fbpx
Connect with us

Nasional

Markas Komando Pasmar-2 di Marunda Diresmikan Kepala Staf TNI AL

Published

on

Markas Komando Pasmar-2

Lampung.co – Kepala Staf TNI AL berpangkat Laksamana, Ade Supandi, telah meresmikan Markas Komando Pasukan Marinir 2 Korps Marinir TNI AL, di Kesatrian Marinir Baroto Sardadi, Marunda, Jakarta Utara, Rabu (18/10).

Penyematan nama pada kesatrian baru Korps Marinir TNI AL tersebut mengambil nama Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Baroto Sardadi, yang dalam sejarah pernah menjadi komandan komponen pendarat TNI AL itu.

Adat-istiadat Betawi khas pada Marunda, sehingga kedatangan Supandi dan kawan-kaean disambut kesenian Betawi, selain penampilan terjun payung dari Batalion Intai Amfibi 2 Korps Marinir TNI AL.

Peresmian Markas Komando Pasukan Marinir 2 tersebut ditandai penyerahan keris dari Supandi kepada Komandan Pasukan Marinir 2, Brigadir Jenderal TNI (Marinir) Nur Alamsyah. Keris menempati posisi penting pada Korps Marinir TNI AL lantaran senjata tradisional Indonesia tersebut dijadikan komponen lambang korps pasukan pendarat TNI AL itu.

Di samping itu, penandatanganan prasasti dan pemotongan pita dilakukan secara simbolis dan penyerahan dua unit kendaraan serta pengukuhan Supandi sebagai ketua pembina Jayamahe Jeep Club, seperti dinyatakan siaran pers Dinas Penerangan TNI AL, Rabu (18/10) yang dikutip dari antaranews.com.

Pada kesempatan tersebut dia turun langsung mengemudi kendaraan off-road , untuk mengetahui lingkungan di sekitar Markas Komando Pasukan Marinir 2 didampingi Alamsyah.

Supandi, menuturkan keberadaan Pasukan Marinir-2 sebagai komando pelaksana Korps Marinir TNI AL di wilayah barat, terutama Jakarta, dituntut agar senantiasa meningkatkan kinerja organisasi untuk memenuhi tugas pokok yang diharapkan.

Atas dasar itu, ujar dia, pembangunan gedung dan fasilitas sarana dan prasarananya bisa mendorong ide-ide pemikiran yang kreatif dan inovatif untuk pencapaian tugas pokok Korps Marinir TNI AL dalam rangka mewujudkan visi dan misi TNI AL di masa mendatang.

Pesannya adalah agar semua komponen Korps Marinir TNI AL dapat tetap meningkatkan semangat kejuangan dan keprajuritan dan memelihara semua fasilitas yang telah diberikan negara.

Dengan diresmikannya Markas Komando Pasukan Marinir 2 ini diharapkan bisa menjadi untuk seluruh komponen untuk menjadi lebih baik lagi. (Erwin/antaranews.com)

610 kali dilihat, 7 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

Tim Hukum PDIP Temui Dewas KPK Timbulkan Berbagai Prasangka

Published

on

Tim Hukum PDIP
Tim Hukum PDIP temui Dewan Pengawas KPK | Foto: Ist.

Lampung.co – Polemik terkait penggeledahan KPK terhadap Kantor DPP PDIP terus berlanjut setelah Perwakilan tim hukum PDIP menemui Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada 16 Januari 2020 lalu.

Kepada anggota Dewas Albertina Ho, Perwakilan tim hukum PDIP, I Wayan Sudirta dan Teguh Samudera mengadukan petugas KPK yang mendatangi Kantor DPP PDIP tanpa surat izin dari Dewan Pengawas.

PDIP menyebut petugas itu ingin menggeledah ruangan di PDIP. Dalam UU KPK hasil revisi, penggeledahan memang harus dilakukan atas izin Dewan Pengawas.

Lain dengan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang menyatakan bahwa tim KPK mendatangi Kantor DPP PDIP untuk menyegel ruangan diduga milik Sekjen Hasto Kristiyanto, bukan untuk menggeledah.

“Penyegelan selalu dilakukan KPK setelah OTT untuk mencegah barang bukti dihilangkan dari suatu tempat,” kata dia dikutip dari Tempo.

Terlepas dari silang pendapat itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai pertemuan antara Dewas KPK dan tim hukum PDI Perjuangan adalah langkah yang keliru.

“Pertemuan itu justru menimbulkan berbagai prasangka (buruk) terhadap dewas itu sendiri,” kata Donal, Sabtu (18/1/2020).

Diketahui, petugas KPK menyambangi Kantor DPP PDIP itu terkait perkara korupsi yang menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan penetapan pergantian antar waktu (PAW).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto diduga terlibat dalam kasus tersebut. (*)

18,159 kali dilihat, 2,916 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Zulkifli Hasan Dipanggil KPK Terkait Kasus Suap

Published

on

Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan | Foto: Ist.

Lampung.co – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaa terkait dugaan kasus suap revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014, Kamis (16/1/2020).

Politisi asal Lampung ini akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap dengan tersangka PT. Palma Satu yang merupakan anak usaha dari grup PT. Duta Palma Group.

“Kami periksa Zulkifli Hasan dalam kapasitas saksi untuk tersangka PT. Palma,” kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (16/1/2020).

Dia menerangkan, Zulhas akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Selain Zulhas, lanjutnya, penyidik juga memanggil bekas Direktur Perencanaan Kawasan Hutan di Tahun 2014 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Marsyud.

Belum diketahui, apa yang akan didalami penyidik KPK terhadap pemanggilan Zulkifli Hasan dan Marsyud tersebut.

Diketahui, selain korporasi, KPK juga menetapkan pemilik PT Darmex Group/ PT Duta Palma, Surya Darmadi dan Legal Manager PT Duta Palma Group, Suheri Terta.

Penetapan ketiga pihak tersebut merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap alih fungsi hutan Riau yang sebelumnya menjerat Annas Maamun selaku Gubernur Riau.

Surya Darmadi bersama-sama Suheri diduga menyuap Annas Maamun sebesar Rp 3 miliar melalui Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat Medali Emas Manurung.

Suap itu diberikan terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan yang saat itu dibawah kuasa Zulkifli Hasan. (*)

25,194 kali dilihat, 556 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Siap-siap, Pemerintah Akan Cabut Subsidi Gas Melon

Published

on

Gas Melon
Gas Melon | Foto: okezone.com

Lampung.co – Untuk menghemat anggaran, pemerintah akan mencabut atau menghentikan subsidi harga gas elpiji 3 kilogram dan harga gas melon itu nantinya sesuai dengan harga pasar seperti elpiji 12 kg.

Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan subsidi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Elpiji ini tantangan kita di 2020, secara prinsip elpiji 3 kg hanya untuk masyarakat yang berhak, sedang persiapan subsidi langsung pada masyarakat,” kata dia, Selasa (14/1/2020) dikutip dari Republika.co.id.

Djoko menambahkan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, dan Kemenko PMK terkait skema penyaluran agar tepat sasaran.

“Berbagai sektor terkait setuju untuk elpiji 3 kg secara tertutup hanya untuk masyarakat yang berhak. Mudah-mudahan pertengahan tahun ini bisa diterapkan,” ujar Djoko.

Penyaluran subsidi yang tepat sasaran, menurut dia, akan menghemat anggaran subsidi elpiji hingga 15 persen. “Kalau pertengahan tahun bisa hemat 10-15 persen pada tahap awal,” ucapnya.

Dia pun mengungkapkan skema penyaluran subsidi untuk gas elpiji dengan menggunakan kartu atau barcode yang terhubung dengan perbankan yang telah diuji di beberapa tempat oleh Pertamina.

“Nanti yang beli elpiji tiga kilogram langsung terekam. Misal, beli tiga tabung Rp 100 ribu, nanti langsung transfer ke QR ini. Data sudah ada, kebijakan seperti apa, belum diputuskan,” jelasnya.

Disisi lain, saat pemerintah berencana mencabut subsidi gas untuk rakyat kecil, atas insturksi langsung dari Presiden Jokowi, pemerintah juga tengah mengupayakan penurunan harga gas untuk industri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, harga gas adalah komponen yang sangat penting bagi industri. Industri dalam negeri sulit bersaing di kawasan selama harga gas masih tinggi.

“Harga gas merupakan hal sangat penting, supaya harga gas yang sampai pada industri sesuai. Dengan begitu industri bisa mempunyai daya saing tinggi,” ujar Agus kepada wartawan di Jakarta, Senin, (6/3/2020).

Menindak lanjuti hal itu, Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bertemu Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Kantor KSP membahas tingginya harga gas industri yang dikeluhkan Jokowi.

Moeldoko mengatakan, harga gas untuk industri tersebut sudah menjadi perhatian pemerintah sejak lama. Penurunan harga gas ini dinilai penting karena berpengaruh terhadap keberlangsungan industri.

“Karena berkaitan dengan keberlangsungan industri, gas sebagai penopang utama untuk industri sehingga kita akan kawal bersama-sama agar kebijakan presiden betul-betul bisa direalisasikan,” jelasnya. (*)

24,602 kali dilihat, 195 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca