fbpx
Connect with us

Nasional

Menhub Targetkan Kereta Api Trans Sumatera Rampung Akhir 2019

Published

on

Kereta Api

Lampung.co – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa pembangunan jalur proyek kereta api Trans Sumatera direncanakan akan selesai sesuai target pada pengujung tahun 2019.

“Proyek itu terus dikawal agar sesuai jadwal karena Presiden Joko Widodo berharap jalur kereta api Trans Sumatera itu selesai 2019,” ucapnya di Medan, Sumatera Utara, Minggu.

Dia mengungkapkan hal itu selepas menghadiri acara Inspirasi 60 Tahun Astra di Binjai. Menurut Menhub, jalur dari Medan ke Langkat dan ke Aceh adalah proyek prioritas Kereta Api Trans Sumatera.

Menhub menerangkan, kereta api Trans Sumatera merupakan proyek prioritas dari pemerintah pusat. Proyek Kereta Api Trans Sumatera ini sendiri sudah dicanangkan sejak tahun 2015. Namun, sempat beberapa kali mangkrak dan proses pengerjaannya tertunda.

“Karena merupakan proyek strategis nasional, maka harus selesai tuntas. Pengerjaannya hanya masalah waktu,” ujarnya. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Utara, Iskandar, menuturkan, saat ini Kereta Api Trans Sumatera memang sedang dalam proses pengerjaan.

Pengerjaan, ujarnya, dewasa ini sedang mengerjakan pembangunan rel kereta api dari arah bawah dan arah atas. Belakangan ini sedang dilakukan pengerjaan rel Binjai – Besitang, Langkat dengan panjang sekira 80 kilometer.

Kemudian sedang ada pengerjaan Besitang-Sei Liput, serta di wilayah Rantau Prapat ke Kota Pinang sepanjang 48 kilometer. Dia mengungkapkan, pembebasan lahan masih menjadi salah satu hambatan dalam pengerjaan Kereta Api Trans Sumatera tersebut.

Seperti yang dikutip dari situs berita antaranews.com, Iskandar menyatakan, “Balai Perkeretaapin dibantu jajaran terkait termasuk pemerintah kabupaten/kota terus berupaya membebaskan lahan untuk kepentingan pembangunan rel Trans Sumatera itu.”

Dia menegaskan, sesuai target kereta api Trans Sumatera tersebut direncanakan akan rampung 2019.

“Oleh karena itu semua jajaran dan masyarakat diminta mendukung kereta api Trans Sumatera yang dipastikan meningkatkan kelancaran transportasi penumpang dan barang di Sumatera,” tambah Iskandar.

Sementara itu hingga saat ini sejumlah besi dan bantalan kereta api masih berada di sekitar jalur yang akan dibangun. (Erwin/antaranews.com)

69 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

Mahasiswa Ancam Aksi Lanjutan Jika Tuntutan Tidak Dipenuhi DPR

Published

on

Aksi Mahasiswa

Lampung.co – Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus melakukan aksi di depan Gedung DPR RI menyampaikan mosi tidak percaya kepada wakil rakyat dan Presiden Jokowi, Kamis (19/9/2019).

Demonstrasi kali ini merupakan puncak kemarahan mahasiswa yang kemungkinan akan disusul dengan aksi-aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Mahasiswa menyatakan menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK yang baru direvisi dan Rancangan KUHP (RKUHP) serta sejumlah RUU lainnya.

Ketua BEM UI, Manik Marganamahendra menyebut pemerintah dan DPR tidak bisa mengikuti kemauan rakyat untuk bisa menguatkan KPK Serta tidak pro terhadap demokrasi.

Jadi yang pertama, kata dia, kita sangat menyayangkan permasalahan yang terjadi belakangan ini, mulai dari korupsi sampai dengan demokrasi di indonesia yang makin lama makin terancam.

“Revisi Undang-undang KPK saja itu tidak pro terhadap upaya pemberantasan korupsi yang justru malah disahkan,” kata dia.

Selain itu Manik menjelaskan, saat ini tengah bergulir proses pengesahan RKHUP di DPR. Padahal, menurutnya, banyak pasal dalam RKUHP berisi pemidanaan yang tidak jelas.

Peserta aksi baru membubarkan diri setelah Sekjen DPR RI Indra Iskandar menerima audiensi perwakilan Mahasiswa dan berjanji untuk memenuhi sejumlah tuntutan pengunjuk rasa.

Dalam audiensi tersebut mahasiswa meminta dipertemukan dengan pimpinan DPR untuk menyampaikan aspirasi penolakan pengesahan RUU KPK, RKUHP dan sejumlah RUU lainnya.

Audiensi yang digelar digelar di Ruang KK I, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2019) malam itu, kelompok perwakilan mahasiswa dan Sekjen DPR menyepakati poin kesepakatan.

1. Aspirasi dari masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa akan disampaikan kepada pimpinan Dewan DPR RI dan seluruh anggota.

2. Sekjen DPR RI akan mengundang dan melibatkan seluruh mahasiswa yang hadir dalam pertemuan 19 September 2019, dosen atau akademisi serta masyarakat sipil untuk hadir dan berbicara di setiap perancangan UU lainnya yang belum disahkan.

3. Sekjen DPR menjanjikan akan menyampaikan keinginan mahasiswa untuk membuat pertemuan dalam hal penolakan revisi UU KPK dengan DPR penolakan revisi UU KPK dan RKUHP dengan DPR serta kepastian tanggal pertemuan sebelum tanggal 24 September 2019.

4. Sekjen DPR akan menyampaikan pesan mahasiswa kepada anggota Dewan untuk tidak mengesahkan RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Minerba dan RKUHP dalam kurun waktu empat hari ke depan.

Usai audiensi, perwakilan massa kemudian menemui mahasiswa peserta aksi yang menunggu di depan gerbang Gedung DPR Jalan Gatot Subroto.

Perwakilan massa dari ITB Royyan Abdullah Dzakiy mengatakan pihaknya akan terus menuntut agar aspirasi mereka dipenuhi dengan modal surat kesepakatan yang berisi empat poin tersebut.

“Kita dapat Jaminan bahwa setelah ini akan ada pertemuan, kita mendapat jaminan bahwa pasti akan ada tindak lanjut,” ujar Royyan.

Saat memperlihatkan surat perjanjian yang sudah ditandatangi, beberapa massa mempertanyakan kekuatan surat tersebut lantaran tidak disertakan cap atau materai dalam tanda tangan.

Namun, Manik mengaku tidak pedulikan itu. Ia berpegang pada Pasal 1320 KUH Perdata. Jika pada 24 September menyalahi kesepakatan dan tetap mengesahkan RKUHP, maka mahasiswa akan melakukan aksi lanjutan.

“Kita akan datang kembali ke sini dan kita langsung geruduk DPR seperti itu,” tegas Ketua BEM UI itu. (*)

7,057 kali dilihat, 307 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Menteri dari PKB yang Pernah Bekukan PSSI Jadi Tersangka KPK

Published

on

Imam Nahrawi

Lampung.co – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Imam Nahrawi jadi Menpora kedua yang kena jeratan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap.

Mantan Menpora Andi Mallarangeng juga pernah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan sarana dan prasarana kompleks olahraga di Hambalang, pada Desember 2012 silam.

Imam Nahrawi yang terjerat kasus suap pemberian dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah oleh KPK pada Rabu (18/9/2019).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangan pers di kantornya menyebut Imam menerima aliran dana Rp 11,5 miliar yang diterima asisten pribadi Menpora, yaitu Miftahul Ulum.

Terkait kasus ini, Alexander mengungkapkan proses penyelidikan dilakukan sejak 25 Juni 2019. KPK juga telah memanggil Menpora sebanyak tiga kali.

Sebelumnya, sejumlah pejabat Kemenpora telah dijatuhi vonis oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Kamis (12/9/2019) lalu.

Mereka diantaranya Mantan Deputi IV bidang peningkatan prestasi olahraga Kemenpora Mulyana divonis empat tahun enam bulan penjara.

Kemudian juga staf Kemenpora Adhi Purnomo dan Eko Triyanta dipenjara empat tahun dan denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan.

Mereka terbukti menerima suap dari mantan Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy.

Diketahui, Imam merupakan salah menteri muda dalam Kabinet Kerja di bawah komando Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia lahir di Bangkalan, Jawa Timur, pada 8 Juli 1973.

Imam dikenal sebagai politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama dua periode, yaitu 2004-2009 dan 2009-2014.

Pada 27 Oktober 2014, Imam dilantik Jokowi sebagai menteri pemuda dan olahraga. Semasa menjabat, Imam mencuri perhatian lantaran berbagai hal.

Salah satunya adalah membekukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pada 2015 lalu. (*)

15,015 kali dilihat, 217 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Masalah Karhutla, Kabut Asap, Ancaman ISPA dan ‘Lip Service’ Jokowi

Published

on

Jokowi dan Karhutla

Lampung.co – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah di Indonesia masih semakin memburuk. Upaya pemerintah menekan titik panas dan menghilangkan asap mulai menemui jalan buntu.

Musim kemarau panjang yang terjadi di tahun ini, tak hanya menjadi pemicu kebakaran, namun juga memperburuk situasi ini. Provinsi Riau menjadi daerah dengan kebakaran yang paling parah.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan Karhutla yang terjadi semakin hari mekin memburuk tak terlepas dari sumber kebakaran yang merupakan area gambut.

“Lahan gambut yang terluas terbakarnya, itu ada di Riau. Mencapai 40 ribu hektare,” kata Doni saat konferensi pers di Graha BNPB, di Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Sabtu (14/9/2019) lalu.

Doni mengaku memadamkan api di lahan gambut bukan pekerjaan mudah, banyaknya armada tak menjamin api bisa cepat padam. Akibatnya, asap dan polutan di Provinsi Riau semakin memburuk.

Tak hanya serangan penyakit ISPA yang mengancam masyarakat, fasilitas umum seperti sekolah hingga bandara terpaksa berhenti beroperasi akibat asap ini.

Ribuan warga Riau menjadi korban infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) karena kabut asap. Beberapa di antaranya pingsan dan sesak napas karena menghirup udara level berbahaya.

Situasi yang terjadi saat ini hampir sama dengan 2014 dan 2015, di mana kala itu pendidikan lumpuh, aktivitas bandara terganggu, dan banyak warga mengungsi ke luar Provinsi Riau.

Kondisi ini membantah pernyataan Jokowi yang mengklaim selama tiga tahun terakhir kepemimpinannya kebakaran hutan di Indonesia turun drastis hingga 85 persen lebih.

Hal tersebut diungkapkannya saat meralat ucapannya yang mengklaim tidak ada Karhutla dalam kurun tiga tahun terakhir saat debat kedua calon presiden, Minggu (17/2/2019) silam.

“Saya sampaikan kami bisa mengatasi kebakaran dalam tiga tahun ini, artinya bukan tidak ada, tapi turun drastis, turun 85 persen lebih,” katanya di Pandeglang, Banten, Senin (18/2/2019).

Terkait peristiwa kebakaran hutan dan lahan itu, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas meminta Presiden Joko Widodo turun langsung dalam menangani Karhutla.

Arie juga menyinggung soal pernyataan Jokowi yang akan mencopot sejumlah pejabat tinggi Polri dan TNI jika gagal mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya hanya sebatas janji di mulut.

Pasca kebakaran tahun 2015, lanjutnya, Presiden Jokowi selalu menyatakan ancaman yang sama, faktanya kebakaran terus terjadi dan tidak ada orang yang di copot karena kelalaiannya.

“Ini hanyalah lip service yang diucapkan tanpa ada tindakan nyata dari presiden sebagai kepala negara,” ujarnya dikutip dari Tempo.co, Minggu (15/9/2019).

Selain itu, dia juga mengingatkan kembali agar Pemerintah mematuhi putusan MA atas gugatan warga negara menyatakan bahwa pemerintah bersalah karena gagal mencegah kebakaran hutan pada 2015. (*)

12,789 kali dilihat, 213 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca