Connect with us

Politik

Jaringan ’98: Kita Harus Adil Memperlakukan Semua Calon Gubernur

Published

on

Ricky Tamba

Lampung.co – Memilih kepala daerah bukan hanya sekedar mencalonkan diri dan memilih. Tapi semua yang dilakukan haruslah transparan dan sesuai prosesnya agar tidak terpilih calon yang melanggar ketentuan hukum.

“Kita harus adil memperlakukan semua calon Gubernur Lampung, jangan karena subyektivisme suka dan tak suka maka menyerang para kandidat, tapi menafikan hal esensial dalam proses mencari pemimpin terbaik bagi rakyat dan daerah!” ujar Juru Bicara Jaringan ’98, Ricky Tamba kepada media massa, Jumat (27/10/2017).

Berdasarkan monitoring yang dilakukan Jaringan ’98 di beberapa provinsi yang akan melakukan Pemilihan Gubernur (Pilgub) pada Juni 2018, ditengarai Lampung akan menjadi salah satu daerah yang rawan manipulasi dan kecurangan, sehingga dapat memicu konflik dan sengketa yang menurunkan kualitas demokrasi dalam Pilgub Lampung mendatang.

“Kami menyarankan agar para calon Gubernur Lampung buka-bukaan sumber pendanaan kampanye dan pencalonannya. Selain tuduhan intervensi perusahaan-perusahaan besar, juga harus diperiksa dan diaudit seksama, apakah ada penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sosialisasi dan kampanye calon? Ini sangat merugikan rakyat dan daerah bila ada bukti fakta temuan, padahal kita sangat berharap APBD digunakan untuk pos pembangunan kesejahteraan yang semestinya, bukan menjadi bancakan elite,” saran Ricky.

Pria plontos penghobi bola basket ini mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Penelitian dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) agar ‘memasang mata dan telinga’ memantau proses Pilgub Lampung sesuai kewenangannya, karena tindak pidana korupsi penyalahgunaan APBD oleh para calon, mungkin saja terjadi bila tak diawasi ketat hingga beberapa bulan ke depan.

“Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Lampung dapat melakukan terobosan inovasi yakni mengharuskan para calon untuk tes penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) dengan cara termutakhir yakni melalui deteksi rambut, tak hanya tes urine dan darah di rumah sakit. Bisa saja Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga resmi negara dilibatkan tes narkoba dari rambut dan kami yakin BNN pasti mau. Sejak awal kita harus yakin bahwa calon Gubernur Lampung terpilih mendatang merupakan manusia unggul yang jauh dari perilaku negatif pengguna narkoba, sehingga dapat dijadikan suri teladan bagi generasi muda dan seluruh rakyat Lampung. Bahaya narkoba sama kejinya dengan bahaya korupsi!” tegas warga Lampung Timur tersebut.

Jaringan ’98, lanjut dia, akan terus melakukan pengawasan publik terhadap proses dan tahapan Pilgub Lampung yang sedang berjalan dan tak akan segan melakukan berbagai upaya hukum dan kampanye media penyadaran sosial ke masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam menentukan pemimpin terbaik bagi Lampung.

“Jejaring kami di 15 kabupaten/ kota se-Lampung masih bergerak senyap dan terus melaporkan berbagai perkembangan di tingkat akar rumput. Dan teman-teman di Jakarta akan membantu memproses berbagai hal negatif di Pilgub Lampung, baik ke KPK, Mabes Polri hingga ke Istana Negara. Sebaik-baiknya pemimpin adalah yang bermanfaat bagi rakyat, seburuk-buruknya pemimpin adalah yang melukai hati rakyat!” pungkasnya. (Rls)

 704 kali dilihat,  3 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co atau WhatsApp 0811-796-2288

Berita

Terkait Dukungan dari ASN, Ini Penjelasan Caden Firmansyah

Published

on

Lampung.co – Calon Walikota Bandar Lampung jalur independen Firmansyah angkat bicara terkait adanya dukungan aparatur sipil negara ( ASN) serta penyelenggara Pemilu yang namanya tercatat menjadi syarat dukungan padanya.

Rektor IIB Darmajaya ini mengaku tidak ada unsur kesengajaan mencantumkan nama ASN dalam data dukungannnya. Menurut dia, saat verifikasi internal, tidak ada dukungan dari ASN maupun penyelenggara Pemilu yang terdeteksi.

“Tidak ada unsur kesengajaan, kita faham bahwa ASN harus netral,” kata dia saat dikonfirmasi Lampung.co, Senin (6/7/2020).

Dia berdalih bahwa dukungan yang didapat ditenggarai karena tidak tercantumnya status sebagai ASN pada KTP. “Tapi yang sering terjadi adalah status sebagai ASN tidak tercantum di KTP, sehingga saat verifikasi internal tidak terdeteksi,” imbuhnya.

Meski demikian, dirinya tidak mempersoalkan masalah tersebut dan menerima bahwa dukungan dari para ASN dan penyelenggara Pemilu dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena memang regulasi yang ada demikian.

“Saya tidak menyalahkan, dan saya harus terima jika dukungan mereka (ASN) menjadi TMS karena memang aturannya begitu,” ujarnya.

Bahkan, kata dia melanjutkan, hal itu menjadi bahan evaluasi bagi dirinya dan tim dalam penyampaian syarat dukungaan perbaikan yang akan berlangsung 25-27 Juli 2020 mendatang.

“Ini jadi evaluasi untuk kami, pada saat ada dukungan masuk tentu harus dipastikan yang bersangkutan bukan ASN, TNI/Polri dan penyelenggara,” ucapnya.

Firman menambahkan, mengenai persyaratan dukungan perbaikan, dirinya mengaku telah menyiapkan 25.000 dukungan tambahan yang bebas dari unsur ASN, TNI/Polri maupun penyelenggara pemilu.

“Kita siapkan 25 ribu dukungan tambahan. Insya Allah, harus tidak ada dukungan dari ASN ataupun penyelenggara Pemilu, karena memang tidak diperkenankan,” tutupnya.

Diketahui, hasil pengawasan verifikasi faktual dukungan calon Walikota – wakil Walikota dari jalur independen, Bawaslu menemukan 28 dukungan dari ASN dan 54 unsur penyelenggara Pemilu untuk pasangan Firmansyah-Bustomi Rosadi. (aaf)

 17,178 kali dilihat,  146 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Bawaslu Bandar Lampung Investigasi Dukungan Calon Independen dari ASN

Published

on

Bawaslu Bandar Lampung
Panwascam Panjang klarifikasi dukungan ASN untuk calon independen | Foto: Ist.

Lampung.co – Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan investigasi terkait temuan dukungan calon independen pemilihan Walikota (Pilwakot) Bandar Lampung 2020 yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Investigasi tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang menemukan puluhan dukungan dari ASN.

Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, Candrawansah mengatakan, setidaknya ada 25 dukungan ASN yang mendukung pasangan Firmansyah-Bustomi Rosadi dan 20 dukungan ASN untuk pasangan Ike Edwin- Zam Zanariah.

Menyikapi hal tersebut, pihaknya mengambil langkah cepat dengan menginstruksikan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk melakukan investigasi guna mengklarifikasi data tersebut.

Dia menyebutkan, proses investigasi dimulai sejak Jumat (3/7/2020) dan sudah dilakukan oleh beberapa Kecamatan. “Sudah ada 12 Kecamatan yang sudah melaporkan memanggil (ASN yang tercatat sebagai pendukung),” kata dia, Sabtu (4/7/2020).

Candra menjelaskan, tenggat waktu bagi Panwascam untuk menginvestigasi hal tersebut selama 7 hari, jika ditemukan adanya unsur dukungan maka akan ditambah 5 hari untuk proses klarifikasi.

“Namun, apabila tidak ditemukan unsur dukungan oleh ASN yang bersangkutan, maka investigasi selesai dengan waktu selama 7 hari,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, jika ditemukan unsur dukungan yang dilakukan oleh oknum ASN, maka pihaknya akan merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Bawaslu Provinsi Lampung untuk proses lebih lanjut.

Bahkan dia menegaskan, tak hanya terbatas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) oknum ASN yang terindikasi mendukung calon independen, termasuk juga oknum ASN melakukan politik praktis akan dilakukan proses yang sama.

“Tidak hanya terkait hal tersebut (dukungan calon independen), terutama kalo sudah ada calon,” tandas Candra. (aaf)

 20,627 kali dilihat,  145 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Ribuan Dukungan Calon Independen TMS, Ini Kata KPU Bandar Lampung

Published

on

Fery Triatmojo
Komisioner KPU Kota Bandar Lampung Fery Triatmojo | Foto: Ist.

Lampung.co – Menanggapi banyaknya dukungan calon Walikota dan wakil Walikota yang tidak memenuhi syarat (TMS), KPU Kota Bandar Lampung menyebut masih ada kesempatan untuk melakukan perbaikan.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Bandar Lampung Fery Triatmojo mengatakan, dukungan TMS akan mengurangi jumlah dukungan yang telah dinyatakan memenuhi syarat (MS) pada saat verifikasi administrasi.

“Dukungan yang TMS akan mengurangi jumlah dukungan yang telah dinyatakan MS pada saat verifikasi administrasi,” kata dia kepada Lampung.co, Kamis (2/7/2020).

Namun, kata dia, dukungan TMS tersebut tidak serta merta menggugurkan pasangan calon untuk melenggang ke kontestasi Pemilihan Walikota (Pilwakot) Bandar Lampung pada Pilkada 2020 mendatang.

“Dukungan TMS tidak membatalkan syarat pencalonan. Pasangan calon akan diberikan kesempatan untuk menyerahkan kembali dukungan perbaikan sebanyak dua kali kekurangan dukungannya,” jelasnya.

Fery melanjutkan, calon independen yang mendapat dukungan TMS akan mendapat kesempatan kedua untuk menyerahkan kembali dukungan perbaikan yang akan dilangsunkan pada 25-27 Juli mendatang.

Dia menambahkan, calon independen yang akan maju Pilwakot pada Pilkada 2020 di Bandar Lampung setidaknya mengantongi dukungan sebanyak 7,5% dari jumalah DPT yang tersebar pada 50% jumlah kecamatan.

“Syarat bagi calon independen, ialah setidaknya mendapat dukungan sebanyak 47.864 dari 11 Kecamatan, atau 7,5% dari jumlah DPT yang tersebar lebih dari 50% Kecamatan,” pungkas Fery.

Diketahui, hasil pengawasan verifikasi faktual, Bawaslu Kota Bandar Lampung menemukan ribuan dukungan bakal calon independen Pilwakot Bandar Lampung yang tidak memenuhi syarat (TMS).

Bahkan ditemukan 28 dukungan ASN dan 54 penyelenggara pemilu untuk pasangan Firmansyah-Bustomi serta 48 ASN dan 69 penyelenggara pemilu yang mendukung pasangan Ike Edwin-Zam Zanariah. (aaf)

 22,097 kali dilihat,  157 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca