fbpx
Connect with us

Nasional

SBY Bantah Gabung Koalisi dan Minta AHY Jadi Cawapres Jokowi

Published

on

Susilo Bambang Yudhoyono

Lampung.co – Terkait kabar jika partainya meminta untuk bergabung ke dalam koalisi Joko Widodo di Pilpres 2019 dan menyodorkan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres Jokowi, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membantah.

“Minggu lalu saya melakukan lawatan ke Jawa Barat dan di beberapa tempat, sejumlah orang mengangkat isu itu bahkan di Jakarta seorang purnawirawan TNI bintang 4, junior saya menanyakan apakah benar pemberitaan itu SBY yang minta-minta gabung ke Pak Jokowi, termasuk minta agar AHY dijadikan cawapres beliau. Tidak benar, tidak benar,” ujar SBY dalam akun Facebook resminya, Sabtu (31/3/2018).

Hal ini disampaikan SBY saat menanggapi isu AHY menjadi cawapres Jokowi. SBY menegaskan, tidak bisa memaksa Jokowi untuk menentukan cawapresnya.

“Saya pernah jadi capres 2 kali. Kalau dulu saya pertimbangkan saya cawapres yang mengajak untuk mendampingi saya, saya juga tak happy. Sama kalau ada yang minta ke Pak Jokowi, tentu Pak Jokowi tidak suka,” tutur SBY, seprtti dilansir detik.com.

SBY menambahkan, Demokrat masih mengkalkulasikan kadernya untuk maju Pilpres. Apalagi, ambang batas pencapresan dalam UU Pemilu sebesar 20%.

“Itu menurut pandangan saya dan tak bisa seorang tokoh dengan gagah berani masang foto di billboard, baliho siap jadi carpes, siap jadi cawapres. Partai Demokrat menghitung secara seksama,” ujarnya. (*/Rus)

 1,737 kali dilihat,  4 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

Senator Lampung Perjuangkan Undang-undang Bumdes

Menurut anggota Komite IV itu, seharusnya norma yang mengatur bumdes haru sama kuat dengan norma yang mengatur BUMN dan BUMD.

 15,348 kali dilihat,  18 kali dilihat hari ini

Published

on

Abdul Hakim
Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota DPD RI asal daerah Lampung sedang memperjuangkan agar badan usaha milik desa (Bumdes) diatur dalam undang-undang. Sebab, Bumdes selama ini diatur dengan peraturan pemerintah.

Abdul Hakim menilai, kekuatan hukum Bumdes jika dengan peraturan pemerintah kurang kuat. Ia akan kuat jika diatur dengan undang-undang. Menurutnya, Undang-undang Cipta Kerja masih sumir mengatur bumdes.

“Hanya ada 1 pasal yakni pasal 87 dan kemudian mendelegasikan pengaturan lebih lanjut pada peraturan pemerintah (PP),” kata dia.

Menurut anggota Komite IV itu, seharusnya norma yang mengatur bumdes haru sama kuat dengan norma yang mengatur BUMN dan BUMD. “Sebab, sama-sama sebagai badan hukum yang berusaha dengan modal mayoritas dari negara,” kata senator asal Lampung.

Hakim menilai, pengaturan Bumdes dalam RUU yang diusulkan DPD dinilai lebih komprehensif. Dia menambahkan, pengaturan Bumdes dalam RUU yang diajukan DPD mengatur badan ini dengan 14 bab dan 73 pasal.

“Ruang lingkup pengaturan Bumdes meliputi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kelembagaan, unit usaha, pengelolaan, tata kelola, fasilitasi, pendampingan, kepailitan, dan penggabungan dan pembubaran,” tandasnya. (*)

 15,349 kali dilihat,  19 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Soal Saipul Jamil, Abdul Hakim: Kasus Pedofil Mesti Jadi Perhatian Bersama

Adanya peluang pedofil tampil di televisi karena ada penonton yang menunggu momentum itu.

 20,481 kali dilihat,  18 kali dilihat hari ini

Published

on

Saipul Jamil
Saipul Jamil | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Lampung mendukung pelaku pedofilia atau pedofil tidak lagi mendapat tempat di media massa, khususnya televisi. Pedofil, kata Abdul Hakim, mesti mendapat sanksi sosial yang keras.

Ia mendukung langkah banyak elemen masyarakat untuk tidak menayangkan pedofil di televisi. Menurutnya, kejahatan seperti ini mesti menjadi perhatian bersama. “Khususnya kepada orangtua untuk menjaga anak-anak mereka dari pelaku kekerasan seksual,” kata Abdul Hakim.

Anggota Komite IV itu prihatin kejadian ini dilakukan selebrita atau artis. Ia ingin para tokoh publik mestinya menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. Dia juga mengajak semua pihak untuk mewaspadai agar kejadian itu tidak terulang.

Ia ingin agar ada gerakan bersama untuk menjaga anak-anak dari eksploitasi dan kekerasan seksual. Kepada warga, Abdul Hakim juga mengedukasi agar tidak menggemari pelaku-pelaku kekerasan seksual kepada anak ataupun mereka yang punya kecenderungan seksual kepada anak.

“Adanya peluang pedofil tampil di televisi karena ada penonton yang menunggu momentum itu. Jika publik juga tidak memberikan tempat kepada mereka, televisi pun tidak menayangkan wajah pedofil-pedofil itu,” tandasnya. (*)

 20,482 kali dilihat,  19 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Tagar #SayNoToPDIP Trending di Twitter, Netizen Ngomongin Apa?

“Mau Negara ini lebih baik lagi dan tidak jatuh 2 kali pada kesalahan yang sama?! #SayNoToPDIP sajalah!!,” cuit @BungSaid18

 17,381 kali dilihat,  20 kali dilihat hari ini

Published

on

#SayNoToPDIP
#SayNoToPDIP trending topik di Twitter | Foto: Lampung.co

Lampung.co – Tagar #SayNoToPDIP melambung menjadi trending topik di Twitter pada hari Jumat (27/8/2021). Banyak sekali opini masyarakat terhadap PDI Perjuangan yang dinahkodai Megawati Soekarnoputri itu.

“Mau Negara ini lebih baik lgi (lagi) & tdk (tidak) jatuh 2 kali pd (pada) kesalahan yg (yang) sama ?! #SayNoToPDIP sajalah!!,” cuit @BungSaid18

Akun @BungSaid18 menyoroti vonis Juliari Peter Batubara yang dinilai tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Dia menyebut, berdasarkan Keppres No. 12 thn 2020 Covid-19 adalah bencana nasional.

Menurutnya, dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman mati pada pasal 2 ayat 2 bisa menjerat koruptor yang merugikan negara karena korupsi anggaran bencana nasional.

“Bagaimana dgn (dengan) vonis Juliari? #SayNoToPDIP sajalah!!,” imbuhnya

Pantauan Lampung.co pada pukul 14.30 WIB, tagar #SayNoToPDIP menempati posisi 5 trending topik Indonesia dengan jumlan cuitan lebih dari 12 ribu. Namun salah satu netizen menyebut sebelumnya sempat menduduki posisi 4 teratas.

Selain menyoroti banyaknya kader PDI Perjuangan yang tersandung kasus korupsi, warganet juga banyak yang bercuit tentang kebijakan pemerintah rezim Joko Widodo (Jokowi). Termasuk penghapusan dan ancaman kriminalisasi terhadap masyarakat pembuat mural.

“Ada unit satuan baru terbentuk seminggu lalu, TIM BUSERAL ( buru sergap mural),” tulis akun @Sys18518405 yang disertai 2 (dua) tagar #SayNoToPDIP. (doy)

 17,382 kali dilihat,  21 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca