fbpx
Connect with us

Nasional

Ini yang Dibicarakan Menteri Ketenagakerjaan dengan Penyandang Difabel

Published

on

penyandang difabel

Lampung.co – “Kami punya potensi. Kami juga bekerja. Kami berharap pemerintah memberikan akses pelatihan ketrampilan kerja,” kata Suwarji, seorang penyandang difabel (tuna daksa) yang setiap hari bekerja di sebuah tailor jasa kepada Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri.

Tak hanya Suwarji, kesempatan berbicara dengan Hanif juga dilakukan Supono Duta. Keduanya meminta akses pelatihan keterampilan dan perluasan kesempatan kerja bagi difabel. Selain keduanya juga ada Aprilian Bima, mahasiswa Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Solo yang juga penderita tuna rungu.

Berdasarkan laman Detikcom, dalam keterangan tertulis dari Kemnaker, Rabu (08/11/2017), permintaan itu diutarakan saat Suwarji dan Supono bertemu Hanif di Rumah Bloger Indonesia (RBI), kawasan Jajar, Solo, Jawa Tengah, Selasa (07/11/2017). Hanif, Suwarji, dan Supono bertemu santai sambil menikmati hidangan ala angkringan.

Selain pelatihan, pemerintah juga diharapkan memberikan akses permodalan dan bantuan alat kerja. Alasannya, dengan keterbatasan fisik banyak kaum difabel yang lebih nyaman bekerja secara mandiri.

Suwarji ketika ditanya, jenis pelatihan apa yang paling dibutuhkan para difabel di Solo? Dengan mantap ia menjawab pelatihan menjahit, IT atau programmer. Sementara, Aprilian Bima dan beberapa rekannya ingin mendapatkan pelatihan keterampilan membuka kafe.

Setelah mendengarkan masukan apa saja yang diperoleh, Mentri Hanif pun menjawab beberapa langkah yang bisa diambil pemerintah, yakni pertama atas masukan Suwarji, Hanif menyatakan akan menjadikannya sebagai masukan penting dalam pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK).

Sedangkan atas keinginan Bima, Hanif menawarkan pelatihan barista kepada para penyandang tuna rungu. “Kemnaker punya program pelatihan barista dan pelatihan keterampilan lain untuk memperluas kesempatan kerja,” ucap Hanif.

Melalui bantuan penterjemah bahasa isyarat, Bima girang dengan tawaran tersebut. “Iya kami mau mengikuti pelatihan menjadi barista,” kata Bima dengan bahasa isyarat.

Keinginan tersebut sejalan dengan rencana Bima yang juga sebagai Ketua Gerakan Kesejahteraan untuk Tuna Rung Indonesia (Gerkatin) Solo yang sedang getol menyosialisasikan Bahasa Isyarat Indonesia (Basindo) kepada masyarakat sebagai bahasa komunikasi. Di kafe itu, mereka akan mensosialisasikan Basindo. (Net)

98 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Mahasiswa Ancam Aksi Lanjutan Jika Tuntutan Tidak Dipenuhi DPR

Published

on

Aksi Mahasiswa

Lampung.co – Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus melakukan aksi di depan Gedung DPR RI menyampaikan mosi tidak percaya kepada wakil rakyat dan Presiden Jokowi, Kamis (19/9/2019).

Demonstrasi kali ini merupakan puncak kemarahan mahasiswa yang kemungkinan akan disusul dengan aksi-aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Mahasiswa menyatakan menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK yang baru direvisi dan Rancangan KUHP (RKUHP) serta sejumlah RUU lainnya.

Ketua BEM UI, Manik Marganamahendra menyebut pemerintah dan DPR tidak bisa mengikuti kemauan rakyat untuk bisa menguatkan KPK Serta tidak pro terhadap demokrasi.

Jadi yang pertama, kata dia, kita sangat menyayangkan permasalahan yang terjadi belakangan ini, mulai dari korupsi sampai dengan demokrasi di indonesia yang makin lama makin terancam.

“Revisi Undang-undang KPK saja itu tidak pro terhadap upaya pemberantasan korupsi yang justru malah disahkan,” kata dia.

Selain itu Manik menjelaskan, saat ini tengah bergulir proses pengesahan RKHUP di DPR. Padahal, menurutnya, banyak pasal dalam RKUHP berisi pemidanaan yang tidak jelas.

Peserta aksi baru membubarkan diri setelah Sekjen DPR RI Indra Iskandar menerima audiensi perwakilan Mahasiswa dan berjanji untuk memenuhi sejumlah tuntutan pengunjuk rasa.

Dalam audiensi tersebut mahasiswa meminta dipertemukan dengan pimpinan DPR untuk menyampaikan aspirasi penolakan pengesahan RUU KPK, RKUHP dan sejumlah RUU lainnya.

Audiensi yang digelar digelar di Ruang KK I, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2019) malam itu, kelompok perwakilan mahasiswa dan Sekjen DPR menyepakati poin kesepakatan.

1. Aspirasi dari masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa akan disampaikan kepada pimpinan Dewan DPR RI dan seluruh anggota.

2. Sekjen DPR RI akan mengundang dan melibatkan seluruh mahasiswa yang hadir dalam pertemuan 19 September 2019, dosen atau akademisi serta masyarakat sipil untuk hadir dan berbicara di setiap perancangan UU lainnya yang belum disahkan.

3. Sekjen DPR menjanjikan akan menyampaikan keinginan mahasiswa untuk membuat pertemuan dalam hal penolakan revisi UU KPK dengan DPR penolakan revisi UU KPK dan RKUHP dengan DPR serta kepastian tanggal pertemuan sebelum tanggal 24 September 2019.

4. Sekjen DPR akan menyampaikan pesan mahasiswa kepada anggota Dewan untuk tidak mengesahkan RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Minerba dan RKUHP dalam kurun waktu empat hari ke depan.

Usai audiensi, perwakilan massa kemudian menemui mahasiswa peserta aksi yang menunggu di depan gerbang Gedung DPR Jalan Gatot Subroto.

Perwakilan massa dari ITB Royyan Abdullah Dzakiy mengatakan pihaknya akan terus menuntut agar aspirasi mereka dipenuhi dengan modal surat kesepakatan yang berisi empat poin tersebut.

“Kita dapat Jaminan bahwa setelah ini akan ada pertemuan, kita mendapat jaminan bahwa pasti akan ada tindak lanjut,” ujar Royyan.

Saat memperlihatkan surat perjanjian yang sudah ditandatangi, beberapa massa mempertanyakan kekuatan surat tersebut lantaran tidak disertakan cap atau materai dalam tanda tangan.

Namun, Manik mengaku tidak pedulikan itu. Ia berpegang pada Pasal 1320 KUH Perdata. Jika pada 24 September menyalahi kesepakatan dan tetap mengesahkan RKUHP, maka mahasiswa akan melakukan aksi lanjutan.

“Kita akan datang kembali ke sini dan kita langsung geruduk DPR seperti itu,” tegas Ketua BEM UI itu. (*)

7,055 kali dilihat, 305 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Menteri dari PKB yang Pernah Bekukan PSSI Jadi Tersangka KPK

Published

on

Imam Nahrawi

Lampung.co – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Imam Nahrawi jadi Menpora kedua yang kena jeratan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap.

Mantan Menpora Andi Mallarangeng juga pernah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan sarana dan prasarana kompleks olahraga di Hambalang, pada Desember 2012 silam.

Imam Nahrawi yang terjerat kasus suap pemberian dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah oleh KPK pada Rabu (18/9/2019).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangan pers di kantornya menyebut Imam menerima aliran dana Rp 11,5 miliar yang diterima asisten pribadi Menpora, yaitu Miftahul Ulum.

Terkait kasus ini, Alexander mengungkapkan proses penyelidikan dilakukan sejak 25 Juni 2019. KPK juga telah memanggil Menpora sebanyak tiga kali.

Sebelumnya, sejumlah pejabat Kemenpora telah dijatuhi vonis oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Kamis (12/9/2019) lalu.

Mereka diantaranya Mantan Deputi IV bidang peningkatan prestasi olahraga Kemenpora Mulyana divonis empat tahun enam bulan penjara.

Kemudian juga staf Kemenpora Adhi Purnomo dan Eko Triyanta dipenjara empat tahun dan denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan.

Mereka terbukti menerima suap dari mantan Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy.

Diketahui, Imam merupakan salah menteri muda dalam Kabinet Kerja di bawah komando Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia lahir di Bangkalan, Jawa Timur, pada 8 Juli 1973.

Imam dikenal sebagai politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama dua periode, yaitu 2004-2009 dan 2009-2014.

Pada 27 Oktober 2014, Imam dilantik Jokowi sebagai menteri pemuda dan olahraga. Semasa menjabat, Imam mencuri perhatian lantaran berbagai hal.

Salah satunya adalah membekukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pada 2015 lalu. (*)

15,013 kali dilihat, 215 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Masalah Karhutla, Kabut Asap, Ancaman ISPA dan ‘Lip Service’ Jokowi

Published

on

Jokowi dan Karhutla

Lampung.co – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah di Indonesia masih semakin memburuk. Upaya pemerintah menekan titik panas dan menghilangkan asap mulai menemui jalan buntu.

Musim kemarau panjang yang terjadi di tahun ini, tak hanya menjadi pemicu kebakaran, namun juga memperburuk situasi ini. Provinsi Riau menjadi daerah dengan kebakaran yang paling parah.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan Karhutla yang terjadi semakin hari mekin memburuk tak terlepas dari sumber kebakaran yang merupakan area gambut.

“Lahan gambut yang terluas terbakarnya, itu ada di Riau. Mencapai 40 ribu hektare,” kata Doni saat konferensi pers di Graha BNPB, di Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Sabtu (14/9/2019) lalu.

Doni mengaku memadamkan api di lahan gambut bukan pekerjaan mudah, banyaknya armada tak menjamin api bisa cepat padam. Akibatnya, asap dan polutan di Provinsi Riau semakin memburuk.

Tak hanya serangan penyakit ISPA yang mengancam masyarakat, fasilitas umum seperti sekolah hingga bandara terpaksa berhenti beroperasi akibat asap ini.

Ribuan warga Riau menjadi korban infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) karena kabut asap. Beberapa di antaranya pingsan dan sesak napas karena menghirup udara level berbahaya.

Situasi yang terjadi saat ini hampir sama dengan 2014 dan 2015, di mana kala itu pendidikan lumpuh, aktivitas bandara terganggu, dan banyak warga mengungsi ke luar Provinsi Riau.

Kondisi ini membantah pernyataan Jokowi yang mengklaim selama tiga tahun terakhir kepemimpinannya kebakaran hutan di Indonesia turun drastis hingga 85 persen lebih.

Hal tersebut diungkapkannya saat meralat ucapannya yang mengklaim tidak ada Karhutla dalam kurun tiga tahun terakhir saat debat kedua calon presiden, Minggu (17/2/2019) silam.

“Saya sampaikan kami bisa mengatasi kebakaran dalam tiga tahun ini, artinya bukan tidak ada, tapi turun drastis, turun 85 persen lebih,” katanya di Pandeglang, Banten, Senin (18/2/2019).

Terkait peristiwa kebakaran hutan dan lahan itu, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas meminta Presiden Joko Widodo turun langsung dalam menangani Karhutla.

Arie juga menyinggung soal pernyataan Jokowi yang akan mencopot sejumlah pejabat tinggi Polri dan TNI jika gagal mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya hanya sebatas janji di mulut.

Pasca kebakaran tahun 2015, lanjutnya, Presiden Jokowi selalu menyatakan ancaman yang sama, faktanya kebakaran terus terjadi dan tidak ada orang yang di copot karena kelalaiannya.

“Ini hanyalah lip service yang diucapkan tanpa ada tindakan nyata dari presiden sebagai kepala negara,” ujarnya dikutip dari Tempo.co, Minggu (15/9/2019).

Selain itu, dia juga mengingatkan kembali agar Pemerintah mematuhi putusan MA atas gugatan warga negara menyatakan bahwa pemerintah bersalah karena gagal mencegah kebakaran hutan pada 2015. (*)

12,787 kali dilihat, 211 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca