Nasional
Ini 7 Analisis Pengamat Intelijen Seputar Kegaduhan TNI, BIN, dan Polri
Lampung.co – Publik dalam negeri dihebohkan oleh kegaduhan dan kekacauan informasi terkait adanya dugaan 5.000 senjata ilegal yang masuk ke Indonesia. Terlebih yang mengutarakan informasi tersebut adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Gatot Nurmantyo.
Informasi itu mulai menjadi topik panas di ruang publik sesudah akun Twitter radio Elshinta berkicau mengenai pernyataan dari Panglima TNI.
Dalam kicauan pada tanggal 22 September 2017, Sabtu pukul 12.42 WIB, Twitter radio Elshinta menuturkan, Panglima TNI menyebut ada institusi tertentu yang mencatut nama Presiden untuk mendatangkan 5.000 senjata secara ilegal.
Namun, tak ada informasi lebih lanjut mengenai institusi yang dimaksud dan jenis senjata yang akan didatangkan.
“Panglima TNI menyebutkan ada institusi tertentu yang mencatut nama Presiden untuk mendatangkan 5 ribu senjata secara ilegal. (ros),” demikian tweet radio Elshinta.
Unggahan itu segera saja menggegerkan dunia maya, membuat publik mengira-ngira dan berspekulasi liar.
Keadaan yang terjadi di ruang publik ini membuat pengamat intelijen dari Universitas Indonesia (UI), Ridlwan Habib angkat suara.
Menurut Ridlwan, ada pihak ketiga yang coba untuk membenturkan antara Panglima TNI, Kepolisian Republik Indonesia biasa disingkat Polri, dan Badan Intelejen Negara atau BIN.
Berikut ini penjelasan dan analisis dari Ridlwan, dikutip dari Tribunnews.com:
Adu domba menggunakan media sosial
Ridlwan menyebutkan jika metode adu domba ini dilakukan lewat media sosial.
“Dari penelusuran dengan metode open source intelligence atau OSINT, operasi adu domba ini menggunakan medsos, ” ungkap Ridlwan kepada Tribunnews.com, Senin (25/9/2017).
Ridlwan memaparkan, pada tanggal 23 September sekitar pukul 22.00 WIB muncul tagar di media sosial #PanglimaTantangBIN.
Bahkan tagar itu sempat menjadi trending topik di Twitter.
Serangan melalui auto bot
Menurut alumni S2 Kajian Intelijen UI, serangan di media sosial tersebut dilakukan dengan menggunakan auto bot.
Artinya, trending topik itu tidak benar-benar dikicaukan oleh akun asli.
“Dari penelusuran saya, itu menggunakan auto bot, mesin, bukan akun akun asli, ” ucap Ridlwan.
Berdasarkan hasil pelacakannya, website perangbintang.com beralamat IP di 198.185.159.145 yang berada di Naples, Florida, Amerika Serikat.
“Ada intensi dari pembuat situs itu untuk menyamarkan penjejakan,” tambaj Ridlwan.
Beredar di WhatsApp grup
Tak hanya berhenti sampai di Twitter, serangan di media sosial tersebut bergulir terus sampai ke aplikasi percakapan, WhatsApp.
Tertanggal 24 September 2017, isu itu kian memanas setelah beredar berita lewat WhatsApp group yang mengutip situs perangbintang.com.
Mengutip dari Tribunnews.com, dalam berita itu terdapat wawancara Kepala BIN, padahal wawancara itu fiktif dan tidak pernah terjadi, tidak jelas pula lokasi terjadinya wawancara tersebut. Maksudnya jelas untuk fitnah dan menyesatkan.
Akun anonim
Selain BIN, terdapat juga akun-akun anonim yang memanaskan situasi. Akun anonim itu seakan menuduh Polri mempunyai senjata ilegal. Bahkan menyebarluaskan gambar-gambar hoax, semisal gambar tumpukan senjata AK 47 yang disebut milik Polri.
“Setelah ditelusuri di internet itu gambar tumpukan senjata di konflik Yaman tahun 2016. Jadi memang tujuannya adu domba dengan modal gambar hoax,” ujarnya.
Kepentingan asing
Isu yang diembuskan ini adalah upaya untuk membuat suasana Indonesia menjadi gaduh dan menaruh curiga kepada kepolisian, BIN dan TNI. Padahal hubungan ketiga instansi itu baik-baik saja.
Menurut Ridlwan, dalang dari upaya pecah belah ini adalah pihak asing. Namun, ia tidak memaparkan lebih rinci terkait pihak asing tersebut.
“Operasi intelijen asing yang sangat berbahaya karena mengadu domba para Bhayangkari negara, padahal hubungan Panglima, Kepala BIN, Kapolri harmonis dan baik baik saja, ” tukasnya.
Selain agar menghilangkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah, Ridlwan meyakini, tujuan pihak asing itu adalah untuk mengganggu pembangunan di Indonesia.
“Masyarakat dibuat tidak tenang oleh isu-isu sehingga resah dan tidak percaya pada pemerintah, ini sangat berbahaya, ” imbuhnya.
Tanggapan atas respons Menkopolhukam
Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto telah menegaskan bahwa hal tersebut hanya terkait komunikasi yang belum tuntas. Tanggapan itu menurut Ridlwan, merupakan tindakan yang tepat.
“Kalau setelah ini terus memanas, pasti ada kepentingan asing yang tidak ingin Indonesia akur, rukun dan damai, ” ujar Ridlwan.
Bijak menyebar kabar di media sosial
Ridlwan pula mengimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menyebar informasi di media sosial. Informasi yang bersifat provokatif dan memecah belah akan membuat Indonesia lebih gampang dihancurkan.
“Bangsa ini kuat kalau bersatu, kita akan hancur jika dipecah belah dan diadu domba. Indonesia musti bersatu,” ungkapnya.
Tiap institusi intelijen juga memiliki tugas dan kewenangan masing-masing.
“Intelijen TNI adalah intelijen tempur untuk kepentingan military intelligence . Tugasnya adalah memastikan pertahanan nasional kuat dari kemungkinan serangan pihak asing, berapa kekuatan senjata Singapura, berapa kapal selam Australia, itu salah satu contoh tugas intelijen tempur, ” paparnya.
Ridlwan mengingatkan, dalam tugas intelijen berposisi sebagai single user atau pengguna tunggal.
“Intelijen negara usernya adalah Presiden. Baik itu yang berdinas di intelijen militer /Bais maupun intelijen Polri dan intelijen BIN sama sama bertanggung jawab pada satu pengguna yakni Presiden,” pungkasnya. (Erwin/tribunnews.com)
Berita
Putra Daerah Lampung Agus Fatoni Disebut Bakal Jabat PJ Gubernur Sumsel, Ini Profilnya
Hal itu diungkap salah satu sumber di DPRD Sumatera Selatan. “Untuk Pj Gubernur Sumsel sudah ada satu nama kabarnya, inisialnya AG (Agus Fatoni),”
Lampung dot co – Nasional | Salah satu putra daerah Lampung disebut-sebut bakal jadi Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel. Dia adalah Agus Fatoni, yang lahir di Bahuga, Way Kanan, Lampuing, 6 Juni 1972.
Agus Fatoni menghabiskan masa pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dihabiskan di kampung halaman, sedangkan masa SMA harus pindah ke Bandar Lampung.
Setelah lulus SMA, Agus Fatoni mendaftar ke Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) yang kini jadi Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) dan lulus menyelesaikan program D3 di STPDN Jatinangor tahun 1994.
Kemudian melanjutkan Sarjana (S1) jurusan Kebijakan Pemerintah, Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta lulus tahun 1999. Lalu menyelesaikan Magister (S2) Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran tahun 2003 dan Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran, lulus tahun 2009.
Kariernya di dunia birokrasi pemerintahan bermula sebagai Ajudan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Lampung pada 1995-1997. Setelah itu, sebagian kariernya dihabiskan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jabatan terbarunya sebagai Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah sejak 12 Maret 2022.
Rupanya Agus Fathoni pernah jadi Pejabat Sementara (Pjs), Gubernur Provinsi. Tugas itu diembannya pada 2020, ketika Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menunjukkan sebagai Pjs Gubernur Sulawesi Utara.
Upacara penyerahan Surat Keputusan dilaksanakan oleh Mendagri kepada Fatoni dilaksanakan Jumat 25 September 2020 bertempat di Kementerian Dalam Negeri. Agus Fatoni menjabat mulai tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
Saat ini dia memiliki peluang besar untuk menjadi Penjabat atau Pj Gubernur Sumsel menggantikan Herman Deru yang akan berakhir pada 1 Oktober mendatang. Hal itu diungkap salah satu sumber di DPRD Sumatera Selatan.
“Untuk Pj Gubernur Sumsel sudah ada satu nama kabarnya, inisialnya AG (Agus Fatoni),” kata sumber tersebut dikutip dari Sriwijaya Post (Sripoku.com).
Dijelaskannya, Agus Fatoni dipilih karena dianggap berpengalaman karena pernah menjadi Pj Gubernur di Sulawesi dan senior alumni STPDN. “Beliau dianggap paling senior di alumni STPDN dibanding dua nama lainnya (Robi Kurniawan dan Syafrizal), sehingga dipilih Agus Fatoni,” jelasnya. (*)
Berita
Selain Berpotensi Langgar HAM, UU Kesehatan Dinilai Cacat Secara Hukum
Rencana Undang-Undang (RUU) Kesehatan ini disebut akan menimbulkan banyak persoalan, terutama bagi masyarakat miskin di wilayah tertinggal.
Lampung dot co – Nasional | Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan menjadi Undang-undang (UU) pada hari Selasa (11/7/2023).
Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V tahun sidang 2022-2023 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus, dan Rachmat Gobel.
“Apakah Rancangan Undang-undang tentang Kesehatan dapat disetujui menjadi UU?” tanya Puan. “Setuju,” sahut mayoritas anggota yang hadir. “Tok,” bunyi palu sidang diketok sebagai tanda disahkannya UU yang penuh kontroversi itu.
Rapat paripurna ini telah ditandatangani oleh 105 dari 575 anggota dan dihadiri oleh fraksi yang ada di DPR RI. Selain itu, turut hadir juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, MenPAN-RB Abdullah Azwar, serta Wamen Hukum dan HAM Eddy Hiariej.
Fraksi-fraksi yang menyetujui pengesahan RUU Kesehatan ini adalah PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PPP, dan PAN. Lalu Fraksi NasDem menerima dengan catatan. Hanya Fraksi Partai Demokrat dan PKS yang menolak pengesahan RUU Kesehatan.
Kontroversi RUU Kesehatan
Rencana Undang-Undang (RUU) Kesehatan ini disebut akan menimbulkan banyak persoalan, terutama bagi masyarakat miskin di wilayah tertinggal. Hal ini lantaran kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar minimal 5% dari total APBN dihapuskan.
Dalam laporan BBC News Indonesia, CEO lembaga kajian Central for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah Saminarsih mengtakan, banyak pelayanan dasar di fasilitas kesehatan daerah bergantung pada anggaran tersebut.
Misalnya untuk penyediaan obat, pemberian makanan bergizi untuk mencegah stunting, pembiayaan bantuan iuran kepesertaan BPJS, pembayaran insentif tenaga kesehatan, hingga program edukasi kesehatan.
“[Kebijakan] ini akan berdampak ke daerah-daerah, petugas puskesmas di daerah yang bergantung pada alokasi anggaran 5% itu,” kata Diah.
Nakes Begerak
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Lampung menilai UU tersebut melanggar hak masyarakat dan merugikan tenaga medis. Sehingga berpotensi memunculkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan hak konstitusional warna negara.
Oleh karenanya, PPNI Provinsi Lampung meminta Dewan Pimpinan Pusat PPNI segera mengajukan uji materi terhadap RUU Kesehatan yang telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR itu.
“Kami minta ada hak uji materi Undang Undang Kesehatan tersebut melalui judicial review di MK,” ujar Ketua PPNI Lampung yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung, Puji Sartono dikutip dari Tempo.co, Rabu (12/7/2023).
Menurutnya, permasalahan kesehatan di Indonesia jauh lebih penting untuk ditangani oleh pemerintah daripada membuat Undang-Undang baru. Masih banyak permasalahan kesehatan di Indonesia terutama di wilayah terpencil, yang seharusnya menjadi prioritas.
Dari sudut pandang hukum, prosedur penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan sejak awal sudah muncul problem di kalangan para ahli. Demikian Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan PPNI Provinsi Lampung, Jasmen Nadaek menambahkan.
Mulai pelanggaran asas, tidak terjadinya sinkronisasi dan harmonisasi antara naskah akademik dengan RUU sampai dengan terlanggarnya pilar pokok meaningful participation atau partisipasi yang bermakna.
“Sehingga hal itu, telah cukup kuat sebagai dasar untuk mengatakan telah terjadinya procedural process [arbitrary process? -red] terhadap RUU tersebut sehingga secara formil apabila RUU Kesehatan ini dipaksakan untuk disahkan menjadi UU, tentunya UU ini secara formil menjadi cacat hukum,” jelas Jasmen. (*)
Berita
Ini Tahapan Rekrutmen Bersama BUMN 2023 Setelah Lolos Tes Tahap 1
Terakhir, peserta yang lolos dari rangkaian seleksi Rekrutmen Bersama BUMN 2023 akan menjalani inagurasi.
Lampung dot co – Nasional | Setelah pengumuman hasil tes online tahap 1 rekrutmen Bersama BUMN 2023 pada hari Senin (3/7/2023), selanjutnya akan dilaksanakan tes online tahap 2.
Merujuk jadwal yang tertera pada laman rekrutmenbersama.fhcibumn.id, tes online tahap 2 direncanakan akan digelar pada 16-20 Juli 2023 dan hasilnya akan diumumkan pada bulan Agustus 2023 mendatang.
Setelah lolos tes online tahap 2, selanjutnya akan ada tes seleksi di setiap BUMN. Tes di BUMN meliputi Tes Kompetensi Bidang (TKB), User Interview, Social Media Analytic, Digital Mindset, dan Medical Check Up (MCU).
Tahap tes seleksi di BUMN tersebut dijadwalkan pada 5-26 Agustus 2023 dan akan diumumkan pada bulan yang sama. Terakhir, peserta yang lolos dari rangkaian seleksi Rekrutmen Bersama BUMN 2023 akan menjalani inagurasi.
Diberitakan sebelumnya, Forum Human Capital Indonesia (FHCI) mengumumkan hasil tes online tahap 1 rekrutmen Bersama BUMN 2023 pada hari Senin (3/7/2023).
Peserta FHCI Rekrutmen Bersama BUMN 2023 bisa melihat hasil seleksi lewat akun setiap pelamar di portal resmi https://rekrutmenbersama.fhcibumn.id. (*)
You must be logged in to post a comment Login