fbpx
Connect with us

Nasional

Izin Usaha Alexis Tak Diperpanjang, Anies-Sandi Tepati Janji Kampanye

Published

on

anies sandi

Lampung.co – Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berusaha menepati janji kampanyenya, yakni menutup Hotel dan Griya Pijat Alexis. Cara Anies dan Sandi memutuskan untuk tidak memperpanjang izin usaha Alexis.

Keputusan tersebut secara resmi dengan keluarnya surat tidak diperpanjangnya izin usaha Alexis yang terbit pada Jumat (27/10/2017). “Kita mengambil keputusan untuk tidak meneruskan izin usaha bagi Alexis,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (30/10/2017) dilansir dari laman Kompas.com.

Dijelaskan mantan Menteri Pendidikan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki dasar untuk tidak memperpanjang izin usaha Alexis. Salah satunya yakni banyaknya keluhan dari masyarakat.

“Kita tegas, kita tidak menginginkan Jakarta menjadi kota yang membiarkan praktik-praktik prostitusi dan kita mendengar laporan, mendengar keluhan dari warga, dan juga pemberitaan-pemberitaan,” tegasnya.

Namun demikian, Anies tidak mau merinci bukti-bukti apa saja yang telah dikantongi Pemprov DKI untuk menegaskan keputusannya tidak mengeluarkan kembali izin usaha Alexis. “Ada, ada laporan-laporan, dan lain-lain. Masa mau dirinci praktik gitu,” ucap Anies kepada Kompas.com.

Anies mengakui, bahwasannya penutupan Alexis selain beberapa dasar yang ia sampaikan, ini juga sebagai bentuk pemenuhan janji kampanyenya bersama Sandi saat maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017 belum lama ini. (Net)

 3,440 kali dilihat,  3 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co atau WhatsApp 0811-796-2288

Berita

Komite IV DPD RI Kritisi Biaya Cek Saldo Bank BUMN; Memberatkan Masyarakat

Published

on

ATM Bank Mandiri
Ilustrasi ATM Bank Mandiri | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota DPD RI daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim meminta pengenaan biaya cek saldo, transfer, dan tarik tunai pada bank-bank milik negara dibatalkan. Sebab, pengenaan biaya per transaksi pada cek saldo, transfer, dan tarik tunai itu memberatkan.

Komite IV itu mengkritik kebijakan yang tidak selaras dengan pemulihan ekonomi nasional tersebut. Pada saat masyarakat didorong berusaha lebih keras, mereka malah dikenakan biaya atas aktivitas di ATM, baik saat mengecek saldo, mentransfer, dan menarik tunai.

“Program semacam itu tidak urgen untuk masa sekarang. Alih-alih memberikan kemudahan kepada masyarakat, aturan itu dinilai sangat memberatkan,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Lampung.co, Senin (31/5/2021).

Abdul Hakim justru menganjurkan agar semua biaya semua aktivitas dalam transaksi di ATM dibuat ringan. “Dengan demikian, masyarakat akan semakin termotivasi untuk berusaha dan meningkatkan pendapatannya,” imbuhnya.

Ia menilai pengenaan biaya itu kontraproduktif dengan usaha pemulihan ekonomi nasional yang sedang digenjot pemerintah. (*)

 19,378 kali dilihat,  68 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Abdul Hakim: Kru KRI Nanggala 402 Adalah Pahlawan Bangsa

Published

on

Abdul Hakim
Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota DPD RI asal Lampung Abdul Hakim ikut prihatin atas musibah kapal selam KRI Nanggala 402. Berita yang baru saja ditayangkan sejumlah media massa adalah kapal selam itu retak dan beberapa serpihan mengapung dan ditemukan tim pencari.

Anggota Komite IV itu mengucapkan keprihatinan mendalam atas musibah ini. Abdul Hakim mendoakan semua korban diberikan keselamatan. Ia juga berharap ini menjadi musibah terakhir dalam dunia maritim kita.

Abdul Hakim juga menghaturkan penghargaan atas dedikasi seluruh kru di dalam kapal selam itu. “Sebagai patriot bangsa, seluruh kru KRI Nanggala adalah pahlawan bangsa,” kata dia, Sabtu (24/4/2021) malam.

Dirinya juga juga mendoakan keluarga awak kapal selam agar selalu dalam lindungan Allah swt. Ia meminta pemerintah bisa melakukan pencarian tuntas atas musibah hilangnya kapal selam tersebut.

Selain itu, pihaknya juga ingin ada peremajaan dalam alat utama sistem pertahanan negara Indonesia.

Dengan demikian, kemampuan alat utama sistem persenjataan Indonesia bisa digunakan secara maksimal untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan ini. (*)

 19,246 kali dilihat,  68 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Subsidi Listrik Segera Dicabut, Akan Ada Tambahan Biaya Juga?

Published

on

KWH Listrik PLN
Ilustrasi KWH Listrik PLN | Foto: Ist.

Lampung.co – Lantaran dinilai tak tepat sasaran, pemerintah berencana mencabut subsidi listrik bagi sekitar 15,2 juta pelanggan dengan mengeluarkan mereka dari daftar penerima subsidi tarif listrik.

Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana dalam rapat ‘Formulasi Subsidi dan Kompensasi yang Tepat Sasaran Bagi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin’ di Banggar DPR, Rabu (7/4/2021) kemarin.

Pihaknya mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada saat ini meyebut subsidi listrik tersebut tak tepat sasaran. “Menggunakan DTKS yang ada saat ini, 15,2 juta pelanggan yang secara data itu harus dikeluarkan,” kata dia.

Rida menyebut, pihaknya sudah menyurati Mensos untuk mendapatkan data terpadu yang terbaru. “Kemudian pada saatnya nanti, dengan teman-teman PLN, kami akan melakukan verifikasi ke lapangan,” imbuhnya.

Menurut Rida, keluarnya 15,2 juta pelanggan dari daftar penerima subsidi itu juga akan menghemat sekitar Rp22,12 triliun dari proyeksi subsidi Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 yang mencapai Rp61,09 triliun.

“Artinya kalau pemilihan ini dijalankan, maka proyeksi subsidi listrik yang kami buat Rp 61,09 triliun bisa tinggal hanya Rp 32 triliun saja,” jelas Rida dikutip dari cnnindonesia.com.

Selain itu, Rida menambahkan, kementerian juga tengah mempersiapkan perubahan tarif listrik jika pemerintah tak lagi memberikan kompensasi kepada PLN untuk memberlakukan adjustment tarif bagi pelanggan non-subsidi sejak 2017.

Jika pemerintah akan melepas tarif adjustment, tentu ada tambahan biaya yang harus dibayarkan oleh para pelanggan mulai dari Rp18 ribu sampai Rp101 ribu per bulan sesuai dengan kapasitas listrik yang digunakan. (*)

 21,023 kali dilihat,  68 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca