fbpx
Connect with us

Politik

Golkar Lampung Dukung Hasil Pleno DPP

Published

on

Hasil Pleno DPP Golkar

Lampung.co – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Lampung menggelar Rapat Pleno yang dilaksanakan diuala DPD Golkar setempat, Senin (27/11/2017) siang. Hadir dalam kesempatan tersebut, Sekertaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampung Supriyadi Hamzah, Wakil Ketua Korbid Pemenangan Pemilu H.Tony Eka Candra, Wakil Ketua Korbid Kepartaian I Made Bagiasa, Wakil Ketua Korbid Hukum dan Ham H.Indra S Ismail, Wakil Ketua Bidang Penggalangan Opini dan Media Massa H.Ali Imron serta pengurus Pleno DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, dan Dihadiri pula oleh seluruh Ketua-ketua, Sekertaris, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar 15 Kabupaten/kota Se-Provinsi Lampung.

Dalam rapat pleno tersebut, DPD Partai Golkar Provinsi Lampung menyambut baik hasil Rapat Pleno DPP Partai Golkar yang digelar di kantor DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/11/2017) lalu. “Alhamdulillah rapat pleno DPP Partai Golkar menghasilkan lima point keputusan yang telah disepakati secara kelembagaan, dan sebagai Pengurus Golkar di daerah, kita menyambut baik keputusan tersebut,” ujar Ketua DPD Golkar Provinsi Lampung Ir. H. Arinal Djunaidi saat memimpin rapat pleno diaula DPD Golkar Provinsi Lampung.

Bakal Calon Gubernur (Balongub) Lampung ini juga menyampaikan, selain menyambut baik hasil keputusan rapat pleno tersebut, Arinal juga meyakinkan kader Golkar untuk tidak khawatir dengan dinamika politik yang terjadi di Partai Golkar, dan menegaskan pihaknya akan patuh dan taat menjalankan hasil keputusan Rapat Pleno tersebut.

“Partai Golkar ini kuat dikarenakan Sistem dan aturan-aturan organisasi yang berjalan, sebab itu keputusan yang telah disepakati merupakan produk keputusan secara kelembagaan dan bukan perorangan, sehingga kita pengurus didaerah wajib hukumnya untuk patuh dan taat atas keputusan rapat pleno tersebut,” tandasnya.

Adapun point-point keputusan rapat pleno DPP yang digelar DPP Partai Golkar pada Tanggal 21 November 2017 di jakarta tersebut Yakni :

  1. Menyetujui Idrus Marham sebagai Plt ketum sampai dengan adanya keputusan praperadilan.
  2. ‎Apabila gugatan Setya Novanto diterima dalam proses praperadilan maka Plt dinyatakan berakhir.
  3. ‎Apabila gugatan Setya Novanto ditolak di proses praperadilan, maka Plt bersama ketua harian melakukan rapat pleno meminta SN mengundurkan diri sebagai Ketum Partai Golkar dan apabila Setya Novanto tidak mengundurkan diri maka pleno memutuskan menyelenggarakan Munaslub.
  4. ‎Plt ketum dalam melaksanakan tugasnya khususnya hal yang bersifat strategis harus dibicarakan bersama ketua harian, korbid dan bendum.
  5. ‎Posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI menunggu keputusan praperadilan.

 

Diketahui, dalam rapat pleno DPD Partai Golkar Provinsi Lampung tersebut, Selain mensosialisasikan hasil keputusan DPP Partai Golkar, juga dibacakan pernyataan Sikap Ketua-ketua DPD Golkar Kabupaten/kota Se-Provinsi Lampung yang dibacakan Langsung Oleh Ketua Paguyuban Ketua-ketua DPD Golkar Kabupaten/kota Se- Provinsi Lampung Azwar Hadi.S.Sos.

Berikut isi pernyataan sikap tersebut yang dibacakan langsung Oleh Arinal Djunaidi.

Pernyataan Sikap DPD Golkar Kab/kota Se-Provinsi Lampung.

Dengan dilatar belakangi Hakekat perjuangan Partai Golkar, dan nilai-nilai luhur partai Golkar, serta yang tertuang dalam panca bhakti karya siaga partai Golongan Karya, serta mencermati dinamika politik, dengan ini kami menyatakan sikap.

1. Mendukung dan mematuhi keputusan-keputusan DPP Partai Golkar dalam rangka menyelamatkan dan mengamanakan kepentingan-kepentingan Politik Partai Golkar dengan memegang teguh Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaanya, siap mengikuti perkembangan dinamika serta kebijakan yang sewaktu-waktu akan diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.

2. Bahwa untuk mencapai sukses pilkada Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Pileg dan Pilpres dibutuhkan soliditas dan kondusifitas nama baik partai Golkar, maka dengan ini kami tegaskan kembali bahwa DPD Partai Golkar Kabupaten/kota Se-Provinsi Lampung akan tetap dan teguh mendukung dan memperjuangkan dengan sungguh-sungguh Ir.H.Arinal Djunaidi ketua DPD Golkar Provinsi Lampung, untuk menjadi gubernur Lampung melalui pilkada 2018 yang akan datang.

3. Mengecam dan memperingatkan dengan keras pihak-pihak Lainya, baik sebagai pengurus maupun mantan pengurus atau anggota partai golkar yang mengganggu dan mencedrai perjuangan partai Golkar.

4. Meminta kepada DPP Golongan Karya untuk mewaspadai dan menindak dengan tegas gerakan-gerakan emosional dari oknum-oknum yang mengatasnamakan kader Golkar, yang bertujuan memporak-porandakan perjuangan partai Golkar khususnya dalam Pemilukada, pileg dan pilpres yang akan datang. (Rls)

162 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial.

Berita

Cak Imin dan Dua Politisi PKB Lampung Diperiksa KPK Terkait Korupsi Kementerian PUPR

Published

on

Muhaimin Iskandar

Lampung.co – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin akan diperiksa penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Selasa (19/11/2019).

Cak Imin, akan diperiksa lembaga antirasuah terkait dugaan kasus korupsi menerima hadiah dalam proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2016.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah Cak Imin akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari PKB.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HA [Hong Arta],” kata dia kepada wartawan, Selasa (19/11/2019) pagi.

Selain Cak Imin, penyidik KPK juga akan memeriksa dan menggali keterangan dari dua anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2014-2019, Hidir Ibrahim dan Khaidir Bujung untuk kasus yang sama.

Diketahui, Komisaris PT Sharleen Raya, Hong Arta John Alfred ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga memberikan suap kepada sejumlah pihak terkait proyek-proyek PUPR.

Hong Arta diduga menyuap kepala BPJN IX Maluku sebesar Rp8 miliar dan Maluku Utara Amran Hi Mustary sebesar Rp2,6 miliar pada pertengahan 2015.

Selain itu, Ia juga diduga memberikan suap kepada mantan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti sebesar Rp1 miliar pada November 2015.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut Hong Arta merupakan tersangka ke-12 dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan jalan di Kementerian PUPR termasuk Musa Zainudin. (*)

12,517 kali dilihat, 2,089 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

SK Sudah Terbit, Ini Pimpinan Wilayah Partai Gelora Provinsi Lampung

Published

on

DPW Partai Gelora Lampung

Lampung.co – Ratusan pendiri dan pengurus partai Gelombang Rakyat (Gelora) se-Indonesia melakukan rapat koordinasi sekaligus penetapan pimpinan Pusat dan wilayah 34 Provinsi yang ada di Indonesia.

Acara yang diselenggarakan di Hotelpark Arion Kemang Jakarta pada 9 – 10 November 2019 ini dihadiri kurang lebih 150 orang, terdiri dari pimpinan nasional dan wilayah.

Acara makin spesial saat tokoh sekaligus aktor senior serta Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar hadir sebagai salah satu pendiri dan pengurus Partai Gelora tingkat Nasional.

Perwakilan dari provinsi Lampung yang hadir di acara tersebut terdiri dari 4 orang yaitu Komiruddin Imron, Samsani Sudrajat, Muhammad Imron Rosadi dan Sulistiyo Purnomo Pambudi.

Pada saat penetapan pimpinan wilayah dan pembagian SK kepengurusan, Samsani Sudrajat di daulat memimpin atau Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora Provinsi Lampung.

Pria yang berprofesi sebagai pengusaha ini adalah alumni dari SMA Al-Kausar Bandar Lampung, beliau juga alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2005.

Sebelum berkiprah di Lampung, Samsani pernah menjadi Tim ahli Bupati Halmahera Selatan. “Sekarang saya kembali ke tanah kelahiran siap membangun Provinsi Lampung,” kata dia, Senin (11/11/2019).

Sementara itu, M Imron Rosyadi ditetapkan sebagai sekretaris partai Gelora DPW Provinsi Lampung dan bendahara dijabat oleh Sulistiyo Purnomo Pambudi.

Dketahui, Partai Gelora merupakan partai baru yang digagas oleh Fahri Hamzah dan Anis Matta. Partai ini baru menetapkan stuktur pengurus pada 10 November 2019 yang bertepatan dengan Hari Pahlawan.

Setelah konsolidasi dan penetapan SK secara nasional ini dihelat, partai ini rencananya akan akan menggelar deklarasi akbar pada awal tahun 2020 mendatang. (*)

15,923 kali dilihat, 75 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Jelang Pilwakot 2020, Bawaslu Bandar Lampung Surati Walikota Hingga Ketua PKK

Published

on

Candrawansah

Lampung.co – Pelanggaran terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian khusus setiap menghadapi helatan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Tak terkecuali menjelang Pilwakot Bandar Lampung 2020 mendatang.

Meskipun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) disebut sudah berulang kali menyurati para kepala daerah terkait masalah ini, namun netralitas ASN masih menjadi persoalan.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 huruf f tentang ASN jelas tertera, asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku penyelenggaraan kebijakan, manajemen ASN salah satunya berdasarkan asas netralitas.

Bahkan dalam pasal 280 ayat (2) UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan, selain ASN, pimpinan MA atau MK sampai perangkat desa dan kelurahan dilarang diikutsertakan dalam kegiatan kampanye.

Jika pihak-pihak disebutkan itu terlibat dalam kampanye, maka dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda. Dan dalam hal menjaga netralitas ASN, termasuk TNI dan Polri menjadi tanggung jawab Bawaslu.

Oleh karena itu, menghadapi Pilwakot 2020, Bawaslu kota Bandar Lampung telah melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mengantisipasi keterlibatan ASN dalam kontestasi politik pemilihan Walikota.

Ketua Bawaslu kota Bandar Lampung Candrawansah mengatakan bahwa pihaknya telah melayangkan surat kepada Walikota dan sekretaris daerah (Sekda) kota Bandar Lampung terkait netralitas ASN.

“Ini salah satu tugas kita (Bawaslu) dalam mencegah (keterlibatan ASN dalam Pilkada),” kata dia dalam diskusi publik bertajuk ‘Aroma Arogansi Pilwakot Bandar Lampung 2020‘ di Bandar Lampung, Kamis (31/10/2019).

Bahkan, lanjutnya, Bawaslu kota Bandar Lampung juga sudah menyurati beberapa bakal calon Walikota yang dinilai berpotensi menggunakan jajaran ASN dalam proses pencalonan atau kampanye saat Pemilu.

“Kepada ketua PKK (Eva Dwiana Herman HN) dan wakil Walikota (M Yusuf Kohar). Sudah kami layangkan surat kembali. Ini salah satu bentuk bahwa kita ingin melakukan tugas pengawasan secara maksimal,” tegasnya.

Namun, kata dia, hal itu tak cukup jika masyarakat tidak turut serta dan aktif dalam melakukan pengawasan, karena informasi awal sangat dibutuhkan oleh pengawas Pemilu.

“Bawaslu sangat terbuka menerima masukan atau informasi awal (pelanggaran Pemilu),” ujar Candra, panggilan akrab Candrawansah.

“Bukan hanya netralitas ASN, (informasi) terjadinya politik uang maupun, misalnya penggerakan kepala daerah yang tidak mencalonkan karena sudah dua periode. Sangat kami butuhkan,” imbuhnya.

Pihaknya juga berharap, masyarakat tak hanya sekedar memberikan informasi, akan tetapi berani melaporkan dengan memberikan bukti-bukti terjadinya pelanggaran seperti foto atau bukti lain yang mendukung. (doy)

7,901 kali dilihat, 34 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca