yang wajar di era demokrasi sekarang,” kata Sahroni dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/11/2019) dikutip dari CNNIndonesia.com.

Sementara tak sedikit yang menolak keras usulan tersebut. Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief menganggap pihak yang ingin menghapus pemilihan presiden secara langsung berbahaya dan sudah keluar batas.

Bahkan dirinya menyamakan pihak yang ingin presiden kembali dipilih MPR dan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dengan gelagat Masyumi dan (Partai Komunis Indonesia) PKI di masa silam.

“Masyumi dan PKI dibubarkan pimpinannya keblinger memilih pemberontakan, keluar batas. Adakah yang ingin keluar batas saat ini? Ya itu yang mau priode 3 kali dan pilihan Presiden MPR. Ngakalin,” sebut Andi.

Seturut dengan Wakil Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ade Irfan Pulungan yang menyebut jabatan presiden tiga periode dan dipilih langsung oleh MPR ada potensi terbentuk pemerintahan oligarki dan korup.

“Kita sudah melihat contoh dalam kepemimpinan di daerah, selesai yang bersangkutan, digantikan istrinya, digantikan anaknya, masa disitu aja?” kata Ade dalam diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2019).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menolak keras rencana amandemen UUD 1945 mengenai wacana masa jabatan presiden tiga periode. PKS juga menolak wacana pemilihan presiden melalui MPR.

“Kami menolak dua hal, menolak jabatan presiden tiga periode dan mengembalikan presiden dipilih MPR karena itu mengaburkan sistem presidensial,” kata Nasir Djamil dalam diskusi di Hotel ibis Jakarta, Sabtu (30/11/2019) dipetik dari detikNews. (*)

10,741 kali dilihat, 52 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Cak Imin dan Dua Politisi PKB Lampung Diperiksa KPK Terkait Korupsi Kementerian PUPR

Published

on

Muhaimin Iskandar

Lampung.co – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin akan diperiksa penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Selasa (19/11/2019).

Cak Imin, akan diperiksa lembaga antirasuah terkait dugaan kasus korupsi menerima hadiah dalam proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2016.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah Cak Imin akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari PKB.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HA [Hong Arta],” kata dia kepada wartawan, Selasa (19/11/2019) pagi.

Selain Cak Imin, penyidik KPK juga akan memeriksa dan menggali keterangan dari dua anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2014-2019, Hidir Ibrahim dan Khaidir Bujung untuk kasus yang sama.

Diketahui, Komisaris PT Sharleen Raya, Hong Arta John Alfred ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga memberikan suap kepada sejumlah pihak terkait proyek-proyek PUPR.

Hong Arta diduga menyuap kepala BPJN IX Maluku sebesar Rp8 miliar dan Maluku Utara Amran Hi Mustary sebesar Rp2,6 miliar pada pertengahan 2015.

Selain itu, Ia juga diduga memberikan suap kepada mantan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti sebesar Rp1 miliar pada November 2015.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut Hong Arta merupakan tersangka ke-12 dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan jalan di Kementerian PUPR termasuk Musa Zainudin. (*)

17,551 kali dilihat, 62 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

SK Sudah Terbit, Ini Pimpinan Wilayah Partai Gelora Provinsi Lampung

Published

on

DPW Partai Gelora Lampung

Lampung.co – Ratusan pendiri dan pengurus partai Gelombang Rakyat (Gelora) se-Indonesia melakukan rapat koordinasi sekaligus penetapan pimpinan Pusat dan wilayah 34 Provinsi yang ada di Indonesia.

Acara yang diselenggarakan di Hotelpark Arion Kemang Jakarta pada 9 – 10 November 2019 ini dihadiri kurang lebih 150 orang, terdiri dari pimpinan nasional dan wilayah.

Acara makin spesial saat tokoh sekaligus aktor senior serta Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar hadir sebagai salah satu pendiri dan pengurus Partai Gelora tingkat Nasional.

Perwakilan dari provinsi Lampung yang hadir di acara tersebut terdiri dari 4 orang yaitu Komiruddin Imron, Samsani Sudrajat, Muhammad Imron Rosadi dan Sulistiyo Purnomo Pambudi.

Pada saat penetapan pimpinan wilayah dan pembagian SK kepengurusan, Samsani Sudrajat di daulat memimpin atau Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora Provinsi Lampung.

Pria yang berprofesi sebagai pengusaha ini adalah alumni dari SMA Al-Kausar Bandar Lampung, beliau juga alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2005.

Sebelum berkiprah di Lampung, Samsani pernah menjadi Tim ahli Bupati Halmahera Selatan. “Sekarang saya kembali ke tanah kelahiran siap membangun Provinsi Lampung,” kata dia, Senin (11/11/2019).

Sementara itu, M Imron Rosyadi ditetapkan sebagai sekretaris partai Gelora DPW Provinsi Lampung dan bendahara dijabat oleh Sulistiyo Purnomo Pambudi.

Dketahui, Partai Gelora merupakan partai baru yang digagas oleh Fahri Hamzah dan Anis Matta. Partai ini baru menetapkan stuktur pengurus pada 10 November 2019 yang bertepatan dengan Hari Pahlawan.

Setelah konsolidasi dan penetapan SK secara nasional ini dihelat, partai ini rencananya akan akan menggelar deklarasi akbar pada awal tahun 2020 mendatang. (*)

19,142 kali dilihat, 52 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca