fbpx
Connect with us

Politik

DPP Golkar Resmi Tetapkan Arinal-Nunik Maju Pilgub 2018

Published

on

SK Arinal Nunik

Lampung.co – DPP Partai Golkar resmi mengusung Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Lampung. Hal itu berdasarkan Surat Keputusan DPP Golkar nomor R-590/Golkar/XII/2017, tertanggal 28 Desember 2017 tentang Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Lampung.

SK yang ditandatangani langsung Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham menetapkan dan mengesahkan Arinal Djunaidi sebagi Cagub dan Chusnunia Chalim sebagai Cawagub.

DPP Partai Golkar juga mengintruksikan kepada seluruh jajaran DPD I Lampung untuk menindaklanjuti keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan organisasi dan peraturan perundang-undangan. Kemudian, mendaftarkan pasangan calon yang sudah ditetapkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, sesuai jadwal yang ditetapkan.

Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat bagi seluruh pengurus/fungsionaris/kader dan anggota Partai Golkar. Terakhir, segala tindakan yang bertentangan dengan hasil keputusan tersebut, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan organisasi. (Rls)

257 kali dilihat, 13 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial.

Berita

SK Sudah Terbit, Ini Pimpinan Wilayah Partai Gelora Provinsi Lampung

Published

on

DPW Partai Gelora Lampung

Lampung.co – Ratusan pendiri dan pengurus partai Gelombang Rakyat (Gelora) se-Indonesia melakukan rapat koordinasi sekaligus penetapan pimpinan Pusat dan wilayah 34 Provinsi yang ada di Indonesia.

Acara yang diselenggarakan di Hotelpark Arion Kemang Jakarta pada 9 – 10 November 2019 ini dihadiri kurang lebih 150 orang, terdiri dari pimpinan nasional dan wilayah.

Acara makin spesial saat tokoh sekaligus aktor senior serta Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar hadir sebagai salah satu pendiri dan pengurus Partai Gelora tingkat Nasional.

Perwakilan dari provinsi Lampung yang hadir di acara tersebut terdiri dari 4 orang yaitu Komiruddin Imron, Samsani Sudrajat, Muhammad Imron Rosadi dan Sulistiyo Purnomo Pambudi.

Pada saat penetapan pimpinan wilayah dan pembagian SK kepengurusan, Samsani Sudrajat di daulat memimpin atau Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora Provinsi Lampung.

Pria yang berprofesi sebagai pengusaha ini adalah alumni dari SMA Al-Kausar Bandar Lampung, beliau juga alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2005.

Sebelum berkiprah di Lampung, Samsani pernah menjadi Tim ahli Bupati Halmahera Selatan. “Sekarang saya kembali ke tanah kelahiran siap membangun Provinsi Lampung,” kata dia, Senin (11/11/2019).

Sementara itu, M Imron Rosyadi ditetapkan sebagai sekretaris partai Gelora DPW Provinsi Lampung dan bendahara dijabat oleh Sulistiyo Purnomo Pambudi.

Dketahui, Partai Gelora merupakan partai baru yang digagas oleh Fahri Hamzah dan Anis Matta. Partai ini baru menetapkan stuktur pengurus pada 10 November 2019 yang bertepatan dengan Hari Pahlawan.

Setelah konsolidasi dan penetapan SK secara nasional ini dihelat, partai ini rencananya akan akan menggelar deklarasi akbar pada awal tahun 2020 mendatang. (*)

14,479 kali dilihat, 636 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Jelang Pilwakot 2020, Bawaslu Bandar Lampung Surati Walikota Hingga Ketua PKK

Published

on

Candrawansah

Lampung.co – Pelanggaran terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian khusus setiap menghadapi helatan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Tak terkecuali menjelang Pilwakot Bandar Lampung 2020 mendatang.

Meskipun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) disebut sudah berulang kali menyurati para kepala daerah terkait masalah ini, namun netralitas ASN masih menjadi persoalan.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 huruf f tentang ASN jelas tertera, asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku penyelenggaraan kebijakan, manajemen ASN salah satunya berdasarkan asas netralitas.

Bahkan dalam pasal 280 ayat (2) UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan, selain ASN, pimpinan MA atau MK sampai perangkat desa dan kelurahan dilarang diikutsertakan dalam kegiatan kampanye.

Jika pihak-pihak disebutkan itu terlibat dalam kampanye, maka dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda. Dan dalam hal menjaga netralitas ASN, termasuk TNI dan Polri menjadi tanggung jawab Bawaslu.

Oleh karena itu, menghadapi Pilwakot 2020, Bawaslu kota Bandar Lampung telah melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mengantisipasi keterlibatan ASN dalam kontestasi politik pemilihan Walikota.

Ketua Bawaslu kota Bandar Lampung Candrawansah mengatakan bahwa pihaknya telah melayangkan surat kepada Walikota dan sekretaris daerah (Sekda) kota Bandar Lampung terkait netralitas ASN.

“Ini salah satu tugas kita (Bawaslu) dalam mencegah (keterlibatan ASN dalam Pilkada),” kata dia dalam diskusi publik bertajuk ‘Aroma Arogansi Pilwakot Bandar Lampung 2020‘ di Bandar Lampung, Kamis (31/10/2019).

Bahkan, lanjutnya, Bawaslu kota Bandar Lampung juga sudah menyurati beberapa bakal calon Walikota yang dinilai berpotensi menggunakan jajaran ASN dalam proses pencalonan atau kampanye saat Pemilu.

“Kepada ketua PKK (Eva Dwiana Herman HN) dan wakil Walikota (M Yusuf Kohar). Sudah kami layangkan surat kembali. Ini salah satu bentuk bahwa kita ingin melakukan tugas pengawasan secara maksimal,” tegasnya.

Namun, kata dia, hal itu tak cukup jika masyarakat tidak turut serta dan aktif dalam melakukan pengawasan, karena informasi awal sangat dibutuhkan oleh pengawas Pemilu.

“Bawaslu sangat terbuka menerima masukan atau informasi awal (pelanggaran Pemilu),” ujar Candra, panggilan akrab Candrawansah.

“Bukan hanya netralitas ASN, (informasi) terjadinya politik uang maupun, misalnya penggerakan kepala daerah yang tidak mencalonkan karena sudah dua periode. Sangat kami butuhkan,” imbuhnya.

Pihaknya juga berharap, masyarakat tak hanya sekedar memberikan informasi, akan tetapi berani melaporkan dengan memberikan bukti-bukti terjadinya pelanggaran seperti foto atau bukti lain yang mendukung. (doy)

7,186 kali dilihat, 129 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

‘Korban’ dari Lampung Bergerak, Skandal Suap Muhaimin Terkuak

Published

on

Muhaimin Iskandar

Lampung.co – Merasa tidak adil dihukum sendirian terkait kasus suap senilai Rp 7 miliar, Musa Zainudin menawarkan diri menjadi justice collaborator (JC) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perkara suap yang menjerat Musa dihukum sembilan tahun penjara itu, bermula saat badan anggaran membahas dana tambahan optimalisasi untuk sejumlah proyek infrastruktur di sejumlah daerah.

Menurut Musa, uang suap proyek infrastruktur Kementerian PUPR di Maluku dan Maluku Utara tahun anggaran 2016, sejumlah 6 dari 7 miliar justru dinikmati ketua umum PKB Muhaimin Iskandar.

Kronologi Uang 6 miliar mengalir ke Muhaimin
Terkait uang 6 miliar yang mengalir ke Muhaimin, Musa mengungkap peran sekretaris fraksi PKB yang saat itu dijabat Jazilul Fawaid.

Jazilul diperintahkan ketua umum PKB menerima uang tersebut. Uang diserahkan politisi asal Lampung itu ke Jazilul melalui orang kepercayaannya Jailani dan Mutaqin.

Kemudian Musa mengontak ketua fraksi PKB Helmy Faisal dan meminta untuk menyampaikan pesan kapada Muhaimin bahwa uang Rp 6 miliar sudah diserahkan melalui Jazilul.

Saat itu Musa sendiri ditunjuk sebagai ketua kelompok fraksi atas instruksi ketua umum PKB Muhaimin Iskandar melalui ketua fraksi PKB di DPR, Helmy Faishal.

Dalam arahannya, Helmy menyatakan bahwa fraksi adalah kepanjangan tangan partai. Karena itu, Musa diminta mengawal kebijakan partai dan mengamankan jatah anggaran PKB.

Muhaimin Minta “Damai”
Saat tengah berjibaku untuk membongkar kasus tersebut, Musa mengaku didatangi utusan Muhaimin, Jazilul, dan Helmy, dan berpesan agar dirinya menghentikan surat permohonan JC.

Hal itu diungkap majalah TEMPO edisi 21-27 Oktober 2019, rubrik Hukum bertajuk ‘Main Anggaran Petinggi PKB’. Dalam rubrik itu nama KH Abdul Ghofur, Anggota Dewan Syuro PKB disebut.

Setelah surat JC saya ajukan, beber Musa dalam wawancara khusus dengan wartawan TEMPO, seorang pengurus dan KH Abdul Ghofur mendatangi saya di LP Sukamiskin.

“Keduanya mengaku diutus Muhaimin, Jazilul, dan Helmy, dan berpesan agar saya menghentikan surat permohonan justice collaborator,” imbuhnya.

Bantahan Utusan
Kiai Ghofur juga tidak membantah telah menemui Musa, namun dia tak terima pengakuan Musa yang menyebut bahwa pertemuan itu atas perintah Muhaimin, Jazilul dan Helmy.

“Saya juga tak meminta dia menarik surat permohonan menjadi justice collaborator,” kilah Kiai Ghofur.

Duit Titipan dilaporkan ke KPK
Saat mendatangi LP Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Kiai Ghofur membawa uang sejumlah 30 juta untuk diberikan ke Musa. Namun terpotong Rp 300 ribu untuk tol dan lain-lain, tersisa 29.7 juta.

“Saya ambil Rp 300 ribu untuk biaya jalan tol dan lain-lain saat ke Bandung,” ucap Kiai Ghofur.

Duit yang diduga bukan berasal dari kantong Kiai Ghofur sendiri itu kemudian diserahkan Musa ke KPK. Hal itu pun membuat Kiai Ghofur kecewa.

“Kalau tahu (dilaporkan ke KPK) begini, mending saya sumbang ke tempat lain saja,” ujarnya. (*)

45,618 kali dilihat, 193 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca