Connect with us

Politik

Jaringan ’98: Kita Harus Adil Memperlakukan Semua Calon Gubernur

Published

on

Ricky Tamba

Lampung.co – Memilih kepala daerah bukan hanya sekedar mencalonkan diri dan memilih. Tapi semua yang dilakukan haruslah transparan dan sesuai prosesnya agar tidak terpilih calon yang melanggar ketentuan hukum.

“Kita harus adil memperlakukan semua calon Gubernur Lampung, jangan karena subyektivisme suka dan tak suka maka menyerang para kandidat, tapi menafikan hal esensial dalam proses mencari pemimpin terbaik bagi rakyat dan daerah!” ujar Juru Bicara Jaringan ’98, Ricky Tamba kepada media massa, Jumat (27/10/2017).

Berdasarkan monitoring yang dilakukan Jaringan ’98 di beberapa provinsi yang akan melakukan Pemilihan Gubernur (Pilgub) pada Juni 2018, ditengarai Lampung akan menjadi salah satu daerah yang rawan manipulasi dan kecurangan, sehingga dapat memicu konflik dan sengketa yang menurunkan kualitas demokrasi dalam Pilgub Lampung mendatang.

“Kami menyarankan agar para calon Gubernur Lampung buka-bukaan sumber pendanaan kampanye dan pencalonannya. Selain tuduhan intervensi perusahaan-perusahaan besar, juga harus diperiksa dan diaudit seksama, apakah ada penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sosialisasi dan kampanye calon? Ini sangat merugikan rakyat dan daerah bila ada bukti fakta temuan, padahal kita sangat berharap APBD digunakan untuk pos pembangunan kesejahteraan yang semestinya, bukan menjadi bancakan elite,” saran Ricky.

Pria plontos penghobi bola basket ini mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Penelitian dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) agar ‘memasang mata dan telinga’ memantau proses Pilgub Lampung sesuai kewenangannya, karena tindak pidana korupsi penyalahgunaan APBD oleh para calon, mungkin saja terjadi bila tak diawasi ketat hingga beberapa bulan ke depan.

“Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Lampung dapat melakukan terobosan inovasi yakni mengharuskan para calon untuk tes penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) dengan cara termutakhir yakni melalui deteksi rambut, tak hanya tes urine dan darah di rumah sakit. Bisa saja Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga resmi negara dilibatkan tes narkoba dari rambut dan kami yakin BNN pasti mau. Sejak awal kita harus yakin bahwa calon Gubernur Lampung terpilih mendatang merupakan manusia unggul yang jauh dari perilaku negatif pengguna narkoba, sehingga dapat dijadikan suri teladan bagi generasi muda dan seluruh rakyat Lampung. Bahaya narkoba sama kejinya dengan bahaya korupsi!” tegas warga Lampung Timur tersebut.

Jaringan ’98, lanjut dia, akan terus melakukan pengawasan publik terhadap proses dan tahapan Pilgub Lampung yang sedang berjalan dan tak akan segan melakukan berbagai upaya hukum dan kampanye media penyadaran sosial ke masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam menentukan pemimpin terbaik bagi Lampung.

“Jejaring kami di 15 kabupaten/ kota se-Lampung masih bergerak senyap dan terus melaporkan berbagai perkembangan di tingkat akar rumput. Dan teman-teman di Jakarta akan membantu memproses berbagai hal negatif di Pilgub Lampung, baik ke KPK, Mabes Polri hingga ke Istana Negara. Sebaik-baiknya pemimpin adalah yang bermanfaat bagi rakyat, seburuk-buruknya pemimpin adalah yang melukai hati rakyat!” pungkasnya. (Rls)

 517 kali dilihat,  3 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co atau WhatsApp 0811-796-2288

Berita

DPD PAN Lampung Selatan Salurkan Bantuan dari Zulkifli Hasan

Published

on

Ahmad Fitoni Hasan
Ketua DPD PAN Lampung Selatan, Ahmad Fitoni Hasan (tengah) | Foto: Ist.

Lampung.co – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memberikan tali asih kepada masyarakat Lampung, khususnya di Lampung Selatan berupa uang tunai dan beras.

Kegiatan rutin tahunan mantan Ketua MPR itu disalurkan melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Lampung Selatan sejak kemarin Rabu (13/5/2020) hingga hari ini, Kamis (14/5/2020) .

Ketua DPD PAN Lampung Selatan, Ahmad Fitoni Hasan mengatakan, disamping sebagai agenda rutin setiap Ramadhan, pada tahun ini sekaligus membantu masyarakat ditengah pandemi Covid-19.

“Ini acara rutin tahunan pak Zulkifli Hasan, tapi tahun ini lebih istimewa karena sekaligus membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi ditengah wabah Corona,” kata dia Kamis (14/5/2020).

Dalam kegiatan yang sama, Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Lampung itu mengimbau kepada warga untuk tetap mematuhi aturan pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19.

“Saya berharap, warga tetap mematuhi imbauan pemerintah soal jaga jarak, hindari kerumunan orang, serta selalu pakai masker hingga rajin cuci tangan,” ujarnya. (doy)

 5,872 kali dilihat,  57 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Resmi Dinonaktifkan, PPK Ini Komitmen Jaga Independensi

Published

on

Edwin Febrian
Anggota PPK Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Edwin Febrian | Foto: Koleksi Pribadi

Lampung.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi menonaktifkan sementara seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Lampung untuk Pilkada Serentak 2020.

Keputusan tersebut tertuang dalam surat KPU RI Nomor 285/P L.02-S D/0 1/KPU/III/2020 tentang tindak lanjut pelaksanaan tahapan pemilihan tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Penonaktifan sementara Badan Adhoc itu merupakan upaya untuk pencegahan terhadap pamdemi Corona (Covid-19) yang diperintahkan oleh KPU RI. Belum ditentukan sampai kapan kedua Badan itu akan diaktifkan kembali.

Anggota PPK Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Edwin Febrian mengapresiasi atas keputusan tersebut ditengah wabah Covid-19. Menurutnya keputusan KPU sudah tepat mengingat kondisi darurat Corona.

“Keputusan itu (penonaktifan, red) sudah tepat ditengah wabah Covid-19. Tentunya selama penonaktifan, saya sebagai salah satu penyelenggara tingkat adhoc akan tetap menjaga indepedensi,” kata Edwin, Kamis (2/4/2020).

Dia mengajak seluruh elemen untuk kompak melawan virus asal Wuhan, China ini yang menjadi bencana global. “Dan tentunya kita harus bergerak melawan Corona,” tandasnya. (*)

 33,424 kali dilihat,  62 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Tim Hukum PDIP Temui Dewas KPK Timbulkan Berbagai Prasangka

Published

on

Tim Hukum PDIP
Tim Hukum PDIP temui Dewan Pengawas KPK | Foto: Ist.

Lampung.co – Polemik terkait penggeledahan KPK terhadap Kantor DPP PDIP terus berlanjut setelah Perwakilan tim hukum PDIP menemui Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada 16 Januari 2020 lalu.

Kepada anggota Dewas Albertina Ho, Perwakilan tim hukum PDIP, I Wayan Sudirta dan Teguh Samudera mengadukan petugas KPK yang mendatangi Kantor DPP PDIP tanpa surat izin dari Dewan Pengawas.

PDIP menyebut petugas itu ingin menggeledah ruangan di PDIP. Dalam UU KPK hasil revisi, penggeledahan memang harus dilakukan atas izin Dewan Pengawas.

Lain dengan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang menyatakan bahwa tim KPK mendatangi Kantor DPP PDIP untuk menyegel ruangan diduga milik Sekjen Hasto Kristiyanto, bukan untuk menggeledah.

“Penyegelan selalu dilakukan KPK setelah OTT untuk mencegah barang bukti dihilangkan dari suatu tempat,” kata dia dikutip dari Tempo.

Terlepas dari silang pendapat itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai pertemuan antara Dewas KPK dan tim hukum PDI Perjuangan adalah langkah yang keliru.

“Pertemuan itu justru menimbulkan berbagai prasangka (buruk) terhadap dewas itu sendiri,” kata Donal, Sabtu (18/1/2020).

Diketahui, petugas KPK menyambangi Kantor DPP PDIP itu terkait perkara korupsi yang menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan penetapan pergantian antar waktu (PAW).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto diduga terlibat dalam kasus tersebut. (*)

 59,263 kali dilihat,  53 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca