Connect with us

Politik

KPU Umumkan 14 Parpol Yang Telah Penuhi Kelengkapan Berkas

Published

on

Calon Parpol peserta pemilu 2019

Lampung.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan sebanyak 14 Partai Politik dinyatakan sudah memenuhi persyaratan berkas pendaftaran peserta pemilu 2019. Sementara 13 Parpol lainnya masih dalam proses pemeriksaan berkas.

“Hasil sampai malam ini ada 14 parpol, yang bisa diberikan tanda terimanya. Sehingga masih ada 13 parpol lagi yang masih dalam proses penyelesaian pemeriksaan kelengkapan dokumennya,” kata Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2017) dini hari sebagaimana dikutip dari detik.com.

Arief menuturkan, sebelumnya Partai Berkarya sudah menerima tanda terima sebagai calon peserta pemilu. Lalu tiga partai lain menyusul yakni Partai Garuda, Partai Demokrat, dan PKB.

“Partai Berkarya, Garuda, Demokrat dan PKB. Selebihnya masih ongoing proses pemeriksaan,” ungkap Arief.

Arief menyebutkan sesuai dengan peraturan yang ada, KPU sudah tidak lagi menerima partai yang akan melengkapi dokumen. Sementara pemeriksaan dokumen pada beberapa partai masih akan dilakukan.

“Sebagaimana ketentuan yang kita buat, KPU menyatakan tidak ada lagi yang bisa disampaikan untuk melengkapi dokumen. Kalau sudah selesai, KPU akan berikan hasil perkembangannya”, papar Arief.

Pada waktu bersamaan, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria mengatakan, proses pendaftaran peserta pemilu 2019 telah sesuai dengan aturan yang diberikan DPR dan Pemerintah. Ia mengatakan juga bahwa pengawasan pada proses pemilu ini akan terus dilakukan.

“Proses pendaftaran ini sudah sesuai dengan peraturan DPR dan pemerintah. Proses sejauh ini berjalan baik,” ucap Riza.

“Tahapan pengawasan kami terus berlanjut, jadi kami akan secara berkala. Harapan kita pemilu lebih baik dan lebih legitimate,” tambah dia.

14 parpol yang dokumennya sudah diterima KPU adalah Partai Perindo, PSI, PDIP, Hanura, Nasdem, PAN, PKS, Gerindra, Golkar, dan PPP, Berkarya, Demokrat, PKB, dan Garuda.

Sementara 13 parpol yang masih dalam proses pemeriksaan yaitu Partai Republik, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Rakyat, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Idaman, PKPI, PIKA, PBB, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Parsindo, PNI Marhaenis, Partai Reformasi, dan Partai Republikan. (Erwin/detik.com)

 802 kali dilihat,  6 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

DPD PAN Lampung Selatan Salurkan Bantuan dari Zulkifli Hasan

Published

on

Ahmad Fitoni Hasan
Ketua DPD PAN Lampung Selatan, Ahmad Fitoni Hasan (tengah) | Foto: Ist.

Lampung.co – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memberikan tali asih kepada masyarakat Lampung, khususnya di Lampung Selatan berupa uang tunai dan beras.

Kegiatan rutin tahunan mantan Ketua MPR itu disalurkan melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Lampung Selatan sejak kemarin Rabu (13/5/2020) hingga hari ini, Kamis (14/5/2020) .

Ketua DPD PAN Lampung Selatan, Ahmad Fitoni Hasan mengatakan, disamping sebagai agenda rutin setiap Ramadhan, pada tahun ini sekaligus membantu masyarakat ditengah pandemi Covid-19.

“Ini acara rutin tahunan pak Zulkifli Hasan, tapi tahun ini lebih istimewa karena sekaligus membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi ditengah wabah Corona,” kata dia Kamis (14/5/2020).

Dalam kegiatan yang sama, Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Lampung itu mengimbau kepada warga untuk tetap mematuhi aturan pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19.

“Saya berharap, warga tetap mematuhi imbauan pemerintah soal jaga jarak, hindari kerumunan orang, serta selalu pakai masker hingga rajin cuci tangan,” ujarnya. (doy)

 6,648 kali dilihat,  116 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Resmi Dinonaktifkan, PPK Ini Komitmen Jaga Independensi

Published

on

Edwin Febrian
Anggota PPK Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Edwin Febrian | Foto: Koleksi Pribadi

Lampung.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi menonaktifkan sementara seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Lampung untuk Pilkada Serentak 2020.

Keputusan tersebut tertuang dalam surat KPU RI Nomor 285/P L.02-S D/0 1/KPU/III/2020 tentang tindak lanjut pelaksanaan tahapan pemilihan tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Penonaktifan sementara Badan Adhoc itu merupakan upaya untuk pencegahan terhadap pamdemi Corona (Covid-19) yang diperintahkan oleh KPU RI. Belum ditentukan sampai kapan kedua Badan itu akan diaktifkan kembali.

Anggota PPK Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Edwin Febrian mengapresiasi atas keputusan tersebut ditengah wabah Covid-19. Menurutnya keputusan KPU sudah tepat mengingat kondisi darurat Corona.

“Keputusan itu (penonaktifan, red) sudah tepat ditengah wabah Covid-19. Tentunya selama penonaktifan, saya sebagai salah satu penyelenggara tingkat adhoc akan tetap menjaga indepedensi,” kata Edwin, Kamis (2/4/2020).

Dia mengajak seluruh elemen untuk kompak melawan virus asal Wuhan, China ini yang menjadi bencana global. “Dan tentunya kita harus bergerak melawan Corona,” tandasnya. (*)

 34,190 kali dilihat,  120 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Tim Hukum PDIP Temui Dewas KPK Timbulkan Berbagai Prasangka

Published

on

Tim Hukum PDIP
Tim Hukum PDIP temui Dewan Pengawas KPK | Foto: Ist.

Lampung.co – Polemik terkait penggeledahan KPK terhadap Kantor DPP PDIP terus berlanjut setelah Perwakilan tim hukum PDIP menemui Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada 16 Januari 2020 lalu.

Kepada anggota Dewas Albertina Ho, Perwakilan tim hukum PDIP, I Wayan Sudirta dan Teguh Samudera mengadukan petugas KPK yang mendatangi Kantor DPP PDIP tanpa surat izin dari Dewan Pengawas.

PDIP menyebut petugas itu ingin menggeledah ruangan di PDIP. Dalam UU KPK hasil revisi, penggeledahan memang harus dilakukan atas izin Dewan Pengawas.

Lain dengan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang menyatakan bahwa tim KPK mendatangi Kantor DPP PDIP untuk menyegel ruangan diduga milik Sekjen Hasto Kristiyanto, bukan untuk menggeledah.

“Penyegelan selalu dilakukan KPK setelah OTT untuk mencegah barang bukti dihilangkan dari suatu tempat,” kata dia dikutip dari Tempo.

Terlepas dari silang pendapat itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai pertemuan antara Dewas KPK dan tim hukum PDI Perjuangan adalah langkah yang keliru.

“Pertemuan itu justru menimbulkan berbagai prasangka (buruk) terhadap dewas itu sendiri,” kata Donal, Sabtu (18/1/2020).

Diketahui, petugas KPK menyambangi Kantor DPP PDIP itu terkait perkara korupsi yang menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan penetapan pergantian antar waktu (PAW).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto diduga terlibat dalam kasus tersebut. (*)

 60,009 kali dilihat,  112 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca