fbpx
Connect with us

Nasional

Presiden Prioritaskan APBN 2019 untuk Investasi SDM

Published

on

Lampung.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar sidang kabinet paripurna, yang membahas tentang ketersediaan anggaran dan pagu indikatif serta prioritas nasional tahun 2019, di Istana Negara, Senin (9/4/2018).

Dalam pengantarnya, Kepala Negara menegaskan kepada jajarannya untuk lebih fokus dan memprioritaskan alokasi anggaran APBN untuk hal-hal yang bersifat strategis. Apalagi APBN hanya memiliki kontribusi sekitar 15 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Oleh karena itu, alokasi anggaran APBN harus betul-betul fokus dan diprioritaskan untuk hal-hal yang strategis,” ucap Presiden, dalam keterangan tertulis yang diterima Lampung.co.

Selama 3,5 tahun ini, pemerintah memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, bahkan alokasi anggaran untuk infrastruktur meningkat secara signifikan dari sekitar Rp170 Triliun di akhir tahun 2014 menjadi sekitar Rp370 Triliun di tahun 2017.

Peningkatan anggaran infrastruktur selama 3,5 tahun ini dapat dirasakan dengan masifnya pembangunan di bidang infrakstruktur. Baik berupa jalan, pelabuhan, jalan tol, jalur kereta api, airport, dan lainnya.

“Setelah pembangunan infrastruktur yang menjadi tahapan besar pertama, kini kita bersiap memasuki tahapan besar kedua yaitu investasi di bidang sumber daya manusia (SDM),” kata Kepala Negara.

Terkait hal tersebut, Presiden meminta agar program-program yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia mulai disiapkan, didukung, dan ditopang dengan baik.

“Saya tidak ingin nanti hanya ada tambahan anggaran tetapi tidak kelihatan masif, tidak kelihatan ada perubahan pergeserannya. Oleh sebab itu setiap kementerian harus betul-betul menyusun programnya,” ucap Presiden.

Selain itu, Presiden juga mengingatkan kembali agar penggunaan anggaran selalu fokus dan hasilnya terasa.

Sebagai contoh, anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk menggelar pameran atau promosi yang ada di 17 kementerian. Jika dikumpulkan dalam satu kementerian, Presiden meyakini akan menghasilkan promosi yang lebih bermanfaat.

“Kalau kecil-kecil, diecer-ecer di 17 kementerian, anggarannya juga kecil-kecil. Mau mengadakan pameran yang gede tidak bisa, akhirnya pamerannya yang kecil-kecil. Kita ikut di Dubai, di Koln, di Shanghai, di Amerika, pameran hanya satu-dua stan kemudian di dekat toilet untuk apa? Malah menurunkan brand negara kita,” kata Presiden.

Sama halnya dengan anggaran yang dialokasikan untuk penelitian dan riset. Presiden menyatakan hingga kini belum merasakan manfaat dari penelitian yang mendapatkan alokasi anggaran hingga Rp24,9 triliun tersebut.

“Apa hasilnya 24,9 triliun? Saya mau tanya,” ungkap Presiden.

Presiden juga menekankan kunci meningkatkan pertumbuhan ekonomi ada di ekspor dan investasi. Oleh karena itu, lanjutnya, setiap kementerian dan lembaga yang terkait ekspor dan investasi harus fokus memperbaiki iklim usaha dan daya saing.

“Saya nanti mau minta laporan setiap kementerian sudah berapa regulasi, peraturan, izin-izin yang sudah dipotong,” tegasnya.

Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa koordinasi dan konsolidasi antar kementerian/lembaga harus terus dilakukan.

“Hilangkan ego sektoral, apalagi ego kementerian, ego kepala lembaga. Kebijakan atau program yang bersifat lintas lembaga/kementerian maupun terkait daerah harus dibicarakan bersama, dikoordinasikan bersama sehingga keluarnya dalam bentuk kebijakan yang sudah solid dan berguna untuk kemajuan bangsa dan negara,” tutur Presiden. (*/rus)

370 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

Tim Hukum PDIP Temui Dewas KPK Timbulkan Berbagai Prasangka

Published

on

Tim Hukum PDIP
Tim Hukum PDIP temui Dewan Pengawas KPK | Foto: Ist.

Lampung.co – Polemik terkait penggeledahan KPK terhadap Kantor DPP PDIP terus berlanjut setelah Perwakilan tim hukum PDIP menemui Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada 16 Januari 2020 lalu.

Kepada anggota Dewas Albertina Ho, Perwakilan tim hukum PDIP, I Wayan Sudirta dan Teguh Samudera mengadukan petugas KPK yang mendatangi Kantor DPP PDIP tanpa surat izin dari Dewan Pengawas.

PDIP menyebut petugas itu ingin menggeledah ruangan di PDIP. Dalam UU KPK hasil revisi, penggeledahan memang harus dilakukan atas izin Dewan Pengawas.

Lain dengan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang menyatakan bahwa tim KPK mendatangi Kantor DPP PDIP untuk menyegel ruangan diduga milik Sekjen Hasto Kristiyanto, bukan untuk menggeledah.

“Penyegelan selalu dilakukan KPK setelah OTT untuk mencegah barang bukti dihilangkan dari suatu tempat,” kata dia dikutip dari Tempo.

Terlepas dari silang pendapat itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai pertemuan antara Dewas KPK dan tim hukum PDI Perjuangan adalah langkah yang keliru.

“Pertemuan itu justru menimbulkan berbagai prasangka (buruk) terhadap dewas itu sendiri,” kata Donal, Sabtu (18/1/2020).

Diketahui, petugas KPK menyambangi Kantor DPP PDIP itu terkait perkara korupsi yang menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan penetapan pergantian antar waktu (PAW).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto diduga terlibat dalam kasus tersebut. (*)

3,330 kali dilihat, 3,330 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Zulkifli Hasan Dipanggil KPK Terkait Kasus Suap

Published

on

Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan | Foto: Ist.

Lampung.co – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaa terkait dugaan kasus suap revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014, Kamis (16/1/2020).

Politisi asal Lampung ini akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap dengan tersangka PT. Palma Satu yang merupakan anak usaha dari grup PT. Duta Palma Group.

“Kami periksa Zulkifli Hasan dalam kapasitas saksi untuk tersangka PT. Palma,” kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (16/1/2020).

Dia menerangkan, Zulhas akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Selain Zulhas, lanjutnya, penyidik juga memanggil bekas Direktur Perencanaan Kawasan Hutan di Tahun 2014 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Marsyud.

Belum diketahui, apa yang akan didalami penyidik KPK terhadap pemanggilan Zulkifli Hasan dan Marsyud tersebut.

Diketahui, selain korporasi, KPK juga menetapkan pemilik PT Darmex Group/ PT Duta Palma, Surya Darmadi dan Legal Manager PT Duta Palma Group, Suheri Terta.

Penetapan ketiga pihak tersebut merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap alih fungsi hutan Riau yang sebelumnya menjerat Annas Maamun selaku Gubernur Riau.

Surya Darmadi bersama-sama Suheri diduga menyuap Annas Maamun sebesar Rp 3 miliar melalui Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat Medali Emas Manurung.

Suap itu diberikan terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan yang saat itu dibawah kuasa Zulkifli Hasan. (*)

22,616 kali dilihat, 1,639 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Siap-siap, Pemerintah Akan Cabut Subsidi Gas Melon

Published

on

Gas Melon
Gas Melon | Foto: okezone.com

Lampung.co – Untuk menghemat anggaran, pemerintah akan mencabut atau menghentikan subsidi harga gas elpiji 3 kilogram dan harga gas melon itu nantinya sesuai dengan harga pasar seperti elpiji 12 kg.

Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan subsidi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Elpiji ini tantangan kita di 2020, secara prinsip elpiji 3 kg hanya untuk masyarakat yang berhak, sedang persiapan subsidi langsung pada masyarakat,” kata dia, Selasa (14/1/2020) dikutip dari Republika.co.id.

Djoko menambahkan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, dan Kemenko PMK terkait skema penyaluran agar tepat sasaran.

“Berbagai sektor terkait setuju untuk elpiji 3 kg secara tertutup hanya untuk masyarakat yang berhak. Mudah-mudahan pertengahan tahun ini bisa diterapkan,” ujar Djoko.

Penyaluran subsidi yang tepat sasaran, menurut dia, akan menghemat anggaran subsidi elpiji hingga 15 persen. “Kalau pertengahan tahun bisa hemat 10-15 persen pada tahap awal,” ucapnya.

Dia pun mengungkapkan skema penyaluran subsidi untuk gas elpiji dengan menggunakan kartu atau barcode yang terhubung dengan perbankan yang telah diuji di beberapa tempat oleh Pertamina.

“Nanti yang beli elpiji tiga kilogram langsung terekam. Misal, beli tiga tabung Rp 100 ribu, nanti langsung transfer ke QR ini. Data sudah ada, kebijakan seperti apa, belum diputuskan,” jelasnya.

Disisi lain, saat pemerintah berencana mencabut subsidi gas untuk rakyat kecil, atas insturksi langsung dari Presiden Jokowi, pemerintah juga tengah mengupayakan penurunan harga gas untuk industri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, harga gas adalah komponen yang sangat penting bagi industri. Industri dalam negeri sulit bersaing di kawasan selama harga gas masih tinggi.

“Harga gas merupakan hal sangat penting, supaya harga gas yang sampai pada industri sesuai. Dengan begitu industri bisa mempunyai daya saing tinggi,” ujar Agus kepada wartawan di Jakarta, Senin, (6/3/2020).

Menindak lanjuti hal itu, Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bertemu Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Kantor KSP membahas tingginya harga gas industri yang dikeluhkan Jokowi.

Moeldoko mengatakan, harga gas untuk industri tersebut sudah menjadi perhatian pemerintah sejak lama. Penurunan harga gas ini dinilai penting karena berpengaruh terhadap keberlangsungan industri.

“Karena berkaitan dengan keberlangsungan industri, gas sebagai penopang utama untuk industri sehingga kita akan kawal bersama-sama agar kebijakan presiden betul-betul bisa direalisasikan,” jelasnya. (*)

23,134 kali dilihat, 692 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca