Connect with us

Nasional

Penjelasan Polri Soal Impor Senjata SAGL

Published

on

Impor Senjata SAGL

Lampung.co – Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengkonfirmasi kebenaran informasi yang menyebutkan bahwa senjata yang berada di Bandara Soekarno-Hatta adalah milik instansinya. Barang itu kini masih tertunda penyalurannya ke Korps Brimob.

“Senjata adalah betul milik Polri dan adalah barang yang sah,” kata Setyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (30/9/2017).

Pengadaan senjata itu, menurut Setyo, semuanya telah sesuai dengan prosedur, mulai dari perencanaan dan proses lelang.

“Kemudian proses berikutnya di-review staf Irwasum dan BPKP. Sampai dengan pengadaannya dan pembeliannya pihak ketiga dan proses masuk ke Indonesia dan masuk ke pabean Soekarno-Hatta,” ujar Setyo.

Sebelumnya tersebar kabar bahwa ada senjata yang ditahan BAIS TNI, yakni senjata jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46 milimeter sejumlah 280 pucuk dan 5.932 butir peluru.

Namun, Setyo membantah penahanan itu. Menurutnya, pengadaan ini telah diketahui Dankor Brimob Irjen Pol Murad Ismail dan BAIS TNI.

“Dankor Brimob sudah tahu dan meminta rekomendasi ke BAIS TNI. Prosedurnya memang demikian, barang masuk dulu ke Indonesia kemudian untuk dikarantina dan dicek BAIS TNI. Lalu dikeluarkan rekomendasi TNI,” papar Setyo.

Menurutnya, jika dalam pengecekan itu, bisa jadi tidak diloloskan. Namun, hal tersebut belum pernah terjadi.

“Apabila dalam pengecekan tidak sesuai. Maka dapat di ekspor kembali tetapi dalam pelaksanaanya tidak pernah seperti itu. Karena memang ini bukan kali pertama dengan barang sejenis,” pungkas Setyo.

Sementara dalam informasi yang beredar di kalangan media, sekitar 79 prajurit TNI gabungan turun dalam pengamanan senjata SAGL kaliber 40mm sebanyak 280 pucuk dan amunisi granat sebanyak 5.932 butir di gudang Kargo Unex.

Pasukan yang turut mengamankan di antaranya satu Pleton Yonif Para Raider 328, Satu Tim Tai pur Kostrad serta dari Kodim 0506, Marinir, Paskhas dan POM AU.

Dalam laporan itu juga dijelaskan, pengamanan senjata berjalan lancar dan tanpa ada sesuatu yang mengancam kegiatan pengamanan.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto mengungkapkan senjata yang diamankan tersebut adalah milik Polri dengan dokumen pembelian dan pengiriman yang sah. (Erwin/kompas.com/rmol.co)

 911 kali dilihat,  6 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

Antisipasi Peserta Turun Kelas, Pemerintah Akan Hapus Kelas BPJS Kesehatan

Published

on

BPJS Kesehatan
Ilustrasi pelayanan BPJS Kesehatan | Foto: Ist.

Lampung.co – Pemerintah disebut tengah menyiapkan kelas standar peserta program jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan untuk menggabungkan kelas 1, 2, dan 3 menjadi satu kelas.

Hal itu diungkapkan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien. Menurutnya, tujuan dibuat kelas standar agar ada kesamaan pelayanan dan tidak membeda-bedakan antar peserta.

“Ke depan, tiga kelas yang ada saat ini akan diubah sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014, menuju satu kelas,” kata dia dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (20/5/2020).

Dia menyebut, kelas tunggal merupakan solusi atas polemik kenaikan iuran BPJS Kesehatan. “Termasuk juga antisipasi terhadap lonjakan permintaan turun kelas demi menghindari membayar lebih mahal,” imbuhnya.

Akan tetapi, Muttaqien belum bersedia menjelaskan lebih detail rencana penghapusan kelas secara keseluruhan. Namun, ia menyebut kebijakan penghapusan kelas akan dirampungkan akhir tahun ini.

Dipihak lain, manajemen BPJS Kesehatan pun mengisyaratkan dukungannya, sejalan dengan amanat Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

“Tentu, ini (penghapusan kelas) menjadi hal yang baik bagi program. Selama ini, memang masih dalam pembahasan soal kelas standar,” ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf, Rabu (20/5/2020).

BPJS Kesehatan, kata dia, siap melaksanakan ketentuan kelas peserta apabila sudah ada regulasi yang mengatur. Namun, saat ini pelayanan kesehatan untuk peserta mandiri masih mengacu pada sistem kelas. (*)

 15,362 kali dilihat,  172 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Pemerintah Panik, Bongkar Pasang Kebijakan Corona Bikin Bingung Masyarakat

Published

on

Junaidi Auly
Anggota DPR RI Junaidi Auly | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota DPR RI Komisi XI Junaidi Auly mempertanyakan alasan pemerintah pusat mewacanakan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) disaat kasus postif covid-19 belum benar-benar turun drastis.

Menurutnya, wacana relaksasi PSBB oleh pemerintah pusat disinyalir terkait dengan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukan realisasi angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2020 yang jauh dari prediksi pemerintah.

“Saat itu Menkeu masih yakin tumbuh di angka 4,5 persen, nyatanya terkontraksi 2,41 persen secara kuartalan, artinya pertumbuhan anjlok dan hanya tumbuh 2,97 persen,” kata dia di sela-sela resesnya di Lampung (19/5/2020).

Seharusnya, dia melanjutkan, pemerintah menyadari sejak awal sehingga tidak panik. Menurutnya pemerintah selama ini lamban dalam memperbaiki iklim investasi di Indonesia, sehingga ekonomi terus bertopang pada konsumsi rumah tangga.

“Begitu daya beli jatuh, konsumsi terpangkas yang berefek berkurangnya permintaan barang dan jasa, PHK pun meningkat akibat industri terdampak,” kata Legislator asal Lampung ini menjelaskan.

Paniknya pemerintah dalam penangangan virus corona, kata dia, tercermin dalam bongkar pasang beberapa kebijakan, misalnya terkait larangan mudik, buka tutup bandara, pembatasan usia bekerja, wacana relaksasi PSBB.

“Masyarakat menjadi bingung dengan pernyataan para pejabat yang tidak sinkron satu sama lainnya,” ujarnya.

Wacana relaksasi PSBB setelah memburuknya indikator ekonomi makro Indonesia disayangkan oleh Junaidi karena mencerminkan ketidak sabaran pemerintah dalam penanganan pandemi corona.

“Selama pemerintah tidak tegas dan inkonsisten dalam menyelesaikan permasalahan darurat kesehatan ini, maka memperbaiki ekonomi pun akan sulit,” tandasnya. (*)

 10,730 kali dilihat,  99 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Konser BPIP Dihujani Kritik, Ketua MPR ‘Pasang Badan’

Published

on

Konser BPIP
Foto dalam acara Konser BPIP yang menuai kritik | Foto: twitter.com/susetyopr

Lampung.co – Guyuran hujan kritik terhadap acara konser yang digagas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terus berlanjut. Tak terkecuali dari Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin.

Din menilai, disamping tidak mematuhi kaidah protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19, pemerintah juga terkesan gembira di atas rakyat yang menderita di tengah pandemi ini.

“Mengapa pada saat demikian Pemerintah justru mempelopori acara seperti konser musik yang tidak memperhatikan protokol kesehatan, dan terkesan bergembira di atas penderitaan rakyat,” kata Din dalam keterangan resminya, Selasa (19/5/2020).

Meski demikian, Dia juga tetap meminta kepada umat Islam tetap konsisten menaati Fatwa MUI untuk sementara waktu mengalihkan salat berjemaah atau beribadah di rumah masing-masing.

“Tidak perlu ada yang ‘membalas dendam’ terhadap ketidakadilan Pemerintah (yang melanggar kaidah protokol kesehatan) tersebut dengan keinginan berkumpul di masjid-masjid,” kata Din.

Dirinya pun meminta kepada pemerintah untuk bersimpati terhadap penderitaan rakyat yang terdampak wabah corona seperti pengangguran akibat dirumahkan pihak perusahaan hingga korban PHK.

Mendapat hujan kritik dari berbagai pihak, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta maaf kepada publik atas penyelenggaraan konser yang digelar bersama BPIP karena tidak mematuhi social distancing.

Bamsoet mengatakan, foto bersama yang dilakukan tanpa mengindahkan social distancing dilakukan secara spontan. “Sebab, semua pihak yang terlibat saat itu tengah bergembira,” ujarnya dikutip dari CNN Indonesia.

“Jadi, kalau ada yang perlu disalahkan dari acara maupun dari foto yang seolah-olah mengabaikan protokol kesehatan, sayalah orangnya (yang beratnggung jawab), bukan yang lain,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu. (*)

 9,556 kali dilihat,  127 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca