Menu

Ini Kata Persatuan Jaksa Terkait Pembentukan Densus Tipikor

  Dibaca : 457 kali
Ini Kata Persatuan Jaksa Terkait Pembentukan Densus Tipikor

Lampung.co – Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) tidak merasa keberatan terkait dibentuknya Datasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri. Namun, PJI mengharapkan DensusTipikor Polri bekerja tidak sampai pada tahap penuntutan.

Salah satu anggota Persatuan Jaksa Indonesia, Reda Manthovani menuturkan, apabila Densus Tipikor Polri bekerja hingga pada tahap penuntutan maka bakal ada aturan yang dilanggar. Di antaranya adalah Undang Undang (UU) Kejaksaan dan Kitab Undang Undang Acara Pidana (KUHAP).

“Kalau sebatas penyidikan seperti yang berlaku seperti Densus 88, tidak masalah tapi kalau ikut juga melakukan penuntutan, tidak bisa,” kata Reda, dalam diskusi DensusTipikor Polri di Jakarta, Ahad (22/10) sebagaimana dikutip dari republika.co.id.

Lalu kenapa KPK bisa bekerja sampai penuntutan? Reda menambahkan, karena kerja KPK berdasarkan pada UU KPK. Di samping itu, UU KPK menjabarkan tugas KPK sebagai trigger mechanism. Sementara, Densus Tipikor Polri tidak ada UU nya. “Dan tidak bisa kalau DensusTipikor Polri ini hanya bekerja berdasarkan Kepres,” tuturnya.

Peraturan Presiden (Perpres) atau Kepres, kata Reda, tidak dapat mengatur Densus Tipikor Polri yang tugasnya hingga penuntutan. Hal yang serupa disampaikan Anggota PJI, R. Narendra Jatna. Menurut dia kalau Densus Tipikor Polri hanya sampai pada tahap penyidikan maka tidak usah dibuat Densus Tipikor.

Dia menyarankan, dibentuk tim lintas instansi seperti dahulu pernah ada Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Di samping itu, Narendra juga memandang usulan mata anggaran Densus Tipikor Polri yang lumayan besar senilai Rp 2,6 triliun dianggap teramat besar bila dibandingkan mata anggaran Kejaksaan. Anggaran kejaksaan senilai Rp 4,6 triliun di mana Kejaksaan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan aneka kasus termasuk kasus korupsi.

“Anggaran kejaksaan total Rp 4,6 triliun semua. Sedangkan hanya untuk Densus Tipikor Rp 2,6 triliun. Kalau mau dibandingkan harusnya anggaran Kejaksaan juga disamakan, sebab tahapan kinerjanya lebih lengkap, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi,” jelasnya.

Tokoh Akademisi Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Junaedi menganggap, jika Polri berkeras tetap membentuk Densus Tipikor , maka mesti ada UU yang diubah. “Tapi tetap ada aturan UU yang harus disesuaikan, tidak bisa kemudian membentuk lembaga seperti KPK, di mana ada penyidikan dan penuntutan di satu lembaga,” katanya. (Erwin/republika.co.id)

Iklan Baris
Ada rencana menunaikan ibadah umroh? Kami siap melayani anda. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Banner Ads

- Iklan Layanan Masyarakat -
-Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H-


Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional