Connect with us

Nasional

Ini Alasan Jokowi Gencar Membangun Infrastruktur

Published

on

Alasan Jokowi Membangun Infrastruktur

Lampung.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan biaya transportasi logistik di Indonesia lebih tinggi 2,5 kali lipat dibandingkan Malaysia dan Singapura.

Hal itu berarti, di Indonesia untuk membawa barang dari satu daerah ke daerah lain membutuhkan biaya 2 kali sampai 2,5 kali lipat lebih mahal. Akibatnya, barang yang dijual di Indonesia berharga lebih mahal ketimbang negara lain.

Hal itu disampaikan Jokowi ketika sewaktu memberikan orasi pada Dies Natalis ke-60 Universitas Diponegoro di Stadion Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

“Kenapa infrastruktur kita bangun? Jawabannya di situ. Kita ingin daya saing kita lebih baik dari negara lain. Global competitiveness kita harus diperbaiki, tahun ini cukup lumayan meloncat dari (peringkat) 41 ke 36 dari 137 negara,” ungkal dia dalam keterangan resmi, Selasa (17/10/2017) seperti dikutip dari liputan6.com.

Dalam sambutannya, Presiden menyebutkan bahwa pada 1977 Indonesia sudah membangun jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) dan tuntas pembangunannya pada 1981 sepanjang 60 kilometer (km).

Ketika itu, jalan tol itu menjadi perhatian banyak negara, semisal Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Tiongkok. Namun sampai 2014, jalan tol yang dibangun di Tanah Air cuma mencapai 780 km.

“Hampir 35 tahun lebih, hanya 780 km padahal (negara) yang dulu lihat ke kita, yang meniru kita, saya berikan contoh di China setahun bisa membangun 4.000 km lebih. Sekarang sudah memiliki 220 ribu km. Kita 780 km,” paparnya.

Oleh sebab itu, Jokowi menerangkan mengapa dirinya selalu berbicara seputar infrastruktur dalam banyak kesempatan. Selain Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang difokuskan untuk infrastruktur, alasan lainnya adalah demi mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur.

Bahkan, anggaran di bidang infrastruktur pun telah disiapkan dan ditingkatkan pemerintah dari Rp 177 triliun pada 2014 naik menjadi Rp 401 triliun pada 2017.

Di antara infrastruktur yang dibangun pemerintah, salah satunya adalah pelabuhan. Seperti Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Kuala Tanjung di Sumatra Utara, dan Makassar New Port di Sulawesi Selatan. Rencananya tahun yang akan datang pemerintah juga bakal mulai pembangunan pelabuhan di Sorong, Papua.

“Kenapa harus kita bangun? Karena negara kita negara kepulauan, (pelabuhan) basis pondasi kemaritiman merupakan sebuah keharusan,” sambung dia.

Begitu pula dengan pembangunan bandar udara, Indonesia sebagai negara besar yang mempunyai 17 ribu pulau, namun tidak semua pulaunya bisa disinggahi kapal.

“Oleh sebab itu juga di pulau-pulau terpencil di Natuna, Miangas, kita bangun airport. Ini salah satu contoh saja karena banyak kita bangun airport kecil itu,” tutur Presiden.

Pembangunan pembangkit listrik juga tak luput dari perhatian pemerintah. Meski banyak yang menilai target pemerintah untuk membangun 35 ribu MW terlamlai ambisius, namun pemerintah tetap berusaha mewujudkannya. Terlebih selama 72 tahun Indonesia merdeka, pemerintah hanya dapat membangun 53 ribu MW.

“Tidak apa-apa, target harus besar, ambisi harus seperti itu. Kalau tidak, daya saing kita akan tertinggal. Sekali lagi ini menyangkut daya saing kita yang tertinggal dengan negara lain,” pungkas dia. (Erwin/liputan6.com)

 1,078 kali dilihat,  3 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

PKS Minta Dibatalkan Karena Mendegradasi Nilai Pancasila, PDI: Tujuan RUU HIP Mulia

Published

on

RUU HIP
Aksi penolakan RUU HIP | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi menilai penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) harus diteruskan menjadi pembatalan.

Menurutnya, sudah sewajarnya juga DPR menunda pembahasan RUU HIP. Karena, kata dia, sudah banyak penolakan dari berbagai pihak yang menilai RUU tersebut justru mendegradasi nilai Pancasila.

“Artinya suara publik ini sudah muncul semuanya. Lantas kita mau apa lagi? Jangan sampai publik melihat bahwa kita di sini tidak mewakili suara mereka,” kata Aboe di Gedung Nusantara II, Kompeks Parlemen, Kamis (18/6/2020).

Tak sampai disitu, dia juga mendesak DPR untuk segera membatalkan pembahasan RUU HIP. Agar legislator juga dapat fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan penanganan virus Covid-19.

“Alangkah lebih baik jika kita batalkan saja rancangan undang-undang ini. Kita sampaikan kepada publik bahwa RUU ini akan di-drop,” ujar Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR itu dikutip dari Republika.co.id.

Disisi lain, Ketua DPP PDI Perjuangan, Aria Bima menilai RUU HIP ini memiliki tujuan yang mulia, agar ideologi Pancasila tetap relevan untuk masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan global.

“Sejauh yang saya ketahui RUU ini (HIP) sangat mulia. Pancasila menjawab dalam kemajuan zaman yang selalu berbagai kompleksitas, tetapi kalau ada yang melihat tafsir-tafsir lain, saya rasa itu dinamika,” jelasnya. (*)

 31,575 kali dilihat,  43 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Utang Indonesia Melonjak 14 Persen, Pertumbuhan Ekonomi Minus 3,1 Persen

Published

on

Utang Luar Negeri Indonesia
Utang Luar Negeri Indonesia meningkat | Foto: Ist.

Lampung.co – Dampak pandemi virus corona atau Covid-19 terhadap perekonomian cukup besar. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan kuartal kedua 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 3,1%.

“Kuartal kedua, kita memperkirakan kontraksi akan terjadi,” ungkap Menteri Keuangan seperti yang dikutip dari Program Indonesia Business Forum tvOne, Rabu 17 Juni 2020 kemarin.

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi akibat menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai tempat seperti Jakarta atau Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat yang memiliki kontribusi ekonomi nasional sangat besar.

Dinukil dari viva.co.id, untuk mendongkrak ekonomi di kuartal 3 dan 4 tahun 2020, pemerintah mengeluarkan stimulus jumbo sebesar Rp677,2 triliun. Namun konsekuensinya, beban utang melonjak dan defisit APBN membengkak.

“Akan tapi itu merupakan sebuah hal yang saya rasa bisa ditolerir, karena yang paling penting adalah melevel rates perekonomian untuk menghindari terjadinya histeresis,” ujar Fithra Faisal, Direktur Eksekutif Next Policy.

Namun Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira mengkhawatirkan melonjaknya rasio utang di tengah pandemi. Menurutnya, utang yang tidak dikelola dengan baik dan produktif justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

“Cukup mengkhawatirkan situasi utang, apalagi utang di tengah pandemi karena kita melihat adanya pelebaran defisit anggaran yang cukup signifikan dari angka 3% menjadi 6%,” jelasnya.

Kemudian, nilai tukar rupiah cenderung fluktuatif, lalu sisi pembayaran bunga itu juga akan menjadi beban. “Bukan hanya pada tahun fiskal sekarang, tapi juga pada tahun-tahun anggaran APBN ke depannya,” imbuhnya.

Diketahui, dalam 4 bulan pertama 2020 total utang pemerintah dibawah kendali Presiden Joko Widodo (Jokowi) naik Rp393,2 triliun. Angka ini naik 14% lebih dibandingkan tahun lalu. (*)

 29,591 kali dilihat,  39 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Anggota Komisi XI DPR RI Kritisi Kebijakan Fiskal RI Tahun 2021

Published

on

Kebijakan Fiskal
Ilustrasi Kebijakan Fiskal | Foto: Ist.

Lampung.co – Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2021 kepada DPR RI. Dokumen tersebut digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021.

Terkait hal itu, selaku Anggota Legislatif Komisi XI DPR RI, Junaidi Auly memiliki beberapa catatan penting dalam menyikapi ini. Pihaknya meminta pemerintah memastikan bahwa APBN kedepan disusun secara kredibel dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

“Dalam KEM-PPKF 2021 masih membutuhkan penajaman kebijakan dalam upaya penanganan pandemi covid-19, mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, meningkatkan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata dia di Senayan, Selasa (16/6/2020).

Junaidi menilai, target pertumbuhan ekonomi dalam KEM-PPKF tahun 2021 dinilai masih terlalu rendah hanya 4,5 sampai 5,5 persen dan level tinggi 5,7 persen, padahal dalam RPJMN 2020-2024 ekonomi ditargetkan bisa tumbuh 5,4 hingga 6 persen per tahunnya.

“Kami mengingatkan kepada pemerintah untuk tetap fokus pada pencapaian target-target ekonomi dan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, terlebih di tengah krisis pandemi covid-19 dimana rakyat membutuhkan kerja keras pemerintah,” ujarnya.

Wakil raktat asal Lampung ini menyebut, pemerintah selalu gagal mencapai target dengan cenderung menyalahkan faktor gejolak ekonomi global. Tahun 2019 lalu ekonomi hanya tumbuh 5,02 persen dari target 5,3 persen, 2018 realisasi pertumbuhan 5,17 persen dari target 5,4 persen.

“Kegagalan capaian pertumbuhan ekonomi ini tentu akan berdampak pada kegagalan target penerimaan negara maupun percepatan penurunan masalah-masalah sosial di Indonesia,” imbuhnya.

Pihaknya juga mendesak pemerintah untuk merinci secara deatail target pertumbuhan dari sisi permintaan. Dalam dokumen KEM-PPKF 2021, lanjutnya, tidak dirinci pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Padahal target pertumbuhan ekonomi dilihat dari kontribusi konsumsi rumah tangga sekitar 56 persen.

“Pada 2021 pemerintah menargetkan 4,1-4,9 persen pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kami menilai pemerintah tidak bersungguh-sungguh berupaya mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi melihat dari rendahnya target pada sektor ini,” tandas Junaidi. (*)

 28,482 kali dilihat,  39 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca