Menu

Pemerintah Inginkan Pemerataan Berkeadilan dan Reformasi Bidang Hukum

  Dibaca : 430 kali
Pemerintah Inginkan Pemerataan Berkeadilan dan Reformasi Bidang Hukum
Gambar: kompas.com

Lampung.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan keinginan akan adanya pemerataan mulai dari ekonomi hingga pembangunan yang berkeadilan selama tiga tahun jalannya pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi-JK.

Hal itu dipaparkan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Prabowo dalam paparan terkait tiga tahun capaian pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Ada beberapa hal yang timbul oleh Presiden dalam menyampaikan itu. pertama pemerataan yang berkeadilan dalam konteks pembangunan, itu yang ingin dicapai,” ujar Johan Budi di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017) seperti dikutip dari okezone.com.

Johan menganggap, saat ini rasio kesenjangan itu terus menurun dan akan terus dikejar menjelang dua tahun berakhirnya masa pemerintahan.

“Meskipun rasio gini ini (yakni rasio kesenjangan kemiskinan-red), ya itu kan turun terus. tapi itu yang akan dikejar terus sisa dua tahun ini, pemerataan ekonomi yang berkeadilan,” sebut dia.

Presiden Jokowi pun sudah meminta para menteri di Kabinet Kerja untuk terus fokus bekerja demi menekan angka kesenjangan yang terjadi di Tanah Air. Menurut Johan Budi, Kepala Negara bakal terus fokus untuk menuntaskan permasalahan kesenjangan sosial tersebut meskipun angka itu telah mengalami penurunan.

“Masing-masing bidang kan banyak. Nanti kalau kamu nanya apa bidang ekonomi tanya Pak Darmin. tapi yang pasti kalau kamu tanya apa sih kira-kira, ya itu pemerataan tadi terutama rasio gini tadi. Rasio gini meskipun turut tapi masih jadi konsern oleh pak Presiden, Pak Jokowi JK,” ucapnya.

Di sisi lain, selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), bidang hukum juga masih menjadi sorotan publik. Pemerintah pun telah berupaya memberikan perhatian khusus pada bidang tersebut.

Juru Bicara Presiden, Johan Budi SP menuturkan, Presiden Jokowi telah merancang reformasi bidang hukum sejak September 2016 silam.

“Itu kan diimplementasikan para pembantunya. Salah satu apa yang muncul ada pembentukan siber pungli itu,” kata Johan di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (17/10/2017) sebagaimana dikutip dari sindonews.com.

Mengacu pada reformasi di bidang hukum, Johan mengungkapkan bahwa pemerintah sudah melakukan upaya perbaikan, diawali dari perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM). Mengenai hal ini, pemerintah berharap para penegak hukum dapat bekerja secara profesional.

Selanjutnya, reformasi kelembagaan hukum. Johan menyebutkan, bicara lembaga, maka di dalamnya termasuk masalah sistem yang mesti dipatuhi.

“Yang ketiga adalah peraturannya, apakah UU-nya, apakah itu bisa deregulasi itu, termasuk bagian reformasi hukum,” pungkasnya. (Erwin/okezone.com/sindonews.com)

Iklan Baris
Wooww... Undangan Pernikahan Murah Hanya Rp. 950. Telp/WA: 0857-8976-8640

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Banner Ads

- Iklan Layanan Masyarakat -


Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional