Nasional
Tingkatkan Produktivitas Nelayan-Budidaya Ikan, Presiden Resmikan KJA PPI Cikidang
Lampung.co – Presiden Joko Widodo meresmikan proyek keramba jaring apung (KJA) lepas pantai dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Peresmian itu dilaksanakan di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Cikidang, Desa Babakan, Selasa (24/4/2018).
Proyek tersebut merupakan upaya pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan produktivitas para nelayan dan membudidayakan ikan-ikan yang kini sulit ditemukan.
“Ini terobosan pertama di Indonesia. Kita harapkan menjadi cikal bakal berlipat gandanya nilai tambah dari budidaya perikanan Indonesia,” kata Presiden di hadapan para nelayan dan masyarakat umum yang hadir.
Presiden menjelaskan bahwa pembangunan unit KJA lepas pantai ini merupakan sebuah proses transfer ilmu dan teknologi kepada para nelayan sehingga dapat memproduksi ikan dengan jumlah yang jauh lebih banyak dibanding dengan cara-cara konvensional.
“Coba bandingkan dengan keramba jaring apung biasa yang produksinya hanya 5,4 ton per tahun, per unit. Ini 816 ton per tahun, per unit,” ujarnya.
Oleh karenanya, Kepala Negara meminta para nelayan untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut demi kesejahteraan para nelayan itu sendiri. Ia menyebut bahwa Indonesia masih memiliki peluang untuk terus meningkatkan produksi perikanan nasional menjadi lebih banyak lagi.
“Kita harapkan semakin banyak yang terlibat dalam keramba jaring apung offshore ini. Pemasarannya ke mana? Kita harapkan bisa ekspor entah ke Timur Tengah, Australia, Eropa, Jepang, semuanya,” tuturnya.
Untuk diketahui, unit KJA yang diresmikan Presiden terletak di lepas pantai yang berjarak 8 mil dari Pelabuhan Pendaratan Ikan Cikidang. Untuk menuju unit tersebut, dibutuhkan waktu selama kurang lebih 45 menit menggunakan kapal.
Proyek ini dalam praktiknya melibatkan hingga ratusan nelayan setempat untuk beroperasi. Tak hanya di Pangandaran, saat ini pemerintah juga sedang membangun unit serupa di beberapa titik lainnya.
“Ini baru satu yang dibangun di sini, nanti akan dikembangkan dua lagi. Sedang dikerjakan di Sabang dan Karimun Jawa,” ungkap Presiden.
Di setiap lubang keramba yang dibangun di lepas pantai Pangandaran, ditebar bibit ikan Kakap Putih (Baramundi) yang kini sulit ditemukan nelayan setempat yang salah satunya diakibatkan oleh penggunaan alat tangkap yang kurang ramah lingkungan. Dalam kunjungan itu, Presiden turut menebar benih ikan dimaksud usai memberikan sambutan.
Sebelum beranjak menuju lokasi keramba, ia sempat berpesan kepada para nelayan untuk mulai beralih kepada alat tangkap yang ramah lingkungan. Kesadaran tersebut perlu untuk ditanamkan demi menjamin keberlanjutan dan kesinambungan usaha perikanan tangkap hingga generasi mendatang.
“Marilah kita pakai jaring-jaring yang ramah pada lingkungan. Jangan pakai jaring yang kecil-kecil sehingga ikan kecil kena semua. Anak-cucu kita nanti kehabisan ikan-ikan yang harusnya bisa dinikmati,” ucapnya.
Setelah bertemu nelayan, Presiden bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menuju KJA lepas pantai dengan menggunakan kapal riset dan latih Madidihang 03 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Saat mendekat kerambu jaring apung tersebut, Presiden dan rombongan berganti perahu karet sea rider untuk mendekati kerambu jaring dan menebar benih ikan kakap putih (baramundi).
Lompatan Industri Perikanan
Sementara itu, setelah meninjau lokasi pembangunan rumah khusus nelayan di di Desa Prapat, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Presiden menjelaskan kepada jurnalis bahwa perbedaan KJA lepas pantai dengan keramba konvensional yang sudah ada. Secara kapasitas dan teknologi, KJA lepas pantai memiliki perbedaan nyata yang mampu meningkatkan produksi ikan hingga ratusan kali lipat.
“Keramba jaring apung yang di danau banyak sekali. Ini sekarang yang di lepas pantai, kira-kira dari pantai jauhnya 8 mil. Kapasitasnya besar sekali. Pemantauannya computerized semua,” tuturnya.
Presiden menambahkan, KJA lepas pantai ini merupakan budidaya ikan dengan cara modern.
“Setelah saya lihat di lapangan tadi, memang sebuah lompatan di industri perikanan yang harus kita ikuti. Kalau tidak kita ketergantungan terus pada ikan tangkap,” ucapnya. (*/rus)
Berita
Putra Daerah Lampung Agus Fatoni Disebut Bakal Jabat PJ Gubernur Sumsel, Ini Profilnya
Hal itu diungkap salah satu sumber di DPRD Sumatera Selatan. “Untuk Pj Gubernur Sumsel sudah ada satu nama kabarnya, inisialnya AG (Agus Fatoni),”
Lampung dot co – Nasional | Salah satu putra daerah Lampung disebut-sebut bakal jadi Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel. Dia adalah Agus Fatoni, yang lahir di Bahuga, Way Kanan, Lampuing, 6 Juni 1972.
Agus Fatoni menghabiskan masa pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dihabiskan di kampung halaman, sedangkan masa SMA harus pindah ke Bandar Lampung.
Setelah lulus SMA, Agus Fatoni mendaftar ke Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) yang kini jadi Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) dan lulus menyelesaikan program D3 di STPDN Jatinangor tahun 1994.
Kemudian melanjutkan Sarjana (S1) jurusan Kebijakan Pemerintah, Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta lulus tahun 1999. Lalu menyelesaikan Magister (S2) Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran tahun 2003 dan Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran, lulus tahun 2009.
Kariernya di dunia birokrasi pemerintahan bermula sebagai Ajudan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Lampung pada 1995-1997. Setelah itu, sebagian kariernya dihabiskan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jabatan terbarunya sebagai Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah sejak 12 Maret 2022.
Rupanya Agus Fathoni pernah jadi Pejabat Sementara (Pjs), Gubernur Provinsi. Tugas itu diembannya pada 2020, ketika Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menunjukkan sebagai Pjs Gubernur Sulawesi Utara.
Upacara penyerahan Surat Keputusan dilaksanakan oleh Mendagri kepada Fatoni dilaksanakan Jumat 25 September 2020 bertempat di Kementerian Dalam Negeri. Agus Fatoni menjabat mulai tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
Saat ini dia memiliki peluang besar untuk menjadi Penjabat atau Pj Gubernur Sumsel menggantikan Herman Deru yang akan berakhir pada 1 Oktober mendatang. Hal itu diungkap salah satu sumber di DPRD Sumatera Selatan.
“Untuk Pj Gubernur Sumsel sudah ada satu nama kabarnya, inisialnya AG (Agus Fatoni),” kata sumber tersebut dikutip dari Sriwijaya Post (Sripoku.com).
Dijelaskannya, Agus Fatoni dipilih karena dianggap berpengalaman karena pernah menjadi Pj Gubernur di Sulawesi dan senior alumni STPDN. “Beliau dianggap paling senior di alumni STPDN dibanding dua nama lainnya (Robi Kurniawan dan Syafrizal), sehingga dipilih Agus Fatoni,” jelasnya. (*)
Berita
Selain Berpotensi Langgar HAM, UU Kesehatan Dinilai Cacat Secara Hukum
Rencana Undang-Undang (RUU) Kesehatan ini disebut akan menimbulkan banyak persoalan, terutama bagi masyarakat miskin di wilayah tertinggal.
Lampung dot co – Nasional | Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan menjadi Undang-undang (UU) pada hari Selasa (11/7/2023).
Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V tahun sidang 2022-2023 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus, dan Rachmat Gobel.
“Apakah Rancangan Undang-undang tentang Kesehatan dapat disetujui menjadi UU?” tanya Puan. “Setuju,” sahut mayoritas anggota yang hadir. “Tok,” bunyi palu sidang diketok sebagai tanda disahkannya UU yang penuh kontroversi itu.
Rapat paripurna ini telah ditandatangani oleh 105 dari 575 anggota dan dihadiri oleh fraksi yang ada di DPR RI. Selain itu, turut hadir juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, MenPAN-RB Abdullah Azwar, serta Wamen Hukum dan HAM Eddy Hiariej.
Fraksi-fraksi yang menyetujui pengesahan RUU Kesehatan ini adalah PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PPP, dan PAN. Lalu Fraksi NasDem menerima dengan catatan. Hanya Fraksi Partai Demokrat dan PKS yang menolak pengesahan RUU Kesehatan.
Kontroversi RUU Kesehatan
Rencana Undang-Undang (RUU) Kesehatan ini disebut akan menimbulkan banyak persoalan, terutama bagi masyarakat miskin di wilayah tertinggal. Hal ini lantaran kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar minimal 5% dari total APBN dihapuskan.
Dalam laporan BBC News Indonesia, CEO lembaga kajian Central for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah Saminarsih mengtakan, banyak pelayanan dasar di fasilitas kesehatan daerah bergantung pada anggaran tersebut.
Misalnya untuk penyediaan obat, pemberian makanan bergizi untuk mencegah stunting, pembiayaan bantuan iuran kepesertaan BPJS, pembayaran insentif tenaga kesehatan, hingga program edukasi kesehatan.
“[Kebijakan] ini akan berdampak ke daerah-daerah, petugas puskesmas di daerah yang bergantung pada alokasi anggaran 5% itu,” kata Diah.
Nakes Begerak
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Lampung menilai UU tersebut melanggar hak masyarakat dan merugikan tenaga medis. Sehingga berpotensi memunculkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan hak konstitusional warna negara.
Oleh karenanya, PPNI Provinsi Lampung meminta Dewan Pimpinan Pusat PPNI segera mengajukan uji materi terhadap RUU Kesehatan yang telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR itu.
“Kami minta ada hak uji materi Undang Undang Kesehatan tersebut melalui judicial review di MK,” ujar Ketua PPNI Lampung yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung, Puji Sartono dikutip dari Tempo.co, Rabu (12/7/2023).
Menurutnya, permasalahan kesehatan di Indonesia jauh lebih penting untuk ditangani oleh pemerintah daripada membuat Undang-Undang baru. Masih banyak permasalahan kesehatan di Indonesia terutama di wilayah terpencil, yang seharusnya menjadi prioritas.
Dari sudut pandang hukum, prosedur penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan sejak awal sudah muncul problem di kalangan para ahli. Demikian Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan PPNI Provinsi Lampung, Jasmen Nadaek menambahkan.
Mulai pelanggaran asas, tidak terjadinya sinkronisasi dan harmonisasi antara naskah akademik dengan RUU sampai dengan terlanggarnya pilar pokok meaningful participation atau partisipasi yang bermakna.
“Sehingga hal itu, telah cukup kuat sebagai dasar untuk mengatakan telah terjadinya procedural process [arbitrary process? -red] terhadap RUU tersebut sehingga secara formil apabila RUU Kesehatan ini dipaksakan untuk disahkan menjadi UU, tentunya UU ini secara formil menjadi cacat hukum,” jelas Jasmen. (*)
Berita
Ini Tahapan Rekrutmen Bersama BUMN 2023 Setelah Lolos Tes Tahap 1
Terakhir, peserta yang lolos dari rangkaian seleksi Rekrutmen Bersama BUMN 2023 akan menjalani inagurasi.
Lampung dot co – Nasional | Setelah pengumuman hasil tes online tahap 1 rekrutmen Bersama BUMN 2023 pada hari Senin (3/7/2023), selanjutnya akan dilaksanakan tes online tahap 2.
Merujuk jadwal yang tertera pada laman rekrutmenbersama.fhcibumn.id, tes online tahap 2 direncanakan akan digelar pada 16-20 Juli 2023 dan hasilnya akan diumumkan pada bulan Agustus 2023 mendatang.
Setelah lolos tes online tahap 2, selanjutnya akan ada tes seleksi di setiap BUMN. Tes di BUMN meliputi Tes Kompetensi Bidang (TKB), User Interview, Social Media Analytic, Digital Mindset, dan Medical Check Up (MCU).
Tahap tes seleksi di BUMN tersebut dijadwalkan pada 5-26 Agustus 2023 dan akan diumumkan pada bulan yang sama. Terakhir, peserta yang lolos dari rangkaian seleksi Rekrutmen Bersama BUMN 2023 akan menjalani inagurasi.
Diberitakan sebelumnya, Forum Human Capital Indonesia (FHCI) mengumumkan hasil tes online tahap 1 rekrutmen Bersama BUMN 2023 pada hari Senin (3/7/2023).
Peserta FHCI Rekrutmen Bersama BUMN 2023 bisa melihat hasil seleksi lewat akun setiap pelamar di portal resmi https://rekrutmenbersama.fhcibumn.id. (*)
You must be logged in to post a comment Login