fbpx
Connect with us

Politik

Golkar Lampung Dukung Hasil Pleno DPP

Published

on

Hasil Pleno DPP Golkar

Lampung.co – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Lampung menggelar Rapat Pleno yang dilaksanakan diuala DPD Golkar setempat, Senin (27/11/2017) siang. Hadir dalam kesempatan tersebut, Sekertaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampung Supriyadi Hamzah, Wakil Ketua Korbid Pemenangan Pemilu H.Tony Eka Candra, Wakil Ketua Korbid Kepartaian I Made Bagiasa, Wakil Ketua Korbid Hukum dan Ham H.Indra S Ismail, Wakil Ketua Bidang Penggalangan Opini dan Media Massa H.Ali Imron serta pengurus Pleno DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, dan Dihadiri pula oleh seluruh Ketua-ketua, Sekertaris, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar 15 Kabupaten/kota Se-Provinsi Lampung.

Dalam rapat pleno tersebut, DPD Partai Golkar Provinsi Lampung menyambut baik hasil Rapat Pleno DPP Partai Golkar yang digelar di kantor DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/11/2017) lalu. “Alhamdulillah rapat pleno DPP Partai Golkar menghasilkan lima point keputusan yang telah disepakati secara kelembagaan, dan sebagai Pengurus Golkar di daerah, kita menyambut baik keputusan tersebut,” ujar Ketua DPD Golkar Provinsi Lampung Ir. H. Arinal Djunaidi saat memimpin rapat pleno diaula DPD Golkar Provinsi Lampung.

Bakal Calon Gubernur (Balongub) Lampung ini juga menyampaikan, selain menyambut baik hasil keputusan rapat pleno tersebut, Arinal juga meyakinkan kader Golkar untuk tidak khawatir dengan dinamika politik yang terjadi di Partai Golkar, dan menegaskan pihaknya akan patuh dan taat menjalankan hasil keputusan Rapat Pleno tersebut.

“Partai Golkar ini kuat dikarenakan Sistem dan aturan-aturan organisasi yang berjalan, sebab itu keputusan yang telah disepakati merupakan produk keputusan secara kelembagaan dan bukan perorangan, sehingga kita pengurus didaerah wajib hukumnya untuk patuh dan taat atas keputusan rapat pleno tersebut,” tandasnya.

Adapun point-point keputusan rapat pleno DPP yang digelar DPP Partai Golkar pada Tanggal 21 November 2017 di jakarta tersebut Yakni :

  1. Menyetujui Idrus Marham sebagai Plt ketum sampai dengan adanya keputusan praperadilan.
  2. ‎Apabila gugatan Setya Novanto diterima dalam proses praperadilan maka Plt dinyatakan berakhir.
  3. ‎Apabila gugatan Setya Novanto ditolak di proses praperadilan, maka Plt bersama ketua harian melakukan rapat pleno meminta SN mengundurkan diri sebagai Ketum Partai Golkar dan apabila Setya Novanto tidak mengundurkan diri maka pleno memutuskan menyelenggarakan Munaslub.
  4. ‎Plt ketum dalam melaksanakan tugasnya khususnya hal yang bersifat strategis harus dibicarakan bersama ketua harian, korbid dan bendum.
  5. ‎Posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI menunggu keputusan praperadilan.

 

Diketahui, dalam rapat pleno DPD Partai Golkar Provinsi Lampung tersebut, Selain mensosialisasikan hasil keputusan DPP Partai Golkar, juga dibacakan pernyataan Sikap Ketua-ketua DPD Golkar Kabupaten/kota Se-Provinsi Lampung yang dibacakan Langsung Oleh Ketua Paguyuban Ketua-ketua DPD Golkar Kabupaten/kota Se- Provinsi Lampung Azwar Hadi.S.Sos.

Berikut isi pernyataan sikap tersebut yang dibacakan langsung Oleh Arinal Djunaidi.

Pernyataan Sikap DPD Golkar Kab/kota Se-Provinsi Lampung.

Dengan dilatar belakangi Hakekat perjuangan Partai Golkar, dan nilai-nilai luhur partai Golkar, serta yang tertuang dalam panca bhakti karya siaga partai Golongan Karya, serta mencermati dinamika politik, dengan ini kami menyatakan sikap.

1. Mendukung dan mematuhi keputusan-keputusan DPP Partai Golkar dalam rangka menyelamatkan dan mengamanakan kepentingan-kepentingan Politik Partai Golkar dengan memegang teguh Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaanya, siap mengikuti perkembangan dinamika serta kebijakan yang sewaktu-waktu akan diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.

2. Bahwa untuk mencapai sukses pilkada Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Pileg dan Pilpres dibutuhkan soliditas dan kondusifitas nama baik partai Golkar, maka dengan ini kami tegaskan kembali bahwa DPD Partai Golkar Kabupaten/kota Se-Provinsi Lampung akan tetap dan teguh mendukung dan memperjuangkan dengan sungguh-sungguh Ir.H.Arinal Djunaidi ketua DPD Golkar Provinsi Lampung, untuk menjadi gubernur Lampung melalui pilkada 2018 yang akan datang.

3. Mengecam dan memperingatkan dengan keras pihak-pihak Lainya, baik sebagai pengurus maupun mantan pengurus atau anggota partai golkar yang mengganggu dan mencedrai perjuangan partai Golkar.

4. Meminta kepada DPP Golongan Karya untuk mewaspadai dan menindak dengan tegas gerakan-gerakan emosional dari oknum-oknum yang mengatasnamakan kader Golkar, yang bertujuan memporak-porandakan perjuangan partai Golkar khususnya dalam Pemilukada, pileg dan pilpres yang akan datang. (Rls)

460 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial.

Berita

Tim Hukum PDIP Temui Dewas KPK Timbulkan Berbagai Prasangka

Published

on

Tim Hukum PDIP
Tim Hukum PDIP temui Dewan Pengawas KPK | Foto: Ist.

Lampung.co – Polemik terkait penggeledahan KPK terhadap Kantor DPP PDIP terus berlanjut setelah Perwakilan tim hukum PDIP menemui Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada 16 Januari 2020 lalu.

Kepada anggota Dewas Albertina Ho, Perwakilan tim hukum PDIP, I Wayan Sudirta dan Teguh Samudera mengadukan petugas KPK yang mendatangi Kantor DPP PDIP tanpa surat izin dari Dewan Pengawas.

PDIP menyebut petugas itu ingin menggeledah ruangan di PDIP. Dalam UU KPK hasil revisi, penggeledahan memang harus dilakukan atas izin Dewan Pengawas.

Lain dengan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang menyatakan bahwa tim KPK mendatangi Kantor DPP PDIP untuk menyegel ruangan diduga milik Sekjen Hasto Kristiyanto, bukan untuk menggeledah.

“Penyegelan selalu dilakukan KPK setelah OTT untuk mencegah barang bukti dihilangkan dari suatu tempat,” kata dia dikutip dari Tempo.

Terlepas dari silang pendapat itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai pertemuan antara Dewas KPK dan tim hukum PDI Perjuangan adalah langkah yang keliru.

“Pertemuan itu justru menimbulkan berbagai prasangka (buruk) terhadap dewas itu sendiri,” kata Donal, Sabtu (18/1/2020).

Diketahui, petugas KPK menyambangi Kantor DPP PDIP itu terkait perkara korupsi yang menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan penetapan pergantian antar waktu (PAW).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto diduga terlibat dalam kasus tersebut. (*)

42,989 kali dilihat, 66 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Akui Tanda Tangani Surat PAW Harun Masiku, Sekjen PDI Siap Dipanggil KPK

Published

on

Hasto Kristiyanto
Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto | Foto: Sandi/Lampung.co

Lampung.co – Terkait kasus suap yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengakui ada tanda tangan dirinya dalam surat permohonan PAW Harun Masiku.

Dalam surat tersebut, Hasto menanda tangani permohonan pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku untuk menggantikan caleg PDI P terpilih yang meninggal dunia, Nazarudin Kiemas.

“Kalau tanda tangannya betul. Karena itu sudah dilakukan secara legal,” kata Hasto di Arena Rakernas PDIP, JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2020) dikutip dari CNN Indonesia.

Hasto menyatakan pengajuan PAW itu sudah disampaikan ke KPU. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2020, KPU menolak permohonan tersebut. Ditegaskan Hasto, PDIP menghormati putusan itu.

Akan tetapi, pihaknya juga tak bertanggung jawab bila ada pihak-pihak yang kemudian melakukan negosiasi dibalik penolakan KPU tersebut. “Itu di luar tanggung jawab PDI Perjuangan,” ujarnya.

Meski demikian, Hasto Kristiyanto mengaku siap datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap yang melibatkan Wahyu Setiawan dan Harun Masiku.

“Kami beberapa kali berdialog, ketika kami mengundang KPK. Ketika KPK undang kami pun. Saya akan datang,” ucapnya.

Menurut Hasto, kedatangan dirinya bila dipanggil KPK merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai warga negara. Hal tersebut, kata dia, bukan yang pertama kali dan bukan sebuah kebetulan.

“Karena itulah akhirnya pun kami telah menyiapkan diri karena tanggung jawab sebagai warga negara itu harus menjunjung hukum tanpa terkecuali,” imbuhnya.

Diketahui, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan pihaknya membuka peluang untuk memanggil beberapa pihak yang diduga memiliki keterkaitan terhadap kasus tersebut sebagai saksi, termasuk Hasto. (*)

28,884 kali dilihat, 82 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Pilkada Kota Metro, Partai Gelora Dukung Djohan

Published

on

Partai Gelora Kota Metro
Pengurus Partai Gelora Kota Metro bersama bakal calon Wali Kota Metro | Foto: Ist.

Lampung.co – Jajaran pengurus Partai Gelora Kota Metro, menyatakan mendukung Bakal Calon Wali Kota Metro Djohan, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang.

Hal itu itu, terungkap dalam pertemuan Djohan dengan jajaran pengurus DPD Partai Gelora Kota Metro bersama Ketua DPW Partai Gelora Provinsi Lampung, Samsani Sudrajat, Selasa (7/1/2020).

Ketua DPD Partai Gelora Kota Metro, Wiwik Nuriyanto mengatakan, pilihan dukungan kepada Balon Wali Kota Djohan, bukan tanpa alasan.

Pihaknya menlai, Djohan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Metro mempunyai komitmen untuk membangun Kota Metro ke depan.

“Berawal dari hal itu, kami menyatakan memberikan dukungan kepada Pak Djohan,” kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima Lampung.co, Rabu (8/1/2020).

Senada dengan itu, Ketua DPW Partai Gelora Lampung, Samsani Sudrajat menambahkan, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada Djohan.

Meskipun Partai Gelora masih baru, kata dia, Djohan yang merupakan calon incumbent mau menggandeng Partai Gelora.

“Karenanya, kita akan sama-sama berjuang dan tetap komitmen,” ujar Samsani.

Ia juga menyebutkan, meskipun dalam pertemuan tersebut pihaknya sudah dapat menyimpulkan hasilnya, akan tetapi pihaknya akan membentuk tim kecil untuk menyusun strategi.

“Kami minta waktu selama sepekan, untuk berbicara secara keorganisasian,” imbuhnya.

Sementara itu, Djohan mengapresiasi dukungan Partai Gelora kepada dirinya dalam Pilkada Kota Metro 2020.

“Terpenting, kita sama-sama menyatukan tujuan, yakni membangun Kota Metro ke depan, dan mensejahterakan masyarakat,” ujarnya. (*)

25,331 kali dilihat, 85 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca