Menu

KPK Kembali Mangkir dari Undangan Pansus Hak Angket DPR

  Dibaca : 278 kali
KPK Kembali Mangkir dari Undangan Pansus Hak Angket DPR

Lampung.co – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyatakan tidak dapat memenuhi undangan panitia khusus (Pansus) hak angket DPR mengenai KPK pada hari Selasa (17/10) ini. Alasan KPK masih sama yaitu selama belum ada putusan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dari Mahkamah Konstitusi.

“Prinsip dasarnya masih belum ada perubahan, bahkan besok ada agenda pimpinan ke daerah juga,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (17/10) seperti dikutip dari republika.co.id.

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya menegaskan bahwa institusinya tetap tidak akan memenuhi undangan Pansus Hak Angket KPK sebelum terbitnya putusan uji materi Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di Mahkamah Konstitusi.

Pansus kembali mengundang pimpinan KPK untuk menghadiri rapat di gedung DPR pada hari ini. Jika KPK kembali tidak memenuhi undangan itu,, maka artinya telah tiga kali KPK tidak memenuhi undangan tersebut.

“Sebenarnya sudah ada dua kali sebelumnya, ada dua surat yang sudah disampaikan ke KPK. Pertama saat itu untuk menghadirkan Miryam, kemudian kedua sekitar bulan lalu dan kami sampaikan kami tidak bisa memenuhi karena menunggu proses ‘judicial review‘ yang ada di MK,” papar Febri.

Ketua Pansus Angket Agun Gunandjar Sudarsa dalam laporannya di Rapat Paripurna DPR memberi penjabaran. Dia menyatakan bahwa Pansus telah mendapatkan empat fokus penyelidikan yaitu aspek kelembagaan, kewenangan, tata kelola sumber daya manusia, dan tata kelola anggaran di KPK.

Menurut dia terkait aspek kelembagaan, KPK gagal dalam memposisikan dirinya sebagai lembaga supervisi dan koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi lantaran tidak mampu membangun kerja sama yang baik dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

Menurut Agun koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung tidak berjalan baik dan supervisi mengalami kemandekan. Menurut dia, itu terjadi lantaran laporan dari Kejaksaan tidak ditindaklanjuti KPK. Agun menuturkan Pansus menemukan adanya dugaan pelanggaran aturan dalam pengumpulan alat bukti dan ada saksi yang harus menuruti keinginan penyidik KPK.

Adapun yang ada dalam Pansus Hak Angket KPK sebanyak enam fraksi. Keenam fraksi tersebut yaitu Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi PPP dan Fraksi PAN dan Fraksi Nasdem.

Ketua pansus hak angket adalah Agun Gunanjar yang namanya disebut pula dalam dakwaan korupsi KTP-E. Dalam dakwan tersebut Agun Gunandar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR RI ditengarai menerima sejumlah satu juta dolar AS. (Erwin/republika.co.id)

Iklan Baris
Wooww... Undangan Pernikahan Murah Hanya Rp. 950. Telp/WA: 0857-8976-8640

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Banner Ads

- Iklan Layanan Masyarakat -


Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional