Menu

Ribut Soal Impor Senjata, Pemerintah Didesak DPR Untuk Segera Tuntaskan Kasus

  Dibaca : 434 kali
Ribut Soal Impor Senjata, Pemerintah Didesak DPR Untuk Segera Tuntaskan Kasus
Gambar: bisnis.com

Lampung.co – Impor senjata api kombatan ke instansi non militer sudah menjadi polemik yang menimbulkan banyak perdebatan. Menyikapi hal tersebut, Komisi I DPR mendesak pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan untuk secepat mungkin menuntaskan kasus tersebut.

Senjata api kombatan itu sendiri mengarah pada persenjataan di tingkat perorangan hingga regu. Senjata ini jelas bisa dipergunakan untuk berbagai keperluan pertempuran oleh anggota militer.

“Komisi I DPR mendorong pemerintah via Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan segera tuntaskan soal kesimpang-siuran impor senjata api kombatan ke instansi non militer. Dan perlu ditata kembali sesuai aturan,” ucap seorang anggota Komisi I DPR, Bobby Rizaldi, di Jakarta, Senin seperti yang dikutip dari laman antaranews.com.

Rizaldi berujar dengan landasan kepada UU Nomor 12/1951, Instruksi Presiden Nomor 9/1976 tentang pengawasan Senjata Api, peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7/2010 tentang Perizinan, pengawasan & Pengendalian Senjata Api Di Luar Kemeterian Pertahanan dan TNI. Menurutnya, perkara ini perlu ditata ulang sesuai UU dan aturan yang berlaku.

Secara langsung ia menyampaikan, “Hal itu agar senjata kombatan tidak dimiliki instansi selain TNI; misalnya spesifikasinya penggerak kombinasi mekanik dan gas.” Dari kalimatnya ini, Rizaldi jelas menilai bahwa kesalahpahaman yang terjadi antara TNI dan 12 instansi non-militer yang dapat menggunakan senjata ini perlu diinisiasi.

Masih segar diingatan bahwa sebelumnya beredar informasi mengenai 280 senjata yang ditahan oleh Badan Intelijen Strategis TNI. Senjata tersebut terdiri dari senjata dari pabrikan Arsenal, Bulgaria dan jenis dan tipe Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) caliber 40×46 milimeter, dan 5.932 amunisi.

Informasi yang beredar ini pun dibenarkan oleh Kepala Divisi Kepolisian Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto. Beliau menyebutkan bahwa senjata tersebut milik salah satu instanso kepolisian Indonesia.

Pengadaan senjata ini pun sudah sesuai dengan prosedur yang ada, menurutnya. Setyo pun membantah bahwa penahanan yang terjadi disebabkan oleh pengadaan ini sudah diketahui oleh Komandan Korps Brigade Mobil Kepolisian Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Murad Ismail, dan BAIS TNI. (Eca/antaranews.com)

Iklan Baris
Jasa pembuatan website untuk lembaga atau bisnis. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Banner Ads

- Iklan Layanan Masyarakat -
-Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H-


Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional