Connect with us

Nasional

Presiden Ajak Wanita TNI dan Polwan Teruskan Semangat Juang Kartini

Published

on

Presiden Ajak Wanita TNI dan Polwan Teruskan Semangat Juang Kartini

Lampung.co – Semangat juang Kartini yang selalu ingin maju dan memperjuangkan hak masyarakat harus terus melekat dalam sosok anggota Korps Wanita TNI dan Polwan serta segenap wanita komponen bangsa.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara Apel Bersama Wanita TNI, Polwan, dan Segenap Wanita Komponen Bangsa guna memperingati Hari Kartini Tahun 2018 di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

“Saya mengajak Saudari untuk terus meneruskan semangat juang Kartini. Semangat juang untuk membangun keadilan, semangat juang untuk memajukan bangsa dan negara, dan semangat juang yang mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan,” ujarnya.

Di hadapan sekira 10 ribu peserta apel, Kepala Negara menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan bagi pertahanan dan keamanan negara. Menurutnya, peranan wanita di tubuh TNI dan Polri semakin meningkat dari waktu ke waktu.

“Saya bangga bahwa jumlah anggota Korps Wanita TNI dan Polisi semakin banyak dan proporsinya juga semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Saudari sangat diakui dan diharapkan. Harapan masyarakat kepada Saudari juga semakin besar,” ucapnya.

Ia menegaskan, peranan wanita yang semakin besar ini bukanlah didapatkan karena belas kasihan, bukan pula oleh karena kuota yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, semua itu terjadi karena masyarakat, pemerintah, dan negara memang membutuhkan peranan wanita yang lebih besar.

“Dalam berbagai kesempatan, saya melihat sendiri bahwa Korps Wanita TNI dan Polwan benar-benar terampil di lapangan. Benar-benar bisa membuat sebuah situasi yang sulit dapat menjadi lebih tenang dan terkendali. Itulah kelebihan perempuan, lembut tapi tegas. Itulah yang dibutuhkan bangsa ini,” kata mantan Wali Kota Solo ini.

Presiden juga memuji pendekatan dan pelayanan yang diberikan oleh anggota Korps Wanita TNI dan Polwan yang benar-benar menunjukkan karakter pelayanan publik harapan masyarakat.

“Pelayanan yang sopan dan penuh penghormatan adalah karakter pelayanan publik saat ini. Saudari-saudari telah menunjukkan karakter pelayanan seperti itu. Untuk itu saya menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya,” tuturnya.

Di akhir sambutan, Kepala Negara meminta kepada para peserta apel untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, ia juga berharap agar para anggota Korps Wanita TNI dan Polwan untuk terus menjadi teladan dan sumber inspirasi bagi perempuan Indonesia.

“Saudari adalah simbol inspirasi bagi anak-anak perempuan Indonesia di manapun berada. Saudari adalah ekspresi kasih sayang negara kepada masyarakatnya. Saudari adalah teladan bagi kemajuan. Jangan pernah lelah mencintai negara, tunjukkanlah wajah kecintaan Ibu Pertiwi kepada insan-insan Indonesia,” tandasnya.

Paspampres Wanita

Ada pemandangan yang berbeda saat Presiden Joko Widodo menghadiri apel bersama di Silang Monumen Nasional, Jakarta Pusat ini. Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang mengawal Presiden pagi itu, semuanya wanita. Bahkan terlihat pula, lima dari sepuluh pengendara motor yang mengawal rangkaian mobil Presiden juga wanita.

Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono mengatakan bahwa sebenarnya anggota Paspampres wanita yang mengawal Presiden pagi itu, sudah sering bertugas. “Namun biasanya, mereka hanya satu, dua orang yang bertugas. Hari ini, untuk memperingati Hari Kartini, saya menugaskan delapan orang sekaligus,” ucap Suhartono.

Mereka adalah Sertu (K) Vera Devita Siregar, Sertu Nenci Kadir, Sertu (K) Rodyah, Sertu (Keu/W) Fatihatun Nida, Sertu Viky Agustin, Sertu (K) Debora S, Sertu (K) Devi Suci, dan Serda (K) Welly Cahya F.

Adapun lima pengemudi motor pengawal rangkaian mobil Presiden adalah Kapten CPM Cetty, Sertu Agustina, Sertu Nur Habibah, Sertu Septi dan Sertu Marisda Sirait. Sementara untuk pengemudi kendaraan yang digunakan Presiden sebagai Inpekstur Upacara adalah Sertu Aldilla dan cadangan pengemudi Sertu Bella Paramita. (*/rus)

 1,271 kali dilihat,  4 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

PKS Minta Dibatalkan Karena Mendegradasi Nilai Pancasila, PDI: Tujuan RUU HIP Mulia

Published

on

RUU HIP
Aksi penolakan RUU HIP | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi menilai penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) harus diteruskan menjadi pembatalan.

Menurutnya, sudah sewajarnya juga DPR menunda pembahasan RUU HIP. Karena, kata dia, sudah banyak penolakan dari berbagai pihak yang menilai RUU tersebut justru mendegradasi nilai Pancasila.

“Artinya suara publik ini sudah muncul semuanya. Lantas kita mau apa lagi? Jangan sampai publik melihat bahwa kita di sini tidak mewakili suara mereka,” kata Aboe di Gedung Nusantara II, Kompeks Parlemen, Kamis (18/6/2020).

Tak sampai disitu, dia juga mendesak DPR untuk segera membatalkan pembahasan RUU HIP. Agar legislator juga dapat fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan penanganan virus Covid-19.

“Alangkah lebih baik jika kita batalkan saja rancangan undang-undang ini. Kita sampaikan kepada publik bahwa RUU ini akan di-drop,” ujar Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR itu dikutip dari Republika.co.id.

Disisi lain, Ketua DPP PDI Perjuangan, Aria Bima menilai RUU HIP ini memiliki tujuan yang mulia, agar ideologi Pancasila tetap relevan untuk masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan global.

“Sejauh yang saya ketahui RUU ini (HIP) sangat mulia. Pancasila menjawab dalam kemajuan zaman yang selalu berbagai kompleksitas, tetapi kalau ada yang melihat tafsir-tafsir lain, saya rasa itu dinamika,” jelasnya. (*)

 19,459 kali dilihat,  41 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Utang Indonesia Melonjak 14 Persen, Pertumbuhan Ekonomi Minus 3,1 Persen

Published

on

Utang Luar Negeri Indonesia
Utang Luar Negeri Indonesia meningkat | Foto: Ist.

Lampung.co – Dampak pandemi virus corona atau Covid-19 terhadap perekonomian cukup besar. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan kuartal kedua 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 3,1%.

“Kuartal kedua, kita memperkirakan kontraksi akan terjadi,” ungkap Menteri Keuangan seperti yang dikutip dari Program Indonesia Business Forum tvOne, Rabu 17 Juni 2020 kemarin.

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi akibat menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai tempat seperti Jakarta atau Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat yang memiliki kontribusi ekonomi nasional sangat besar.

Dinukil dari viva.co.id, untuk mendongkrak ekonomi di kuartal 3 dan 4 tahun 2020, pemerintah mengeluarkan stimulus jumbo sebesar Rp677,2 triliun. Namun konsekuensinya, beban utang melonjak dan defisit APBN membengkak.

“Akan tapi itu merupakan sebuah hal yang saya rasa bisa ditolerir, karena yang paling penting adalah melevel rates perekonomian untuk menghindari terjadinya histeresis,” ujar Fithra Faisal, Direktur Eksekutif Next Policy.

Namun Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira mengkhawatirkan melonjaknya rasio utang di tengah pandemi. Menurutnya, utang yang tidak dikelola dengan baik dan produktif justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

“Cukup mengkhawatirkan situasi utang, apalagi utang di tengah pandemi karena kita melihat adanya pelebaran defisit anggaran yang cukup signifikan dari angka 3% menjadi 6%,” jelasnya.

Kemudian, nilai tukar rupiah cenderung fluktuatif, lalu sisi pembayaran bunga itu juga akan menjadi beban. “Bukan hanya pada tahun fiskal sekarang, tapi juga pada tahun-tahun anggaran APBN ke depannya,” imbuhnya.

Diketahui, dalam 4 bulan pertama 2020 total utang pemerintah dibawah kendali Presiden Joko Widodo (Jokowi) naik Rp393,2 triliun. Angka ini naik 14% lebih dibandingkan tahun lalu. (*)

 17,634 kali dilihat,  35 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Anggota Komisi XI DPR RI Kritisi Kebijakan Fiskal RI Tahun 2021

Published

on

Kebijakan Fiskal
Ilustrasi Kebijakan Fiskal | Foto: Ist.

Lampung.co – Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2021 kepada DPR RI. Dokumen tersebut digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021.

Terkait hal itu, selaku Anggota Legislatif Komisi XI DPR RI, Junaidi Auly memiliki beberapa catatan penting dalam menyikapi ini. Pihaknya meminta pemerintah memastikan bahwa APBN kedepan disusun secara kredibel dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

“Dalam KEM-PPKF 2021 masih membutuhkan penajaman kebijakan dalam upaya penanganan pandemi covid-19, mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, meningkatkan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata dia di Senayan, Selasa (16/6/2020).

Junaidi menilai, target pertumbuhan ekonomi dalam KEM-PPKF tahun 2021 dinilai masih terlalu rendah hanya 4,5 sampai 5,5 persen dan level tinggi 5,7 persen, padahal dalam RPJMN 2020-2024 ekonomi ditargetkan bisa tumbuh 5,4 hingga 6 persen per tahunnya.

“Kami mengingatkan kepada pemerintah untuk tetap fokus pada pencapaian target-target ekonomi dan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, terlebih di tengah krisis pandemi covid-19 dimana rakyat membutuhkan kerja keras pemerintah,” ujarnya.

Wakil raktat asal Lampung ini menyebut, pemerintah selalu gagal mencapai target dengan cenderung menyalahkan faktor gejolak ekonomi global. Tahun 2019 lalu ekonomi hanya tumbuh 5,02 persen dari target 5,3 persen, 2018 realisasi pertumbuhan 5,17 persen dari target 5,4 persen.

“Kegagalan capaian pertumbuhan ekonomi ini tentu akan berdampak pada kegagalan target penerimaan negara maupun percepatan penurunan masalah-masalah sosial di Indonesia,” imbuhnya.

Pihaknya juga mendesak pemerintah untuk merinci secara deatail target pertumbuhan dari sisi permintaan. Dalam dokumen KEM-PPKF 2021, lanjutnya, tidak dirinci pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Padahal target pertumbuhan ekonomi dilihat dari kontribusi konsumsi rumah tangga sekitar 56 persen.

“Pada 2021 pemerintah menargetkan 4,1-4,9 persen pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kami menilai pemerintah tidak bersungguh-sungguh berupaya mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi melihat dari rendahnya target pada sektor ini,” tandas Junaidi. (*)

 16,413 kali dilihat,  35 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca