fbpx
Connect with us

Nasional

MoU TNI-Polri, ProDem: TNI Dilibatkan Tangani Demonstrasi Salahi UU TNI

Published

on

MoU TNI-Polri

Lampung.co – Perpanjangan kerjasama TNI dan Polri terbaru tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) Nomor B/2/2018 dan Nomor Kerma/2/I/2018 ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. MoU ini tentang Perbantuan TNI kepada Kepolisian dalam Rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Hal ini menimbulkan kegelisahan di banyak kalangan, termasuk di Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), sebuah organisasi yang banyak bergerak di advokasi HAM dan demokratisasi di Indonesia selama puluhan tahun.

“Polri sebagai institusi penegakan hukum, serta pelaksana ketentraman dan ketertiban sipil memang dibenarkan melibatkan TNI. Akan tetapi itu pun mesti diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP), bukan dengan model MOU sesuai dengan Pasal 41 Ayat (1) UU Polri Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara RI dapat meminta bantuan TNI yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah,” ujar Sekretaris Jenderal ProDEM, Satyo Purwanto melalui pesan elektronik ke media, Minggu (4/2/2018).

Dia menuturkan, persoalan perbantuan militer untuk operasi nonperang di era supremasi sipil telah diatur oleh UU, karena jika tidak akan berdampak serius bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Secara perlahan tapi pasti, keterlibatan militer ke wilayah sipil dalam menjaga keamanan dalam negeri terus terjadi dengan alasan melakukan operasi selain perang (OMSP).

Akan tetapi keterlibatan militer itu seringkali melanggar dan bertentangan dengan Undang-undang TNI sendiri, sebagaimana terlihat dari berbagai MOU yang pernah dibuat. Pada Pasal 7 Ayat (2) Huruf (b) Angka 10, UU 34/2004 tentang TNI terdapat beberapa prosedur dan persyaratan seperti TNI dapat menjalankan operasi nonperang dan membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat harus melalui Undang-undang.

“Dalam hal pengerahan kekuatan TNI, Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali dalam keadaan genting untuk menghadapi ancaman militer dan/ atau ancaman bersenjata/ perang, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI (Pasal 17 dan 18 UU TNI),” tegas pria yang akrab disapa Komeng tersebut.

Pada intinya, imbuh dia, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) UU TNI, operasi militer baik perang maupun selain perang haruslah melalui keputusan politik negara. MOU atau nota kesepahaman bukanlah keputusan politik negara. “Lucu ketika Polri merasa perlu melibatkan TNI dalam penanganan demonstrasi dan pemogokan akan tetapi sangat berbeda respon Polri terkait RUU Keamanan Nasional. Polri seakan resisten terhadap RUU itu dan keterlibatan mereka dalam Dewan Keamanan Nasional. Ada apa?” kritik Satyo.

Dalam analisa ProDEM, jika RUU Keamanan Nasional diundangkan, maka konsekuensi politik yang diterima adalah berkurangnya peran dan fungsi strategis Polri baik di nasional maupun lokal dalam menjaga eksistensi sebagai institusi utama dalam penyelenggaraan keamanan dalam negeri.

“Polri jangan melupakan sejarah dan khianati pengorbanan banyak orang di Reformasi 1998. Tindakan MOU antara TNI-Polri justru membahayakan transisi demokrasi saat ini, ketika supremasi sipil mulai disemai di banyak sektor. Waspadalah!” pungkas Satyo Purwanto. (Rls)

57 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

Menteri dari PKB yang Pernah Bekukan PSSI Jadi Tersangka KPK

Published

on

Imam Nahrawi

Lampung.co – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Imam Nahrawi jadi Menpora kedua yang kena jeratan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap.

Mantan Menpora Andi Mallarangeng juga pernah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan sarana dan prasarana kompleks olahraga di Hambalang, pada Desember 2012 silam.

Imam Nahrawi yang terjerat kasus suap pemberian dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah oleh KPK pada Rabu (18/9/2019).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangan pers di kantornya menyebut Imam menerima aliran dana Rp 11,5 miliar yang diterima asisten pribadi Menpora, yaitu Miftahul Ulum.

Terkait kasus ini, Alexander mengungkapkan proses penyelidikan dilakukan sejak 25 Juni 2019. KPK juga telah memanggil Menpora sebanyak tiga kali.

Sebelumnya, sejumlah pejabat Kemenpora telah dijatuhi vonis oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Kamis (12/9/2019) lalu.

Mereka diantaranya Mantan Deputi IV bidang peningkatan prestasi olahraga Kemenpora Mulyana divonis empat tahun enam bulan penjara.

Kemudian juga staf Kemenpora Adhi Purnomo dan Eko Triyanta dipenjara empat tahun dan denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan.

Mereka terbukti menerima suap dari mantan Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy.

Diketahui, Imam merupakan salah menteri muda dalam Kabinet Kerja di bawah komando Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia lahir di Bangkalan, Jawa Timur, pada 8 Juli 1973.

Imam dikenal sebagai politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama dua periode, yaitu 2004-2009 dan 2009-2014.

Pada 27 Oktober 2014, Imam dilantik Jokowi sebagai menteri pemuda dan olahraga. Semasa menjabat, Imam mencuri perhatian lantaran berbagai hal.

Salah satunya adalah membekukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pada 2015 lalu. (*)

14,099 kali dilihat, 54 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Masalah Karhutla, Kabut Asap, Ancaman ISPA dan ‘Lip Service’ Jokowi

Published

on

Jokowi dan Karhutla

Lampung.co – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah di Indonesia masih semakin memburuk. Upaya pemerintah menekan titik panas dan menghilangkan asap mulai menemui jalan buntu.

Musim kemarau panjang yang terjadi di tahun ini, tak hanya menjadi pemicu kebakaran, namun juga memperburuk situasi ini. Provinsi Riau menjadi daerah dengan kebakaran yang paling parah.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan Karhutla yang terjadi semakin hari mekin memburuk tak terlepas dari sumber kebakaran yang merupakan area gambut.

“Lahan gambut yang terluas terbakarnya, itu ada di Riau. Mencapai 40 ribu hektare,” kata Doni saat konferensi pers di Graha BNPB, di Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Sabtu (14/9/2019) lalu.

Doni mengaku memadamkan api di lahan gambut bukan pekerjaan mudah, banyaknya armada tak menjamin api bisa cepat padam. Akibatnya, asap dan polutan di Provinsi Riau semakin memburuk.

Tak hanya serangan penyakit ISPA yang mengancam masyarakat, fasilitas umum seperti sekolah hingga bandara terpaksa berhenti beroperasi akibat asap ini.

Ribuan warga Riau menjadi korban infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) karena kabut asap. Beberapa di antaranya pingsan dan sesak napas karena menghirup udara level berbahaya.

Situasi yang terjadi saat ini hampir sama dengan 2014 dan 2015, di mana kala itu pendidikan lumpuh, aktivitas bandara terganggu, dan banyak warga mengungsi ke luar Provinsi Riau.

Kondisi ini membantah pernyataan Jokowi yang mengklaim selama tiga tahun terakhir kepemimpinannya kebakaran hutan di Indonesia turun drastis hingga 85 persen lebih.

Hal tersebut diungkapkannya saat meralat ucapannya yang mengklaim tidak ada Karhutla dalam kurun tiga tahun terakhir saat debat kedua calon presiden, Minggu (17/2/2019) silam.

“Saya sampaikan kami bisa mengatasi kebakaran dalam tiga tahun ini, artinya bukan tidak ada, tapi turun drastis, turun 85 persen lebih,” katanya di Pandeglang, Banten, Senin (18/2/2019).

Terkait peristiwa kebakaran hutan dan lahan itu, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas meminta Presiden Joko Widodo turun langsung dalam menangani Karhutla.

Arie juga menyinggung soal pernyataan Jokowi yang akan mencopot sejumlah pejabat tinggi Polri dan TNI jika gagal mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya hanya sebatas janji di mulut.

Pasca kebakaran tahun 2015, lanjutnya, Presiden Jokowi selalu menyatakan ancaman yang sama, faktanya kebakaran terus terjadi dan tidak ada orang yang di copot karena kelalaiannya.

“Ini hanyalah lip service yang diucapkan tanpa ada tindakan nyata dari presiden sebagai kepala negara,” ujarnya dikutip dari Tempo.co, Minggu (15/9/2019).

Selain itu, dia juga mengingatkan kembali agar Pemerintah mematuhi putusan MA atas gugatan warga negara menyatakan bahwa pemerintah bersalah karena gagal mencegah kebakaran hutan pada 2015. (*)

12,200 kali dilihat, 8 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Pernah Menjabat Kapolres Lampung Timur, Ini Perjalanan Karir Ketua KPK Firli Bahuri

Published

on

Firli Bahuri

Lampung.co – Sejak awal muncul dalam seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK, nama Firli Bahuri sudah kontroversi. Namun jenderal bintang dua Polri itu resmi terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.

Tak hanya mendapatkan perolehan suara terbanyak dalam pemilihan pimpinan KPK, anggota Polri itu mendapat suara bulat dari 56 anggota Komisi III DPR yang ikut voting. Dengan begitu, Irjen Firli Bahuri pun terpilih menjadi Ketua KPK yang baru.

“Menyepakati untuk menjabat pimpinan ketua KPK masa bakti 2019-2023 sebagai ketua adalah Firli Bahuri,” kata Pimpinan Komisi III DPR Aziz Syamsudin, Jumat (13/9/2019) dini hari.

Kontroversi nama Firli datang dari luar maupun dari dalam tubuh KPK. Sebanyak 500 pegawai KPK telah menandatangani penolakan Capim KPK Irjen Firli untuk menjadi pimpinan KPK peridoe 2019-2023.

Terpilihnya Mantan Kapolres Persiapan Lampung Timur ini rupanya memicu pro dan kontra. Firli disebut-sebut diduga melakukan pelanggaran etik saat masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.

Firli diduga telah melanggar kode etik dengan bertemu Tuan Guru Bajang (TGB) yang berkapasitas sebagai saksi dalam kasus dugaan suap PT Newmont.

Bahkan Komisioner KPK Saut Situmorang menegaskan, terdapat dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh mantan Deputi Bidang Penindakan KPK tersebut.

“Perlu kami sampaikan hasil pemeriksaan direktorat pengawasan internal adalah terdapat dugaan pelanggaran berat (terhadap Firli),” kata Saut dipetik dari liputan6.com.

Lepas dari tiu semua, berikut berikut perjalanan sosok KPK periode 2019-2023 Irjen Firli Bahuri yang lahir di Prabumulih, Sumatera Selatan, 7 November 1963.

Ia pertama kali menjadi anggota Polri sebagai lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1990. Firli kemudian masuk di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tahun 1997. Pada 2004, dia kemudian menempuh Sekolah Pimpinan Menengah (Sespimen).

Pada 2001, Firli menjabat Kapolres Persiapan Lampung Timur. Kariernya berlanjut dengan ditarik ke Polda Metro Jaya menjadi Kasat III Ditreskrimum pada 2005-2006.

Selanjutnya dua kali berturut turut menjadi Kapolres, yakni Kapolres Kebumen dan Kapolres Brebes pada 2008 saat pangkatnya masih AKBP.Karirnya semakin moncer ketika ditarik ke ibu kota menjadi Wakapolres Metro Jakarta Pusat, tahun 2009 lalu.

Kepercayaan terus mengalir padanya ketika didapuk menjadi Asisten Sespri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2010. Keluar dari Istana, lantas memegang jabatan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jateng tahun 2011.

Firli kembali ke Istana dan kali ini menjadi ajudan Wapres RI tahun 2012, saat itu Boediono. Dengan pangkat komisaris besar, membawanya Firli menjabat Wakapolda Banten tahun 2014.

Firli juga sempat mendapat promosi Brigjen Pol saat dimutasi jadi Karo Dalops Sops Polri pada 2016. Setelah itu, bintang satu (Brigjen) berada di pundaknya kala menjabat Wakapolda Jawa Tengah pada 2016. (*)

23,859 kali dilihat, 21 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca