fbpx
Connect with us

Politik

Benarkah Gaji Ridho Menjabat Gubernur Untuk Membangun Jembatan?

Published

on

Yustin Ficardo Kampanye

Lampung.co – Yustin Ficardo, istri Calon Gubernur (Cagub) Lampung M. Ridho Ficardo menghadiri acara kampanye tatap muka dan pengajian di Kelurahan Bringin Jaya, Kemiling, Bandar Lampung Rabu (15/3/2018). Acara kampanye Ridho Berbakti Jilid II tersebut sekaligus diadakanya pengajian ibu-Ibu.

Selain Yustin, hadir pula ibunda Ridho, Agustin Toha untuk mendampingi Yustin kampanye. Pada orasi politiknya, Yustin memaparkan beberapa program kerja unggulan dari pasangan calon Ridho Ficardo – Bachtiar Basri. Salah satunya akan membangun sekolah khusus anak petani di Lampung Timur.

“Program selanjutnya yaitu membangun sekolah khusus anak petani,” janjinya setelah memaparkan program pendidikan gratis.

Pantauan Lampung.co, ada yang menarik dari orasi politiknya istri calon petahana tersebut. Ia menyinggung ihwal gaji Ridho selama menjabat Gubernur Lampung, Yustin mengakui tidak diberikan kepadanya. Melainkan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk jembatan yang dibangun di beberapa daerah.

“Pak Ridho mendapatkan gaji bukan diberikan ke Istrinya, tapi dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk jembatan,” ujarnya meyakinan ibu-ibu pengajian yang hadir.

Diakhir orasinya, Yustin mengajak seluruh ibu-ibu yang hadir untuk memilih pasangan calon nomor urut satu pada pemilihan gubernur Lampung bulan Juni mendatang. “Apapun warna jilbabnya, pilihan tetap nomor satu,” tutupnya. (Red)

 1,290 total views,  5 views today



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial.

Berita

Resmi Dinonaktifkan, PPK Ini Komitmen Jaga Independensi

Published

on

Edwin Febrian
Anggota PPK Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Edwin Febrian | Foto: Koleksi Pribadi

Lampung.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi menonaktifkan sementara seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Lampung untuk Pilkada Serentak 2020.

Keputusan tersebut tertuang dalam surat KPU RI Nomor 285/P L.02-S D/0 1/KPU/III/2020 tentang tindak lanjut pelaksanaan tahapan pemilihan tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Penonaktifan sementara Badan Adhoc itu merupakan upaya untuk pencegahan terhadap pamdemi Corona (Covid-19) yang diperintahkan oleh KPU RI. Belum ditentukan sampai kapan kedua Badan itu akan diaktifkan kembali.

Anggota PPK Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Edwin Febrian mengapresiasi atas keputusan tersebut ditengah wabah Covid-19. Menurutnya keputusan KPU sudah tepat mengingat kondisi darurat Corona.

“Keputusan itu (penonaktifan, red) sudah tepat ditengah wabah Covid-19. Tentunya selama penonaktifan, saya sebagai salah satu penyelenggara tingkat adhoc akan tetap menjaga indepedensi,” kata Edwin, Kamis (2/4/2020).

Dia mengajak seluruh elemen untuk kompak melawan virus asal Wuhan, China ini yang menjadi bencana global. “Dan tentunya kita harus bergerak melawan Corona,” tandasnya. (*)

 23,380 total views,  1,296 views today



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Tim Hukum PDIP Temui Dewas KPK Timbulkan Berbagai Prasangka

Published

on

Tim Hukum PDIP
Tim Hukum PDIP temui Dewan Pengawas KPK | Foto: Ist.

Lampung.co – Polemik terkait penggeledahan KPK terhadap Kantor DPP PDIP terus berlanjut setelah Perwakilan tim hukum PDIP menemui Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada 16 Januari 2020 lalu.

Kepada anggota Dewas Albertina Ho, Perwakilan tim hukum PDIP, I Wayan Sudirta dan Teguh Samudera mengadukan petugas KPK yang mendatangi Kantor DPP PDIP tanpa surat izin dari Dewan Pengawas.

PDIP menyebut petugas itu ingin menggeledah ruangan di PDIP. Dalam UU KPK hasil revisi, penggeledahan memang harus dilakukan atas izin Dewan Pengawas.

Lain dengan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang menyatakan bahwa tim KPK mendatangi Kantor DPP PDIP untuk menyegel ruangan diduga milik Sekjen Hasto Kristiyanto, bukan untuk menggeledah.

“Penyegelan selalu dilakukan KPK setelah OTT untuk mencegah barang bukti dihilangkan dari suatu tempat,” kata dia dikutip dari Tempo.

Terlepas dari silang pendapat itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai pertemuan antara Dewas KPK dan tim hukum PDI Perjuangan adalah langkah yang keliru.

“Pertemuan itu justru menimbulkan berbagai prasangka (buruk) terhadap dewas itu sendiri,” kata Donal, Sabtu (18/1/2020).

Diketahui, petugas KPK menyambangi Kantor DPP PDIP itu terkait perkara korupsi yang menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan penetapan pergantian antar waktu (PAW).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto diduga terlibat dalam kasus tersebut. (*)

 49,183 total views,  89 views today



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Akui Tanda Tangani Surat PAW Harun Masiku, Sekjen PDI Siap Dipanggil KPK

Published

on

Hasto Kristiyanto
Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto | Foto: Sandi/Lampung.co

Lampung.co – Terkait kasus suap yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengakui ada tanda tangan dirinya dalam surat permohonan PAW Harun Masiku.

Dalam surat tersebut, Hasto menanda tangani permohonan pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku untuk menggantikan caleg PDI P terpilih yang meninggal dunia, Nazarudin Kiemas.

“Kalau tanda tangannya betul. Karena itu sudah dilakukan secara legal,” kata Hasto di Arena Rakernas PDIP, JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2020) dikutip dari CNN Indonesia.

Hasto menyatakan pengajuan PAW itu sudah disampaikan ke KPU. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2020, KPU menolak permohonan tersebut. Ditegaskan Hasto, PDIP menghormati putusan itu.

Akan tetapi, pihaknya juga tak bertanggung jawab bila ada pihak-pihak yang kemudian melakukan negosiasi dibalik penolakan KPU tersebut. “Itu di luar tanggung jawab PDI Perjuangan,” ujarnya.

Meski demikian, Hasto Kristiyanto mengaku siap datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap yang melibatkan Wahyu Setiawan dan Harun Masiku.

“Kami beberapa kali berdialog, ketika kami mengundang KPK. Ketika KPK undang kami pun. Saya akan datang,” ucapnya.

Menurut Hasto, kedatangan dirinya bila dipanggil KPK merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai warga negara. Hal tersebut, kata dia, bukan yang pertama kali dan bukan sebuah kebetulan.

“Karena itulah akhirnya pun kami telah menyiapkan diri karena tanggung jawab sebagai warga negara itu harus menjunjung hukum tanpa terkecuali,” imbuhnya.

Diketahui, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan pihaknya membuka peluang untuk memanggil beberapa pihak yang diduga memiliki keterkaitan terhadap kasus tersebut sebagai saksi, termasuk Hasto. (*)

 36,355 total views,  81 views today



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca