fbpx
Connect with us

Nasional

Ini Kata Persatuan Jaksa Terkait Pembentukan Densus Tipikor

Published

on

Persatuan Jaksa

Lampung.co – Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) tidak merasa keberatan terkait dibentuknya Datasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri. Namun, PJI mengharapkan DensusTipikor Polri bekerja tidak sampai pada tahap penuntutan.

Salah satu anggota Persatuan Jaksa Indonesia, Reda Manthovani menuturkan, apabila Densus Tipikor Polri bekerja hingga pada tahap penuntutan maka bakal ada aturan yang dilanggar. Di antaranya adalah Undang Undang (UU) Kejaksaan dan Kitab Undang Undang Acara Pidana (KUHAP).

“Kalau sebatas penyidikan seperti yang berlaku seperti Densus 88, tidak masalah tapi kalau ikut juga melakukan penuntutan, tidak bisa,” kata Reda, dalam diskusi DensusTipikor Polri di Jakarta, Ahad (22/10) sebagaimana dikutip dari republika.co.id.

Lalu kenapa KPK bisa bekerja sampai penuntutan? Reda menambahkan, karena kerja KPK berdasarkan pada UU KPK. Di samping itu, UU KPK menjabarkan tugas KPK sebagai trigger mechanism. Sementara, Densus Tipikor Polri tidak ada UU nya. “Dan tidak bisa kalau DensusTipikor Polri ini hanya bekerja berdasarkan Kepres,” tuturnya.

Peraturan Presiden (Perpres) atau Kepres, kata Reda, tidak dapat mengatur Densus Tipikor Polri yang tugasnya hingga penuntutan. Hal yang serupa disampaikan Anggota PJI, R. Narendra Jatna. Menurut dia kalau Densus Tipikor Polri hanya sampai pada tahap penyidikan maka tidak usah dibuat Densus Tipikor.

Dia menyarankan, dibentuk tim lintas instansi seperti dahulu pernah ada Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Di samping itu, Narendra juga memandang usulan mata anggaran Densus Tipikor Polri yang lumayan besar senilai Rp 2,6 triliun dianggap teramat besar bila dibandingkan mata anggaran Kejaksaan. Anggaran kejaksaan senilai Rp 4,6 triliun di mana Kejaksaan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan aneka kasus termasuk kasus korupsi.

“Anggaran kejaksaan total Rp 4,6 triliun semua. Sedangkan hanya untuk Densus Tipikor Rp 2,6 triliun. Kalau mau dibandingkan harusnya anggaran Kejaksaan juga disamakan, sebab tahapan kinerjanya lebih lengkap, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi,” jelasnya.

Tokoh Akademisi Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Junaedi menganggap, jika Polri berkeras tetap membentuk Densus Tipikor , maka mesti ada UU yang diubah. “Tapi tetap ada aturan UU yang harus disesuaikan, tidak bisa kemudian membentuk lembaga seperti KPK, di mana ada penyidikan dan penuntutan di satu lembaga,” katanya. (Erwin/republika.co.id)

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

Ustaz Abdul Somad Dilaporkan di Tiga Polda dan Bareskrim Mabes Polri

Published

on

Ustaz Abdul Somad

Lampung.co – Setelah dilaporkan ke Polda NTT, Polda Metro Jaya dan Bareskrim Mabes Polri pada hari Senin, 19/8/2019 kemarin, kini Ustaz Abdul Somad (UAS) juga dilaporkan ke Polda Jawa Timur.

UAS dilaporkan DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Jawa Timur terkait video dakwahnya yang beredar dianggap berisi ujaran kebencian terhadap kelompok agama.

Ketua DPD GAMKI Jatim Rafael Obeng mengatakan, pihaknya melaporkan Ustaz Abdul Somad atas tuduhan menyebarkan video tentang ujaran kebencian di media sosial.

“Kami ingin melaporkan seseorang yakni Pak Ustaz Abdul Somad yang menyebarkan video tentang ujaran kebencian yang ada di media sosial,” kata Rafael Obeng dikutip dari republika.co.id, Selasa (20/8/2019).

Rafael mengaku, pelaporan yang dilakukan agar menjadi pelajaran bagi tokoh-tokoh agama, supaya lebih berhati-hati saat memberikan ceramah keagamaan.

Karena, menurut dia, tokoh agama merupakan peneduh sekaligus peneguh kesatuan dalam berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia.

Sementara dalam klarifikasinya, UAS menegaskan bahwa ceramah yang dilakukannya itu tak bermaksud menghina salah satu agama atau untuk merusak hubungan antar umat beragama.

Dirinya mengaku hanya menjelaskan pertanyaan tentang patung dan tentang kedudukan nabi Isa AS bagi umat Islam dan untuk intern di dalam masjid yang sifatnya tertutup. (*)

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Pengembangan EBT di Era Jokowi Lebih Lambat Dibanding Kinerja SBY

Published

on

SBY-Jokowi

Lampung.co – Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di era Jokowi lebih lambat dibanding kinerja SBY.

Pengamat bidang energi itu menyebutkan, pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2010-2014 pembangkit energi terbarukan meningkat menjadi 1760 MegaWatt (MW).

Sedangkan pada periode kepemimpinan Joko Widodo tahun 2014-2018 hanya meningkat sebesar 985 MW. Estimasi hingga akhir 2019, pembangkit energi terbarukan hanya meningkat sekitar 400-450 MW.

Dengan demikian, total kapasitas dari 2014 hingga 2019 diperkirakan sekitar 1300-1350 MW. Angka tersebut jauh lebih rendah dibanding lima tahun kepemimpinan SBY periode kedua.

“Kalau dibilang lima tahun pak Jokowi perkembangan EBT lebih rendah dibanding SBY,” ucapnya Senin (19/8/2019) dilansir CNNIndonesia.com.

Padahal, kata dia menambahkan, Kebijakan Energi Nasional (KEN) ada di akhir pemerintahan pak SBY.

Dikatahui, KEN disusun sebagai pedoman untuk memberi arah pengelolaan energi guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi guna mendukung pembangunan nasional.

Bahkan pada era Jokowi, presiden menerbitkan Peraturan Presiden No 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Saat itu, pemerintah sudah memiliki KEN dan RUEN.

Tak hanya itu, Jokowi juga sempat mengumbar jargonnya untuk melepas ketergantungan pembangkit listrik Indonesia dari energi fosil, seperti batu bara.

Hal itu diungkapkannya Saat peresmian PLTU Cilacap Ekspansi 1 x 660 MW, ia membanggakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Sidrap, Sulawesi Selatan pada 25 Februari lalu.

Selain berkomitmen melanjutkan pengembangan listrik berbasis angin, kata Jokowi, pemerintah juga ingin mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

“Sebab, Indonesia memiliki banyak aliran sungai yang dapat dimanfaatkan untuk energi baru terbarukan (EBT),” kata Jokowi kala itu dikutip dari tirto.id.

Akan tetapi, nyatanya perkembangan EBT masih terbilang rendah. Fabby mengatakan RUEN belum secara utuh dijabarkan dalam kebijakan dan penataan energi nasional Indonesia. (*)

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Ini Klarifikasi UAS Terkait Ceramahnya yang Dinilai Menghina Agama

Published

on

Ustaz Abdul Somad

Lampung.co – Ustaz Abdul Somad (UAS) menjawab tudingan yang dianggap menghina lambang-lambang salah satu agama atau penistaan agama dalam ceramahnya yang beredar di media sosial.

Dalam ceramah yang disampaikannya dalam pengajian rutin di masjid An-Nur Pekanbaru itu, UAS dinilai menghina lambang-lambang agama Kristen dan Katolik, seperti salib dan patung.

UAS mengatakan video yang beredar itu merupakan ceramahnya beberapa tahun silam. Saat itu, menurut dia, sedang sesi tanya-jawab berlangsung dalam kajian tertutup.

“Pertama itu saya menjawab pertanyaan, bukan saya membuat buat untuk merusak hubungan. Ini perlu dipahami dengan baik,” ujar UAS dalam klarifikasinya yang diunggah di Youtube.

Yang kedua, lanjutnya, pengajian itu di dalam masjid tertutup, bukan di stadion, bukan di lapangan sepak bola, bukan di TV, tapi untuk intern umat Islam.

Dia menegaskan ceramah dilakukannya itu tak bermaksud menghina salah satu agama. Dirinya menjelaskan pertanyaan tentang patung dan tentang kedudukan nabi Isya AS bagi umat Islam.

“Ketiga, pengajian itu lebih tiga tahun lalu. Sudah lama di kajian subuh Sabtu di masjid An-nur Pekanbaru, karena saya rutin pengajian di sana,” ujar dia.

Meskipun dirinya heran ceramah dilakukannya beberapa tahun silam itu baru viral dan dibawa keranah hukum, tapi UAS menegaskan siap menjalani pemeriksaan jika diperiksa polisi.

“Kenapa diviralkan sekarang? Kenapa dituntut sekarang. Sebagai warga yang baik saya tidak akan lari, karena saya tidak merasa salah,” tegasnya

“Dan saya tidak pula ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dari tiga poin itu apakah jelas?,” imbuhnya. (doy)

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca