fbpx
Connect with us

Nasional

Panglima TNI Gatot Nurmantyo Dilarang Masuk AS, Ini Kronologinya

Published

on

Gatot Nurmantyo Dilarang Masuk AS

Lampung.co – Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Wuryanto memberikan suatu pernyataan terkait dilarang masuknya Jenderal TNI Gatot Nurmantyo ke AS. Dia menyatakan sedianya Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo bakal menghadiri suatu acara di AS. Acara itu bertajuk Chiefsof Defense Conference on Countering Violent Extremist Organization yang akan digelar pada 23-24 Oktober di Washington DC.

Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat (AS) secara resmi mengundang Panglima Jenderal TNI. Jenderal Joseph F. Dunford merupakan sahabat sekaligus seniornya.

Wuryanto menyatakan hal tersebut menanggapi pelarangan masuknya Panglima TNI ke Amerika Serikat (AS) oleh US Customand Border Protection.

Pada Sabtu (21/10/2017), posisi Panglima TNI beserta delegasi berada di Bandara Soekarno-Hatta dan hendak check in.

“Panglima TNI siap berangkat menggunakan maskapai penerbangan Emirates. Namun beberapa saat sebelum keberangkatan ada pemberitahuan dari maskapai penerbangan bahwa Panglima TNI beserta delegasi tidak boleh memasuki wilayah AS,” ucap Wuryanto di Kantor Panglima TNI, Jakarta Pusat, Minggu (22/10/2017) seperti dikutip dari kompas.com.

Gatot dan delegasi padahal telah mengantongi visa dari AS untuk hadir dalam acara itu.

Dia juga menambahkan, Panglima TNI telah melaporkan kejadian ini pada Presiden Joko Widodo. Juga kepada Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.

Dirinya juga telah mengirim surat kepada Jenderal Dunford guna mempertanyakan insiden tersebut.

Adapun delegasi yang ikut bersama dengan Panglima TNI yakni Asisten Intelijen TNI, Kepala Bagian Staf Intelijen, Asisten Teritori dan Sekretaris Pribadi Panglima TNI Letkol Kukuh.

Ketika itu istri Gatot juga turut serta dalam rombongan. Menyikapi hal itu, pemerintah Indonesia langsung meminta keterangan otoritas Amerika Serikat terkait larangan bagi Panglima TNI memasuki Amerika Serikat.

Menlu Retno LP Masudi menjelaskan, KBRI di Washington D.C sudah mengirim nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri AS guna meminta klarifikasi.

“Permintaan tersebut diperkuat dengan nota diplomatik Kemlu RI ke Kedubes AS,” ungkap Retno lewat pesan singkat, Minggu.

Menlu Retno juga telah melakukan pembicaraan lewat sambungan telepon dengan duta besar AS untuk Indonesia. Di waktu bersamaan, Dubes AS tidak berada di Jakarta.

“Dubes AS juga sedang menunggu info dari capital,” ujar Retno.

Menurut rencana, Retno juga bakal memanggil Wakil Dubes AS pada hari ini (23/10/2017). (Erwin/kompas.com)

165 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

Bersama Grab Indonesia, ACT Salurkan Bantuan Untuk Korban Gempa Maluku

Published

on

Korban Gempa Maluku

Lampung.co – Grab Indonesia bersama organisasi kemanusiaan nirlaba Aksi Cepat Tanggap (ACT) membantu ribuan penyintas gempa bumi di Maluku dengan memberikan kebutuhan pangan dan air bersih.

Bantuan dalam rangka proses pemulihan warga terdampak gempa itu secara resmi diserahkan oleh Grab Indonesia di Desa Liang dan Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

PIC Emerging Grab Ambon, Yuri Nicholast, mengatakan kolaborasi kemanusiaan ACT untuk pemulihan Maluku merupakan bentuk kepedulian karyawan, mitra, dan pelanggan Grab Indonesia.

“Kolaborasi ini hadir atas kedermawanan komunitas kami, yaitu karyawan, mitra, dan pelanggan Grab. Semoga upaya kami dapat membantu korban gempa dan bangkit bersama di masa pemulihan ini,” katanya.

Penggalangan dana, lanjutnya, dilakukan bersama program GrabRewards di aplikasi Grab Indonesia melalui penukaran poin selama dua pekan, donasi yang terkumpul sebesar Rp161 juta.

“Seluruh donasi yang terkumpul kami percayakan untuk disalurkan melalui ACT dan jaringannya yang sudah tersebar di berbagai daerah, salah satunya adalah Ambon,” ujar dia.

Yuri menambahkan, gempa susulan yang masih terjadi di Maluku menggerakkan komunitas Grab untuk fokus memberi bantuan bahan pokok bagi warga yang hingga kini masih mengungsi.

Tujuannya, kata dia, agar pengungsi yang jumlahnya sekitar 4.100 itu tetap mendapatkan pasokan bahan pangan, makanan siap santap melalui Dapur Umum ACT, dan air bersih selama sebulan.

“Kami sudah distribusikan paket pangan untuk pengungsi, juga menyuplai kebutuhan dapur umum untuk pengungsi selama sepekan. Lalu untuk bantuan air bersih juga akan disuplai selama sebulan,” terang Yuri.

Tim Kemitraan ACT, Karina Yusmaniar, mengapresiasi kepedulian Grab Indonesia. Mengingat, hingga saat ini pengungsi masih enggan kembali ke rumah mereka karena khawatir gempa susulan.

Selama di pengungsian, imbuhnya, mereka membutuhkan pangan dan air bersih. Alhamdulillah, kebaikan Grab Indonesia sangat membantu saudara-saudara kita di Maluku,” ucap Karina.

Pihaknya berharap kolaborasi yang terjalin antara Grab Indonesia dengan ACT akan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi para korban bencana gempa Maluku.

Kerjasama Grab Indonesia bersama ACT dalam menggalang bantuan korban bencana, merupakan ketiga kalinya yang berfokus pada mobilitas, kesehatan, dan penanganan trauma warga terdampak bencana.

Hingga kini, ACT terus mengajak masyarakat dermawan untuk membantu penyintas gempa Maluku di berbagai kalangan melalui tautan bit.ly/DonasiACTLampung untuk kebaikan yang berdampak besar bagi para penyintas. (*)

1,087 kali dilihat, 1,087 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Sukmawati Diduga Menista Agama, Kemenag Minta Proses Hukum Dijalankan

Published

on

Sukmawati Soekarnoputri

Lampung.co – Terkait pelaporan Sukmawati Soekarnoputri ke polisi atas tuduhan penistaan agama Pasal 156a KUHP, Kementerian Agama meminta agar proses hukum tetap dijalankan sesuai prosedur.

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid di kantor wakil presiden, Jakarta, Senin (18/11/2019). “Silakan proses hukum dilaksanakan,” kata dia dikutip dari CNN Indonesia.

Menurutnya, sebagai negara hukum, sah-sah saja masyarakat melakukan pengaduan kepada penegak hukum sesuai mekanisme yang ada. Namun, lanjutnya, jangan sampai menimbulkan kegaduhan.

“Yang penting tidak perlu sampai terjadi kegaduhan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus menahan diri,” ujar Zainut.

Dalam kesempatan itu juga, dia mengingatkan agar setiap tokoh masyarakat maupun tokoh bangsa lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di muka umum. Terlebih berkaitan dengan persoalan agama.

“Kami mengimbau tokoh masyarakat, tokoh bangsa agar dalam menyampaikan statement menghindari hal-hal yang mengandung muatan kontraproduktif,” imbau Wakil Ketua Umum MUI ini.

Diketahui, putri Presiden ke-1 RI Sukarno itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 15 November lalu atas dugaan tindak pidana penistaan agama ucapannya dalam sebuah video yang beredar di media sosial.

“Mana lebih bagus Pancasila atau Alquran? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20, itu nabi yang mulia Muhammad apa Ir. Sukarno untuk kemerdekaan?” kata Sukmawati.

Terkait pernyataan yang diungkapkannya di sebuah forum tersebut, Sukmawati membantah membandingkan jasa bapaknya dengan Nabi Muhammad SAW terhadap Indonesia.

“Video itu hanya sebagian kecil dari pernyataan saya saat berbicara di forum anak muda yang mengusung tema untuk membangkitkan nasionalisme, menangkal radikalisme, dan memberantas terorisme,” kilahnya.

Sebelumnya, Sukmawati juga pernah dilaporkan atas kasus dugaan penistaan agama ketika membacakan puisi berjudul Ibu Indonesia dalam sebuah acara peragaan busana beberapa waktu lalu.

Namun, Mabes Polri akhirnya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) karena tidak menemukan unsur pidana dalam kasus tersebut. (*)

11,903 kali dilihat, 564 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Lapor ke Propam Polri Jika Ada Oknum Polisi Minta Jatah Proyek, Ini Nomornya

Published

on

Uang Rupiah

Lampung.co – Polri mengimbau kepada kepala daerah melalui surat edaran untuk melaporkan oknum polisi yang mengatasnamakan kesatuan Polri untuk melakukan upaya permintaan, intimidasi atau intervensi.

Surat edaran yang ditujukan kepada kepala daerah di seluruh Indonesia tersebut tentang koordinasi pelaksanaan tugas Polri dalam penegakkan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Surat bernomor R/2029/XI/2019 itu ditandatangani oleh Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo pada 15 November 2019. Listyo pun membenarkan surat edaran tersebut.

Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa kepala daerah diminta untuk tidak melayani segala bentuk permintaan uang atau barang terkait pelaksanaan proyek yang dilakukan oknum anggota Polda, Polres dan Polsek.

Namun menurut Listyo, siapapun boleh melapor dan pihaknya akan mendalami laporan tersebut. Apabila terbukti, sanksi berat akan diberlakukan terhadap anggota yang melanggar.

“Mulai dari pencopotan sampai kita proses dengan pelanggaran kode etik dan bila perlu kita pidanakan,” kata dia, Sabtu (16/11/2019) dikutip dari Media Indonesia.

Layanan pengaduan untuk mendukung pengawasan terhadap penanganan pengaduan masyarakat itu bisa dilakukan langsung melalui bagian pelayanan dan pengaduan (Bagyanduan) Divpropam Polri.

“Call center/WA 081384682019 atau melalui email divpropampolri@yahoo.co.id,” demikian tertulis dalam surat edaran itu. (*)

12,737 kali dilihat, 174 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca