fbpx
Connect with us

Politik

Elektabilitas Jokowi Masih Diatas Prabowo, Berikut Hasil Survei Rilisan Median

Published

on

Elektabilitas Jokowi dan Prabowo

Lampung.co – Lembaga Media Survei Nasional (Median) merilis hasil survei yang menyatakan 40,6% publik menginginkan adanya capres alternatif selain Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Artinya, dua nama itu masih belum aman untuk bertarung di Pilpres 2019.

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun memaparkan, masalah ekonomi yang menjadikan masyarakat tidak ingin memilih Jokowi. Sedangkan, Prabowo juga dinilai tak dapat mengatasi persoalan ekonomi saat ini.

“Masyarakat merasa pembangunan infrastruktur yang menjadi andalan ternyata belum dapat menjadi solusi beratnya himpitan ekonomi keseharian, bahan pokok, listrik mahal. Sayangnya, data juga menunjukkan publik meragukan kemampuan Presiden dan Prabowo dalam menangani masalah itu,” ucap Rico kepada wartawan di kawasan Cikini, Jakpus, Senin (2/10/2017) seperti dikutip dari detik.com.

Hasil survei menunjukkan elektabilitas Jokowi sebesar 36,2% dan Prabowo 23,2%. Kecil kemungkinan Pilpres terjadi dalam satu putaran.

“Dari hasil survei terlihat elektabilitas Jokowi tidak aman, sementara Prabowo semakin turun. Rasanya sulit membayangkan hanya ada dua pasang capres, Jokowi dan Prabowo, di Pilpres 2019,” jelas Rico.

Alhasil, muncullah sejumlah nama capres alternatif. Para tokoh alternatif itu dipandang memiliki peluang jadi kuda hitam di Pilpres 2019.

“Yang patut menjadi perhatian, ada 32,4% publik yang merasa ekonomi di zaman SBY lebih baik di zaman Jokowi (30,1%),” ungkap dia.

Di lain kesempatan, petinggi Gerindra tak mempersoalkan hasil survei Lembaga Media Survei Nasional (Median) mengenai elektabilitas Prabowo Subianto yang masih kalah dari Joko Widodo. Ketua DPP Gerindra, Sodik Mudjahid yakin, hasil survei itu tak menggambarkan elektabilitas Pilpres 2019.

“Ya, tidak masalah itu. Insya Allah survei-survei lain akan menempatkan Prabowo dan Gerindra di atas calon presiden dan atas parpol lain. Ini masih bisa berubah,” kata Sodik sebagaimana dikutip dari viva.co.id , Selasa, 3 Oktober 2017.

Ia menuturkan, hasil survei secara komprehensif mesti dikaji dengan acuan lain untuk memperoleh gambaran lebih obyektif. Menurutnya, jika pengelolaan negara terus seperti ini justru dapat dipastikan makin banyak survei yang objektif menempatkan elektabilitas Prabowo di atas Jokowi.

“Konsistensi, integritas dan konsep-konsepnya (Prabowo) sebagai pemimpin bangsa yang makin terbukti kebenarannya,” ujar Sodik.

Kemudian, sosok Prabowo dianggap memiliki kemampuan memimpin dan membesarkan partai Gerindra.

“Tidak semua orang populer dan orang pandai, mampu membesarkan partai dan menjaga konsistensi partai,” imbuh Sodik.

Untuk diketahui, hasil survei Median menyebutkan tingkat elektabilitas Joko Widodo saat ini sebesar 36,2 persen. Angka itu lebih tinggi dibanding tokoh lain yaitu Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, yang hanya mendapatkan 23,2 persen.

Sementara itu, ada Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga masuk dalam radar bursa pencalonan. Hasil survei Median, nama SBY berada di urutan ketiga dengan memperoleh tingkat elektabilitas 8,4 persen.

Adapun berikut ini adalah hasil lengkap elektabilitas capres versi survei Median:

  1. Jokowi 36,2%
  2. Prabowo 23,2%
  3. SBY 8,4%
  4. Anies Baswedan 4,4%
  5. Gatot Nurmantyo 2,8%
  6. JK 2,6%
  7. Hary Tanoesoedibjo 1,5%
  8. Aburizal Bakrie (Ical) 1,3%
  9. Ridwan Kamil 1,2%
  10. Tri Rismaharini 1,0%
  11. Tokoh lainnya 4,1%
  12. Tidak tahu/tidak jawab 13,3%.

(Erwin/detik.com/viva.co.id)

 575 total views,  15 views today



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

Resmi Dinonaktifkan, PPK Ini Komitmen Jaga Independensi

Published

on

Edwin Febrian
Anggota PPK Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Edwin Febrian | Foto: Koleksi Pribadi

Lampung.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi menonaktifkan sementara seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Lampung untuk Pilkada Serentak 2020.

Keputusan tersebut tertuang dalam surat KPU RI Nomor 285/P L.02-S D/0 1/KPU/III/2020 tentang tindak lanjut pelaksanaan tahapan pemilihan tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Penonaktifan sementara Badan Adhoc itu merupakan upaya untuk pencegahan terhadap pamdemi Corona (Covid-19) yang diperintahkan oleh KPU RI. Belum ditentukan sampai kapan kedua Badan itu akan diaktifkan kembali.

Anggota PPK Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Edwin Febrian mengapresiasi atas keputusan tersebut ditengah wabah Covid-19. Menurutnya keputusan KPU sudah tepat mengingat kondisi darurat Corona.

“Keputusan itu (penonaktifan, red) sudah tepat ditengah wabah Covid-19. Tentunya selama penonaktifan, saya sebagai salah satu penyelenggara tingkat adhoc akan tetap menjaga indepedensi,” kata Edwin, Kamis (2/4/2020).

Dia mengajak seluruh elemen untuk kompak melawan virus asal Wuhan, China ini yang menjadi bencana global. “Dan tentunya kita harus bergerak melawan Corona,” tandasnya. (*)

 9,430 total views,  9,430 views today



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Tim Hukum PDIP Temui Dewas KPK Timbulkan Berbagai Prasangka

Published

on

Tim Hukum PDIP
Tim Hukum PDIP temui Dewan Pengawas KPK | Foto: Ist.

Lampung.co – Polemik terkait penggeledahan KPK terhadap Kantor DPP PDIP terus berlanjut setelah Perwakilan tim hukum PDIP menemui Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada 16 Januari 2020 lalu.

Kepada anggota Dewas Albertina Ho, Perwakilan tim hukum PDIP, I Wayan Sudirta dan Teguh Samudera mengadukan petugas KPK yang mendatangi Kantor DPP PDIP tanpa surat izin dari Dewan Pengawas.

PDIP menyebut petugas itu ingin menggeledah ruangan di PDIP. Dalam UU KPK hasil revisi, penggeledahan memang harus dilakukan atas izin Dewan Pengawas.

Lain dengan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang menyatakan bahwa tim KPK mendatangi Kantor DPP PDIP untuk menyegel ruangan diduga milik Sekjen Hasto Kristiyanto, bukan untuk menggeledah.

“Penyegelan selalu dilakukan KPK setelah OTT untuk mencegah barang bukti dihilangkan dari suatu tempat,” kata dia dikutip dari Tempo.

Terlepas dari silang pendapat itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai pertemuan antara Dewas KPK dan tim hukum PDI Perjuangan adalah langkah yang keliru.

“Pertemuan itu justru menimbulkan berbagai prasangka (buruk) terhadap dewas itu sendiri,” kata Donal, Sabtu (18/1/2020).

Diketahui, petugas KPK menyambangi Kantor DPP PDIP itu terkait perkara korupsi yang menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan penetapan pergantian antar waktu (PAW).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto diduga terlibat dalam kasus tersebut. (*)

 48,353 total views,  356 views today



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Akui Tanda Tangani Surat PAW Harun Masiku, Sekjen PDI Siap Dipanggil KPK

Published

on

Hasto Kristiyanto
Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto | Foto: Sandi/Lampung.co

Lampung.co – Terkait kasus suap yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengakui ada tanda tangan dirinya dalam surat permohonan PAW Harun Masiku.

Dalam surat tersebut, Hasto menanda tangani permohonan pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku untuk menggantikan caleg PDI P terpilih yang meninggal dunia, Nazarudin Kiemas.

“Kalau tanda tangannya betul. Karena itu sudah dilakukan secara legal,” kata Hasto di Arena Rakernas PDIP, JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2020) dikutip dari CNN Indonesia.

Hasto menyatakan pengajuan PAW itu sudah disampaikan ke KPU. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2020, KPU menolak permohonan tersebut. Ditegaskan Hasto, PDIP menghormati putusan itu.

Akan tetapi, pihaknya juga tak bertanggung jawab bila ada pihak-pihak yang kemudian melakukan negosiasi dibalik penolakan KPU tersebut. “Itu di luar tanggung jawab PDI Perjuangan,” ujarnya.

Meski demikian, Hasto Kristiyanto mengaku siap datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap yang melibatkan Wahyu Setiawan dan Harun Masiku.

“Kami beberapa kali berdialog, ketika kami mengundang KPK. Ketika KPK undang kami pun. Saya akan datang,” ucapnya.

Menurut Hasto, kedatangan dirinya bila dipanggil KPK merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai warga negara. Hal tersebut, kata dia, bukan yang pertama kali dan bukan sebuah kebetulan.

“Karena itulah akhirnya pun kami telah menyiapkan diri karena tanggung jawab sebagai warga negara itu harus menjunjung hukum tanpa terkecuali,” imbuhnya.

Diketahui, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan pihaknya membuka peluang untuk memanggil beberapa pihak yang diduga memiliki keterkaitan terhadap kasus tersebut sebagai saksi, termasuk Hasto. (*)

 35,635 total views,  346 views today



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca