fbpx
Connect with us

Nasional

Ini Kata Persatuan Jaksa Terkait Pembentukan Densus Tipikor

Published

on

Persatuan Jaksa

Lampung.co – Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) tidak merasa keberatan terkait dibentuknya Datasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri. Namun, PJI mengharapkan DensusTipikor Polri bekerja tidak sampai pada tahap penuntutan.

Salah satu anggota Persatuan Jaksa Indonesia, Reda Manthovani menuturkan, apabila Densus Tipikor Polri bekerja hingga pada tahap penuntutan maka bakal ada aturan yang dilanggar. Di antaranya adalah Undang Undang (UU) Kejaksaan dan Kitab Undang Undang Acara Pidana (KUHAP).

“Kalau sebatas penyidikan seperti yang berlaku seperti Densus 88, tidak masalah tapi kalau ikut juga melakukan penuntutan, tidak bisa,” kata Reda, dalam diskusi DensusTipikor Polri di Jakarta, Ahad (22/10) sebagaimana dikutip dari republika.co.id.

Lalu kenapa KPK bisa bekerja sampai penuntutan? Reda menambahkan, karena kerja KPK berdasarkan pada UU KPK. Di samping itu, UU KPK menjabarkan tugas KPK sebagai trigger mechanism. Sementara, Densus Tipikor Polri tidak ada UU nya. “Dan tidak bisa kalau DensusTipikor Polri ini hanya bekerja berdasarkan Kepres,” tuturnya.

Peraturan Presiden (Perpres) atau Kepres, kata Reda, tidak dapat mengatur Densus Tipikor Polri yang tugasnya hingga penuntutan. Hal yang serupa disampaikan Anggota PJI, R. Narendra Jatna. Menurut dia kalau Densus Tipikor Polri hanya sampai pada tahap penyidikan maka tidak usah dibuat Densus Tipikor.

Dia menyarankan, dibentuk tim lintas instansi seperti dahulu pernah ada Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Di samping itu, Narendra juga memandang usulan mata anggaran Densus Tipikor Polri yang lumayan besar senilai Rp 2,6 triliun dianggap teramat besar bila dibandingkan mata anggaran Kejaksaan. Anggaran kejaksaan senilai Rp 4,6 triliun di mana Kejaksaan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan aneka kasus termasuk kasus korupsi.

“Anggaran kejaksaan total Rp 4,6 triliun semua. Sedangkan hanya untuk Densus Tipikor Rp 2,6 triliun. Kalau mau dibandingkan harusnya anggaran Kejaksaan juga disamakan, sebab tahapan kinerjanya lebih lengkap, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi,” jelasnya.

Tokoh Akademisi Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Junaedi menganggap, jika Polri berkeras tetap membentuk Densus Tipikor , maka mesti ada UU yang diubah. “Tapi tetap ada aturan UU yang harus disesuaikan, tidak bisa kemudian membentuk lembaga seperti KPK, di mana ada penyidikan dan penuntutan di satu lembaga,” katanya. (Erwin/republika.co.id)

 1,894 kali dilihat,  3 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

Soal Saipul Jamil, Abdul Hakim: Kasus Pedofil Mesti Jadi Perhatian Bersama

Adanya peluang pedofil tampil di televisi karena ada penonton yang menunggu momentum itu.

 10,765 kali dilihat

Published

on

Saipul Jamil
Saipul Jamil | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Lampung mendukung pelaku pedofilia atau pedofil tidak lagi mendapat tempat di media massa, khususnya televisi. Pedofil, kata Abdul Hakim, mesti mendapat sanksi sosial yang keras.

Ia mendukung langkah banyak elemen masyarakat untuk tidak menayangkan pedofil di televisi. Menurutnya, kejahatan seperti ini mesti menjadi perhatian bersama. “Khususnya kepada orangtua untuk menjaga anak-anak mereka dari pelaku kekerasan seksual,” kata Abdul Hakim.

Anggota Komite IV itu prihatin kejadian ini dilakukan selebrita atau artis. Ia ingin para tokoh publik mestinya menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. Dia juga mengajak semua pihak untuk mewaspadai agar kejadian itu tidak terulang.

Ia ingin agar ada gerakan bersama untuk menjaga anak-anak dari eksploitasi dan kekerasan seksual. Kepada warga, Abdul Hakim juga mengedukasi agar tidak menggemari pelaku-pelaku kekerasan seksual kepada anak ataupun mereka yang punya kecenderungan seksual kepada anak.

“Adanya peluang pedofil tampil di televisi karena ada penonton yang menunggu momentum itu. Jika publik juga tidak memberikan tempat kepada mereka, televisi pun tidak menayangkan wajah pedofil-pedofil itu,” tandasnya. (*)

 10,766 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Tagar #SayNoToPDIP Trending di Twitter, Netizen Ngomongin Apa?

“Mau Negara ini lebih baik lagi dan tidak jatuh 2 kali pada kesalahan yang sama?! #SayNoToPDIP sajalah!!,” cuit @BungSaid18

 7,619 kali dilihat

Published

on

#SayNoToPDIP
#SayNoToPDIP trending topik di Twitter | Foto: Lampung.co

Lampung.co – Tagar #SayNoToPDIP melambung menjadi trending topik di Twitter pada hari Jumat (27/8/2021). Banyak sekali opini masyarakat terhadap PDI Perjuangan yang dinahkodai Megawati Soekarnoputri itu.

“Mau Negara ini lebih baik lgi (lagi) & tdk (tidak) jatuh 2 kali pd (pada) kesalahan yg (yang) sama ?! #SayNoToPDIP sajalah!!,” cuit @BungSaid18

Akun @BungSaid18 menyoroti vonis Juliari Peter Batubara yang dinilai tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Dia menyebut, berdasarkan Keppres No. 12 thn 2020 Covid-19 adalah bencana nasional.

Menurutnya, dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman mati pada pasal 2 ayat 2 bisa menjerat koruptor yang merugikan negara karena korupsi anggaran bencana nasional.

“Bagaimana dgn (dengan) vonis Juliari? #SayNoToPDIP sajalah!!,” imbuhnya

Pantauan Lampung.co pada pukul 14.30 WIB, tagar #SayNoToPDIP menempati posisi 5 trending topik Indonesia dengan jumlan cuitan lebih dari 12 ribu. Namun salah satu netizen menyebut sebelumnya sempat menduduki posisi 4 teratas.

Selain menyoroti banyaknya kader PDI Perjuangan yang tersandung kasus korupsi, warganet juga banyak yang bercuit tentang kebijakan pemerintah rezim Joko Widodo (Jokowi). Termasuk penghapusan dan ancaman kriminalisasi terhadap masyarakat pembuat mural.

“Ada unit satuan baru terbentuk seminggu lalu, TIM BUSERAL ( buru sergap mural),” tulis akun @Sys18518405 yang disertai 2 (dua) tagar #SayNoToPDIP. (doy)

 7,620 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Komisaris Anak Perusahaan BUMN Eks Koruptor Itu Pendukung Berat Jokowi

Lagi pula PT Pupuk Iskandar Muda bukan perusahaan yang untung, masih beroperasi saja sudah bagus, itu pun ditopang karena adanya subsidi pupuk.

 32,975 kali dilihat

Published

on

Izedrik Emir Moeis
Izedrik Emir Moeis bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri | Foto: Ist.

Lampung.co – Mantan narapidana kasus suap pembangunan PLTU Tarahan, Lampung, Izedrik Emir Moeis yang diangkat Erick Thohir menjadi komisaris PT Pupuk Iskandar Muda ternyata pendukung berat Presiden Jokowi sejak periode pertama.

Menjabat komisaris anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Holding Company sejak 18 Februari 2021 lalu, jabatan politisi PDI Perjuangan yang kontroversial ini baru terungkap dan langsung menuai kritikan banyak pihak.

“Saya kecewa mantan narapidana korupsi jadi komisaris BUMN. Semestinya tidak terjadi,” ujar koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Boyamin Saiman, Kamis (5/8/2021) sebagaimana dikutip dari Tempo.co.

“Kalau itu benar (Emir Moeis menjabat komisarisanak perusahaan BUMN), maka itu menggambarkan unsur kesengajaan untuk meremehkan. Menganggap remeh temeh pertimbangan etika dan moral tata kelola negara, terutama dalam sektor BUMN dalam unit bisnis yang dikelola negara,” kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas kepada CNNIndonesia.com.

“Lagi pula PT Pupuk Iskandar Muda bukan perusahaan yang untung, masih beroperasi saja sudah bagus, itu pun ditopang karena adanya subsidi pupuk. Oleh karenanya, jangan dibebani lagi dengan tambahan komisaris, apalagi kontroversial,” ujar anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron dipetik dari detikNews.

Jika dilihat dari sepak terjangnya, eks koruptor satu ini merupakan pendukung berat Jokowi sejak menjadi calon presiden periode pertama. Saat masih berstatus terdakwa kasus korupsi, Emir Moeis memberikan dukungan penuh kepada Jokowi pada Pemilu 2014 silam.

“Di Indonesia kan presiden turun dari langit, coba dululah. Saya yakin bisa, jangan takut, saya yakin Bu Mega akan tetap mendampingi (Jokowi), memberikan nasihat-nasihat internasional. Kita-kita ini para senior di DPP juga harus siap dengan masukan-masukan pada beliau untuk sukses,” ujar dikutip dari medcom.id.

Kemudian pada tahun 2018, dia menyuarakan keraguan atas dukungan Susilo Bambang Yudhoyono  terhadap calon presiden Jokowi periode kedua. “Mau dukung karena memang satu visi atau karena pragmatisme politik?” tuturnya.

Selain penggila Jokowi, Emir Moeis juga diketahui seorang politisi PDI Perjuangan yang cukup dekat dengan Megawati. Setelah bebas dari penjara pada tahun 2016, dia diangkat oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi Eksekutif Perencanaan Kebijakan PDI Perjuangan per 15 Mei 2017. (doy)

 32,976 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca