fbpx
Connect with us

Nasional

Jokowi Akan Ubah Rancangan Dana Desa Tahun 2018 Mendatang

Published

on

Dana Desa

Lampung.co – Presiden Joko Widodo memberikan instruksi, agar program dana desa dan proyek infrastruktur pada kementerian/lembaga, mesti berorientasi pada pembukaan lapangan pekerjaan.

Instruksi tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat terbatas membahas program dana desa di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10/2017).

“Jadi, instruksi Presiden (dalam ratas) adalah, dana desa diperbaiki dan untuk kementerian/lembaga juga diperbaiki, sehingga alokasi anggaran bisa untuk menyerap tenaga kerja lebih maksimal,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, seusai ratas.

Untuk program dana desa, Presiden Jokowi memerintahkan sejumlah hal. Pertama, rancangan perencanaan dana desa untuk tahun 2018 mendatang bakal diubah.

Misalnya, pengerjaan proyek yang menggunakan dana desa tidak boleh secara keseluruhan diserahkan kepada pihak ketiga. Mesti ada yang dilakukan sendiri alias swakelola dengan melibatkan penduduk setempat.

“Misalnya pembelian tenaga kerja, dari desa itu sendiri dan mendapat upah dari dana desa,” jelas Sri.

Perubahan rancangan dana desa ini, sambung Sri, tengah dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Kedua, pemerintah bakal mengubah komposisi alokasi dana desa. Pemerintah tidak lagi memberikan untuk dana desa dengan nominal yang sama.

Tahun 2018 mendatang, dana desa yang diterima akan berbeda-beda setiap desa. Hal tersebut tergantung dari angka orang miskin di desa terkait.

Semakin tinggi angka orang miskin yang berada di satu desa, maka akan semakin besar pula dana desa yang diterima oleh desa itu.

“Untuk desa dengan jumlah penduduk miskin (lebih banyak) akan dinaikkan dari 20 persen menjadi lebih dari 35 persen. Dengan begitu, alokasi anggaran untuk dana desa yang jumlah penduduk miskinnya tinggi, akan lebih tinggi,” ungkap Sri.

Menteri Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menyebutkan, jumlah dana desa di sebuah desa yang dialokasikan untuk menambah lapangan pekerjaan yakni sejumlah 20 persen.

“Pak Presiden memastikan, jangan pakai kontraktor. Jadi ada yang harus dikerjakan oleh masyarakat dan 20 persen (dana desa di desa itu) dipakai untuk gaji masyarakat, baik harian atau paling lama itu mingguan,” papar Eko.

Dengan begitu, Eko yakin kesejahteraan masyarakat desa naik dan daya beli pun meningkat pula.

Untuk sisi pengawasan, kementeriannya sudah membentuk satgas dana desa yang diketuai oleh mantan komisioner KPK Bibit Samad Rianto.

Satgas bakal bekerja sama dengan Polri, Kejaksaan Agung serta KPK sendiri guna melakukan pengawasan penggunaan dana desa. (Erwin/kompas.com)

2,276 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

Sukmawati Diduga Menista Agama, Kemenag Minta Proses Hukum Dijalankan

Published

on

Sukmawati Soekarnoputri

Lampung.co – Terkait pelaporan Sukmawati Soekarnoputri ke polisi atas tuduhan penistaan agama Pasal 156a KUHP, Kementerian Agama meminta agar proses hukum tetap dijalankan sesuai prosedur.

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid di kantor wakil presiden, Jakarta, Senin (18/11/2019). “Silakan proses hukum dilaksanakan,” kata dia dikutip dari CNN Indonesia.

Menurutnya, sebagai negara hukum, sah-sah saja masyarakat melakukan pengaduan kepada penegak hukum sesuai mekanisme yang ada. Namun, lanjutnya, jangan sampai menimbulkan kegaduhan.

“Yang penting tidak perlu sampai terjadi kegaduhan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus menahan diri,” ujar Zainut.

Dalam kesempatan itu juga, dia mengingatkan agar setiap tokoh masyarakat maupun tokoh bangsa lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di muka umum. Terlebih berkaitan dengan persoalan agama.

“Kami mengimbau tokoh masyarakat, tokoh bangsa agar dalam menyampaikan statement menghindari hal-hal yang mengandung muatan kontraproduktif,” imbau Wakil Ketua Umum MUI ini.

Diketahui, putri Presiden ke-1 RI Sukarno itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 15 November lalu atas dugaan tindak pidana penistaan agama ucapannya dalam sebuah video yang beredar di media sosial.

“Mana lebih bagus Pancasila atau Alquran? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20, itu nabi yang mulia Muhammad apa Ir. Sukarno untuk kemerdekaan?” kata Sukmawati.

Terkait pernyataan yang diungkapkannya di sebuah forum tersebut, Sukmawati membantah membandingkan jasa bapaknya dengan Nabi Muhammad SAW terhadap Indonesia.

“Video itu hanya sebagian kecil dari pernyataan saya saat berbicara di forum anak muda yang mengusung tema untuk membangkitkan nasionalisme, menangkal radikalisme, dan memberantas terorisme,” kilahnya.

Sebelumnya, Sukmawati juga pernah dilaporkan atas kasus dugaan penistaan agama ketika membacakan puisi berjudul Ibu Indonesia dalam sebuah acara peragaan busana beberapa waktu lalu.

Namun, Mabes Polri akhirnya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) karena tidak menemukan unsur pidana dalam kasus tersebut. (*)

11,617 kali dilihat, 278 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Lapor ke Propam Polri Jika Ada Oknum Polisi Minta Jatah Proyek, Ini Nomornya

Published

on

Uang Rupiah

Lampung.co – Polri mengimbau kepada kepala daerah melalui surat edaran untuk melaporkan oknum polisi yang mengatasnamakan kesatuan Polri untuk melakukan upaya permintaan, intimidasi atau intervensi.

Surat edaran yang ditujukan kepada kepala daerah di seluruh Indonesia tersebut tentang koordinasi pelaksanaan tugas Polri dalam penegakkan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Surat bernomor R/2029/XI/2019 itu ditandatangani oleh Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo pada 15 November 2019. Listyo pun membenarkan surat edaran tersebut.

Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa kepala daerah diminta untuk tidak melayani segala bentuk permintaan uang atau barang terkait pelaksanaan proyek yang dilakukan oknum anggota Polda, Polres dan Polsek.

Namun menurut Listyo, siapapun boleh melapor dan pihaknya akan mendalami laporan tersebut. Apabila terbukti, sanksi berat akan diberlakukan terhadap anggota yang melanggar.

“Mulai dari pencopotan sampai kita proses dengan pelanggaran kode etik dan bila perlu kita pidanakan,” kata dia, Sabtu (16/11/2019) dikutip dari Media Indonesia.

Layanan pengaduan untuk mendukung pengawasan terhadap penanganan pengaduan masyarakat itu bisa dilakukan langsung melalui bagian pelayanan dan pengaduan (Bagyanduan) Divpropam Polri.

“Call center/WA 081384682019 atau melalui email divpropampolri@yahoo.co.id,” demikian tertulis dalam surat edaran itu. (*)

12,620 kali dilihat, 57 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Cerita Santri Pesantren Entrepreneur Jajakan Kerupuk Lele

Published

on

Pesantren Ash Shalahuddin

Lampung.co – Hampir 45 kilometer jaraknya dari kota Bandung, tepatnya di Desa Sindang Kerta, Cililin, Kabupaten Bandung Barat, berdiri terdapat sebuah Pesantren entrepreneur. Namanya Pesantren Ash Shalahuddin.

Pesantren yang sudah berdiri sejak awal kemerdekaan republik Indonesia, yakni pada tahun 1956 ini mengusung pendidikan agama Islam serta kewirausahaan bagi para santri dan santriwatinya.

Pimpinan pesantren Ustaz Asep menuturkan, para santri diajarkan memegang prinsip Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa kemiskinan dekat dengan kekufuran. Salah satu yang dapat dilakukan ialah dengan berniaga.

“Santri di sini diajarkan untuk berjualan. Salah satu produknya ialah makanan dari olahan ikan lele, mulai dari kerupuk, abon, hingga stik lele dengan harga 2-20 ribu rupiah,” kata dia dikutip dari ACTNews, Selasa (5/11/2019)

Adi Saputra merupakan salah satu santri yang juga ikut belajar kewirausahaan dengan menjajakan produk olahan pesantren ke warga sekitar. Adi biasa menjajakan kerupuk lele dengan harga Rp 2 ribu per kemasan.

Pendapatannya pun bisa mencapai Rp 80-120 ribu sekali berkeliling. Namun, kadang ia juga tak mendapatkan pembeli sama sekali. “Kalau enggak laku ya sedih, tapi gapapa juga, sambil belajar,” ungkap santri yatim itu.

Pesantren Ash Shalahuddin dihuni oleh sebanyak 57 santri dari kalangan keluarga perekonomian prasejahtera dan yatim. Para santri dibimbing sembilan tenaga pengajar di pesantren ini secara gratis.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk pangan, para santri berjualan produk olahan lele. Cara ini juga menjadi salah satu materi belajar, mengingat lembaga ini memiliki lebel pesantren entrepreneur.

Untuk mendukung kebutuhan pangan para santri, lembaga kemanusiaan aksi cepat tanggap (ACT) memberikan satu ton beras untuk Pesantren Ash Shalahuddin pada Kamis (31/10/2019) lalu.

Kepala Cabang ACT Jabar Renno Mahmoeddin mengatakan, beras ini merupakan kelanjutan dari program Beras untuk Santri Indonesia (Berisi) yang diluncurkan pada Hari Santri Nasional 22 Oktober 2019.

Dia berharap, dengan adanya beras ini dapat membantu kebutuhan pangan santri. “Semangat belajar para santri ini perlu dijaga, salah satu cara yang ACT lakukan dengan program Berisi,” ucap Renno. (*)

30,767 kali dilihat, 20 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca