fbpx
Connect with us

Politik

Inilah Tanggapan Ridwan Kamil Setelah Ditetapkan Golkar Menjadi Cagub Jabar

Published

on

Ridwan Kamil

Lampung.co – Golkar mengambil langkah tak terduga di Pilgub Jawa Barat (Jabar) 2018. Ketua Umum Golkar Setya Novanto dikabarkan telah menetapkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sebagai cagub Jabar.

Penetapan itu tertera dalam surat DPP Golkar yang dikirim ke Ketua DPP Golkar Jabar. Dalam surat itu terdapat tanda tangan Ketum Golkar Setya Novanto dan Sekjen Golkar Idrus Marham. Namun, pada surat tersebut tak tercantum nomor dan tanggal.

“Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menetapkan dan mengesahkan Sdr H Mochamad Ridwan Kamil ST MUD sebagai calon Kepala Daerah berpasangan dengan Sdr H Daniel Mutaqien Syafiuddin ST sebagai calon Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat yang diusung Partai GOLKAR dalam Pilkada serentak Putaran ke-3 tahun 2018,” demikian isi surat tersebut.

Dalam surat tersebut, Ketua DPP Jabar, yang juga menjabat Bupati Purwokerto, Dedi Mulyadi diamanatkan untuk menindaklanjuti keputusan tersebut.

Namun, Dedi meragukan kesahihan surat itu. Sebab, menurut Dedi, kondisi Ketum Golkar yang sedang terbaring sakit tidak memungkinkan baginya untuk membuat keputusan penting semacam itu.

Sementara itu, Ridwan Kamil mengeluarkan dua tanggapan seputar surat keputusan yang menetapkannya menjadi cagub Jabar 2018 usungan Golkar tersebut.

“Jadi statement saya hanya dua. Pertama, silakan tanya langsung ke DPP (Golkar) terkait berita ini. Kedua, faktanya saya belum menerima apa pun, termasuk suratnya,” kata Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil, ketika dimintai konfirmasi di Pendopo Kota Bandung, Jumat (22/9/2017).

Menurutnya, dukungan Golkar ini berbeda dengan NasDem dan PKB yang telah merilis surat resmi untuk memberikan dukungan kepadanya.

“Beda dengan NasDem, ada di lemari saya suratnya. PKB juga ada di lemari suratnya. Kalau ini mah masih katanya,” katanya.

Karena itu, Emil kembali meminta agar surat tersebut dipertanggungjawabkan kebenarannya kepada DPP Golkar. “Jadi konfirmasinya ke pemberi surat, bukan penerima surat. Kalau ke penerima surat, saya belum menerima. Saya juga dapat kabarnya via smartphone,” ucapnya.

Disinggung apakah akan meminta konfirmasi kepada DPP Golkar terkait surat itu, Emil mengaku tidak akan melakukannya. Pasalnya, dia menilai, jika meminta konfirmasi tanpa bukti dokumen fisik, hal itu dianggap sebagai sebuah blunder politik.

“Jadi tolong konfirmasi ke DPP. Lalu saya tidak bisa mengkonfirmasi kebenarannya. Bisa saja hoax karena tanggal belum ada, nomor surat juga belum ada,” ujar Emil. (Erwin/detik.com)

 578 total views,  3 views today



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

Tim Hukum PDIP Temui Dewas KPK Timbulkan Berbagai Prasangka

Published

on

Tim Hukum PDIP
Tim Hukum PDIP temui Dewan Pengawas KPK | Foto: Ist.

Lampung.co – Polemik terkait penggeledahan KPK terhadap Kantor DPP PDIP terus berlanjut setelah Perwakilan tim hukum PDIP menemui Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada 16 Januari 2020 lalu.

Kepada anggota Dewas Albertina Ho, Perwakilan tim hukum PDIP, I Wayan Sudirta dan Teguh Samudera mengadukan petugas KPK yang mendatangi Kantor DPP PDIP tanpa surat izin dari Dewan Pengawas.

PDIP menyebut petugas itu ingin menggeledah ruangan di PDIP. Dalam UU KPK hasil revisi, penggeledahan memang harus dilakukan atas izin Dewan Pengawas.

Lain dengan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang menyatakan bahwa tim KPK mendatangi Kantor DPP PDIP untuk menyegel ruangan diduga milik Sekjen Hasto Kristiyanto, bukan untuk menggeledah.

“Penyegelan selalu dilakukan KPK setelah OTT untuk mencegah barang bukti dihilangkan dari suatu tempat,” kata dia dikutip dari Tempo.

Terlepas dari silang pendapat itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai pertemuan antara Dewas KPK dan tim hukum PDI Perjuangan adalah langkah yang keliru.

“Pertemuan itu justru menimbulkan berbagai prasangka (buruk) terhadap dewas itu sendiri,” kata Donal, Sabtu (18/1/2020).

Diketahui, petugas KPK menyambangi Kantor DPP PDIP itu terkait perkara korupsi yang menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan penetapan pergantian antar waktu (PAW).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto diduga terlibat dalam kasus tersebut. (*)

 47,757 total views,  36 views today



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Akui Tanda Tangani Surat PAW Harun Masiku, Sekjen PDI Siap Dipanggil KPK

Published

on

Hasto Kristiyanto
Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto | Foto: Sandi/Lampung.co

Lampung.co – Terkait kasus suap yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengakui ada tanda tangan dirinya dalam surat permohonan PAW Harun Masiku.

Dalam surat tersebut, Hasto menanda tangani permohonan pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku untuk menggantikan caleg PDI P terpilih yang meninggal dunia, Nazarudin Kiemas.

“Kalau tanda tangannya betul. Karena itu sudah dilakukan secara legal,” kata Hasto di Arena Rakernas PDIP, JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2020) dikutip dari CNN Indonesia.

Hasto menyatakan pengajuan PAW itu sudah disampaikan ke KPU. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2020, KPU menolak permohonan tersebut. Ditegaskan Hasto, PDIP menghormati putusan itu.

Akan tetapi, pihaknya juga tak bertanggung jawab bila ada pihak-pihak yang kemudian melakukan negosiasi dibalik penolakan KPU tersebut. “Itu di luar tanggung jawab PDI Perjuangan,” ujarnya.

Meski demikian, Hasto Kristiyanto mengaku siap datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap yang melibatkan Wahyu Setiawan dan Harun Masiku.

“Kami beberapa kali berdialog, ketika kami mengundang KPK. Ketika KPK undang kami pun. Saya akan datang,” ucapnya.

Menurut Hasto, kedatangan dirinya bila dipanggil KPK merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai warga negara. Hal tersebut, kata dia, bukan yang pertama kali dan bukan sebuah kebetulan.

“Karena itulah akhirnya pun kami telah menyiapkan diri karena tanggung jawab sebagai warga negara itu harus menjunjung hukum tanpa terkecuali,” imbuhnya.

Diketahui, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan pihaknya membuka peluang untuk memanggil beberapa pihak yang diduga memiliki keterkaitan terhadap kasus tersebut sebagai saksi, termasuk Hasto. (*)

 34,916 total views,  56 views today



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Pilkada Kota Metro, Partai Gelora Dukung Djohan

Published

on

Partai Gelora Kota Metro
Pengurus Partai Gelora Kota Metro bersama bakal calon Wali Kota Metro | Foto: Ist.

Lampung.co – Jajaran pengurus Partai Gelora Kota Metro, menyatakan mendukung Bakal Calon Wali Kota Metro Djohan, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang.

Hal itu itu, terungkap dalam pertemuan Djohan dengan jajaran pengurus DPD Partai Gelora Kota Metro bersama Ketua DPW Partai Gelora Provinsi Lampung, Samsani Sudrajat, Selasa (7/1/2020).

Ketua DPD Partai Gelora Kota Metro, Wiwik Nuriyanto mengatakan, pilihan dukungan kepada Balon Wali Kota Djohan, bukan tanpa alasan.

Pihaknya menlai, Djohan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Metro mempunyai komitmen untuk membangun Kota Metro ke depan.

“Berawal dari hal itu, kami menyatakan memberikan dukungan kepada Pak Djohan,” kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima Lampung.co, Rabu (8/1/2020).

Senada dengan itu, Ketua DPW Partai Gelora Lampung, Samsani Sudrajat menambahkan, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada Djohan.

Meskipun Partai Gelora masih baru, kata dia, Djohan yang merupakan calon incumbent mau menggandeng Partai Gelora.

“Karenanya, kita akan sama-sama berjuang dan tetap komitmen,” ujar Samsani.

Ia juga menyebutkan, meskipun dalam pertemuan tersebut pihaknya sudah dapat menyimpulkan hasilnya, akan tetapi pihaknya akan membentuk tim kecil untuk menyusun strategi.

“Kami minta waktu selama sepekan, untuk berbicara secara keorganisasian,” imbuhnya.

Sementara itu, Djohan mengapresiasi dukungan Partai Gelora kepada dirinya dalam Pilkada Kota Metro 2020.

“Terpenting, kita sama-sama menyatukan tujuan, yakni membangun Kota Metro ke depan, dan mensejahterakan masyarakat,” ujarnya. (*)

 32,060 total views,  52 views today



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca