Connect with us

Politik

DPW PAN Lampung Persiapkan Acara Pelantikan Pengurus

Published

on

Pelantikan Pengurus DPW PAN Lampung

Lampung.co – DPW PAN Lampung mempersiapkan pelantikan kepengurusan periode 2015-2020 hasil musyawarah luar biasa (muswilub). Agenda pelantikan Ketua DPW PAN Lampung Zainudin Hasan dan jajaran bakal digelar di Swiss Bell Hotel, Kamis (2/11).

Rombongan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan diagendakan hadir untuk melantik. Setelah pelantikan di pagi hari, agenda perdana partai matahari terbit ini adalah rapat kerja wilayah (rakerwil) di hari yang sama.

“Supaya efektif, pelantikan akan ditindaklanjuti dengan rakerwil. Setelah itu DPW dan DPD kabupaten/kota akan turun konsolidasi. Untuk program jangka pendek, kita akan menghadapi pilgub. Selanjutnya kita memiliki agenda pencalegan dini. Kami akan memetakan isu strategis untuk memenangkan PAN,” kata Zainudin kepada wartawan usai rapat dengan jajaran pengurus DPW dan DPD PAN Se-Lampung di Bandarlampung, Jumat (27/10).

Untuk Pemilu 2019, PAN Lampung memiliki target penambahan kursi di masing-masing kabupaten/kota dan provinsi. Sedangkan untuk DPR RI, dia menargetkan mendapatkan masing-masing dua kursi di dua daerah pemilihan (dapil). Sehingga, PAN memiliki empat kursi di Senayan. “Minimal tiga kursi DPR RI,” targetnya.

Selain itu, partai ini juga akan menindaklanjuti hasil rapat koordinasi nasional (rakornas) PAN di Bandung, Jawa Barat, beberapa bulan lalu. Yaitu memenangkan Zulkifli Hasan dalam kontestasi Pilpres 2019. Lampung sebagai tanah kelahiran Zulkifli Hasan akan menjadi lokomotif untuk DPW PAN se-Indonesia. (Rls)

 520 kali dilihat,  6 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co atau WhatsApp 0811-796-2288

Berita

DPD PAN Lampung Selatan Salurkan Bantuan dari Zulkifli Hasan

Published

on

Ahmad Fitoni Hasan
Ketua DPD PAN Lampung Selatan, Ahmad Fitoni Hasan (tengah) | Foto: Ist.

Lampung.co – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memberikan tali asih kepada masyarakat Lampung, khususnya di Lampung Selatan berupa uang tunai dan beras.

Kegiatan rutin tahunan mantan Ketua MPR itu disalurkan melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Lampung Selatan sejak kemarin Rabu (13/5/2020) hingga hari ini, Kamis (14/5/2020) .

Ketua DPD PAN Lampung Selatan, Ahmad Fitoni Hasan mengatakan, disamping sebagai agenda rutin setiap Ramadhan, pada tahun ini sekaligus membantu masyarakat ditengah pandemi Covid-19.

“Ini acara rutin tahunan pak Zulkifli Hasan, tapi tahun ini lebih istimewa karena sekaligus membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi ditengah wabah Corona,” kata dia Kamis (14/5/2020).

Dalam kegiatan yang sama, Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Lampung itu mengimbau kepada warga untuk tetap mematuhi aturan pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19.

“Saya berharap, warga tetap mematuhi imbauan pemerintah soal jaga jarak, hindari kerumunan orang, serta selalu pakai masker hingga rajin cuci tangan,” ujarnya. (doy)

 5,874 kali dilihat,  59 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Resmi Dinonaktifkan, PPK Ini Komitmen Jaga Independensi

Published

on

Edwin Febrian
Anggota PPK Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Edwin Febrian | Foto: Koleksi Pribadi

Lampung.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi menonaktifkan sementara seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Lampung untuk Pilkada Serentak 2020.

Keputusan tersebut tertuang dalam surat KPU RI Nomor 285/P L.02-S D/0 1/KPU/III/2020 tentang tindak lanjut pelaksanaan tahapan pemilihan tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Penonaktifan sementara Badan Adhoc itu merupakan upaya untuk pencegahan terhadap pamdemi Corona (Covid-19) yang diperintahkan oleh KPU RI. Belum ditentukan sampai kapan kedua Badan itu akan diaktifkan kembali.

Anggota PPK Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Edwin Febrian mengapresiasi atas keputusan tersebut ditengah wabah Covid-19. Menurutnya keputusan KPU sudah tepat mengingat kondisi darurat Corona.

“Keputusan itu (penonaktifan, red) sudah tepat ditengah wabah Covid-19. Tentunya selama penonaktifan, saya sebagai salah satu penyelenggara tingkat adhoc akan tetap menjaga indepedensi,” kata Edwin, Kamis (2/4/2020).

Dia mengajak seluruh elemen untuk kompak melawan virus asal Wuhan, China ini yang menjadi bencana global. “Dan tentunya kita harus bergerak melawan Corona,” tandasnya. (*)

 33,426 kali dilihat,  64 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Tim Hukum PDIP Temui Dewas KPK Timbulkan Berbagai Prasangka

Published

on

Tim Hukum PDIP
Tim Hukum PDIP temui Dewan Pengawas KPK | Foto: Ist.

Lampung.co – Polemik terkait penggeledahan KPK terhadap Kantor DPP PDIP terus berlanjut setelah Perwakilan tim hukum PDIP menemui Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada 16 Januari 2020 lalu.

Kepada anggota Dewas Albertina Ho, Perwakilan tim hukum PDIP, I Wayan Sudirta dan Teguh Samudera mengadukan petugas KPK yang mendatangi Kantor DPP PDIP tanpa surat izin dari Dewan Pengawas.

PDIP menyebut petugas itu ingin menggeledah ruangan di PDIP. Dalam UU KPK hasil revisi, penggeledahan memang harus dilakukan atas izin Dewan Pengawas.

Lain dengan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang menyatakan bahwa tim KPK mendatangi Kantor DPP PDIP untuk menyegel ruangan diduga milik Sekjen Hasto Kristiyanto, bukan untuk menggeledah.

“Penyegelan selalu dilakukan KPK setelah OTT untuk mencegah barang bukti dihilangkan dari suatu tempat,” kata dia dikutip dari Tempo.

Terlepas dari silang pendapat itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai pertemuan antara Dewas KPK dan tim hukum PDI Perjuangan adalah langkah yang keliru.

“Pertemuan itu justru menimbulkan berbagai prasangka (buruk) terhadap dewas itu sendiri,” kata Donal, Sabtu (18/1/2020).

Diketahui, petugas KPK menyambangi Kantor DPP PDIP itu terkait perkara korupsi yang menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan penetapan pergantian antar waktu (PAW).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto diduga terlibat dalam kasus tersebut. (*)

 59,265 kali dilihat,  55 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca