fbpx
Connect with us

Politik

Ikut Pemilu 2019, Parpol Lama Tetap Harus Daftar Ulang

Published

on

Daftar Ulang Parpol

Lampung.co – Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa partai politik yang sudah lolos verifikasi KPU tak diverifikasi ulang. Meski demikian, parpol peserta Pemilu 2014 tetap harus mendaftar ulang untuk ikut Pemilu 2019.

“Partai lama dan partai baru sama-sama terkena aturan yang sama yaitu, wajib mendaftar dan pendaftaran itu juga harus lengkap dengan persyaratan-persyaratan sesuai dengan UU,” ujar komisioner KPU Hasyim Asy’ari selepas jumpa pers di kantor KPU pusat, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2017).

Verifikasi ulang terhadap partai politik lama tetap mungkin dilakukan apabila ada putusan hukum tetap. KPU tetap akan siap jika harus memverifikasi ulang partai politik lama.

“(Verifikasi faktual tidak dilakukan) karena begitu bunyinya undang-undang (pemilu). Kecuali ada putusan lain, dari MK misalnya. Maka, kami harus siap dengan keputusan apapun, kita akan melaksanakan,” tutur komisioner KPU Wahyu Setiawan seperti dikutip dari detik.com.

Tahapan selanjutnya soal verifikasi parpol hingga pendaftaran diatur dalam PKPU. Menurut PKPU No 7/2017, verifikasi faktual KPU akan dilakukan pada 15-21 Desember 2017. KPU akan menetapkan peserta Pemilu 2019 pada 18 Februari 2018 mendatang.

 

KPU Yakin Tak Ada Dualisme Partai

Selepas Pemilu 2014, sempat ada partai politik yang memiliki dualisme kepengurusan. Namun KPU yakin dualisme tersebut tak akan muncul saat pendaftaran Pemilu 2019.

“Tidak akan dualisme, karena kita berpedoman pada aspek legal formal. Kita berpegangan pada Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM,” imbuh Wahyu.

KPU juga akan meminta KPUD di tiap wilayah supaya memeriksa surat dari partai politik. Data itu nantinya disesuaikan dengan partai politik di tingkat pusat.

“Jadi, nanti secara berjenjang KPU kan hierarki. Maka provinsi dan kabupaten/kota pedomannya adalah partai politik yang memenuhi syarat. Jadi tidak harus ada kepengurusan ganda karena pegangannya jelas,” pungkas Wahyu.

Sementara itu, sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuka pendaftaran bagi partai politik yang ingin menjadi peserta Pemilu 2019. Setiap parpol calon peserta pemilu diharuskan menyerahkan sejumlah data kepada KPU.

“Pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2019 selama 14 hari kalender, terhitung mulai Selasa, 3 Oktober 2017, sampai Senin, 16 Oktober 2017,” papar anggota KPU, Wahyu Setiawan, saat jumpa pers di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2017).

Sedangkan waktu yang diperkenankan oleh KPU kepada para parpol calon peserta menyerahkan persyaratan untuk hari pertama hingga hari ke-13 di loket pendaftaran adalah dari pukul 08.00 hingga pukul 16.00 WIB. Sementara pada hari terakhir sedikit berbeda, yakni sejak pukul 08.00 hingga 24.00 WIB. (Erwin/detik.com)

 623 total views,  3 views today



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

Tim Hukum PDIP Temui Dewas KPK Timbulkan Berbagai Prasangka

Published

on

Tim Hukum PDIP
Tim Hukum PDIP temui Dewan Pengawas KPK | Foto: Ist.

Lampung.co – Polemik terkait penggeledahan KPK terhadap Kantor DPP PDIP terus berlanjut setelah Perwakilan tim hukum PDIP menemui Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada 16 Januari 2020 lalu.

Kepada anggota Dewas Albertina Ho, Perwakilan tim hukum PDIP, I Wayan Sudirta dan Teguh Samudera mengadukan petugas KPK yang mendatangi Kantor DPP PDIP tanpa surat izin dari Dewan Pengawas.

PDIP menyebut petugas itu ingin menggeledah ruangan di PDIP. Dalam UU KPK hasil revisi, penggeledahan memang harus dilakukan atas izin Dewan Pengawas.

Lain dengan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang menyatakan bahwa tim KPK mendatangi Kantor DPP PDIP untuk menyegel ruangan diduga milik Sekjen Hasto Kristiyanto, bukan untuk menggeledah.

“Penyegelan selalu dilakukan KPK setelah OTT untuk mencegah barang bukti dihilangkan dari suatu tempat,” kata dia dikutip dari Tempo.

Terlepas dari silang pendapat itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai pertemuan antara Dewas KPK dan tim hukum PDI Perjuangan adalah langkah yang keliru.

“Pertemuan itu justru menimbulkan berbagai prasangka (buruk) terhadap dewas itu sendiri,” kata Donal, Sabtu (18/1/2020).

Diketahui, petugas KPK menyambangi Kantor DPP PDIP itu terkait perkara korupsi yang menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan penetapan pergantian antar waktu (PAW).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto diduga terlibat dalam kasus tersebut. (*)

 47,780 total views,  59 views today



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Akui Tanda Tangani Surat PAW Harun Masiku, Sekjen PDI Siap Dipanggil KPK

Published

on

Hasto Kristiyanto
Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto | Foto: Sandi/Lampung.co

Lampung.co – Terkait kasus suap yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengakui ada tanda tangan dirinya dalam surat permohonan PAW Harun Masiku.

Dalam surat tersebut, Hasto menanda tangani permohonan pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku untuk menggantikan caleg PDI P terpilih yang meninggal dunia, Nazarudin Kiemas.

“Kalau tanda tangannya betul. Karena itu sudah dilakukan secara legal,” kata Hasto di Arena Rakernas PDIP, JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2020) dikutip dari CNN Indonesia.

Hasto menyatakan pengajuan PAW itu sudah disampaikan ke KPU. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2020, KPU menolak permohonan tersebut. Ditegaskan Hasto, PDIP menghormati putusan itu.

Akan tetapi, pihaknya juga tak bertanggung jawab bila ada pihak-pihak yang kemudian melakukan negosiasi dibalik penolakan KPU tersebut. “Itu di luar tanggung jawab PDI Perjuangan,” ujarnya.

Meski demikian, Hasto Kristiyanto mengaku siap datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap yang melibatkan Wahyu Setiawan dan Harun Masiku.

“Kami beberapa kali berdialog, ketika kami mengundang KPK. Ketika KPK undang kami pun. Saya akan datang,” ucapnya.

Menurut Hasto, kedatangan dirinya bila dipanggil KPK merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai warga negara. Hal tersebut, kata dia, bukan yang pertama kali dan bukan sebuah kebetulan.

“Karena itulah akhirnya pun kami telah menyiapkan diri karena tanggung jawab sebagai warga negara itu harus menjunjung hukum tanpa terkecuali,” imbuhnya.

Diketahui, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan pihaknya membuka peluang untuk memanggil beberapa pihak yang diduga memiliki keterkaitan terhadap kasus tersebut sebagai saksi, termasuk Hasto. (*)

 34,944 total views,  84 views today



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Pilkada Kota Metro, Partai Gelora Dukung Djohan

Published

on

Partai Gelora Kota Metro
Pengurus Partai Gelora Kota Metro bersama bakal calon Wali Kota Metro | Foto: Ist.

Lampung.co – Jajaran pengurus Partai Gelora Kota Metro, menyatakan mendukung Bakal Calon Wali Kota Metro Djohan, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang.

Hal itu itu, terungkap dalam pertemuan Djohan dengan jajaran pengurus DPD Partai Gelora Kota Metro bersama Ketua DPW Partai Gelora Provinsi Lampung, Samsani Sudrajat, Selasa (7/1/2020).

Ketua DPD Partai Gelora Kota Metro, Wiwik Nuriyanto mengatakan, pilihan dukungan kepada Balon Wali Kota Djohan, bukan tanpa alasan.

Pihaknya menlai, Djohan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Metro mempunyai komitmen untuk membangun Kota Metro ke depan.

“Berawal dari hal itu, kami menyatakan memberikan dukungan kepada Pak Djohan,” kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima Lampung.co, Rabu (8/1/2020).

Senada dengan itu, Ketua DPW Partai Gelora Lampung, Samsani Sudrajat menambahkan, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada Djohan.

Meskipun Partai Gelora masih baru, kata dia, Djohan yang merupakan calon incumbent mau menggandeng Partai Gelora.

“Karenanya, kita akan sama-sama berjuang dan tetap komitmen,” ujar Samsani.

Ia juga menyebutkan, meskipun dalam pertemuan tersebut pihaknya sudah dapat menyimpulkan hasilnya, akan tetapi pihaknya akan membentuk tim kecil untuk menyusun strategi.

“Kami minta waktu selama sepekan, untuk berbicara secara keorganisasian,” imbuhnya.

Sementara itu, Djohan mengapresiasi dukungan Partai Gelora kepada dirinya dalam Pilkada Kota Metro 2020.

“Terpenting, kita sama-sama menyatukan tujuan, yakni membangun Kota Metro ke depan, dan mensejahterakan masyarakat,” ujarnya. (*)

 32,093 total views,  85 views today



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca