fbpx
Connect with us

Nasional

Gerindra Yakin Anies-Sandi Akan Konsisten Tolak Reklamasi

Published

on

Andre Rosiade

Lampung.co – Perihal reklamasi, Partai Gerindra meyakini Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, bakal tetap konsisten menolak reklamasi di wilayah perairan Teluk Jakarta. Kendati pemerintah telah mencabut moratorium megaproyek itu.

“Anies-Sandi tetap setia dengan janji kampanye mereka (tolak reklamasi),” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Gerindra, Andre Rosiade, Senin (23/10/2017) seperti dikutip dari okezone.com.

Selaku partai pengusung Anies-Sandi, ia memastikan janji politik menolak reklamasi masih konsisten. Di samping itu, Gerindra meminta pula Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk memerhatikan kepentingan rakyat atas proyek uruk laut tersebut.

“Pak Luhut mengaku di media sudah di koordinasikan dengan semua pihak (soal reklamasi). Faktanya Bu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan) mengatakan belum memutuskan setuju atau tidak, karena ini nasib nelayan,” papar Andre.

Dia melihat proyek itu merupakan pembangunan pulau baru. Padahal di dalam undang-udang hanya mengatur tentang reklamasi pesisir. Lantaran itu, bila proyek ini ingin dilanjutkan, pemerintah seharusnya merevisi undang-undangnya terlebih dulu.

“Kalau Pak Luhut ngotot, silahkan revisi undang-undangnya untuk reklamasi pembangunan pulau baru. Jangan sampai yang dilakukan Pak Luhut mendorong terjadinya pelanggaran undang-undang,” kata Andre.

Ia melanjutkan, masyarakat DKI Jakarta telah bulat menolak reklamasi. Hal tersebut terbukti dari kemenangan Anies-Sandi dalam Pilgub Ibu Kota. Sementara itu, Andre juga memahami investasi pihak swasta yang sudah kadung tertanam dalam proyek itu.

Kendati begitu, pada pulau yang sudah terlanjur terbangun, Andre menyatakan Anies-Sandi akan mengupayakan penggantian uang pihak swasta itu agar pulau-pulau tersebut sepenuhnya berada di bawah pengawasan Pemprov DKI Jakarta guna kepentingan masyarakat.

“Investasi swasta dengan membangun pulau kita tak bisa menafikkan. Tentu Bang Sandi dan Mas Anies mengupayakan pergantian jika memang Pemda DKI memberikan ganti rugi dengan uang swasta yang sudah keluar. Yang pasti pulau yang sudah terbangun itu dipastikan untuk kepentingan rakyat Jakarta, bukan untuk kelompok tertentu,” ujar Andre.

Gerindra, menurutnya, akan terus mengupayakan segala cara untuk menolak reklamasi. Para kader yang duduk di parlemen bakal segera berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti guna mendalami sengkarut reklamasi ini.

“Fraksi Gerindra di Komisi IV DPR akan segera berkoordinasi dengan Bu Susi untuk mengklarifikasi ini. Bang Edhy Prabowo (Ketua Komisi IV DPR F-Gerindra) akan minta klarifikasi,” tandas Andre. (Erwin/okezone.com)

 1,837 kali dilihat,  3 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

Soal Saipul Jamil, Abdul Hakim: Kasus Pedofil Mesti Jadi Perhatian Bersama

Adanya peluang pedofil tampil di televisi karena ada penonton yang menunggu momentum itu.

 10,760 kali dilihat,  61 kali dilihat hari ini

Published

on

Saipul Jamil
Saipul Jamil | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Lampung mendukung pelaku pedofilia atau pedofil tidak lagi mendapat tempat di media massa, khususnya televisi. Pedofil, kata Abdul Hakim, mesti mendapat sanksi sosial yang keras.

Ia mendukung langkah banyak elemen masyarakat untuk tidak menayangkan pedofil di televisi. Menurutnya, kejahatan seperti ini mesti menjadi perhatian bersama. “Khususnya kepada orangtua untuk menjaga anak-anak mereka dari pelaku kekerasan seksual,” kata Abdul Hakim.

Anggota Komite IV itu prihatin kejadian ini dilakukan selebrita atau artis. Ia ingin para tokoh publik mestinya menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. Dia juga mengajak semua pihak untuk mewaspadai agar kejadian itu tidak terulang.

Ia ingin agar ada gerakan bersama untuk menjaga anak-anak dari eksploitasi dan kekerasan seksual. Kepada warga, Abdul Hakim juga mengedukasi agar tidak menggemari pelaku-pelaku kekerasan seksual kepada anak ataupun mereka yang punya kecenderungan seksual kepada anak.

“Adanya peluang pedofil tampil di televisi karena ada penonton yang menunggu momentum itu. Jika publik juga tidak memberikan tempat kepada mereka, televisi pun tidak menayangkan wajah pedofil-pedofil itu,” tandasnya. (*)

 10,761 kali dilihat,  62 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Tagar #SayNoToPDIP Trending di Twitter, Netizen Ngomongin Apa?

“Mau Negara ini lebih baik lagi dan tidak jatuh 2 kali pada kesalahan yang sama?! #SayNoToPDIP sajalah!!,” cuit @BungSaid18

 7,615 kali dilihat,  60 kali dilihat hari ini

Published

on

#SayNoToPDIP
#SayNoToPDIP trending topik di Twitter | Foto: Lampung.co

Lampung.co – Tagar #SayNoToPDIP melambung menjadi trending topik di Twitter pada hari Jumat (27/8/2021). Banyak sekali opini masyarakat terhadap PDI Perjuangan yang dinahkodai Megawati Soekarnoputri itu.

“Mau Negara ini lebih baik lgi (lagi) & tdk (tidak) jatuh 2 kali pd (pada) kesalahan yg (yang) sama ?! #SayNoToPDIP sajalah!!,” cuit @BungSaid18

Akun @BungSaid18 menyoroti vonis Juliari Peter Batubara yang dinilai tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Dia menyebut, berdasarkan Keppres No. 12 thn 2020 Covid-19 adalah bencana nasional.

Menurutnya, dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman mati pada pasal 2 ayat 2 bisa menjerat koruptor yang merugikan negara karena korupsi anggaran bencana nasional.

“Bagaimana dgn (dengan) vonis Juliari? #SayNoToPDIP sajalah!!,” imbuhnya

Pantauan Lampung.co pada pukul 14.30 WIB, tagar #SayNoToPDIP menempati posisi 5 trending topik Indonesia dengan jumlan cuitan lebih dari 12 ribu. Namun salah satu netizen menyebut sebelumnya sempat menduduki posisi 4 teratas.

Selain menyoroti banyaknya kader PDI Perjuangan yang tersandung kasus korupsi, warganet juga banyak yang bercuit tentang kebijakan pemerintah rezim Joko Widodo (Jokowi). Termasuk penghapusan dan ancaman kriminalisasi terhadap masyarakat pembuat mural.

“Ada unit satuan baru terbentuk seminggu lalu, TIM BUSERAL ( buru sergap mural),” tulis akun @Sys18518405 yang disertai 2 (dua) tagar #SayNoToPDIP. (doy)

 7,616 kali dilihat,  61 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Komisaris Anak Perusahaan BUMN Eks Koruptor Itu Pendukung Berat Jokowi

Lagi pula PT Pupuk Iskandar Muda bukan perusahaan yang untung, masih beroperasi saja sudah bagus, itu pun ditopang karena adanya subsidi pupuk.

 32,971 kali dilihat,  63 kali dilihat hari ini

Published

on

Izedrik Emir Moeis
Izedrik Emir Moeis bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri | Foto: Ist.

Lampung.co – Mantan narapidana kasus suap pembangunan PLTU Tarahan, Lampung, Izedrik Emir Moeis yang diangkat Erick Thohir menjadi komisaris PT Pupuk Iskandar Muda ternyata pendukung berat Presiden Jokowi sejak periode pertama.

Menjabat komisaris anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Holding Company sejak 18 Februari 2021 lalu, jabatan politisi PDI Perjuangan yang kontroversial ini baru terungkap dan langsung menuai kritikan banyak pihak.

“Saya kecewa mantan narapidana korupsi jadi komisaris BUMN. Semestinya tidak terjadi,” ujar koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Boyamin Saiman, Kamis (5/8/2021) sebagaimana dikutip dari Tempo.co.

“Kalau itu benar (Emir Moeis menjabat komisarisanak perusahaan BUMN), maka itu menggambarkan unsur kesengajaan untuk meremehkan. Menganggap remeh temeh pertimbangan etika dan moral tata kelola negara, terutama dalam sektor BUMN dalam unit bisnis yang dikelola negara,” kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas kepada CNNIndonesia.com.

“Lagi pula PT Pupuk Iskandar Muda bukan perusahaan yang untung, masih beroperasi saja sudah bagus, itu pun ditopang karena adanya subsidi pupuk. Oleh karenanya, jangan dibebani lagi dengan tambahan komisaris, apalagi kontroversial,” ujar anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron dipetik dari detikNews.

Jika dilihat dari sepak terjangnya, eks koruptor satu ini merupakan pendukung berat Jokowi sejak menjadi calon presiden periode pertama. Saat masih berstatus terdakwa kasus korupsi, Emir Moeis memberikan dukungan penuh kepada Jokowi pada Pemilu 2014 silam.

“Di Indonesia kan presiden turun dari langit, coba dululah. Saya yakin bisa, jangan takut, saya yakin Bu Mega akan tetap mendampingi (Jokowi), memberikan nasihat-nasihat internasional. Kita-kita ini para senior di DPP juga harus siap dengan masukan-masukan pada beliau untuk sukses,” ujar dikutip dari medcom.id.

Kemudian pada tahun 2018, dia menyuarakan keraguan atas dukungan Susilo Bambang Yudhoyono  terhadap calon presiden Jokowi periode kedua. “Mau dukung karena memang satu visi atau karena pragmatisme politik?” tuturnya.

Selain penggila Jokowi, Emir Moeis juga diketahui seorang politisi PDI Perjuangan yang cukup dekat dengan Megawati. Setelah bebas dari penjara pada tahun 2016, dia diangkat oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi Eksekutif Perencanaan Kebijakan PDI Perjuangan per 15 Mei 2017. (doy)

 32,972 kali dilihat,  64 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca