Connect with us

Politik

Benarkah Gaji Ridho Menjabat Gubernur Untuk Membangun Jembatan?

Published

on

Yustin Ficardo Kampanye

Lampung.co – Yustin Ficardo, istri Calon Gubernur (Cagub) Lampung M. Ridho Ficardo menghadiri acara kampanye tatap muka dan pengajian di Kelurahan Bringin Jaya, Kemiling, Bandar Lampung Rabu (15/3/2018). Acara kampanye Ridho Berbakti Jilid II tersebut sekaligus diadakanya pengajian ibu-Ibu.

Selain Yustin, hadir pula ibunda Ridho, Agustin Toha untuk mendampingi Yustin kampanye. Pada orasi politiknya, Yustin memaparkan beberapa program kerja unggulan dari pasangan calon Ridho Ficardo – Bachtiar Basri. Salah satunya akan membangun sekolah khusus anak petani di Lampung Timur.

“Program selanjutnya yaitu membangun sekolah khusus anak petani,” janjinya setelah memaparkan program pendidikan gratis.

Pantauan Lampung.co, ada yang menarik dari orasi politiknya istri calon petahana tersebut. Ia menyinggung ihwal gaji Ridho selama menjabat Gubernur Lampung, Yustin mengakui tidak diberikan kepadanya. Melainkan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk jembatan yang dibangun di beberapa daerah.

“Pak Ridho mendapatkan gaji bukan diberikan ke Istrinya, tapi dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk jembatan,” ujarnya meyakinan ibu-ibu pengajian yang hadir.

Diakhir orasinya, Yustin mengajak seluruh ibu-ibu yang hadir untuk memilih pasangan calon nomor urut satu pada pemilihan gubernur Lampung bulan Juni mendatang. “Apapun warna jilbabnya, pilihan tetap nomor satu,” tutupnya. (Red)

545 kali dilihat, 10 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial.

Berita

Pro Kontra Presiden Dipilih MPR, Ini Kata Para Elit Politik

Published

on

Gedung MPR

Lampung.co – Wacana pemilihan presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali mencuat dan menjadi pembicaraan publik setelah diusulkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

PBNU mengusulkan kepada pimpinan MPR agar presiden kembali dipilih MPR dan kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) saat Bambang Soesatyo berkunjung ke kantor PBNU, Rabu (27/11/2019).

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengatakan, ususlan tersebut sesuai dengan hasil Munas PBNU 2012 lalu. Pihaknya juga menganggap pemilihan presiden langsung menimbulkan ongkos politik dan sosial yang tinggi.

“Kemarin baru saja betapa keadaan kita mendidih, panas, sangat mengkhawatirkan. Ya untung tidak ada apa-apa. Tapi apakah lima tahun harus kaya gitu?,” kata Said usai bertemu Ketua MPR di kantor PBNU, Rabu (27/11/2019).

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faisal Zaini juga mengamini bahwa usulan tersebut berkaca pada pemilihan presiden 2019 yang dianggap melahirkan sejumlah persoalan.

“Dari segi prosedur, model one man one vote (pemilihan langsung) memang dinilai lebih berdaulat,” ujarnya, Jumat (29/11/2019) dikutip dari Tempo.co.

Namun, lanjutnya, karena melihat banyaknya persoalan yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu, PBNU mengusulkan Indonesia mengadopsi sistem pemilihan presiden di Amerika Serikat, yakni model electoral college.

Wacana mengembalikan mandat pemilihan presiden ke tangan MPR itupun mendapat respon positif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan anggota DPR RI dari fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni.

“Saya rasa kemunculan wacana terkait Pilpres oleh MPR ini merupakan diskusi yang wajar di era demokrasi sekarang,” kata Sahroni dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/11/2019) dikutip dari CNNIndonesia.com.

Sementara tak sedikit yang menolak keras usulan tersebut. Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief menganggap pihak yang ingin menghapus pemilihan presiden secara langsung berbahaya dan sudah keluar batas.

Bahkan dirinya menyamakan pihak yang ingin presiden kembali dipilih MPR dan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dengan gelagat Masyumi dan (Partai Komunis Indonesia) PKI di masa silam.

“Masyumi dan PKI dibubarkan pimpinannya keblinger memilih pemberontakan, keluar batas. Adakah yang ingin keluar batas saat ini? Ya itu yang mau priode 3 kali dan pilihan Presiden MPR. Ngakalin,” sebut Andi.

Seturut dengan Wakil Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ade Irfan Pulungan yang menyebut jabatan presiden tiga periode dan dipilih langsung oleh MPR ada potensi terbentuk pemerintahan oligarki dan korup.

“Kita sudah melihat contoh dalam kepemimpinan di daerah, selesai yang bersangkutan, digantikan istrinya, digantikan anaknya, masa disitu aja?” kata Ade dalam diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2019).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menolak keras rencana amandemen UUD 1945 mengenai wacana masa jabatan presiden tiga periode. PKS juga menolak wacana pemilihan presiden melalui MPR.

“Kami menolak dua hal, menolak jabatan presiden tiga periode dan mengembalikan presiden dipilih MPR karena itu mengaburkan sistem presidensial,” kata Nasir Djamil dalam diskusi di Hotel ibis Jakarta, Sabtu (30/11/2019) dipetik dari detikNews. (*)

10,669 kali dilihat, 150 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Cak Imin dan Dua Politisi PKB Lampung Diperiksa KPK Terkait Korupsi Kementerian PUPR

Published

on

Muhaimin Iskandar

Lampung.co – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin akan diperiksa penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Selasa (19/11/2019).

Cak Imin, akan diperiksa lembaga antirasuah terkait dugaan kasus korupsi menerima hadiah dalam proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2016.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah Cak Imin akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari PKB.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HA [Hong Arta],” kata dia kepada wartawan, Selasa (19/11/2019) pagi.

Selain Cak Imin, penyidik KPK juga akan memeriksa dan menggali keterangan dari dua anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2014-2019, Hidir Ibrahim dan Khaidir Bujung untuk kasus yang sama.

Diketahui, Komisaris PT Sharleen Raya, Hong Arta John Alfred ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga memberikan suap kepada sejumlah pihak terkait proyek-proyek PUPR.

Hong Arta diduga menyuap kepala BPJN IX Maluku sebesar Rp8 miliar dan Maluku Utara Amran Hi Mustary sebesar Rp2,6 miliar pada pertengahan 2015.

Selain itu, Ia juga diduga memberikan suap kepada mantan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti sebesar Rp1 miliar pada November 2015.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut Hong Arta merupakan tersangka ke-12 dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan jalan di Kementerian PUPR termasuk Musa Zainudin. (*)

17,470 kali dilihat, 122 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

SK Sudah Terbit, Ini Pimpinan Wilayah Partai Gelora Provinsi Lampung

Published

on

DPW Partai Gelora Lampung

Lampung.co – Ratusan pendiri dan pengurus partai Gelombang Rakyat (Gelora) se-Indonesia melakukan rapat koordinasi sekaligus penetapan pimpinan Pusat dan wilayah 34 Provinsi yang ada di Indonesia.

Acara yang diselenggarakan di Hotelpark Arion Kemang Jakarta pada 9 – 10 November 2019 ini dihadiri kurang lebih 150 orang, terdiri dari pimpinan nasional dan wilayah.

Acara makin spesial saat tokoh sekaligus aktor senior serta Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar hadir sebagai salah satu pendiri dan pengurus Partai Gelora tingkat Nasional.

Perwakilan dari provinsi Lampung yang hadir di acara tersebut terdiri dari 4 orang yaitu Komiruddin Imron, Samsani Sudrajat, Muhammad Imron Rosadi dan Sulistiyo Purnomo Pambudi.

Pada saat penetapan pimpinan wilayah dan pembagian SK kepengurusan, Samsani Sudrajat di daulat memimpin atau Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora Provinsi Lampung.

Pria yang berprofesi sebagai pengusaha ini adalah alumni dari SMA Al-Kausar Bandar Lampung, beliau juga alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2005.

Sebelum berkiprah di Lampung, Samsani pernah menjadi Tim ahli Bupati Halmahera Selatan. “Sekarang saya kembali ke tanah kelahiran siap membangun Provinsi Lampung,” kata dia, Senin (11/11/2019).

Sementara itu, M Imron Rosyadi ditetapkan sebagai sekretaris partai Gelora DPW Provinsi Lampung dan bendahara dijabat oleh Sulistiyo Purnomo Pambudi.

Dketahui, Partai Gelora merupakan partai baru yang digagas oleh Fahri Hamzah dan Anis Matta. Partai ini baru menetapkan stuktur pengurus pada 10 November 2019 yang bertepatan dengan Hari Pahlawan.

Setelah konsolidasi dan penetapan SK secara nasional ini dihelat, partai ini rencananya akan akan menggelar deklarasi akbar pada awal tahun 2020 mendatang. (*)

19,081 kali dilihat, 122 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca