Connect with us

Nasional

Top-Up Uang Elektronik di Gerbang Tol, Jasa Marga Tolak Saran Kementerian PUPR

Published

on

Top-Up Uang Elektronik di Gerbang Tol

Lampung.co – Bank Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah menyepakati untuk memperluas kerja sama dalam meningkatkan elektronifikasi di jalan tol.

Kesepakatan ini tercantum dalam Kesepakatan Bersama antara BI dan Kementerian PUPR perihal Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas BI dan Kementerian PUPR yang ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo dan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, pada 31 Mei 2017 lalu.

Kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada April 2016 silam, yakni agar sepenuhnya diterapkan sistem pembayaran non-tunai. Demikian ujar Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra, Kamis (28/9) seperti dikutip dari republika.co.id.

Ia menuturkan, pembayaran di jalan tol akan dilakukan secara nontunai sepenuhnya dengan menggunakan uang elektronik (elektronifikasi pembayaran tol). Dengan mekanisme itu, diharapkan akan mempercepat proses pembayaran di jalan tol, sehingga masyarakat bisa melakukan perjalanan dengan lebih cepat dan nyaman.

Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran terus berkoordinasi bersama pengelola jalan tol di Semarang, dalam hal ini PT Jasa Marga dan PT Trans Marga Jateng (TMJ), serta perbankan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang, serta Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah.

Perwujudan elektronifikasi pembayaran tol di Jawa Tengah akan dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap I dimulai pada 30 September 2017 untuk gerbang tol Gayamsari dan gerbang tol Muktiharjo.

“Tahap II dimulai pada 31 Oktober 2017 untuk gerbang tol Manyaran, Tembalang, dan ruas Banyumanik-Salatiga,” papar Dwisaputra.

Sistem pembayaran elektronik di jalan tol ini, sambungnya, akan menerapkan layanan yang terhubung dengan aplikasi maupun sistem pengelola jalan tol dan perbankan (interkoneksi) serta layanan uang elektronik multibank (interoperabilitas).

Untuk memudahkan masyarakat memperoleh uang elektronik, terangnya, dilakukan penjualan kartu uang elektronik di gardu tol dan SPBU dan penambahan lokasi pengisian ulang (top up) uang elektronik.

Masyarakat diimbau agar mempersiapkan uang elektronik dan mengecek saldo sebelum mengadakan perjalanan melalui jalan tol untuk mencegah timbulnya kemacetan di gerbang tol.

Top up dan pengecekan saldo uang elektronik bisa dilakukan via ATM, mobile banking, internet banking, merchant, dan toko ritel.

Jika masyarakat mengalami gangguan atas uang elektronik yang digunakan bisa menghubungi bank yang mengeluarkan uang elektronik tersebut. Begitu papar Dwisaputra.

BI dan Kementerian PUPR, katanya, pun terus berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan sistem pembayaran elektronik yang ada di jalan tol. Di luar target implementasi 100 persen non tunai di 31 Oktober 2017.

Sementara itu, PT Jasa Marga menolak usulan adanya tempat khusus untuk pengisian ulang uang elektronik di gerbang tol. Sebab hal tersebut justru dinilai akan menciptakan masalah baru.

“Kami tidak ingin ada top up (di gerbang tol) karena malah akan menciptakan antrean baru,” kata Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/10/2017) seperti dikutip dari kompas.com.

Jasa Marga, ungkap Desi, menginginkan para pengguna jalan tol melakukan top up di luar jalan tol agar tidak menganggu pengguna jalan lainnya. Caranya tentu dengan memanfaatkan cara yang telah ada selama ini.

Misalnya via mobile banking dan via anjungan tunai mandiri (ATM). Selain itu juga dapat memanfatkan tempat pengisian uang elektronik di gerai-gerai modern yang ada. (Erwin/kompas.com/republika.co.id)

 1,051 kali dilihat,  3 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

PKS Minta Dibatalkan Karena Mendegradasi Nilai Pancasila, PDI: Tujuan RUU HIP Mulia

Published

on

RUU HIP
Aksi penolakan RUU HIP | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi menilai penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) harus diteruskan menjadi pembatalan.

Menurutnya, sudah sewajarnya juga DPR menunda pembahasan RUU HIP. Karena, kata dia, sudah banyak penolakan dari berbagai pihak yang menilai RUU tersebut justru mendegradasi nilai Pancasila.

“Artinya suara publik ini sudah muncul semuanya. Lantas kita mau apa lagi? Jangan sampai publik melihat bahwa kita di sini tidak mewakili suara mereka,” kata Aboe di Gedung Nusantara II, Kompeks Parlemen, Kamis (18/6/2020).

Tak sampai disitu, dia juga mendesak DPR untuk segera membatalkan pembahasan RUU HIP. Agar legislator juga dapat fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan penanganan virus Covid-19.

“Alangkah lebih baik jika kita batalkan saja rancangan undang-undang ini. Kita sampaikan kepada publik bahwa RUU ini akan di-drop,” ujar Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR itu dikutip dari Republika.co.id.

Disisi lain, Ketua DPP PDI Perjuangan, Aria Bima menilai RUU HIP ini memiliki tujuan yang mulia, agar ideologi Pancasila tetap relevan untuk masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan global.

“Sejauh yang saya ketahui RUU ini (HIP) sangat mulia. Pancasila menjawab dalam kemajuan zaman yang selalu berbagai kompleksitas, tetapi kalau ada yang melihat tafsir-tafsir lain, saya rasa itu dinamika,” jelasnya. (*)

 12,127 kali dilihat,  24 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Utang Indonesia Melonjak 14 Persen, Pertumbuhan Ekonomi Minus 3,1 Persen

Published

on

Utang Luar Negeri Indonesia
Utang Luar Negeri Indonesia meningkat | Foto: Ist.

Lampung.co – Dampak pandemi virus corona atau Covid-19 terhadap perekonomian cukup besar. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan kuartal kedua 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 3,1%.

“Kuartal kedua, kita memperkirakan kontraksi akan terjadi,” ungkap Menteri Keuangan seperti yang dikutip dari Program Indonesia Business Forum tvOne, Rabu 17 Juni 2020 kemarin.

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi akibat menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai tempat seperti Jakarta atau Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat yang memiliki kontribusi ekonomi nasional sangat besar.

Dinukil dari viva.co.id, untuk mendongkrak ekonomi di kuartal 3 dan 4 tahun 2020, pemerintah mengeluarkan stimulus jumbo sebesar Rp677,2 triliun. Namun konsekuensinya, beban utang melonjak dan defisit APBN membengkak.

“Akan tapi itu merupakan sebuah hal yang saya rasa bisa ditolerir, karena yang paling penting adalah melevel rates perekonomian untuk menghindari terjadinya histeresis,” ujar Fithra Faisal, Direktur Eksekutif Next Policy.

Namun Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira mengkhawatirkan melonjaknya rasio utang di tengah pandemi. Menurutnya, utang yang tidak dikelola dengan baik dan produktif justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

“Cukup mengkhawatirkan situasi utang, apalagi utang di tengah pandemi karena kita melihat adanya pelebaran defisit anggaran yang cukup signifikan dari angka 3% menjadi 6%,” jelasnya.

Kemudian, nilai tukar rupiah cenderung fluktuatif, lalu sisi pembayaran bunga itu juga akan menjadi beban. “Bukan hanya pada tahun fiskal sekarang, tapi juga pada tahun-tahun anggaran APBN ke depannya,” imbuhnya.

Diketahui, dalam 4 bulan pertama 2020 total utang pemerintah dibawah kendali Presiden Joko Widodo (Jokowi) naik Rp393,2 triliun. Angka ini naik 14% lebih dibandingkan tahun lalu. (*)

 9,705 kali dilihat,  26 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Anggota Komisi XI DPR RI Kritisi Kebijakan Fiskal RI Tahun 2021

Published

on

Kebijakan Fiskal
Ilustrasi Kebijakan Fiskal | Foto: Ist.

Lampung.co – Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2021 kepada DPR RI. Dokumen tersebut digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021.

Terkait hal itu, selaku Anggota Legislatif Komisi XI DPR RI, Junaidi Auly memiliki beberapa catatan penting dalam menyikapi ini. Pihaknya meminta pemerintah memastikan bahwa APBN kedepan disusun secara kredibel dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

“Dalam KEM-PPKF 2021 masih membutuhkan penajaman kebijakan dalam upaya penanganan pandemi covid-19, mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, meningkatkan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata dia di Senayan, Selasa (16/6/2020).

Junaidi menilai, target pertumbuhan ekonomi dalam KEM-PPKF tahun 2021 dinilai masih terlalu rendah hanya 4,5 sampai 5,5 persen dan level tinggi 5,7 persen, padahal dalam RPJMN 2020-2024 ekonomi ditargetkan bisa tumbuh 5,4 hingga 6 persen per tahunnya.

“Kami mengingatkan kepada pemerintah untuk tetap fokus pada pencapaian target-target ekonomi dan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, terlebih di tengah krisis pandemi covid-19 dimana rakyat membutuhkan kerja keras pemerintah,” ujarnya.

Wakil raktat asal Lampung ini menyebut, pemerintah selalu gagal mencapai target dengan cenderung menyalahkan faktor gejolak ekonomi global. Tahun 2019 lalu ekonomi hanya tumbuh 5,02 persen dari target 5,3 persen, 2018 realisasi pertumbuhan 5,17 persen dari target 5,4 persen.

“Kegagalan capaian pertumbuhan ekonomi ini tentu akan berdampak pada kegagalan target penerimaan negara maupun percepatan penurunan masalah-masalah sosial di Indonesia,” imbuhnya.

Pihaknya juga mendesak pemerintah untuk merinci secara deatail target pertumbuhan dari sisi permintaan. Dalam dokumen KEM-PPKF 2021, lanjutnya, tidak dirinci pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Padahal target pertumbuhan ekonomi dilihat dari kontribusi konsumsi rumah tangga sekitar 56 persen.

“Pada 2021 pemerintah menargetkan 4,1-4,9 persen pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kami menilai pemerintah tidak bersungguh-sungguh berupaya mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi melihat dari rendahnya target pada sektor ini,” tandas Junaidi. (*)

 9,033 kali dilihat,  26 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca