fbpx
Connect with us

Nasional

Mampir ke Surabaya, Jokowi Dipamerkan Mobil Listrik oleh Dahlan Iskan

Published

on

Mobil Listrik Dahlan Iskan

Lampung.co – Dari Sumenep, Presiden Jokowi singgah terlebih dahulu ke kantor pusat perusahaan media kepunyaan Dahlan Iskan di Surabaya, Minggu (8/10/2017) malam. Dalam kesempatan tersebut, mantan menteri BUMN itu memamerkan mobil listrik “Selo” kepada Jokowi.

Mobil sedan sport berwarna kuning tersebut diletakkan di depan gedung Graha Pena, tempat acara digelar. Ketika turun dari mobil, Jokowi disambut Dahlan Iskan lalu langsung melihat dari dekat mobil listrik buatan anak bangsa tersebut.

Dalam acara formal, Dahlan sempat pula memperkenalkan kepada Jokowi, satu persatu para perancang mobil listrik yang digagasnya semasa menjadi Menteri BUMN tersebut.

Presiden Jokowi dalam sambutannya memberikan apresiasi bagi semua inovasi karya anak bangsa. Namun dia menyayangkan justru karya inovasi itu terhambat oleh regulasi yang dibuat oleh bangsa sendiri.

“Saya yakin, masih banyak karya inovasi anak bangsa. Karena mereka sebenarnya cerdas. Tapi sayangnya dihambat oleh rumitnya regulasi di negeri sendiri,” ucap Jokowi.

Karena itulah, Jokowi sejak awal sering menegaskan prinsip deregulasi harus dilakukan agar Indonesia tak kalah bersaing dengan negara lain.

Bagi Dahlan Iskan, mobil listrik malah pernah mengantarnya ke meja hijau. Kasus mobil listrik bermula dari permintaan Kementerian BUMN kepada perusahaan BUMN untuk menjadi sponsor pengadaan 16 mobil listrik pada April 2013 lalu.

Mobil ini diadakan sebagai bentuk mendukung kegiatan operasional Konferensi Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) di Bali pada Oktober 2013. Tiga BUMN yang berpartisipasi, yakni PT BRI (Persero) Tbk, PT PGN, dan PT Pertamina (Persero).

BUMN-BUMN tersebut mengucurkan dana sekitar Rp 32 miliar untuk pengadaan mobil listrik lewat PT Sarimas Ahmadi Pratama. Namun, mobil listrik yang dipesan kemudian tidak bisa digunakan, karena tidak sesuai dengan perjajian.

Pada Maret 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang membuat putusan perkara pengadaan mobil listrik, menyatakan bahwa mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan tak terbukti menyebabkan kerugian negara.

Sementara itu, mengenai mobil listrik, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, pernah menyebut mobil listrik produksi nasional akan diuji coba akhir 2017 atau awal 2018. Bahkan, produksi mobil listrik nasional ditargetkan mulai tahun 2020. (Erwin/kompas.com)

188 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

Bersama Grab Indonesia, ACT Salurkan Bantuan Untuk Korban Gempa Maluku

Published

on

Korban Gempa Maluku

Lampung.co – Grab Indonesia bersama organisasi kemanusiaan nirlaba Aksi Cepat Tanggap (ACT) membantu ribuan penyintas gempa bumi di Maluku dengan memberikan kebutuhan pangan dan air bersih.

Bantuan dalam rangka proses pemulihan warga terdampak gempa itu secara resmi diserahkan oleh Grab Indonesia di Desa Liang dan Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

PIC Emerging Grab Ambon, Yuri Nicholast, mengatakan kolaborasi kemanusiaan ACT untuk pemulihan Maluku merupakan bentuk kepedulian karyawan, mitra, dan pelanggan Grab Indonesia.

“Kolaborasi ini hadir atas kedermawanan komunitas kami, yaitu karyawan, mitra, dan pelanggan Grab. Semoga upaya kami dapat membantu korban gempa dan bangkit bersama di masa pemulihan ini,” katanya.

Penggalangan dana, lanjutnya, dilakukan bersama program GrabRewards di aplikasi Grab Indonesia melalui penukaran poin selama dua pekan, donasi yang terkumpul sebesar Rp161 juta.

“Seluruh donasi yang terkumpul kami percayakan untuk disalurkan melalui ACT dan jaringannya yang sudah tersebar di berbagai daerah, salah satunya adalah Ambon,” ujar dia.

Yuri menambahkan, gempa susulan yang masih terjadi di Maluku menggerakkan komunitas Grab untuk fokus memberi bantuan bahan pokok bagi warga yang hingga kini masih mengungsi.

Tujuannya, kata dia, agar pengungsi yang jumlahnya sekitar 4.100 itu tetap mendapatkan pasokan bahan pangan, makanan siap santap melalui Dapur Umum ACT, dan air bersih selama sebulan.

“Kami sudah distribusikan paket pangan untuk pengungsi, juga menyuplai kebutuhan dapur umum untuk pengungsi selama sepekan. Lalu untuk bantuan air bersih juga akan disuplai selama sebulan,” terang Yuri.

Tim Kemitraan ACT, Karina Yusmaniar, mengapresiasi kepedulian Grab Indonesia. Mengingat, hingga saat ini pengungsi masih enggan kembali ke rumah mereka karena khawatir gempa susulan.

Selama di pengungsian, imbuhnya, mereka membutuhkan pangan dan air bersih. Alhamdulillah, kebaikan Grab Indonesia sangat membantu saudara-saudara kita di Maluku,” ucap Karina.

Pihaknya berharap kolaborasi yang terjalin antara Grab Indonesia dengan ACT akan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi para korban bencana gempa Maluku.

Kerjasama Grab Indonesia bersama ACT dalam menggalang bantuan korban bencana, merupakan ketiga kalinya yang berfokus pada mobilitas, kesehatan, dan penanganan trauma warga terdampak bencana.

Hingga kini, ACT terus mengajak masyarakat dermawan untuk membantu penyintas gempa Maluku di berbagai kalangan melalui tautan bit.ly/DonasiACTLampung untuk kebaikan yang berdampak besar bagi para penyintas. (*)

5,147 kali dilihat, 5,147 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Sukmawati Diduga Menista Agama, Kemenag Minta Proses Hukum Dijalankan

Published

on

Sukmawati Soekarnoputri

Lampung.co – Terkait pelaporan Sukmawati Soekarnoputri ke polisi atas tuduhan penistaan agama Pasal 156a KUHP, Kementerian Agama meminta agar proses hukum tetap dijalankan sesuai prosedur.

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid di kantor wakil presiden, Jakarta, Senin (18/11/2019). “Silakan proses hukum dilaksanakan,” kata dia dikutip dari CNN Indonesia.

Menurutnya, sebagai negara hukum, sah-sah saja masyarakat melakukan pengaduan kepada penegak hukum sesuai mekanisme yang ada. Namun, lanjutnya, jangan sampai menimbulkan kegaduhan.

“Yang penting tidak perlu sampai terjadi kegaduhan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus menahan diri,” ujar Zainut.

Dalam kesempatan itu juga, dia mengingatkan agar setiap tokoh masyarakat maupun tokoh bangsa lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di muka umum. Terlebih berkaitan dengan persoalan agama.

“Kami mengimbau tokoh masyarakat, tokoh bangsa agar dalam menyampaikan statement menghindari hal-hal yang mengandung muatan kontraproduktif,” imbau Wakil Ketua Umum MUI ini.

Diketahui, putri Presiden ke-1 RI Sukarno itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 15 November lalu atas dugaan tindak pidana penistaan agama ucapannya dalam sebuah video yang beredar di media sosial.

“Mana lebih bagus Pancasila atau Alquran? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20, itu nabi yang mulia Muhammad apa Ir. Sukarno untuk kemerdekaan?” kata Sukmawati.

Terkait pernyataan yang diungkapkannya di sebuah forum tersebut, Sukmawati membantah membandingkan jasa bapaknya dengan Nabi Muhammad SAW terhadap Indonesia.

“Video itu hanya sebagian kecil dari pernyataan saya saat berbicara di forum anak muda yang mengusung tema untuk membangkitkan nasionalisme, menangkal radikalisme, dan memberantas terorisme,” kilahnya.

Sebelumnya, Sukmawati juga pernah dilaporkan atas kasus dugaan penistaan agama ketika membacakan puisi berjudul Ibu Indonesia dalam sebuah acara peragaan busana beberapa waktu lalu.

Namun, Mabes Polri akhirnya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) karena tidak menemukan unsur pidana dalam kasus tersebut. (*)

12,317 kali dilihat, 978 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Lapor ke Propam Polri Jika Ada Oknum Polisi Minta Jatah Proyek, Ini Nomornya

Published

on

Uang Rupiah

Lampung.co – Polri mengimbau kepada kepala daerah melalui surat edaran untuk melaporkan oknum polisi yang mengatasnamakan kesatuan Polri untuk melakukan upaya permintaan, intimidasi atau intervensi.

Surat edaran yang ditujukan kepada kepala daerah di seluruh Indonesia tersebut tentang koordinasi pelaksanaan tugas Polri dalam penegakkan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Surat bernomor R/2029/XI/2019 itu ditandatangani oleh Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo pada 15 November 2019. Listyo pun membenarkan surat edaran tersebut.

Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa kepala daerah diminta untuk tidak melayani segala bentuk permintaan uang atau barang terkait pelaksanaan proyek yang dilakukan oknum anggota Polda, Polres dan Polsek.

Namun menurut Listyo, siapapun boleh melapor dan pihaknya akan mendalami laporan tersebut. Apabila terbukti, sanksi berat akan diberlakukan terhadap anggota yang melanggar.

“Mulai dari pencopotan sampai kita proses dengan pelanggaran kode etik dan bila perlu kita pidanakan,” kata dia, Sabtu (16/11/2019) dikutip dari Media Indonesia.

Layanan pengaduan untuk mendukung pengawasan terhadap penanganan pengaduan masyarakat itu bisa dilakukan langsung melalui bagian pelayanan dan pengaduan (Bagyanduan) Divpropam Polri.

“Call center/WA 081384682019 atau melalui email divpropampolri@yahoo.co.id,” demikian tertulis dalam surat edaran itu. (*)

12,959 kali dilihat, 396 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca