Nasional
Presiden Ajak Wanita TNI dan Polwan Teruskan Semangat Juang Kartini
Lampung.co – Semangat juang Kartini yang selalu ingin maju dan memperjuangkan hak masyarakat harus terus melekat dalam sosok anggota Korps Wanita TNI dan Polwan serta segenap wanita komponen bangsa.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara Apel Bersama Wanita TNI, Polwan, dan Segenap Wanita Komponen Bangsa guna memperingati Hari Kartini Tahun 2018 di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu (25/4/2018).
“Saya mengajak Saudari untuk terus meneruskan semangat juang Kartini. Semangat juang untuk membangun keadilan, semangat juang untuk memajukan bangsa dan negara, dan semangat juang yang mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan,” ujarnya.
Di hadapan sekira 10 ribu peserta apel, Kepala Negara menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan bagi pertahanan dan keamanan negara. Menurutnya, peranan wanita di tubuh TNI dan Polri semakin meningkat dari waktu ke waktu.
“Saya bangga bahwa jumlah anggota Korps Wanita TNI dan Polisi semakin banyak dan proporsinya juga semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Saudari sangat diakui dan diharapkan. Harapan masyarakat kepada Saudari juga semakin besar,” ucapnya.
Ia menegaskan, peranan wanita yang semakin besar ini bukanlah didapatkan karena belas kasihan, bukan pula oleh karena kuota yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, semua itu terjadi karena masyarakat, pemerintah, dan negara memang membutuhkan peranan wanita yang lebih besar.
“Dalam berbagai kesempatan, saya melihat sendiri bahwa Korps Wanita TNI dan Polwan benar-benar terampil di lapangan. Benar-benar bisa membuat sebuah situasi yang sulit dapat menjadi lebih tenang dan terkendali. Itulah kelebihan perempuan, lembut tapi tegas. Itulah yang dibutuhkan bangsa ini,” kata mantan Wali Kota Solo ini.
Presiden juga memuji pendekatan dan pelayanan yang diberikan oleh anggota Korps Wanita TNI dan Polwan yang benar-benar menunjukkan karakter pelayanan publik harapan masyarakat.
“Pelayanan yang sopan dan penuh penghormatan adalah karakter pelayanan publik saat ini. Saudari-saudari telah menunjukkan karakter pelayanan seperti itu. Untuk itu saya menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya,” tuturnya.
Di akhir sambutan, Kepala Negara meminta kepada para peserta apel untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, ia juga berharap agar para anggota Korps Wanita TNI dan Polwan untuk terus menjadi teladan dan sumber inspirasi bagi perempuan Indonesia.
“Saudari adalah simbol inspirasi bagi anak-anak perempuan Indonesia di manapun berada. Saudari adalah ekspresi kasih sayang negara kepada masyarakatnya. Saudari adalah teladan bagi kemajuan. Jangan pernah lelah mencintai negara, tunjukkanlah wajah kecintaan Ibu Pertiwi kepada insan-insan Indonesia,” tandasnya.
Paspampres Wanita
Ada pemandangan yang berbeda saat Presiden Joko Widodo menghadiri apel bersama di Silang Monumen Nasional, Jakarta Pusat ini. Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang mengawal Presiden pagi itu, semuanya wanita. Bahkan terlihat pula, lima dari sepuluh pengendara motor yang mengawal rangkaian mobil Presiden juga wanita.
Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono mengatakan bahwa sebenarnya anggota Paspampres wanita yang mengawal Presiden pagi itu, sudah sering bertugas. “Namun biasanya, mereka hanya satu, dua orang yang bertugas. Hari ini, untuk memperingati Hari Kartini, saya menugaskan delapan orang sekaligus,” ucap Suhartono.
Mereka adalah Sertu (K) Vera Devita Siregar, Sertu Nenci Kadir, Sertu (K) Rodyah, Sertu (Keu/W) Fatihatun Nida, Sertu Viky Agustin, Sertu (K) Debora S, Sertu (K) Devi Suci, dan Serda (K) Welly Cahya F.
Adapun lima pengemudi motor pengawal rangkaian mobil Presiden adalah Kapten CPM Cetty, Sertu Agustina, Sertu Nur Habibah, Sertu Septi dan Sertu Marisda Sirait. Sementara untuk pengemudi kendaraan yang digunakan Presiden sebagai Inpekstur Upacara adalah Sertu Aldilla dan cadangan pengemudi Sertu Bella Paramita. (*/rus)
Berita
Putra Daerah Lampung Agus Fatoni Disebut Bakal Jabat PJ Gubernur Sumsel, Ini Profilnya
Hal itu diungkap salah satu sumber di DPRD Sumatera Selatan. “Untuk Pj Gubernur Sumsel sudah ada satu nama kabarnya, inisialnya AG (Agus Fatoni),”
Lampung dot co – Nasional | Salah satu putra daerah Lampung disebut-sebut bakal jadi Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel. Dia adalah Agus Fatoni, yang lahir di Bahuga, Way Kanan, Lampuing, 6 Juni 1972.
Agus Fatoni menghabiskan masa pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dihabiskan di kampung halaman, sedangkan masa SMA harus pindah ke Bandar Lampung.
Setelah lulus SMA, Agus Fatoni mendaftar ke Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) yang kini jadi Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) dan lulus menyelesaikan program D3 di STPDN Jatinangor tahun 1994.
Kemudian melanjutkan Sarjana (S1) jurusan Kebijakan Pemerintah, Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta lulus tahun 1999. Lalu menyelesaikan Magister (S2) Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran tahun 2003 dan Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran, lulus tahun 2009.
Kariernya di dunia birokrasi pemerintahan bermula sebagai Ajudan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Lampung pada 1995-1997. Setelah itu, sebagian kariernya dihabiskan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jabatan terbarunya sebagai Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah sejak 12 Maret 2022.
Rupanya Agus Fathoni pernah jadi Pejabat Sementara (Pjs), Gubernur Provinsi. Tugas itu diembannya pada 2020, ketika Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menunjukkan sebagai Pjs Gubernur Sulawesi Utara.
Upacara penyerahan Surat Keputusan dilaksanakan oleh Mendagri kepada Fatoni dilaksanakan Jumat 25 September 2020 bertempat di Kementerian Dalam Negeri. Agus Fatoni menjabat mulai tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
Saat ini dia memiliki peluang besar untuk menjadi Penjabat atau Pj Gubernur Sumsel menggantikan Herman Deru yang akan berakhir pada 1 Oktober mendatang. Hal itu diungkap salah satu sumber di DPRD Sumatera Selatan.
“Untuk Pj Gubernur Sumsel sudah ada satu nama kabarnya, inisialnya AG (Agus Fatoni),” kata sumber tersebut dikutip dari Sriwijaya Post (Sripoku.com).
Dijelaskannya, Agus Fatoni dipilih karena dianggap berpengalaman karena pernah menjadi Pj Gubernur di Sulawesi dan senior alumni STPDN. “Beliau dianggap paling senior di alumni STPDN dibanding dua nama lainnya (Robi Kurniawan dan Syafrizal), sehingga dipilih Agus Fatoni,” jelasnya. (*)
Berita
Selain Berpotensi Langgar HAM, UU Kesehatan Dinilai Cacat Secara Hukum
Rencana Undang-Undang (RUU) Kesehatan ini disebut akan menimbulkan banyak persoalan, terutama bagi masyarakat miskin di wilayah tertinggal.
Lampung dot co – Nasional | Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan menjadi Undang-undang (UU) pada hari Selasa (11/7/2023).
Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V tahun sidang 2022-2023 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus, dan Rachmat Gobel.
“Apakah Rancangan Undang-undang tentang Kesehatan dapat disetujui menjadi UU?” tanya Puan. “Setuju,” sahut mayoritas anggota yang hadir. “Tok,” bunyi palu sidang diketok sebagai tanda disahkannya UU yang penuh kontroversi itu.
Rapat paripurna ini telah ditandatangani oleh 105 dari 575 anggota dan dihadiri oleh fraksi yang ada di DPR RI. Selain itu, turut hadir juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, MenPAN-RB Abdullah Azwar, serta Wamen Hukum dan HAM Eddy Hiariej.
Fraksi-fraksi yang menyetujui pengesahan RUU Kesehatan ini adalah PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PPP, dan PAN. Lalu Fraksi NasDem menerima dengan catatan. Hanya Fraksi Partai Demokrat dan PKS yang menolak pengesahan RUU Kesehatan.
Kontroversi RUU Kesehatan
Rencana Undang-Undang (RUU) Kesehatan ini disebut akan menimbulkan banyak persoalan, terutama bagi masyarakat miskin di wilayah tertinggal. Hal ini lantaran kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar minimal 5% dari total APBN dihapuskan.
Dalam laporan BBC News Indonesia, CEO lembaga kajian Central for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah Saminarsih mengtakan, banyak pelayanan dasar di fasilitas kesehatan daerah bergantung pada anggaran tersebut.
Misalnya untuk penyediaan obat, pemberian makanan bergizi untuk mencegah stunting, pembiayaan bantuan iuran kepesertaan BPJS, pembayaran insentif tenaga kesehatan, hingga program edukasi kesehatan.
“[Kebijakan] ini akan berdampak ke daerah-daerah, petugas puskesmas di daerah yang bergantung pada alokasi anggaran 5% itu,” kata Diah.
Nakes Begerak
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Lampung menilai UU tersebut melanggar hak masyarakat dan merugikan tenaga medis. Sehingga berpotensi memunculkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan hak konstitusional warna negara.
Oleh karenanya, PPNI Provinsi Lampung meminta Dewan Pimpinan Pusat PPNI segera mengajukan uji materi terhadap RUU Kesehatan yang telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR itu.
“Kami minta ada hak uji materi Undang Undang Kesehatan tersebut melalui judicial review di MK,” ujar Ketua PPNI Lampung yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung, Puji Sartono dikutip dari Tempo.co, Rabu (12/7/2023).
Menurutnya, permasalahan kesehatan di Indonesia jauh lebih penting untuk ditangani oleh pemerintah daripada membuat Undang-Undang baru. Masih banyak permasalahan kesehatan di Indonesia terutama di wilayah terpencil, yang seharusnya menjadi prioritas.
Dari sudut pandang hukum, prosedur penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan sejak awal sudah muncul problem di kalangan para ahli. Demikian Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan PPNI Provinsi Lampung, Jasmen Nadaek menambahkan.
Mulai pelanggaran asas, tidak terjadinya sinkronisasi dan harmonisasi antara naskah akademik dengan RUU sampai dengan terlanggarnya pilar pokok meaningful participation atau partisipasi yang bermakna.
“Sehingga hal itu, telah cukup kuat sebagai dasar untuk mengatakan telah terjadinya procedural process [arbitrary process? -red] terhadap RUU tersebut sehingga secara formil apabila RUU Kesehatan ini dipaksakan untuk disahkan menjadi UU, tentunya UU ini secara formil menjadi cacat hukum,” jelas Jasmen. (*)
Berita
Ini Tahapan Rekrutmen Bersama BUMN 2023 Setelah Lolos Tes Tahap 1
Terakhir, peserta yang lolos dari rangkaian seleksi Rekrutmen Bersama BUMN 2023 akan menjalani inagurasi.
Lampung dot co – Nasional | Setelah pengumuman hasil tes online tahap 1 rekrutmen Bersama BUMN 2023 pada hari Senin (3/7/2023), selanjutnya akan dilaksanakan tes online tahap 2.
Merujuk jadwal yang tertera pada laman rekrutmenbersama.fhcibumn.id, tes online tahap 2 direncanakan akan digelar pada 16-20 Juli 2023 dan hasilnya akan diumumkan pada bulan Agustus 2023 mendatang.
Setelah lolos tes online tahap 2, selanjutnya akan ada tes seleksi di setiap BUMN. Tes di BUMN meliputi Tes Kompetensi Bidang (TKB), User Interview, Social Media Analytic, Digital Mindset, dan Medical Check Up (MCU).
Tahap tes seleksi di BUMN tersebut dijadwalkan pada 5-26 Agustus 2023 dan akan diumumkan pada bulan yang sama. Terakhir, peserta yang lolos dari rangkaian seleksi Rekrutmen Bersama BUMN 2023 akan menjalani inagurasi.
Diberitakan sebelumnya, Forum Human Capital Indonesia (FHCI) mengumumkan hasil tes online tahap 1 rekrutmen Bersama BUMN 2023 pada hari Senin (3/7/2023).
Peserta FHCI Rekrutmen Bersama BUMN 2023 bisa melihat hasil seleksi lewat akun setiap pelamar di portal resmi https://rekrutmenbersama.fhcibumn.id. (*)
You must be logged in to post a comment Login